Pages - Menu

Pages - Menu

Minggu, 13 Maret 2022

Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah, Oknum Kades Ditahan Polres Magelang


KABARPROGRESIF.COM: (Magelang) Polres Magelang berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Windusari, Magelang yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Tersangka kasus tindak pidana korupsi tersebut adalah oknum Kepala Desa periode tahun 1999 – 2013. 

Saat ini penyidikan kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Kejari Kabupaten Magelang.

Kapolres Magelang AKBP Mochammad Sajarod Zakun membenarkan adanya kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah dengan tersangka oknum kepala desa periode 1999-2013.

“Tersangka dalam kasus ini adalah oknum Kepala Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari (1999-2013) berinisial L (51). Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jateng ditemukan kerugian negara Rp 314.080.000,-,” katanya di Mapolres Magelang, Jumat (11/3).

Kasus tersebut berawal pada 2012, UPK Lestari Kecamatan Windusari, Magelang melaksanakan kegiatan perguliran sektor ekonomi Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dananya bersumber dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh UPK.

“Tersangka yang menjabat sebagai Kepala Desa telah mengkondisikan dan menyuruh anggota kelompok masyarakat Desa Mangunsari untuk mengajukan pinjaman dana berguli, kemudian uang hasil pencairannya diminta dan digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kapolres.

Kasatreskrim AKP. Muhammad Alfan Armin mengungkapkan awalnya tersangka menyuruh anggota kelompok untuk mengajukan pinjaman dengan cara meminta KTP dan KK anggota kelompok tersebut sebagai syarat pengajuan pinjaman ke UPK Lestari.

Meskipun anggota kelompok yang dipinjam KTP dan KK tersebut tidak pernah mempunyai niat untuk mengajukan pinjaman di UPK Lestari dan tidak pernah membuat proposal maupun menanda tangani dalam proposal pengajuan.

Pada saat dilakukan verifikasi pengajuan pinjaman maupun pencairan pinjaman dari pihak UPK Lestari, 2 anggota kelompok disuruh untuk mendatangani dan menerima langsung uang hasil pencairan tersebut.

Setelah uang pencairan tersebut diterima oleh anggota kelompok kemudian oleh anggota kelompok uang tersebut ada yang diserahkan kepada tersangka, ada pula yang diambil di rumah anggota. Tersangka menggunakan 6 kelompok sebagai atas nama pengajuan pinjaman.

“Pinjaman tiap kelompok beragam yaitu kisaran Rp5.000.000 -Rp7.000.000,- sehingga total pinjaman yang digunakan tersangka mencapai Rp153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah),” terang Alfan.

Terhadap anggota kelompok yang dipinjam sebagai atas nama pinjaman, oleh tersangka diberikan imbalan sebesar Rp100.000-Rp 150.000 dan untuk salah satu kelompok diberikan uang imbalan sebesar Rp2.000.000 kepada kelompok.

‘Selain itu tersangka juga menggunakan uang angsuran yang dititipkan dari anggota kelompok sebesar Rp16.100.000,” tambahnya.

Terkait dengan uang hasil pencairan pinjaman dari anggota kelompok dan uang titipan angsuran yang digunakan sampai saat ini belum pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pihak UPK Lestari.

“Akibat dari kasus ini jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp314.080.000, yang disalahgunakan dan tidak dikembalikan ke UPK oleh tersangka sebesar Rp169.100.000 berasal dari penyalahgunaan pinjaman atas nama anggota kelompok Rp153.000.000 dan titipan angsuran yang tidak disetorkan Rp16.100.000,” jelasnya.

Berkas perkara kasus ini sudah dinyatakan lengkap(P21). Selanjutnya tersangka dan sejumlah barang bukti dalam waktu dekat akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Magelang.

“Tersangka disangka dengan pasal 2 ayat (1) Subsidair pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana di ubah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi sebagaimana di ubah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar,” tegas Alfan.

Sementara tersangka L mengaku menggunakan uang untuk usaha tembakau namun saat panen harga tembakau anjlok.

“Uang saya gunakan untuk usaha tembakau tetapi gagal karena harganya anjlok,” akunya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar