KABARPROGEESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim) terlihat agresif untuk memenangkan pertarungan atas praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan (DI) , tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha, Perusahaan Daerah milik Pemprop Jatim.
Strategi 'Kuda Hitam' pun terlihat dipakai pihak Kejati Jatim untuk menghadang langkah DI memenangkan praperadilan yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Hal itu terlihat dari langkah penyidik untuk melimpahkan tahap II dari Jaksa penyidik ke Jaksa Penuntutan, meski sidang perdana praperadilan tersebut baru digelar hari ini, Kamis (16/11/2016).
Setelah proses tahap II itu, dalam hitungan hari perkara DI segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kendati demikian,Tak satupun pihak Kejati Jatim memberikan tanggapan terkait masalah ini.
Proses administrasi Pelimpahan tahap II tersebut semestinya dilakukan di Kejari Surabaya, Namun entah mengapa, tahap II itu dilakukan di Kejati Jatim.
Terpisah, Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 17 November 2016, agenda yang dilaksanakan hanyalah pembacaan berkas praperadilan oleh tim kuasa hukum Dahlan. Sementara pihak Kejati hanya mendengarkan. Sidang dipimpin hakim tunggal Ferdinandus.
Usai praperadilan dibacakan, hakim menawarkan agar sidang selanjutnya digelar pada Jumat besok, 18 November 2016, dengan agenda jawaban termohon atas praperadilan pemohon.
"Sidang lalu dilanjutkan lagi pada Senin dan Selasa depan langsung ke pembuktian, tanpa replik duplik," kata hakim memberi saran.
Baik pihak Dahlan maupun Kejaksaan sepakat agenda duplik-replik dilalui. Namun, Kejati keberatan menyampaikan jawaban atas praperadilan besok. Alasannya, tim penyidik memiliki jadwal melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
"Kami baru siap pada Senin depan," kata pihak termohon.
Hakim memaklumi lalu menawarkan jawaban jaksa dibacakan pada Senin depan. Setelah itu, hari itu juga langsung masuk ke agenda pembuktian dan dilanjutkan pada hari berikutnya.
"Selama dua hari pembuktian, baik dari pihak pemohon atau termohon, diselesaikan. Karena semua tahu praperadilan dibatasi waktu yang singkat," ujar hakim Ferdinandus.
Pihak Dahlan akhirnya setuju tapi tetap menyampaikan kekecewaannya atas ketidaksiapan Kejati.
"Kami kecewa Kejaksaan menolak memberikan jawaban besok. Karena pembuktian kami ada kaitannya dengan jawaban termohon. Kami curiga Kejaksaan sengaja mengulur-ulur waktu," kata Pieter Talaway, ketua tim kuasa hukum Dahlan.
Untuk diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan tersangka kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor Print-1198/O.5/Fd.1/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016. Dia diduga melakukan pelanggaran pada penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu.
Waktu itu, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010. Sebelum Dahlan, penyidik sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PWU, Wishnu Wardhana sebagai tersangka. Setelah Dahlan jadi tahanan kota, kini tinggal Wishnu Wardhana saja yang mendekam di Rutan Medaeng. Tak terima, Dahlan mengajukan praperadilan. (Komang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar