Presiden Disarankan Pecat Moeldoko dari KSP

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Konsultan Politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyarankan Jenderal (Purn) Moeldoko untuk mundur dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). 

Jika tidak bersedia mundur maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk memecatnya. Hal tersebut menyusul dugaan keterlibatan dalam kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

Hal itu dikatakannya guna mengantisipasi berkembangnya opini tak sehat di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut melakukan intervensi internal partai orang.

"Kalau tak mengundurkan diri ya dimundurkan, dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang. Para Indonesianis di luar udah berkesimpulan di bawah Presiden Jokowi otoritarianisme sudah kembali. Apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?," ujar Saiful di akun Twitternya @saiful_mujani, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, pilihan mundur secara hormat dari jabatan KPS bagi Moeldoko adalah langkah ksatria. Demi menjaga kehormatan Istana dan Presiden Jokowi.

"Wow, pejabat negara cawe-cawe politik internal partai orang. Kasar pak jendral. Tapi nasi sudah jadi bubur. Langkah ksatria adalah pak Moeldoko mengundurkan diri dari KSP untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri," katanya.

Sebelumnya mantan Panglima TNI yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Moeldoko, membantah tudingan terlibat dalam gerakan perebutan paksa (Kudeta) kepemimpinan Partai Demokrat. 

Serta memperingatkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum Partai Demokrat, untuk tidak mengkait-kaitkan masalah internal partainya dengan Istana dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Senin (1/2/2021).

Dalam bantahannya, Moeldoko mengatakan selama ini, yang dirinya lakukan adalah menerima kunjungan sejumlah orang saja.

Kunjungan sejumlah orang ini, kata Moeldoko, adalah hal yang biasa. Terlebih, ia menyebut statusnya sebagai jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI.