Tetesan Darah Anggota 082/CPYJ, Sambut Kedatangan Hari Juang Kartika dan HUT Kodam Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Tidak seperti biasanya, Sunrise Mall Kota Mojokerto terlihat lebih ramai ketimbang hari-hari biasanya. Bagaimana tidak, pagi ini, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos, menjadikan mall tersebut sebagai pusat digelarnya bakti sosial, donor darah dalam rangka menyambut datangnya Hari Juang Kartika ke-73, dan HUT Kodam Brawijaya ke-70 tahun.

Dengan didampingi oleh beberapa pejabat teras di wilayah Korem 082/CPYJ, sontak, kedatangan orang nomor satu di tubuh Makorem itu, langsung disambut oleh para relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota dan Kabupaten Mojokerto, yang sudah berbaris rapi di mall tersebut.

Tanpa ragu-ragu, Danrem 082/CPYJ, Kolonel Budi langsung membaringkan tubuhnya ke salah satu velbed yang sudah disediakan oleh pihak PMI Kota Mojokerto.

Melihat orang nomor satu di tubuh Makorem itu bersiap diri untuk mendonorkan darahnya, para prajurit dan PNS di wilayah tugasnya pun, secara serentak langsung mengikuti hal yang sama dilakukan oleh Danrem.

Kolonel Budi mengungkapkan, kegiatan dalam rangka menyambut HJK dan HUT Kodam Brawijaya saat ini, memang sengaja digelar secara sederhana, namun memiliki makna tersendiri bagi masyarakat.

Menurutnya, tetesan darah yang disumbangkan oleh para prajuritnya tersebut, dinilai sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. “Setetes darah dari prajurit kami, sangat berarti bagi nyawa manusia,” ungkap Kolonel Budi Suwanto.

Danrem menyebut, kegiatan itu memang sengaja digelar oleh dirinya. Selain dalam rangka menyambut datangnya HJK dan HUT Kodam, bakti sosial yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Korem tersebut, merupakan suatu bukti jika TNI-AD sangat peduli terhadap masyarakat.

“Mudah-mudahan, dalam rangka menyambut HJK dan HUT Kodam, Kemanunggalan TNI-AD dan rakyat di Jawa Timur semakin kokoh,” kata Danrem. (andre)

Read More

Hakim Tolak Permohonan "Justice Collaborator" Zumi Zola

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa Zumi Zola.

Meski demikian, hakim mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan Zumi selama persidangan.

"Majelis sepakat dengan jaksa yang tidak menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator. Namun majelis mengapresiasi terdakwa yang berterus terang dan mengakui perbuatan," ujar anggota majelis hakim Anwar, saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Selain itu, majelis hakim juga mengapresiasi itikad baik Gubernur nonaktif Jambi tersebut yang telah menyerahkan uang Rp 300 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Uang itu sebelumnya digunakan Zumi untuk keperluan umrah.

"Hal tersebut sebagai dasar majelis hakim untuk mengurangi pidana kepada terdakwa," kata hakim Anwar.

Menurut hakim, Zumi terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.

Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

Pertama, Zumi menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar.

Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 dollar AS dan 1 unit Toyota Alphard.

Selain itu, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura.

Zumi juga dinyatakan terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jamb, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (RAPERDA APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politik Zumi selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (rio)

Read More

Revisi Perda KTR Surabaya, Sanksi Merokok Sembarangan Rp. 250 Ribu

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) DPRD Surabaya terus mematangkan Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KT) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) di Kota Surabaya, bahkan pada revisi itu semakin dipertajam dengan sanksi bagi warga yang merokok secara sembarangan dengan denda sebesar Rp. 250.000.
   
" Kami akan mempertajam untuk sanksi denda dalam draf revisi Perda 5/2008 ini," kata Ketua Pansus Revisi Perda 5/2008 DPRD Surabaya Junaedi pada kabarprogresif.com, Kamis (6/12).
   
Dalam revisi tersebut, menurut Junaedi, Dinas Kesehatan mengusulkan perubahan nama perda sebelumnya menjadi Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Ada 15 hingga 16 pasal yang memuat aturan tentang larangan merokok dalam draf raperda tersebut.
   
Aturan larangan tersebut di antaranya meliputi  tempat dan pemasangan larangan merokok serta pengawas atau penegak aturan tentang larangan merokok itu.
   
Jika pada perda lama kawasan tanpa rokok tersebut terdapat pada sarana kesehatan, tempat proses belajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum, maka pada raperda yang baru ini ditambah tempat kerja dan tempat lainnya.
   
" Kami akan mempertegas untuk tempat kerja ini hanya sebatas pada ruang lingkup Pemkot Surabaya saja atau perusahaan swasta lainnya. Begitu juga tempat lainnya ini kami minta dinkes untuk menjabarkannya," pungkasnya. (arf)

Read More

Danrem 082/CPYJ Berlakukan Sistem Zona Integritas di Wilayah Tugas Korem

KABARPROGRESIF.COM : (Mojokerto) Diawali dari Makodam, penerapan zona integritas akhirnya bergulir di seluruh Korem di wilayah teritorial Kodam V/Brawijaya.

Seperti halnya yang berlangsung di Makorem 082/CPYJ saat ini. Kamis, 6 Desember 2018, di aula Makorem.

Melalui penerapan zona integritas tersebut, Kolonel Arm Budi Suwanto, S. Sos, menghimbau seluruh Komandan Kodim (Dandim) di wilayah tugasnya untuk mengedepankan pelayanan terhadap publik.

Komitmen itu, menurut Danrem, merupakan salah satu visi dan misi utama yang harus dijalankan oleh seluruh Komandan Satuan di wilayah tugas Korem 082/CPYJ.

“Kita undangan tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mengikuti prosesi pencanangan zona integritas ini,” kata Kolonel Budi.

Bukan sekedar lisan, menurut Danrem, pencanangan zona tersebut juga dibalut dengan adanya penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh para Dandim di wilayah Korem 082/CPYJ.

“Reformasi birokrasi ini, salah satu upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan neoptisme di lingkungan TNI-AD, khususnya di wilayah Korem,” tegas Kolonel Budi.

Dengan adanya penandatanganan tersebut, kata Kolonel Budi, seluruh Dandim diminta untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya dalam penyebaran informasi rekruitment TNI-AD.

“Selama ini, sudah berjalan dengan baik. Tapi, kita akan berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan itu,” jelas Kolonel Budi.

Selama berlangsungnya penerapan zona integritas, Danrem tak hanya mengundang para Dandim di wilayah tugasnya saja. Akan tetapi, para tokoh agama, masyarakat, hingga Forkopimda setempat pun, juga ikut menyaksikan berlangsungnya penerapan zona integritas guna mewujudkan Satuan TNI-AD yang handal dan professional tersebut. (andre).

Read More

Dukung AMP, Massa Front Nas Geruduk Kantor Kontras

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah melakukan orasi dan bakar bendera milik Aliansi Pemuda Papua (AMP) di depan Gedung Grahadi, Massa aksi Front Nasional Anti Separatis (Front Nas) geruduk Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Lesti, Darmo, Wonokromo Surabaya, kamis (6/12).

Massa Ftont Nas tiba di Kantor Kontras Surabaya sekitar pukul 11.20 WIB, namun kedatangannya sudah dihadang oleh anggota Polisi gabungan dari Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonokromo nampak telah berjaga.

Perwakilan Ormas Front Nas diterima untuk berdialog dengan tiga pengurus Kontras; Fatul Khoir selaku Badan Kordinator Kontras, Andi Irfan Ketua Federasi Kontras dan Andri Irianto Anggota Federasi Kontras.

Menurut penuturan Bahrudin Muhdar selaku Koorlap Front Nas, pihaknya menginginkan klarifikasi pada Kontras yang cenderung membela gerakan AMP.

" Kami ingin minta jawaban kenapa kontras membantu AMP," kata Bahrudin pada kabarprogresif.comsaat tengah dialog.

Sebelumnya Front ini bersama massa gabungan berhadapan dengan Aliansi Mahasiswa Papua saat terjadi aksi orasi Papua Merdeka di Jalan Pemuda.

Aksi yang berujung gesekan kedua belah pihak itu sempat membuat geger Kota Surabaya selama dua hari pada pekan lalu. (arf)

Read More

Zumi Zola Terbukti Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 40 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Majelis hakim pada Pengadian Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi lebih dari Rp 40 miliar.

Gratifikasi tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Zumi dan keluarganya.

"Unsur menerima gratifikasi telah terpenuhi dan ada pada diri terdakwa," ujar anggota majelis hakim Titi Sansiwi saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Menurut hakim, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.

Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

Pertama, Zumi menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar.

Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 dollar AS dan 1 unit Toyota Alphard.

Selain itu, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura.

Menurut hakim, Zumi menggunakan uang gratifikasi untuk keperluan pribadi dan keluarga.

Misalnya, untuk membeli pakaian dan action figure di Singapura.

Menurut hakim, Zumi tidak pernah melaporkan semua grarifikasi yang diterima sampai 30 hari sejak diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, dalam Undang-Undang Tipikor, gratifikasi harus dilaporkan sebelum 30 hari sejak diterima.

Zumi terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. (rio)

Read More

Danpusdikpel Kodiklatal Buka Lomba Prajurit Tangkas

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pusat Pendidikan Pelaut (Danpusdikpel) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Kolonel Laut (P) Tunggul membuka  lomba Prajurit Tangkas yang lebih dikenal dengan Jurit Tangkas. Lomba Prajurit Tangkas tersebut diikuti 20 siswa yang sedang menempuh pendidikan di beberapa sekolah dibawah Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal.

Lomba yang digelar di lapangan apel Sekolah Artileri (Seart) kesatrian, Bumimoro. Kodiklatal Surabaya ini memperebutkan piala tetap Danpusdikpel dan juga uang Pembinaan. Dari 20 personel peserta lomba terbagi menjadi empat tim, tiap tim terdiri 5 personil. Tim-tim  tersebut mewakili sekolah yang berada di  bawah Pusdikpel, antara lain Sekolah Navigasi dan Bahari (senavbah), Sekolah Komunikasi (Sekom), Sekolah Artileri (Seart) dan Sekolah Senjata Bawah Air (Sesenbar). 

Sedangkan Jenis yang dilombakan dalam jurit tangkas tersebut  adalah kecepatan dalam membawa alat pemadam kebakaran ( Porkeo dan selang nozle air damkar), kecepatan lomba kebaharian diantarnya peluit dan tali temali, lomba kesehatan dan diakhiri mendorong meriam Kaliber 37.

Komandan Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal Kolonel Laut (P) Tunggul dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan lomba  ”prajurit tangkas” antar sekolah di jajaran Pusdik Pelaut Kodikopsla Kodiklatal ini  adalah untuk  melatih ketangkasan dan kesamaptaan jasmani siswa di lingkungan pusdik pelaut sekaligus menjalin silaturahmi serta tali persaudaraan antara siswa dan antap di lingkungan Pusdik Pelaut.

Selain itu lomba prajurit tangkas ini juga membentuk jiwa korsa antar siswa,  membentuk prajurit yang tanggap tanggon dan trengginas selama melaksanakan pendidikan di pusdikpel serta melatih kerja sama antar siswa yang berbeda strata ( antara tamtama dan perwira) sebagai bekal dalam menyongsong kedinasan berikutnya.

“Kegiatan lomba prajurit tangkas ini merupakan momentum yang tepat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembinaan mental, fisik, teamwork dalam mengatasi suatu problem dan tingkat kesamaptaan bagi para siswa yang menempuh sekolah sekolah dibawah Pusdikpel,” tegas Pamen melati dipundak tersebut.

Disisi lain disampaikan bahwa prestasi atau karya yang besar tidak datang begitu saja. semuanya memakan waktu dan proses sehingga diperlukan kerja keras, ketekunan, ketabahan, kerja sama tim, kedisiplinan serta profesional dalam bertindak atau bekerja.

Diakhir amanatnya Danpusdikpel menyampaikan ucapan terimakasih kepada panitia lomba yang telah menyususun kegiatan lomba dengan harapan dilaksanakan dengan penuh semangat dan tetap memperhatikan keselematan baik personel maupun materiel. Sedangkan kepada peserta lomba berpesan agar menunjukan kerja kekompakan dan saling membantu, menjunjung jiwa sportifitas serta fokus dalam materi latihan.

Dengan berakhirnya lomba yang dilaksanakan satu hari tersebut Juara I dari tim sekolah artileri, juara II tim sekolah navigasi bahari dan juara III tim sekolah senjata bawah air. (arf)

Read More

KPK Panggil Pemilik Hotel Horison Terkait Kasus Wali Kota Pasuruan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Hotel Horison Pasuruan, Harry Prasetyo, Kamis (6/12/2018).

KPK juga memanggil Direktur CV Tiga Pilar Utama Slamet Rahayu Widodo. Harry dan Slamet rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SET ( Wali Kota Pasuruan Setiyono)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (6/12).

Dalam kasus ini, Wali Kota Pasuruan Setiyono diduga menerima uang Rp 115 juta dari Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek itu adalah proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan.

Selain Setiyono dan Baqir, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto. (rio)

Read More

Komandan Lanal Malang Irup Upacara Peringatan Hut Armada RI Tahun 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Komandan Lanal Malang, Lantamal V, Kolonel Laut (P)  Nanang Hariono serta Komandan Upacara  Mayor Laut (P) Yuhanit yang sehari hari menjabat Pasops Lanal Malang, di lapangan Mako Lanal Malang. kemarin.

Upacara peringatan HUT Armada RI Tahun 2018, mengusung Tema “ Armada RI Ksatria Pengawal Samudera dan Perekat Nusantara, Bersama Rakyat Siap Menjaga Kedaulatan NKRI".

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji  S.E.,M.M dalam amanatnya yang dibacakan Irup menyatakan bahwa  perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin sulit diprediksi karena dinamika perubahan Global yang begitu cepat dan bentuk ancaman yang makin Kompleks baik ancaman potensial maupun ancaman faktual ancaman faktual yang dihadapi saat ini dsapat menimbulkan kerugian negara dan mengganggu Stabilitas Keamanan Nasional.

Oleh karenanya keterlibatan TNI dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang baru-baru ini terjadi di Lombok dan di Palu adalah satu contoh kontribusinya nyata TNI Angkatan Laut bagi Bangsa dan Negara.

Lebih lanjut Kasal dalam amanatnya mengatakan bahwa dengan adanya organisasi TNI Angkatan Laut yang telah tergelar dalam tiga Armada dan karakteristik ancaman yang harus dihadapi maka diperlukan suatu postur kekuatan koarmada yang optimal dengan tingkat kesiapan operasional yang tinggi.

Hal inilah yang menjadi landasan dalam kebijakan pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut kedepan.

Upaya penataan gelar pasukan TNI perlu ditindaklanjuti dengan penetapan komando pelaksana di tiap-tiap Armada dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya. (arf)

Read More

KPK Panggil Anggota Komisi B DPRD Kalteng

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi dalam kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (6/12/2018).

Mereka yang dipanggil adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Syahrudin Durasid, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kalimantan Tengah Agung Catur Prabowo, dan Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Kalimantan Tengah Agustan Saining.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESS (Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (6/12).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat anggota DPRD provinsi sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton; Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan; anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

KPK juga menetapkan tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja; CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, Willy Agung Adipradhana; dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

Uang suap sejumlah Rp 240 juta itu diduga diberikan agar anggota DPRD tak lagi mempermasalahkan sejumlah izin yang belum dikantongi PT BAP dalam menjalankan usaha sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

KPK juga sedang mendalami dugaan pemberian lain dari PT BAP kepada anggota DPRD Kalteng lainnya. (rio)

Read More

Lanal Semarang Peringati Hari Armada RI Tahun 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal)  Semarang, Lantamal V  Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo memimpin Upacara Peringatan Hari Armada RI Tahun 2018, kegiatan tersebut digelar di Lapangan Apel Mako Lanal Semarang Kemarin.

Upacara peringatan yang berlangsung sederhana namun hikmat tersebut, diikuti seluruh personel baik perwira, bintara,  tamtama serta PNS Lanal Semarang serta perwakilan Anggota purnawirawan TNI AL  (PPAL) Wilayah Semarang.

Pada peringatan tersebut Danlanal Semarang  bertindak selaku inspektur upacara, sedangkan Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Laut (E)  Sukarwi yang tugas kesehariannya sebagai Perwira Staf Progar Lanal Semarang.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E.,M.M. dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan inspektur upacara mengatakan, bahwa pelaksanaan upacara kali ini memiliki arti yang sangat penting bagi TNI AL,  karena mengingatkan kita tentang sejarah berdirinya Armada RI.

Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa armada RI telah tumbuh menjadi organisasi yang semakin besar dan didukung oleh berbagai jenis Alutsista.

Selanjutnya sesuai keputusan Presiden RI No.12 tahun 2018 telah dibentuk sejumlah satuan baru TNI di wilayah  Timur NKRI, termasuk Koarmada lll di Sorong sebagai bentuk penataan gelar pasukan TNI dalam rangka membangun pertahanan negara yang kuat dan merata serta dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Peringatan hari Armada RI yang dilaksanakan setiap tahun tidak hanya sekedar kegiatan Seremonial semata, tetapi merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas peran Koarmada I/II/III dalam melaksanakan tugas Pertahanan Negara di laut.

Peringatan Hari Armada juga menjadi wujud introspeksi dan evaluasi bagi seluruh jajaran Armada atas pelaksanaan tugas yang telah diemban, sehingga ke depan diharapkan akan semakin Optimal.

Bahwa ancaman yang makin kompleks, baik ancaman potensial maupun ancaman faktual. Ancaman faktual yang dihadapi saat ini meliputi separatisme, pelanggaran wilayah, terorisme, pelanggaran hukum di laut, wabah penyakit dan bencana alam. Hal ini menimbulkan kerugian negara dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Disisi lain keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang baru-baru ini terjadi di Lombok dan Palu adalah salah satu contoh kontribusi nyata TNI Angkatan Laut bagi bangsa dan negara.

Selain itu, adanya ancaman berdimensi baru yang bersifat hibrida berupa kombinasi ancaman konvensional, aksi kriminal, serangan Asimetrik dan serangan siber harus dapat diantisipasi dan dihadapi oleh jajaran Armada TNI Angkatan Laut.

Dengan telah adanya Organisasi TNI Angkatan Laut yang telah tergelar dalam Tiga Armada dan Karakteristik Ancaman yang harus dihadapi maka diperlukan suatu postur kekuatan Koarmada yang optimal dengan tingkat kesiapan operasional yang tinggi.

Hal inilah yang menjadi landasan dalam kebijakan pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut ke depan. Upaya penataan gelar pasukan TNI perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Komando pelaksana di tiap-tiap Armada dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya.

Presentase capaian fisik pemenuhan Alutsista TNI Angkatan Laut dalam Renstra tahun 2015 sampai tahun 2019 sesuai kebijakan MEF (Minimum Ensential Force). Dan akan dilanjutkan dalam Renstra 2019-2024.

Usai pelaksanaan upacara Danlanal Semarang beserta tamu undang dan seluruh Prajurit dan PNS Lanal Semarang melaksanakan Syukuran Peringatan Hari Armada RI.  Kegiatan syukuran berupa doa bersama dan simbolisasi pemotongan tumpeng dilaksanakan di Gedung Mandalika Lanal Semarang.(arf)

Read More

Anulir Putusan MA, Warga Surabaya Minta Hakim PN Surabaya Diperiksa

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jihad Arkhaudin, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diadukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Bawas MA RI) dan ke Ketua Badan Pengawas Peradilan Umum (Badilum) oleh Mulyanto, Warga Darmo Permai Selatan, Surabaya.

Aksi pelaporan itu dilakukan Mulyanto saat dirinya mengajukan gugatan perdata ke PN Surabaya yang ditangani Hakim Jihad Arkhaudin. Gugatan perdata itu terkait perbuatan melawan hukum yang dilayangkan ke Hairanda Suryadinata, penasehat hukumnya dikasus pidana.

Dalam kasus pidana itu, Hairanda dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Mulyanto. Penipuan dan penggelapan tersebut terkait sejumlah permintaan dana  sebesar Rp 167 juta untuk SP3 kasus pidana yang didera istri dan anak dari l Mulyanto.

Putusan bersalah melakukan tipu gelap itu telah incracht dan Hairanda pun telah dieksekusi oleh Kejari Surabaya.

Namun upaya mengambil kembali uang yang telah dibayar Mulyanto ke Hairanda melalui gugatan perdata berakhir buruk. Hakim Jihad Arkhaudin  menolak gugatan Mulyanto dan menganulir pertimbangan Hakim Agung saat menyatakan Hairanda terbukti bersalah melakukan tipu gelap terhadap Mulyanto.

"Karena itu saya meminta perlindungan  hukum ke Bawas MA dan Badilum dengan tujuan agar memeriksa Hakim Jihad karena telah menyalahgunakan sumpah jabatannya untuk berlaku netral saat mengadili perkara,"kata Mulyanto pada kabarprogresif.com, sambil menunjukan beberapa bukti tanda terima pengaduannya, Rabu (5/12).

Untuk melawan putusan hakim Jihad Arkhaudin itu, masih kata Mulyanto, saat ini Ia telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim dengan Nomor Perkara 654/Pdt/2018/PT.Sby.

Upaya banding itu dilakukan Mulyanto untuk mendapat kepastian hukum terkait penyimpangan hukum yang dituangkan dalam putusan hakim Jihad Arkhaudin.

"Saya banding, karena putusan Hakim Jihad bertentangan dengan fakta yang ada dalam putusan pidana tingkat pertama hingga kasasi. Pertimbangan yang bertentangan itu dengan menyebut bahwa dana SP3 itu adalah wanprestasi. "pungkas Mulyanto. (Komang)

Read More