140 Personel Satgas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca Polri Dikirim ke Afrika Tengah Ikuti Misi Perdamaian

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mengirim ratusan personel dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang akan bertugas di Bangui, Republik Afrika Tengah.

140 personel Polri yang akan ikuti misi perdamaian itu tergabung dalam Satuan Tugas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca. 

Upacara pelepasan sendiri dilakukan dalam upacara yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024) pagi.

Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto yang membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyebut kontingen ini telah melalui tahap penyiapan yang panjang. 

Diawali dari proses seleksi, pembekalan, pelatihan, dan asesmen yang dilaksanakan secara langsung oleh tim dari PBB.

“Seluruh personel yang diberangkatkan diyakini telah dibekali dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang terstandarisasi standar PBB,” ujarnya.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, dalam misi Minusca ke-6 ini, Polri menyertakan 27 anggota polisi wanita (Polwan).

Keterlibatan polisi wanita dalam penugasan FPU, lanjut Agus, disebut sebagai bukti bahwa polisi wanita Indonesia mampu menunjukkan eksistensi dalam center state of policing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional.

Wakapolri Komjen Agus Andrianto melepas 140 personel FPU 6 Minusca yang akan menjalankan misi perdamaian PBB di Afrika Tengah.

“Saya yakin para polisi wanita Indonesia mampu menjadi aktor utama dalam dunia kepolisian yang sejajar dengan kepolisian lainnya. Ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mengarusutamaan gender di dalam organisasi Polri yang sejalan dengan program kelima dalam Sustainable Development Goal PBB,” jelasnya.

Mantan Kabareskrim ini mengingatkan personel akan kiprah Polri dalam misi Minusca. 

Di mana pada periode sebelumnya, Polri diganjar penghargaan dari Presiden Afrika Tengah atas partisipasi kontingen Polri yang turut membantu pengamanan pemilu.

Apresiasi juga didapat dari Deputy of Special Representative for the Secretary General, Madam Jean Adamson terhadap kinerja kontingen Polri.

Agus menyampaikan keikutsertaan Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan bagian dari upaya mewujudkan salah satu tujuan bernegara. 

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pengiriman personel Polri sebagai pasukan perdamaian PBB juga merupakan peran aktif dan wujud nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam kancah diplomasi dan pergaulan internasional,” katanya.

Read More

Kemplang Pajak Rp 529,7 Juta, Direktur CV Perdagangan Besar Di Sidoarjo Dilimpahkan Ke JPU Kejaksaan

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur (Jatim) II bersama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jatim dan Tim Korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan (tahap 2) tersangka perpajakan DSB beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (18/09/2024). 

Tersangka DSB yang merupakan direktur sebuah CV perdagangan besar ini, disinyalir tidak membayar (ngemplang) pajak sebesar Rp 529,7 juta.

Penyerahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dinyatakan lengkap alias P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). 

Tersangka DSB merupakan Direktur CV IM yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana bidang perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

"Tindak pidananya terjadi di lokasi usaha CV IM dan dilakukan pada masa pajak Januari sampai Desember 2018 kemarin. CV IM terdaftar sebagai wajib pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara," ujar Kepala Kejari Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, Rabu (18/09/2024).

Lebih jauh Roy menjelaskan tersangka DSB dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

"Akibat perbuatan tersangka DSB ini, kerugian pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar diduga sebesar Rp529.734.880," ungkapnya.

Sedangkan modus operandi yang dilakukan, Direktur CV IM melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berupa sirtu. 

Kemudian menerbitkan faktur pajak dan/atau memungut PPN dari PT KLU, PT WK, PT WBP, dan NJKSO.

"Tapi terdapat PPN yang sudah dipungut yang tidak disetorkan ke kas negara," tegasnya.

Sementara itu Humas Kanwil DJP Jatim II, Karsita mewakili Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin mengucapkan terima kasih kepada semua aparat penegak hukum mulai Polda Jatim dan Kejari Sidoarjo yang membantu melibatkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. 

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Jawa Timur.

"Kami (Kanwil DJP Jatim II) berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka DSB maupun untuk hak-hak negara (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak)," pintanya.

Bagi Karsita penindakan terhadap kasus DSB merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan. 

Harapannya, memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka serta efek wajib pajak lain agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan. 

Kepada Wajib Pajak diimbau untuk menghindari segala praktek yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

"Kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju. Perlu diingat DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan setelah seluruh tindakan administratif sudah ditempuh," pungkasnya. 

Read More

Perilaku Tidak Tertib Pengendara Jadi Awal Penyebab Kemacetan Parah di Puncak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kemacetan panjang parah yang terjadi baru lalu di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada libur panjang kemarin kembali menjadi sorotan publik. 

Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan terjadi, namun perilaku tidak tertib pengendara dinilai sebagai salah satu pemicu utama.

Petugas kepolisian yang bertugas di jalur Puncak mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan yang melintas di jalur Puncak melebihi capacity ratio. 

Hal ini dikarenakan selain digunakan sebagai akses wisata, jalur puncak juga dilewati oleh masyarakat lokal untuk mobilitas sehari-hari.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menyikapi masalah kemacetan di Puncak yang baru lalu dan menjadi viral dengan melihat prilaku pengendara berperan penting menjadikan macet di Puncak semakin parah.

“Kesadaran atau perilaku mengemudi juga berperan penting. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami memberlakukan one way dari atas ke bawah, ternyata banyak yang menyerobot dari bawah ke atas. Itu salah satu perilaku yang harus diperbaiki. Selain itu, kapasitas rasio kendaraan, yaitu perbandingan antara jumlah panjang dan lebar jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada, diperparah dengan banyaknya kendaraan yang berhenti di badan jalan sehingga kapasitasnya menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Korlantas Polri bersama Dinas Perhubungan dan Dinas PU berencana merumuskan program jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang untuk mengatasi kemacetan berulang yang kerap terjadi di jalur Puncak - Bogor. 

Namun, solusi ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan kesadaran dan disiplin dari para pengendara.

“Penambahan kapasitas jalan utama itu perlu dan nanti kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan dam Dinas PU. Kemudian juga terkait kelengkapan rambu. Kemudian juga perilaku pengemudi akan kita perbanyak sosialisasi dan deseminasi,” kata Brigjen Pol Raden Slamet Santoso kepada NTMC.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berencana memperbaiki infrastruktur dan menambah fasilitas pendukung di jalur Puncak untuk mengurangi risiko kemacetan di masa mendatang. 

Namun demikian, perilaku pengendara tetap menjadi faktor kunci dalam menciptakan lalu lintas yang lebih lancar di kawasan ini.

Read More

KPK Ngaku Belum Tau Detail Perjalanan Kaesang dengan Jet Pribadi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengetahui detail perjalanan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dengan jet pribadi ke Amerika Serikat. 

Jumlah orang dalam kendaraan itu pun belum diketahui.

“Soal siapa di situ, enggak tahu saya, pilotnya berapa orang, krunya saya enggak ngerti, tujuannya ke mana, belok dulu ke mana, belum sedetail itu,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Kantor Setneg, Jakarta Rabu, 18 September 2024.

Menurut Pahala, Kaesang cuma menjelaskan bahwa dirinya menumpang dengan teman saat bepergian ke luar negeri. Informasi itu kini diulik.

“Yang dia (Kaesang) bilang nebeng nanti saya tanya, nebeng ke siapa, pasti kita tanya,” ucap Pahala.

Kaesang Pangarep akhirnya buka suara soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. 

Dia mengaku menumpang dengan temannya saat bepergian ke luar negeri dengan pesawat tersebut.

“Saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya,” kata Kaesang di Kantor KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.

Kaesang enggan memerinci nama temannya itu. 

Dia menegaskan kehadirannya ke Kantor KPK bukan dikarenakan dipanggil.

“Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri,” ucap Kaesang.

Read More

Korlantas Ajak Stakeholder Antisipasi Kejadian Macet Parah di Puncak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan wisata Puncak, Bogor, terutama pada saat libur panjang seperti yang terjadi kemarin.

Dalam pernyataan yang disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, pihak Korlantas telah melakukan berbagai persiapan dan telah melakukan perencanaan matang jauh sebelum musim liburan panjang. 

Persiapan ini mencakup penempatan personel dari Polres Bogor dan Polda Jawa Barat, serta analisis kapasitas jalan.

Kapasitas rasio jalan dari Gadog hingga perbatasan Cianjur hanya sebesar 70 ribu kendaraan per hari. Namun, pada akhir pekan lalu, mencapai hampir 391.142 kendaraan melintas di kawasan tersebut, jauh melebihi kapasitas yang ada. Dalam upaya menangani kemacetan, pentingnya kolaborasi antara polisi lalu lintas dan stakeholder lain akan sangat berpengaruh pada kelancaran arus lalu lintas.

“Tentunya dari hasil rapat, kami sudah merumuskan beberapa rekomendasi. Dari Korlantas, bersama stakeholder terkait dan pemerintah daerah setempat, baik di Jawa Barat, Bogor, maupun Cianjur, perlu sinergitas. Kami telah merumuskan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.” Jelasnya.

Rencana jangka pendek menurut Dirgakkum mencakup penanganan travel demand, dengan harapan masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. 

Penambahan kapasitas jalan utama dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk antisipasi kejadian macet panjang seperti baru lalu.

Untuk rencana jangka panjang, Korlantas berharap Puncak dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. 

Dimana akan memberikan perhatian lebih dalam penanganan infrastruktur dan pengelolaan lalu lintas, serupa dengan wilayah wisata lain di Indonesia.

“Melalui kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak, diharapkan masalah kemacetan di Puncak dapat teratasi dengan lebih efektif. Korlantas berkomitmen untuk terus mengantisipasi dan memperbaiki sistem lalu lintas, terutama menjelang momen penting seperti Pilkada dan Natal,” tambah Brigjen Slamet Santoso.

Korlantas mengajak keterlibatan aktif masyarakat terutama pengendara yang sering berkunjung saat libur panjang di wilayah Puncak, Jawa Barat sangat diperlukan untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Read More

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

Jakarta - Pada hari kedua di Kota Malang, Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pemeriksaan terhadap 14 pengurus kelompok masyarakat atau pokmas penerima dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Pemeriksaan dilakukan di Balairung Sanika Satyawada Markas Kepolisian Resor Malang Kota pada hari ini, Rabu, 18 September 2024. 

Mereka diperiksa selama hampir 5 jam sejak pukul 09.30 WIB. Sebelumnya, di hari pertama (Selasa, 17 September 2024), penyidik KPK lebih dulu memeriksa tujuh pengurus pokmas di tempat yang sama selama hampir 6 jam. 

“Total, ada 21 pengurus pokmas yang kami periksa di Kota Malang dalam dua hari ini dan semuanya masih jadi saksi,” kata Juru Juru Bicara KPK Tessa Mardhika Sugiarto. 

Empat belas pengurus pokmas yang diperiksa di hari kedua berinisial MS (Salam Kompak), NDM (Sinar Fajar), DWC (Sumberejo Makmur), STY (Sambirejo Jaya), ISM (Maju Bersama), SBC (Bina Karya), HRF (Karya Bakti), EDS (Maju Bersama), AKM (Makmur Abadi), MKB (Watu Payung), WYR (Harapan Jaya), EDW (Amanah Pletes), NDP (Maju Makmur), dan SPD (Makmur Sejahtera). 

Sedangkan tujuh pengurus pokmas yang diperiksa pada hari pertama berinisial BBH (Manunggal), HRD (Rukun Jaya), WRI (Sekar Arum), MRD (Dadi Makmur), DDI (Jogomulyan), BML (Kerto Gawe III), JMT (Karya Tani I). 

Di luar 21 pengurus pokmas yang diperiksa, komisi antirasuah juga menemukan dua pokmas fiktif, yaitu Pokmas Gunungan dan Pokmas Makmur Jaya, yang berdasarkan fotokopi dokumen yang beredar di kalangan wartawan beralamat di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, masing-masing atas nama Mardi Yudianto dan Andik Saiful. 

Fiktifnya dua pokmas itu berasal dari surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Sumberagung Muzayid tanggal 13 September 2024. 

Muzayid memastikan di desanya tidak ada Pokmas Gunungan dan Pokmas Makmur Jaya. Sebelumnya, KPK mengirimkan surat untuk Pokmas Makmur Jaya atas nama Andik Saiful. 

“Surat keterangan yang kami buat memang untuk Pokmas Gunungan. Tapi KPK juga kirim undangan kepada Andik Saiful dari Pokmas Makmur Jaya. Padahal pokmas ini pun tidak ada di desa kami. Semoga klarifikasi dari kami bisa membantu penyidik KPK,” kata Muzayid. 

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan pula diduga rata-rata dana hibah yang diterima pokmas dikelola oleh kader maupun pengurus partai politik (parpol) tingkat desa atau kecamatan. 

Pengelolanya berasal dari sekitar 3-4 parpol berbeda.

Sebelumnya, di Gedung Merah Putih KPK, 17 Juli 2024, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, ada sekitar 14 ribu pokmas fiktif se-Jawa Timur yang diduga menerima dana hibah tersebut. 

Mayoritas pokmas abal-abal ini tersebar di 29 kabupaten.

Dana hibah yang mengalir ke semua pokmas fiktif berkisar antara Rp 1 sampai Rp 2 triliun, yang dibagi-bagi ke dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur. 

Setiap pengurus pokmas harus lebih dulu menyetor 20 persen dari total dana hibah yang akan disalurkan.  

Seperti diberitakan, pada 5 Juli 2024, KPK menetapkan 21 orang tersangka pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022. 

Penetapan tersangka berasal dari pengembangan perkara yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak. 

Dari 21 orang tersangka, empat di antaranya merupakan tersangka penerima suap dan 17 orang lagi tersangka pemberi suap. 

Empat tersangka penerima suap merupakan penyelenggara negara. Sedangkan 15 tersangka pemberi suap berasal dari pihak swasta dan sisanya merupakan penyelenggara negara. 

Sahat sendiri divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan hukuman 9 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider penjara 6 bulan, pada 26 September 2023. Petinggi Partai Golkar Jawa Timur ini diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar.

Read More

63 Pejabat Pemkot Surabaya Dilantik, Wali Kota Eri: Isi Kekosongan agar Layanan Bisa Berjalan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pelantikan pejabat. 

Pelantikan jabatan itu, diikuti oleh 63 Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari Jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemkot Surabaya.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di  Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (19/9). 

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat di lingkup Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri mengatakan bahwa pelantikan jabatan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan. 

Seperti adanya camat, lurah, dan beberapa kasi (kepala seksi) yang telah pensiun, maupun untuk mengisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur. 

Sehingga dengan adanya pelantikan tersebut, semua layanan pemerintahan dan kesehatan dapat terus berjalan.

“Pelantikan ini hanya untuk mengisi kekosongan, karena banyak tempat yang kosong, sekitar 63 yang kosong. Mengisi 63 orang yang pensiun, bukan memindah tapi untuk mengisi yang kosong, baik dari lurah, camat, dan kasi, juga mengisi rumah sakit timur untuk medicalnya,” kata Wali Kota Eri.

Ia berpesan kepada seluruh ASN yang baru dilantik untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya menjalankan syariat agama dan aturan pemerintah dengan baik. 

“Jaga marwah kita, tunjukkan dedikasi dan kinerja kita. Berikanlah yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat Surabaya,” tegasnya.

Wali Kota Eri berharap, para pejabat yang baru dilantik memiliki jiwa yang santun dan ketegasan selama menjalankan tugasnya. 

“Jangan sampai, ketika sudah mendapat amanah tapi tidak bersemangat dalam hidupnya, itu bisa merusak organisasi kita di pemerintah kota,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa para pejabat yang telah dilantik, diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat dan berkontribusi positif bagi Kota Pahlawan. 

“Ketika sudah mendapat jabat, turunlah ke bawah, berikan yang terbaik karena sejatinya pemimpin atau pejabat adalah pelayan bagi masyarakat,” kata dia.

Di sisi lain, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya menjelaskan, pelantikan tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. 

Sebagaimana berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 yang merupakan kelanjutan dari amanat Pasal 71 UU 10/2016. 

Memperbolehkan adanya penggantian hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat efektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan. 

Selanjutnya dalam Pasal 71 disebutkan pergantian jabatan bisa dilakukan dengan persetujuan resmi dari Kemendagri RI.

“Kenapa baru sekarang dilantik? Karena menunggu (surat) Mendagri turun. Kalau tidak ada izin Mendagri, maka tidak boleh Walikota enam bulan sebelumnya untuk melakukan pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan,” pungkasnya.

Read More

Rakernis Fungsi Sabhara dan Pam Obvit Polda Sultra, Fokus Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2024

Kendari - KABARPROGRESIF.COM Bertempat di SwissBell Hotel Kendari, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K., M.Si membuka pelaksanaan Rakernis Fungsi Sabhara dan Pam Obvit, Rabu 18 September 2024.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H, pejabat utama polda sultra beserta personel Sabhara dan Pam Obvit peserta rakernis.

Rakernis gabungan sabhara dan pam obvit merupakan momentum yang sangat penting khususnya pengemban fungsi sabhara dan pam obvit yang memiliki peran strategis dalam pemeliharaan kamtibmas di Sultra, dikarenakan pada tahun 2024 ini dihadapkan dengan agenda strategis nasional yakni pilkada serentak.

Sesuai dengan tema yang diambil yakni Kehadiran Sabhara Presisi di Tengah Masyarakat Siap Mengamankan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polda Sultra. 

“Tema ini sangat penting karena berkaitan dengan atensi bapak presiden dan kapolri,” ungkap Kapolda.

Pilkada serentak merupakan momentum penting bagi keberlangsungan kepemimpinan daerah dan pembangunan di Sultra. 

Sebagai pengembang fungsi, sabhara dan pam obvit sangat vital dalam memastikan bahwa seluruh rangkaian pilkada berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

Kepada para personel ditekankan agar senantiasa mengedepankan konsep presisi sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas serta mampu membaca dinamika yang berkembang di masyarakat, merespon dengan cepat dan tepat setiap potensi gangguan keamanan serta selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap tindakan.

Irjen Dwi Irianto berharap melalui rakernis dapat memperkuat soliditas internal, meningkatkan kapasitas dan kesiapan personel, baik dari segi kemampuan teknis maupun mental. 

“Kita bangun sinergitas antar stakeholder terkait untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama pilkada,” pungkas Kapolda Sultra.

Read More

Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Resmi Ganti Pimpinan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kolonel Mar M. Nur Rohman, S.E., M.M., M.Tr. Hanla., resmi Jabat Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir (Danmenbanpur 2 Mar) setelah melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Muhammad Nadir, M.Tr.Opsla, di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Soetedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (19/09/2024).

Pada kesempatan ini Danpasmar 2 memimpin langsung prosesi serah terima jabatan Komandan Menbanpur 2 Mar dari pejabat lama Kolonel Mar Rajiman, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., diserahterimakan ke pejabat baru Kolonel Mar M Nur Rohman, S.E., M.M., M.Tr. Hanla., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronik Korps Marinir (Kadiskomlek Kormar), kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, dilanjutkan penyerahan serta penerimaan tongkat Komando dilanjutkan penandatanganan pakta integritas.

Setelah prosesi Sertijab selesai dilaksanakan acara tradisi pisah dan sambut Danmenbanpur 2 Mar yang lama dan baru, kegiatan dimulai dengan pelepasan Kolonel Mar Rajiman, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., dilanjutkan penyerahan perlengkapan tempur Komandan Resimen antara lain senjata laras panjang, senjata laras pendek, helm serta ransel tempur dari Kolonel Mar Rajiman, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., kepada

Danmenbanpur 2 Mar di Plasa Menbanpur 2 Mar. acara dilanjutkan dengan pengalungan bunga serta pengarakan Danmenbanpur 2 Mar ke belakang Mako Menbanpur 2 Mar tempat prajurit berkumpul di Lapangan Hitam guna menunggu Taklimat Awal Danmenbanpur 2 Mar.

Pada Kesempatan ini Danmenbanpur 2 Mar mengatakan sangat bangga bisa langsung terjun ke dalam inti prajurit petarung Menbanpur 2 Mar dan memerintahkan kepada prajuritnya yang pertama agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua untuk bekerja bersama meningkatkan, pertajam, kemampuan, pengetahuan serta keterampilan sebagai prajurit Menbanpur 2 Mar, yang ketiga selalu semangat dan gembira di setiap palagan baik di medan latihan maupun penugasan serta yang keempat bina keluarga dengan baik agar bahagia sehingga sangat mendukung kedinasan dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Menbanpur 2 Mar.

Read More

KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan lima tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. 

Sebanyak empat tersangka langsung ditahan usai status hukum itu dipublikasikan.

“Setelah adanya kecukupan bukti permulaan pada proses penyidikan, KPK menetapkan dan mengumumkan lima orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2024.

Para tersangka itu adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.

Yoory tidak ditahan karena kini tengah menjalani hukuman pemenjaraan karena kasus korupsi pengadaan lahan yang dulu diusut KPK. 

Upaya paksa untuk tersangka lain berlaku selama 20 hari.

“Terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024, penahanan dilakukan di Rutan cabang Gedung KPK Merah Putih,” ucap Asep.

Kasus ini bermula ketika Perumda Pembangunan Sarana Jaya ingin berinvestasi soal pengadaan lahan pada 2019 sampai 2021. 

Saat itu, PT Totalindo Eka Persada menawarkan lahan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Tanah yang ditawarkan seluas 11,7 hektare. Harga yang dibuka yakni Rp3,2 juta per meter persegi.

Kesepakatan awal yakni lahan mau dibeli Perumda Sarana Jaya dengan harga Rp3 juta per meter per segi. 

Harga itu disepakati tanpa melakukan kajian internal lebih dulu.

Penawaran itu tidak mengartikan Perumda Sarana Jaya membeli lahan dengan harga lebih murah. 

Sebab, kata Asep, harga lahan sekitaran lokasi hanya Rp2 juta per meter persegi.

“Informasi harga wajar sesuai analisis internal dan informasi dari KJPP Wisnu Junaidi,” ucap Asep.

Ketidaknormalan harga itu sudah diketahui Yoory. 

Tapi, kata Asep, dia malah meminta data dari KJPP diabaikan.

Total, Perumda Sarana Jaya menyepakati Rp371,5 miliar untuk pembelian lahan dengan PT Totalindo Eka Persada. 

Padahal, lahan itu sejatinya milik PT Nusa Kirana Real Estate.

Negara ditaksir merugi Rp223,8 miliar atas permainan kotor itu. 

Data itu didapatkan dari laporan investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Dalam kasus ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Read More

Bolos Sekolah, Belasan Pelajar Terjaring Razia Polsek Pulokulon Polres Grobogan

Grobogan - KABARPROGRESIF.COM Petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP dari Koramil, Polsek dan Kecamatan Pulokulon, Grobogan melakukan penertiban terhadap pelajar yang membolos sekolah pada Rabu (18/9/2024).

Saat pelaksanaan razia yang di pimpin oleh Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan AKP Marmin tersebut, belasan pelajar kedapatan berada di sebuah warung saat jam pelajaran masih berlangsung.

Dalam razia kali ini, petugas gabungan menjaring 11 pelajar dari salah satu sekolah menengah di Pulokulon, Grobogan.

“Para pelajar ini kami dapati sedang membolos atau berada di luar sekolah ketika jam pelajaran berlangsung,” kata Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan.

AKP Marmin mengatakan, para pelajar ini terjaring razia setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan penelusuran. Saat terjaring, mereka masih mengenakan seragam sekolah.

Mereka yang terjaring razia, kemudian dibawa petugas gabungan ke sekolahnya untuk dilakukan pembinaan dan pendataan.

“Kemudian, kita panggil orang tua mereka ke sekolah untuk mendampingi para siswa yang terjaring razia saat membolos sekolah,” imbuh AKP Marmin.

Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan menegaskan, pihaknya akan gencar melakukan razia serupa dengan waktu dan tempat yang tidak sama agar para pelajar ini jera.

Selain itu, masyarakat juga di minta untuk bekerja sama dengan memberitahukan kepada petugas kepolisian jika mendapati pelajar yang keluyuran saat jam pelajaran berlangsung.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menyelamatkan generasi bangsa dari potensi terjadinya kenakalan remaja yang saat ini marak terjadi,” tandas Kapolsek Pulokulon Polres Grobogan.

Read More

Danpomal Lantamal XII Hadiri Rapat Koordinasi Pilkada Serentak Tahun 2024

Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lantamal XII Letkol Laut Andi Risal menghadiri Rapat Koordinasi Pilkada Serentak yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Kalbar. Kamis (19/09/2024).

Mengingat pada bulan November mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024.

Kegiatan rapat ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan sukses sehingga melibatkan seluruh unsur penyelenggara Pemilu untuk turut serta memastikan persiapannya baik dari segi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam melakukan pemilihan nantinya.

Pj Gubernur Kalimantan Barat Dr. Harisson saat membuka acara Rapat Koordinasi tersebut, mengharapkan kegiatan rapat koordinasi ini dapat membuktikan adanya komitmen yang sama bagi semua pihak  untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang aman, damai, demokratis dan dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil di Provinsi Kalimantan Barat.

"Lembaga penyelenggara Pemilihan harus saling bekerjasama untuk memastikan terlaksananya Pilkada yang berintegritas dan sesuai prinsip Demokrasi. Oleh karena itu, keharmonisan pun harus tetap terjaga untuk menciptakan sinergi diantara lembaga penyelenggaraan pemilihan," tambahnya.

Ia juga menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitasnya, memastikan untuk tidak ada intervensi atau keberpihakan kepada salah satu calon dan tetap menjalankan tugasnya melayani masyarakat tanpa ikut-ikutan berpolitik praktis dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Ia juga, mengajak Bupati/Walikota agar dalam pelaksanaan pemungutan suara nantinya dapat menyediakan fasilitas kesehatan termasuk petugas kesehatannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara hingga perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.

Di akhir sambutannya, Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan aparat keamanan demi menciptakan iklim yang kondusif dan bebas dari ancaman kekerasan selama proses Pilkada berlangsung.

Read More