Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 19 November 2013

PRAJURIT KODAM V/BRAWIJAYA DIPECAT KARENA NARKOBA


 KABARPROGRESIF.COM : Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, pada hari Senin (18/11), bertindak sebagai Irup pada Upacara Bendera Bulan Nopember  dan Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat terhadap 3 orang prajurit TNI AD Kodam V/Brawijaya dari Dinas Keprajuritan, bertempat di Lapangan Upacara Makodam V/Brawijaya.

Sesuai Keputusan Pangdam V/Brawijaya atas nama Kasad Nomor Kep/249-14/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan atas nama Pelda Kusnan Nrp 540768 Baminvetcaddam V/Brawijaya, Serda Susanto Nrp 31980571620179 Danru Mori Tonban Ki B Yonif 500/R dan Praka Irvan Fausi Nrp 31020657800982 Taban Sangkakala Pok Koki Kima Yonif 500/R.

Perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan secara administrasi sudah memperoleh Keputusan Pangdam V/Brawijaya, dikarenakan ketiga prajurit tersebut terlibat kasus Narkotika. Karena keputusan sidang dipecat maka ketiga prajurit menjalani hukuman di Lapas Umum. Untuk Pelda Kusnan ditahan di Lapas Umum Madiun sedangkan untuk Serda Susanto dan Praka Irvan Fausi ditahan di Lapas Umum Sidoarjo.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat yang dibaca Pangdam V/Brawijaya mengatakan agar para Pimpinan Satker mengecek kembali pelaksanaan program kerja dan anggaran satuan masing-masing. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan pembangunan TNI AD maka TNI AD berkomitmen untuk terus melakukan modernisasi Alutsista selain tetap berkomitmen untuk membangun prajurit TNI AD yang profesional, modern, berdisiplin, dicintai dan mencintai rakyat, yang berbasis pada science dan teknologi modern.

Disamping itu pimpinan tertinggi Angkatan Darat ini mengharapkan agar seluruh satuan jajaran TNI AD terus mengikuti setiap perkembangan berikut kecenderungan yang mungkin terjadi, agar mampu menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tak lupa beliau mengingatkan seluruh prajurit agar bersikap netral dan tidak melibatkan diri kedalam politik praktis dalam menghadapi tahun politik 2014.

Sebelum mengakhiri upacara, Pangdam V/Brawijaya memberikan pengarahan kepada peserta upacara. Dalam pengarahannya, beliau mengingatkan bahwa menjadi prajurit TNI bukan hanya sekedar mencari nafkah untuk hidup. Namun menjadi prajurit TNI adalah lebih dikarenakan tuntutan tugas pengabdian kepada    bangsa    dan    negara  sebagai panggilan hati nurani dan rasa cinta terhadap negeri ini.

Tak lupa beliau menegaskan untuk “Berbuat yang terbaik untuk satuan demi kesejahteraan keluarga”. Jangan terlintas sedikitpun di benak para prajurit untuk mencoba-coba melanggar terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan telah kita sepakati bersama. Saya tetap dan akan terus konsisten “Perang Terhadap  Pelanggaran” artinya saya akan menindak tegas terhadap setiap prajurit Brawijaya apabila mereka terbukti melanggar, ujarnya.

Pelanggaran sekecil apapun yang dengan sengaja dilakukan oleh prajurit Kodam V/Brawijaya jelas akan menurunkan citra prajurit TNI di mata masyarakat. Kita harus ingat, kita digaji dengan uang rakyat, jadi berikanlah contoh dan tauladan yang baik kepada masyarakat. Kita harus mampu mempertanggung jawabkan pengabdian dan kinerja kita kepada rakyat, tambahnya.

Disamping itu Jenderal Bintang Dua ini mengingatkan kepada seluruh peserta Upacara. Khususnya kepada Pelda Kusnan, Serda Susanto, Praka Irvan Fausi jadikanlah momentum hari ini sebagai pengalaman pahit perjalanan karier saudara dalam mengakhiri masa dinas sebagai prajurit TNI.

Saya selaku Pangdam V/Brawijaya  dan pribadi “sangat kecewa” apabila melihat ada anggota Kodam V/Brawijaya diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat. Kejadian ini tidak perlu terjadi apabila prajurit TNI selalu menjunjung tinggi dan berpegang teguh kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.  Oleh karena itu, saya berharap kejadian ini merupakan kejadian yang   terakhir    kalinya    terjadi di Kodam V/Brawijaya. Jangan ada lagi kejadian serupa yang dapat mencoreng identitas prajurit Brawijaya dimanapun berada dan bertugas.   

Setelah menjadi warga masyarakat biasa, cobalah memberikan sesuatu yang terbaik di lingkungan masyarakat. Karena masyarakat masih melihat saudara adalah mantan prajurit TNI, jadi belum terlambat apabila saudara akan memperbaiki  kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Selalulah berusaha dan berdoa, semoga  Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan ampunan-Nya kepada saudara yang melakukan kesalahan selama mengabdi di TNI dan selanjutnya diberikan jalan yang terbaik di lingkungan masyarakat nantinya, pesan Pangdam.(*/arf)

Surabaya Dinobatkan Sebagai Kota Sehat


KABARPROGRESIF.COM : Kota Surabaya terbukti mampu menjadi barometer pelayanan kesehatan nasional. Peningkatan kualitas sarana serta semakin banyaknya warga luar Surabaya yang datang untuk berobat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemkot mewujudkan kota sehat. Puncaknya, predikat Kota Sehat Swastisaba Pradapa yang diserahkan pada Jumat (15/11) lalu semakin menekankan bahwa fasilitas kesehatan di Kota Pahlawan sangat bisa diandalkan.

Penghargaan Kota Sehat Swastisaba Pradapa diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-49. Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan tersebut dari Menteri Kesehatan (menkes) RI Nafsiah Mboi di JC Expo Pekan Raya Kemayoran Jakarta. Walikota hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan (dinkes) Febria Rachmanita dan Kabag Humas M. Fikser.

Pada kesempatan itu, Menkes Nafsiah Mboi mengatakan, pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sejatinya tidak kalah dengan luar negeri. Beberapa kota, menurut dia, sudah menunjukkan kemajuan signifikan dengan memberikan pelayanan kesehatan taraf internasional. “Jadi buat apa jauh-jauh ke luar negeri untuk berobat. Harusnya sekarang ini orang luar negeri yang datang ke Indonesia karena fasilitas kesehatan sudah kian lengkap,” ujarnya dalam acara yang juga dihadiri Menko Kesra Agung Laksono tersebut.

Sementara, Walikota Tri Rismaharini menyambut baik keberhasilan Surabaya meraih predikat kota sehat. Risma -sapaan walikota- menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kerja keras pemkot dalam melaksanakan program-program kesehatan. Di satu sisi, Risma juga berharap predikat kota sehat mampu melecut semangat seluruh jajaran pemkot memberikan pelayanan yang terbaik.“Capaian ini tentu sangat membanggakan tapi ini bukan hanya tentang penghargaan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Dengan demikian dampak positifnya bisa dirasakan publik,” kata walikota perempuan pertama di Surabaya itu.

Sebagai informasi, penghargaan kota sehat baru pertama kali diselenggarakan tahun ini. Adapun faktor pendukung Surabaya meraih award yang rencananya diberikan tiap dua tahun sekali itu didasarkan pada delapan tatanan. Beberapa diantaranya terkait dengan kebijakan pemerintah daerah. Setiap tatanan punya peraturan daerah (perda) yang mengikat. Seperti, adanya perda ilegal loging dan kebakaran hutan, serta perda kawasan tanpa asap rokok. Tujuannya adalah untuk menilai komitmen pemkot dalam mewujudkan kota sehat. Memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan membuat daerah resapan air juga memberi poin penting karena masih merupakan bagian dari kebijakan daerah.

Kadinkes Febria Rachmanita menjelaskan, salah satu kekuatan yang dimiliki Surabaya yakni tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam salah satu poin tatanan bahkan menyebutkan bahwa Surabaya merupakan salah satu kota yang seluruh elemennya terlibat mewujudkan lingkungan bersih. Gerakan massal sadar kesehatan juga bisa dilihat dari adanya car free day, olahraga rutin, zona sekolah bebas narkoba, hingga kampung bebas asap rokok dan narkoba.

Terakhir, Pemkot Surabaya memberikan inovasi dan konsistensi dalam pengelolaan sampah dan kampanye hemat energi. “Seluruh program pemkot terkait kesehatan berujung pada tujuan peningkatan derajat kesehatan jasmani dan rohani segenap warga kota dengan mengimplementasikan gagasan pengembangan kota yang sehat, bersih dan mandiri,” terang Febria yang juga menjabat Plt. Direktur RSUD Dr. M. Soewandhie. (*/arf)

Jumat, 15 November 2013

Kerusuhan Suni-Syiah Jember Disidangkan di Surabaya

.UNTUK mengantisipasi adanya bentrok susulan  antar dua kelompok aliran Suni dan Syiah yang berujung  perusakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kejaksaan Negeri (Kejari)  Jember melimpahkan kasus itu ke Kejari Surabaya, Jum'at (15/11/2013).

Diakui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Surabaya, Judhy Ismono, perkara tersebut akan di sidangkan di Surabaya."Sudah Ada 17 terdakwa yang dilimpahkan oleh Kejari Jember" kata Judhy diruang kerjanya, Jum'at (15/11/2013).

‪Dijelaskan Judhy, alasan perkara ini dilimpahkan ke Kejari Surabaya lantaran untuk mengantisipasi bentrokan lanjutan jika perkara ini disidangkan di Pengadilan Setempat.‬‪"Berdasar pasal 85 KUHP, akhirnya dipindahkan ke PN Surabaya, untuk mengantisipasai bentrokan karena banyaknya simpatisan Syiah maupun Suni diwilayah Puger atau Jember pada umumnya," jelasnya.‬

‪Dari pelimpahan 17 tersangka ini, lanjut Judhi, perkaranya di split (pisah) menjadi lima berkas. "Dari lima berkas ini nantinya setiap berkas ditangani lima jaksa, tiga dari kejaksaan Jember dua jaksa dari kejari surabaya. Jadi total ada 25 jaksa yang akan menyidangkan 17 tersangka ini," ujarnya.‬

‪Seperti diberitakan, bentrok berdarah dipicu rencana Pawai Karnaval 17 Agustus yang akan diselenggarakan oleh Ponpes Darus Sholihin pimpinan Habib Ali al Habsy.

Menurut NU dan MUI Jember, Ponpes sejak lama ditengarai menganut paham Syiah.‬ Namun warga sekitar rupanya menolak pawai yang digelar oleh ponpes Darus Sholihin itu . Sebab, sebelumnya sudah adabperjanjian dengan warga agar acara-acara serupa tidak dilakukan secara terbuka di luar pondok pesantren.‬

‪Acara ini juga tidak mendapat izin aparat kepolisian karena dikhawatirkan terjadi hal-hal tidak diinginkan.‬ Sayangnya, Penolakan warga rupanya tidak digubris, pihak Ponpes Darus Sholihin tetap melakukan kegiatan di luar kompleks pesantren.‬

‪Menghindari hal-hal tak diinginkan, polisi melakukan blockade di beberapa tempat. Massa kelompok pengajian Nurul Mustofa pimpinan Ustadz Fauzi (NU) menyerbu lokasi Ponpes Darus Sholihin guna membubarkan paksa acara karnaval sambil membawa pentungan kayu dan berakhir bentrok dan rusaknya beberapa bangunan.‬

‪Muncullah aksi balasan, di mana sekitar 20 orang yang diduga pendukung Habib Ali al Habsy menyerang Eko Mardianto. Eko adalah saksi kunci pada bentrok serupa tahun 2012. Eko dilaporkan
terluka dan meninggal saat di rumah sakit.‬ ‪"Para tersangka dijerat Pasal 170 ayat 2 sub 406 ayat 1  ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelas Judhy. (Komang)

Kepolisian Raih Peringkat 1 Instansi Hukum Terkorup

 ANEH tapi nyata, sebagai lembaga penegakan hukum di Republik Indonesia, ternyata Institusi Kepolisian RI masuk dalam kategori raport merah.

Institusi  berseragam coklat ini,  masuk dalam peringkat pertama, sebagai lembaga hukum terkorup di Indonesia tahun 2012.

Sedangkan lembaga Parlemen (DPR) menyusul diurutan ke dua, sementara Pengadilan masuk dalam urutan ke tiga. Hal itu diungkapkan Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Gazalba Saleh SH,MH, jum'at (15/11/2013) saat menjadi pembicara pada peresmian kantor Komisi Yudisial (KY) penghubung Jawa Timur, di  Jalan Naggel Jaya Tengah III/8 Surabaya."Korupsi yang terjadi ditubuh kepolisian  dikepolisian, dengan cara penangguhan penahanan, atau pemberian pasal yang banyak menguntungkan tersangka, maupun terdakwa yang," Terang Gazalba.

Adapun masalah yang sering muncul disetiap instansi ini yakni jual beli pasal, yang tentunya ada nilai nominal yang disepakati oleh kedua pihak. Praktek semacam itu, saat ini sudah bukan menjadi rahasia umum dan dianggap sudah biasa.

Dalam peresmian kantor komisi Yudisial Penghubung Jatim, terdapat  perwakilan dari, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN), Kepolisian, TNI, praktisi hukum serta lembaga swadaya Masyarakat.

Pembukaan kantor KY di Surabaya, merupakan bentuk pendekatan pengawas hakim kepada masyarakat yang mencari keadilan, masyarakat Jatim sudah  tidak perlu lagi untuk  melaporkan keluhannya ke Pusat (Jakarta)

Komisi yudisial jatim, resmi didirikan pada Tanggal 17 septembr 2013 yang beranggotakan 4 orang yakni, Dizar Al Farizi sebagai ketua penghubung, Ali Sakduddin, Ubed Bagus Razali dan Ragil Kusnaning Rini sebagai Asisten. (Komang)

Konser Simfoni untuk Bangsa Hadirkan Sederet Artis Ternama

KABARPROGRESIF.COM : Persiapan konser musik Simfoni untuk Bangsa dalam rangka peringatan Hari Pahlawan telah memasuki tahap akhir. Seluruh pihak terkait telah menyatakan kesiapannya guna mendukung kelancaran konser yang bakal dihelat di Taman Surya pada Sabtu malam (16/11) tersebut.

Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Surabaya, Soemarno mengatakan, konser akan dimulai tepat pukul 19.00 WIB. Berdasar hasil rapat di balai kota pada Kamis (14/11) lalu, kata dia, total jumlah personel pengamanan mencapai 2.500 orang. Angka tersebut merupakan gabungan dari unsur Pemkot Surabaya dengan jajaran samping, dalam hal ini TNI-Polri serta PMI.“Secara keseluruhan kami sudah melakukan pengecekan akhir bersama instansi yang terlibat. Intinya kami siap mengamankan kelancaran acara,” ujarnya.

Dijelaskan Soemarno, beberapa ruas jalan akan ditutup selama penyelenggaraan konser. Diantaranya Jl Walikota Mustajab, Jl Yos Sudarso, Jl Sedap Malam dan sebagian Jl Jaksa Agung Suprapto. “Oleh karenanya, kendaraan yang hendak melewati jalan-jalan tersebut akan dialihkan. Sedangkan langkah sterilisasi sudah akan dilakukan dua jam sebelum acara dimulai,” tutur pejabat berkumis tebal itu.

Sementara itu, Yahya dari perwakilan pihak penyelenggara mengatakan, konser Simfoni untuk Bangsa kali ini bakal dimeriahkan oleh sederet artis papan atas. Antara lain, The Changcuters, Setia Band, Netral, Cakra Khan, Cherrybelle, dan Duo Maia. Sedangkan yang didapuk sebagai host yakni Robby Purba, Lolita, dan Pica.

Menurut pria yang akrab disapa Opa, konser musik ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa para pahlawan. “Nantinya, para musisi akan mengenakan kostum bertema pejuang sambil membawakan lagu-lagu perjuangan,” katanya saat jumpa pers di balai kota, Jumat (15/11).

Dari pihak artis, Changcuters mengaku akan memanfaatkan moment konser ini untuk memperkenalkan satu lagu baru. Disamping lagu-lagu lain yang sudah akrab di telinga Changcutrangers -sebutan penggemar Changcuters-. “Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan Netral membawakan lagu bertema perjuangan,” ungkap Tria, sang vokalis grup band asal Bandung tersebut.

Sekretaris panitia peringatan Hari Pahlawan, Yayuk Eko Agustin memohon doa restu seluruh masyarakat agar konser dapat berjalan lancar. Dia berharap para penonton juga bisa menjadi bagian dari pengamanan, yakni dengan cara menonton konser secara tertib dan tidak membawa benda-benda yang membahayakan. Seperti bendera dengan tongkat panjang maupun senjata tajam dan minuman keras. (*/arf).

PANGDAM V/BRAWIJAYA MENERIMA PAPARAN DANRINDAM

KABARPROGRESIF.COM: Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo S.IP siang tadi , Jum’at (15/11) menerima paparan dari  Danrindam V/Brawijaya Kolonel Inf Ferry Zen yang juga selaku Komandan Latihan (Danlat ) latihan taktis  antar kecabangan Brigif 16/WY TA 2013 tentang rencana latihan Lattis Ancab Brigif 16/WY TA 2013 di Ruang Bina Yudha Kodam V/Brawijaya. 

Dalam paparannya Danrindam, mengatakan  tujuan dari latihan ancab kali ini  meningkatkan kemampuan tempur  sampai dengan kerja sama antar satuan dalam wadah brigade tim pertempuran  melalui penyelenggaraan  operasi tempur yang didukung operasi intelijen  dan operasi territorial.

Rencananya latihan ancab akan berlangsung selama 2 minggu (19 Nopember sampai dengan 4 Desember 2013) diikuti 3.476 orang mengambil lokasi wilayah Kabupaten Situbondo Jatim  dengan   thema Latihan Brigade Tim Pertempuran 16/WY Melaksanakan Operasi  Militer selain Perang  (OMSP) di Jawa Timur dalam rangka Menjaga Keutuhan  Wilayah Negara Kesatuan Repubilk Indonesia,

Sementara Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo S.IP.  dalam pengarahannya mengatakan Jangan main-main dengan latihan ini, lihat keseriusan pimpinan kita, dengan penyiapan anggaran yang tidak sedikit, membuktikan bahwa kemauan pimpinan kita ingin Prajurit TNI AD profesional, kalau ada yang main-main mending keluar dari tentara”, kata Mayjen TNI Ediwan Prabowo S.IP.

Hadir dalam kesempatan tersebut Irdam V/Brawijaya, Para Asisten Kasdam V/Brawijaya, para Dansat serta  Kabalak jajaran Kodam /Brawijaya (*/arf)

Komisi Yudisial Tebar Sayap di Jatim

MASYARAKATdi Jawa Timur,Kini sudah tidak perlu lagi bersusah payah  harus pergi ke Jakarta untuk melaporkan kebobrokan  hakim dalam melaksanakan tugasnya  sebagai pengadil. Pasalnya saat ini Komisi Yudisial (KY) sendiri telah menebarkan sayap di Jatim. Jum'at (15/11/2013) KY resmi membuka kantor wilayah (Kanwil) Jatim.

Menurut Kordinator penghubung wilayah Jatim, Dizar AL Farizi mengatakan,  dalam rangka mendekatkan layanan KY RI ke masyarakat, dan untuk pencari keadilan, maka di sematkanlah peresmian kantor KY di Jatim."Kami resmi dilantik pada 17 September 2013. Dan terdapat empat personil yang bertugas di KY wilayah Surabaya ini," ujar Dizal kepada wartawan.

Dijelaskan Dizal , ada empat personil KY yang ditempatkan di Surabaya, mereka  yakni Ali Sakduddin, Ubed Bagus Razali, Ragil Kusnaning sebagai asisten penghubung KY.

Meski baru diresmikan, Namun pihaknya mengaku telah mendapat  tiga laporan yang masuk ke pihaknya. Dari tiga laporan ini, dua diantaranya sudah ditindak lanjuti dengan pantauan dalam persidangan. "Sampai saat ini, kami sudah mendapat tiga laporan terkait pelanggaran yang dilakukan hakim," terangnya.

KY Wilayah Jatim ini memiliki berbagai beban tugas yang cukup berat, diantaranya  mensosialisasikan kelembagaan KY RI, menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggarab hakim, serta pemantauan saat persidangan."Untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur, apabila mendapati adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Maka kami himbau untuk segera melaporkan hal ini ke KY,"imbaunya.

Dalam peresmian Kanwil Jatim, KY mengundang dari berbagai elemen, diantaranya  dari  perguruan tinggi, LSM, NGO, lembaga peradilan tingkat KY jatim serta lembaga-lembaga lain di Jatim. (Komang)

Tim Juri LLSS Nilai Sekolah di Surabaya


KABARPROGRESIF.COM : Kota Surabaya yang sebelumnya sempat tertidur di bidang kesehatan sekolah, kini mulai menggeliat seiring
keberhasilan TK Petra 9 Surabaya menjadi juara di tingkat nasional dalam lomba lingkungan sekolah sehat (LLSS) 2013. Prestasi itu diharapkan bisa berlanjut di tahun 2014 mendatang. Artinya, sekolah di Kota Surabaya diharapkan kembali jadi juara di tingkat nasional.

Nah, proses menuju ke sana dimulai sekarang. Beberapa sekolah pilihan di Kota Surabaya, mendapat penilaian dari tim penilai LLSS tingkat provinsi Jawa Timur. Penilaian akan dilakukan selama dua hari, 15-16 November 2013.

Asisten IV Sekkota (membidangi Kesra), Eko Hariyanto yang menyambut tim penilai LLSS di kediaman walikota, Jumat (15/11)mengatakan, untuk tahun ini, jumlah sekolah yang diusulkan untuk mengikuti penilaian LLSS lebih banyak dibanding sebelumnya. Beberapa sekolah di Surabaya yang akan dinilai oleh tim penilai LLSS yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) AT Taufiq, SMP Negeri 4, TK Agrlpina, SDN Tenggilis Mejoyo I serta SMK Negeri 10.

Dijelaskan Eko, dalan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Diantaranya mengubah perilaku sehat di lingkungan sekolah, kebersamaan sekolah dengan lingkungan di sekitarnya, juga kerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan untuk mewujudkan itu, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi dinas saja. Tetapi terintegrasi antar dinas seperti Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Pertanian (Distan)dan juga Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya. Apalagi, untuk penilaian tingkat pusat, juga melibatkan beberapa kementrian seperti Kementrian Pendidikan, Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama.“Kalau Dispendik menfasilitasi UKS (Unit Kesehatan Sekolah) di sekolah, Badan Arsip dan Perpustakaan menfasilitasi perpustakaan di sekolah dan Distan mengembangkan tanaman toga yang dibagikan ke sekolah-sekolah,” jelas Eko.

Ketua tim penilai LLSS tingkat provinsi Jawa Timur, Susanto mengatakan, ada delapan orang anggota tim juri yang akan berkeliling ke sekolah di Surabaya untuk melakukan penilaian. Menurutnya, Surabaya sudah mulai menggarap UKS. Sebagai bukti adalah keberhasilan TK Petra 9 tampil sebagai juara dalam lomba LLSS tingkat nasional. Dia juga mengaku senang ada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ikut maju setelah sebelumnya hanya SD negeri atau swasta. “Sebelumnya Surabaya seperti tertidur, tetapi setelah TK Petra 9 bisa jadi juara di tingkat nasional ini tanda Surabaya sudah pikirkan UKS. Harapan kami, UKS digarap jangan hanya karena ada lomba, tetapi merupakan kebutuhan,” tegas Susanto.

Susanto mengatakan, sebagai warga Surabaya, dirinya berharap Surabaya bisa mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Dia berharap Surabaya bisa menjadi contoh atau ikon lingkungan sekolah sehat, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di level internasional. Dia juga meminta agar Pemerintah Kota Surabaya memperhatikan keberadaan UKS di pondok pesantren karena untuk tingkat nasional juga menjadi poin penilaian. “Tetapi yang jelas, meski berasal dari Surabaya, kami tidak ada KKN,” sambung Susanto.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan, tujuan akhir dari penilaian lomba lingkungansekolah sehat ini bukan hanya menjadi pemenang. Tetapi bagaimana menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyamanbagi siswa/siswi.“Kalau juara itu kan efeknya saja, tetapi yang jelas kita sangat berharap sekolah kita sebagaisekolahnya manusia. Artinya, anak-anak kita nyaman di sekolah  dan berkembang di sekolah.  Bagaimana sekolah jadipusat anak-anak berkreatifitas,” tegas Ikhsan.

Dijelaskan Ikhsan, untuk menyiapkan siswa/siswi menjadi generasi harapan masa depan, yang diperlukan bukan hanya pencapaian akademis semata. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengembangkan kompetensi mereka. “Jadi bukan hanya ngomong matematika dapat nilai berapa. Tetapi juga agar siswa/siswi berkembang. Misalnya yang bisa nyanyi yah nyanyi, olahraga atau science. Itu konsep sekolah yang kita kembangkan di Surabaya,” sambung Ikhsan.

Selain Kepala Dispendik, ikut hadir Kepala Distan Kota Surabaya, Sigit Sugiharsono, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, serta Kepala Bagian Perlengkapan, Noer Oemarijati.(*/arf)

KODAM V/BRAWIJAYA LAKSANAKAN TES JASMANI UNTUK UKP PAMEN

Calon perwira saat mengikuti tes
KABARPROGRESIF.COM : Kodam V/Brawijaya melaksanakan Tes Kesegaran Jasmani untuk personel militer dalam kenaikan pangkat militer dalam jenjang Perwira Menengah, (13/11). Pengujian tes kesegaran jasmani dilaksanakan oleh Jasdam V/Brawijaya.

Sebelum melaksanakan tes kesegaran, seluruh peserta mengisi data dan pengecekan tensi. Selanjutnya, dikelompokkan dalam beberapa gelombang yang akan melaksanakan mulai dari lari 3200 M, pull up, sit up, push up, suttle run dan renang militer.

Dalam penyelenggaraannya dilakukan dalam hari yang sama dan setiap personel harus melakukan seluruh kegiatan. Batas minimal untuk dapat diajukan untuk kenaikan pangkat bila setiap personel mampu menempuh nilai minimal 65. (*/arf)

Kamis, 14 November 2013

Nafik Mengaku Lega


Nafik Hadi Ryando
MESKI hakim PTUN Surabaya telah mengalahkan Rektor Unair (tergugat)  dan memenangkan Nafik Hadi Ryandono, namun putusan itu cukup direspon positif oleh tergugat.Pasalnya, Kuasa Hukum tergugat  beranggapaan, penggugat  hanya menang separuh set.

Dijelaskan Hadi Subhan, Kuasa Hukum tergugat,  putusan hakim itu hanya membatalkan keputusan Rektor Unair tentang pemberhentian Nafik sebagai Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). "Itu hanya membatalkan keputusan itu saja, dan tak meminta supaya penggugat diangkat lagi sebagai Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam," jelasnya kepada wartawan  di PTUN Surabaya, Kamis (14/11/2013).

Pihaknya melihat, tergugat tidak  seluruhnya mengalami kekalahan. Namun saat ditanya apakah akan melakukan perlawanan hukum dengan cara mengajukan banding, pihaknya masih menyatakan  pikir-pikir dan perlu membahasnya lebih detil lagi. "Yang pasti, kami separuh menang,"katanya.

Sementara Nafik sendiri mengaku tidak cari-cari kesalahan Rektor, melainkan hanya sebatas mencari kebenaran saja, dan itu sudah didapatkan lewat putusan hakim PTUN Surabaya. Bahkan Nafik tidak  meminta jabatannya  dikembalikan seperti semula. "Saya memang tak mengejar jabatan. Saya hanya mencari keadilan," katanya.

Sementara, Usai putusan perkaranya, Nafik  akan membahas lebih detil dengan kuasa hukumnya terkait langkah hukum yang akan dilakukannya terhadap beberapa saksi  yang memberi keterangan palsu. "Saya juga ingin melakukan langkah hukum, namun untuk detilnya masih kami bahas," pungkasnya.

Seperti  diketahui, Muhamad Nafik Hadi Ryandono menggugat rektor karena memecat dirinya sebagai Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unari. Pemecatan yang terjadi pada 25 Maret 2013 itu dinilai sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Alasan pemecatan dari rektor, karena Muhammad Nafik tak memiliki integritas dan tak cukup syarat sebagai kaprodi tidak cukup diterima. Akibatnya, dia menggugat rektor unari melalui PTUN Surabaya. Nafik menginginkan jabatannya bisa diraih kembali. (Komang)

PTUN Batalkan SK Rektor Unair

M Nafik Hadi saat mengikuti sidang PTUN
Terkait pemberhentian sepihak Nafik sebagai Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam


Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengabulkan gugatan Muhamad Nafik Hadi Ryandono melawan Rektor Universitas Airlangga (Unair), terkait pemberhentiannya  sebagai  Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam.

Dalam sidang yang diketuai majelis hakim  Dani Elpah itu, membacakan berkas putusan sekaligus dengan menjabarkan tiap lembar putusan dengan menayangkan lewat slide.

Selain membaca dan menayangkan berkas lewat, majelis hakim juga sekaligus membenahi putusan secara redaksional. Dengan begitu, maka berkas putusan itu bisa diketahui kedua belah pihak.

Dalam penjelasan majelis hakim, pihak penggugat dan tergugat sama-sama mengajukan bukti dan saksi. Untuk penggugat Nafik, dia mengajukan bukti P1 hingga P59b dan bukti yang tak diberi tanda, serta enam saksi fakta. Adapun dari tergugat, mereka mengajukan bukti T1 sampai T25 dan TT1 sampai TT4, satu saksi ahli dan 16 saksi fakta.

"Dalam pertemuan antara Badan Pertimbangan Fakultas (BPF), dekanat, dan dewan etika ada analisis bahwa 'sepakat sudah selayaknya ada pergantian kepemimpinan Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam'," papar Dani Elpah dalam sidang, Kamis (14/11/2013).

Namun dalam bukti T18 yang diajukan tergugat, ternyata 'frasa'maka sudah selayaknya kalau diadakan pergantian pimpinan Departemen Ekonomi Syariah'. Selain itu, dalam bukti T19 terkait pendapat dekanat untuk perlunya memberhentikan Ketua Departemen Ekonomi Syariah, dinilai cacat kehendak dan tak boleh ada dalam suatu badan. "Bukti T18 juga bertentangan dengan pasal 26 Peraturan Rektor Unair, sehingga tak ada nilai pembuktian," katanya.

Maka, dalam putusan itu, majelis hakim menyatakan bahwa membatalkan keputusan Rektor Unair tentang pemberhentian Nafik sebagai Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam Unair. Selain itu, tergugat harus mencabut objek sengketa. "Tergugat juga dibebani biaya perkara sebesar Rp 206.500," tegasnya.

Untuk diketahui, Muhamad Nafik Hadi Ryandono menggugat rektor karena memecat dirinya sebagai Ketua Departemen Ekonomi Syariah dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unari. Pemecatan yang terjadi pada 25 Maret 2013 itu dinilai sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Alasan pemecatan dari rektor, karena Muhammad Nafik tak memiliki integritas dan tak cukup syarat sebagai kaprodi tidak cukup diterima. Akibatnya, dia menggugat rektor unari melalui PTUN Surabaya. Nafik menginginkan jabatannya bisa diraih kembali. (Komang)

Hutan Kota Pakal tahap dua Segera Dibangun

Ilustrasi hutan kota
 Telan biaya Rp 29 miliar, sarana lebih lengkap




KABARPROGRESIF.COM : Pemkot Surabaya segera membangun Hutan Kota Pakal tahap dua dengan menelan biaya sebesar Rp 29 miliar, bahkan sarananya akan lebih lengkap.

Berbeda dengan Hutan Kota Pakal sebelumnya, untuk pembangunan hutan kota tahap dua, akan dibuat berbeda. Selain untuk edukasi dan konservasi, kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan infrastruktur olahraga dan permainan anak.

Prosentasenya lebih ditekankan pada penambahan jumlah tanaman. Yakni 70 persen tanaman, dan 30 persen sisanya untuk infrastruktur. Untuk tanaman, rencananya jenis yang ditanam beragam. Diantaranya, tanaman sejuk indah 26 jenis, Palma 14 Jenis, tanaman buah 11 jenis, dan tanaman bunga 18 jenis.

Sedangkan infrastruktur olahraga, warga Pakal akan dimanjakan dengan beragam sarana, seperti permainan paint ball, dan ketangkasan anak. “Sudah kami sampaikan desainnya kepada Walikota,” kata Sigit Sugiharsono, Kepala Dinas Pertanian Pemkot Surabaya, Kamis (14/11/2013) siang.

Penambahan tahap dua tersebut dilakukan untuk mempercantik kawasan di sekitar Stadion Gelora Bung Tomo. Selain itu, dengan adanya hutan kota tahap dua diharapkan juga menekan polusi udara yang akan diserap tanaman yang akan membuat nyaman warga.

Sigit menerangkan pembangunan Hutan Kota Pakal tahap dua tersebut diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 29 miliar. Jumlah itu lebih banyak terserap pada biaya pengurukan. “Memang desain yang kami buat lokasinya lebih banyak bangunan ruko. Jadi rasanya perlu diperbaiki,” pungkas Sigit saat ditemui usai rapat dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. (*/arf)