MA Berhentikan Sementara Hakim PN Semarang yang Jadi Tersangka di KPK

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Mahkamah Agung memberhentikan sementara hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang bernama Lasito yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan hakim agung.

"Terkait dugaan perbuatan tercela korupsi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, maka terhadap hakim LST (Lasito) diberhentikan sementara," ujar Abdullah dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Menurut Abdullah, MA mengutuk keras apabila ada aparatur pengadilan yang terlibat tindak pidana korupsi.

Meski lembaga penegak hukum lainnya masih melakukan penyidikan, MA segera membuat kebijakan untuk memberhentikan sementara hakim yang telah berstatus tersangka.

Sementara, untuk pemberhentian tetap hakim, menurut Abdullah, masih menunggu keputusan pengadilan dan pemberhentian dilakukan oleh presiden.

"Hal ini tidak saja menjatuhkan citra dan wibawa MA, tapi merusak citra Bangsa Indonesia di mata dunia. MA tidak berikan toleransi apapun terhadap apartur MA yang tersangkut korupsi," kata Abdullah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang bernama Lasito sebagai tersangka.

Marzuqi diduga menyuap hakim terkait perkara praperadillan yang ditangani. Ahmad Marzuqi diduga memberikan uang sekitar Rp 700 juta kepada Lasito.

Dalam konstruksi perkara, pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dia mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui panitera muda di Pengadilan Negeri Semarang.

Selanjutnya, hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuki tidak sah dan batal demi hukum. (rio)

Read More

Garuda Indonesia Cargo Bakal Disegel Bila Tak Lunasi Tunggakan IMB Selama Waktu 7 Hari

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya akan memberi batas waktu selama 7 hari terhadap Garuda Indonesia Cargo, jalan Tunjungan nomer 29 Surabaya agar segera melunasi tunggakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tetapi bila dalam jatuh tempo tersebut masih mokong maka DPRKPCKTR akan menerbitkan Bantuan Penertiban (Bantib).

“ Kita sudah mulai memberikan tanda silang agar pemilik persil segera menyelesaikan tunggakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Jika tidak kita akan mengeluarkan surat Bantib (bantuan penertiban) ke Satpol PP agar segera ditertibkan.” tegas Kabid Tata Ruang DPRKPCKTR Surabaya pada kabarprogresif.com, usai melakukan penyilangan, Jum'at (7/12).

Seperti diberitakan untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKPCKTR) kota Surabaya mulai melakukan penyilangan terhadap bangunan-bangunan yang menunggak pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satunya bangunan di kantor Maskapai milik pemerintah Garuda Indonesia Cargo, jalan Tunjungan nomer 29 Surabaya.

Gedung Garuda Indonesia Cargo ini mempunyai tunggakan restribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 47 juta.

Maskapai milik pemerintah itu tak membayar retribusi IMB sejak tahun 2016 lalu.

Dalam pantauan kabarprogresif.com, pemberian stiker tanda silang yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan dan Pengendalian Bangunan di area gedung, awalnya sempat di tolak oleh pihak keamanan Kantor Garuda Indonesia Cargo.

Alasannya penanggung jawab sedang tidak ada di kantor. Sedang keluar semua.

Namun lantaran Pemkot sudah cukup memberikan waktu sejak 2016 tidak kunjung membayar, maka tim pun ngotot untuk tetap memasang stiker tilang itu. Yang akhirnya tetap dipasang di tembok bagian depan bangunan.

Dalam stiker tersebut tercantum tanda silang besar. Yang juga dituliskan bahwa bangunan ini melanggar Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 tentang Retribusi IMB.

" Kami juga tidak bisa memberi keterangan. Saya tidak tahu apa-apa," imbuh Achmad Nuryani kepada petugas pengawasan.

Bahkan saat ditanya sejumlah awak media, penjaga keamanan yang diketahui bernama Achmad Nuryani meminta agar konfirmasi ke kantor pusat.

" Di Comal aja mas, jalan Comal, sini bawahannya saja." pungkasnya. (arf)

Read More

Dukung Program Pemerintah, Danlantamal IX Gelar Pengobatan Gratis

KABARPROGRESIF.COM : (Ambon) “Adanya kegiatan bakti sosial ini sebagai wujud kepedulian Lantamal IX terhadap kesehatan masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam rangka membantu mengurangi jumlah orang sakit di Indonesia khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat memberikan dampak positif untuk terbangunnya kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik”, demikian sambutan Komandan Lantamal IX pada acara bakti sosial kesehatan di Rumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Ambon. Jumat (07/12/2018).

Lebih lanjut Danlantamal IX menuturkan kegiatan bakti sosial ini juga dapat dijadikan sebagai wahana meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang merupakan pilar kekuatan bangsa yang besar dan kita senantiasa harus membina solidaritas kebersamaan untuk menciptakan kondisi persatuan dan kesatuan nasional yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

 “Kegiatan ini sebagai wujud tanggung jawab dan pencerminan kita dalam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang memang menjadi tuntutan bagi prajurit dimanapun berada dalam tugas. Momentum ini sebagai upaya menumbuhkembangkan empati bagi prajurit TNI dan komponen bangsa sekaligus guna menjalin rasa kebersamaan serta kepedulian antara TNI dan rakyat”, sambung Danlantamal IX.

Diakhir sambutan, Danlantamal IX mengatakan kgiatan ini diharapkan bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan, Hal ini karena semakin banyaknya dukungan yang diberikan oleh masyarakat maupun lembaga dan organisasi masyarakat yang bertujuan membantu mengurangi jumlah orang sakit khususnya yang berada di Kota Ambon ini.

Sementara itu, Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru yang hadir mewakili Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan atas nama Pemerintah Kota Ambon mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan bakti sosial kesehatan ini.

Selain itu dikatakan Pemerintah Kota Ambon akan mendukung penuh program-program serupa untuk membantu masyarakat, karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga menjadi perhatian kita semua. 

Bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan di Rumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Ambon ini merupakan kerjasama antara Lantamal IX dengan STIkes Maluku Husada dan Yayasan Bakti Indonesia dalam rangka memperingati hari Armada ke 73 tahun 2018 dengan melayani operasi bibir sumbing, khitanan massal, pelayanan spesialis Paru, bedah, umum dan kebidanan. Seluruh layanan kesehatan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat Maluku.

Pada kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 6 Desember 2018 kemarin sampai tanggal 8 Desember 2018 pasien tercatat sebanyak 171 orang dengan rincian pasien operasi bibir sumbing sebayak 70 orang, khitan massal sebanyak 12 anak.

Sedangkan pengobatan pelayanan spesialis Paru sebanyak 35 orang, pelayanan bedah sebanyak 3 orang, pelayanan umum sebanyak 70 orang dan pelayanan kebidanan sebanyak 34 orang. (arf)

Read More

Sepanjang 2018, Kejaksaan Telah Tangkap Lebih dari 180 Buron

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo mengklaim, sepanjang 2018, Kejaksaan Agung sudah menangkap lebih dari 180 buron.

Ratusan buron itu ada yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pengejaran para buron itu merupakan salah satu program dari Tangkap Buron 31.1 (Tabur 31.1).

“Alhamdulilah, sekarang ini sudah 180-an lebih (buron). Selama ini kan mereka enggak jelas keberadaannya. Kami berikan apresiasi kepada kejaksaan karena kami berada di garis depan mencari dan menemukan para buron,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Saat ditanya lebih jauh siapa saja buron yang ditangkap, Prasetyo mengatakan, "Banyaklah". Ia mengungkapkan, Kejaksaan tak menetapkan target berapa jumlah buron yang harus ditangkap.

"Kami inginnya tanpa diburu pun mereka para pihak yang semestinya memenuhi kewajiban itu melakukan proses menjalani hukuman secara sukarela mendatangi Kejaksaan,” kata Prasetyo.

Kepada para buron, Prasetyo mengingatkan, tak ada tempat yang aman untuk bersembunyi.

“Kepada mereka bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka untuk sembunyi. Kami akan cari terus,” ujar Prasetyo.

Pelaksanaan program Tabur 31.1 dilakukan oleh kejaksaan tinggi. Dalam program ini, kejaksaan tinggi ditargetkan menangkap minimal satu buronan pelaku tindak pidana setiap bulannya.

Program ini merupakan rekomendasi raker Kejaksaan Agung tahun 2017. (rio)

Read More

Tunggak Restribusi IMB, Pemkot Silang Kantor Garuda Indonesia Cargo

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPRKPCKTR) kota Surabaya mulai melakukan penyilangan terhadap bangunan-bangunan yang menunggak pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Salah satunya bangunan di kantor Garuda Indonesia Cargo, jalan Tunjungan nomer 29 Surabaya.

“ Seperti bangunan persil di jalan Tunjungan 29 ini, nilai tunggakannya cuma Rp. 47 juta saja. Pemilik bangunan belum membayar retribusi sejak tahun 2016 lalu. makanya kita lakukan penyilangan." kata Kabid Tata Ruang DPRKPCKTR, Lasidi pada kabarprogresif.com usai melakukan penyilangan, jum'at (7/12).

Namun kata Lasidi, sebelum memberian tanda silang terhadap bangunan yang menunggak retribusi IMB, pihaknya sudah memanggil masing-masing pemilik persil di kantor DPRKPCKTR, untuk memberitahukan tunggakkan yang harus dilunasi.

“ Namun sampai sekarang para pemilik bangunan belum ada report untuk membayar tunggakan retribusi IMB, sehingga kita beri tanda silang.” tegasnya.

Dalam pantauan kabarprogresif.com, pemberian stiker tanda silang yang akan dilakukan oleh tim Pengawasan dan Pengendalian Bangunan di area gedung, awalnya sempat di tolak oleh pihak keamanan Kantor Garuda Indonesia Cargo.

" Penanggung jawabnya sedang tidak ada di kantor. Sedang keluar semua," ucap petugas keamanan bernama Achmad Nuryani.

Namun lantaran Pemkot sudah cukup memberikan waktu sejak 2016 tidak kunjung membayar, maka tim ngotot untuk tetap memasang stiker tilang itu. Yang akhirnya tetap dipasang di tembok bagian depan bangunan.

Dalam stiker tersebut tercantum tanda silang besar. Yang juga dituliskan bahwa bangunan ini melanggar Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019 tentang Retribusi IMB.

" Kami juga tidak bisa memberi keterangan. Saya tidak tahu apa-apa," imbuh Achmad Nuryani kepada petugas pengawasan.

Bahkan saat ditanya sejumlah awak media, Achmad Nuryani meminta agar konfirmasi ke kantor pusat.

" Di Comal aja mas, jalan Comal, sini bawahannya saja." pungkasnya. (arf)

Read More

Sambut HUT Armada Rl dan Hari Kesetiakawanan 2018, Keluarga Besar Lanal Batuporon Melaksanakan Donor Darah

KABARPROGRESIF.COM : (Bangkalan) Dalam rangka menyambut Hari Armada RI dan Hari Kesetiakawanan Tahun 2018,  Lanal Batuporon dan  Jalasenastri Cabang 5 Korcab V DJA II bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangkalan menggelar donor darah yang bertempat di Loonge Room Perwira Mako Lanal Batuporon, Jumat (7/12)

Kegiatan yang di hadiri Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut (P) Teguh Wibowo M. Tr. Hanla dan Ketua Cabang 5 Korcab V DJA II Ny. Alien Teguh Wibowo ini, diikuti lebih kurang 100 pendonor dari berbagai satuan di wilayah Madura, diantaranya personel Lanal Batuporon, Arsenal dan Labinsen,

Pelaksanaan donor darah berjalan dengan lancar berkat adanya dukungan dari semua satuan  yang turut mendukung kegiatan ini. Kegiatan ini mengusung tema “Setetes Darahmu menyelamatkan Nyawa Seseorang, Karena Setiap Tetesnya Mengandung Harapan”.

"Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat memberikan manfaat bagi orang lain serta diri sendiri khususnya bisa memberikan rasa peduli bagi seluruh Prajurit TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat utamanya di bidang kesehatan dan kesejahteraan," tetang Danlanal Batuporon.

Disisi lain Komandan Lanal Batuporon juga menggelar acara olah raga bersama dan  syukuran renovasi gedung Mako dan peresmian monumen Ranjau Tanduk di depan Mako Lanal Batuporon.

 Monumen Ranjau Tanduk ini lanjut Danlanal, sengaja di letakkan di depan Mako Lanal Batuporon untuk mengenang kembali pertempuran laut di perairan Surabaya yang telah berhasil mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia.

“Monumen ini diharapkan sebagai pengingat serta bisa menjadi semangat yang inspiratif bagi para generasi muda penerus bangsa untuk mewarisi nilai nilai perjuangan para pahlawan pendahulu kita," pungkas Danlanal. (arf)

Read More

KPK Panggil Mantan Kadis Pendidikan Terkait Kasus Bupati Malang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang periode 2007-2012, Suwandi, Jumat (7/12/2018).

Suwandi rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011.

" Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RK (Bupati Malang Rendra Kresna)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (7/12).

Dalam kasus ini, Rendra selaku Bupati Malang periode 2010-2015, diduga menerima suap terkait penyediaan sarana, terutama proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Pemberian suap itu diduga berasal dari pihak swasta, Ali Murtopo. Rendra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Ali disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (rio)

Read More

16 Calon Direksi PD Pasar Surya Jalani Fit And Proper Test

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Proses rekrutmen direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya memasuki babak akhir. Setelah melalui proses penyaringan seleksi administrasi, uji assesmen kompetensi psikologi, observasi pasar dan uji makalah, kini dari ratusan pelamar sekarang tinggal 16 orang.

“ Setelah pemaparan visi misi akan dilanjutkan dengan tanya jawab antara masing-masing pelamar dengan tim penguji.” kata Ketua Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya Rusli Yusuf pada kabarprogresif.com, Jum'at (6/12).

Rusli menjabarkan, dari 16 orang ini, masing-masing pelamar akan menjabarkan visi dan misi di hadapan tim penguji yang terdiri Prof Dr Djoko Mursinto SE, M.Ec, Ir Don Rozano SP., MM, Doddi Madya Judanto SE, MSc, Drs Kresnayana Yahya MSc, dan Agus Widyantoro SH MH. Fit and proper test itu sendiri akan dilaksanakan Jumat-Sabtu (7-8/12).

Sedangkan di hari pertama, Jumat (7/12), pelamar yang menjalani fit and proper test adalah empat calon direktur utama (Dirut) dan dua calon direktur Direktur Administrasi Keuangan (Dirkeu).

“ Kemudian di hari kedua, Sabtu (8/12/2018), akan dilanjutkan dengan 10 pelamar yang lain, yakni dua Dirkeu, empat Direktur Pembinaan Pedagang dan empat Direktur Teknik dan Usaha." terangnya.

Rusli Yusuf yang juga ketua tim rekrutmen direksi PD Pasar Surya ini menambahkan proses fit and proper test di hari pertama akan dimulai pukul 13.00 hingga selesai. Sedangkan di hari kedua dimulai pukul 10.00 hingga selesai.

“ Teknisnya, masing-masing calon dirut dan direktur akan presentasi secara bergantian satu persatu di depan tim penguji. Waktu presentasi dan tanya jawab estimasinya masing-masing selama 45 menit." pungkasnya.

Seperti diberitakan proses rekrutmen direksi PD Pasar Surya ini sendiri sudah dimulai sejak 1 Oktober 2018 lalu. Ada 300 lebih lamaran yang diterima tim rekrutmen dengan posisi yang berbeda-beda.

Dari jumlah itu, hanya 37 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, dari 37 pelamar menjalani uji assesmen kompetensi psikologi (29-30 Oktober 2018), observasi pasar (16-18 November 2018) dan uji makalah (19 November 2018).

Melalui tiga seleksi itu, dari 37 pelamar yang lolos sebanyak 17 orang. Namun karena satu pelamar menyatakan mengundurkan diri, maka kini jumlah pelamar tinggal 16 orang.

Adapun 16 nama calon direksi PD Pasar Surya yang menjalani fit and proper test diantaranya

Direktur Utama
1. Angga Primadi Purbianto
2. RM Muchlissaleh Diponegoro
3. Zandi Ferryansa
4. Teguh Wijayanto

Direktur Administrasi Keuangan
1. Muhammad Eddy Rosyadi
2. Yanuar Budianto
3. Fajar Raharjo
4. Sutjahjo

Direktur Pembinaan Pedagang
1. Roy Hermawan W
2. Wahyu Siswanto
3. Abdulloh
4. M Taufikurahman

Direktur Teknik dan Usaha
1. Heru Rachim Kurniawan
2. Muhibudin
3. Yusuf Wibisono
4. Rakhmad Yulianto

Read More

Sambut HUT, Kodam Brawijaya Gelar Tenis Meja Piala Pangdam

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Serangkaian kegiatan guna menyambut peringatan Hari Juang Kartika (HJK) ke-70 dan HUT Kodam V/Brawijaya ke-73, tahun ini, mulai bergulir.

Pada kesempatan saat itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, sengaja menggelar sebuah kompetensi tenis meja bertaraf Nasional.

Selain diikuti oleh prajurit TNI dan Polri, kejuaraan terbuka tenis meja dalam memperebutkan piala Pangdam V/Brawijaya Cup tersebut, juga diikuti oleh seluruh atlet dari berbagai daerah di Indonesia, hingga beberapa atlet asal negara Singapura dan Malaysia.

Melalui amanat yang dibacakannya, Mayjen Arif Rahman mengatakan jika kejuaraan tersebut merupakan salah satu sarana konsolidasi antar atlet, sekaligus pembinaan prestasi mengingat para peserta yang hadir di GOR Hayam Wuruk, Makodam V/Brawijaya, Kota Surabaya, merupakan para pemain tenis meja profesional.

“Kompetisi tenis meja ini, pasti akan di warnai persaingan dan adu gengsi antar sesama atlet, dengan pemain-pemain yang terampil dan bertalenta tinggi,” jelas Pangdam V/Brawijaya melalui amanat yang dibacakannya di hadapan seluruh atlet tenis meja yang berkumpul di GOR Hayam Wuruk. Jumat, 7 Desember 2018, pagi.

“Ini merupakan daya tarik tersendiri bagi pecinta tenis meja. Dengan rutinitas latihan dan kontinuitas event kejuaraan seperti ini, tidak menutup kemungkinan akan lahir atlet-atlet tenis meja yang di banggakan oleh Daerah, maupun bangsa Indonesia,” jelasnya.

Melalui pembinaan olahraga yang dibalut menjadi suatu kompetisi itu, menurut Pangdam, secara otomatis dapat membangun peradaban dan perdamaian. Hal itu, lanjut mantan Gubernur Akmil tahun 2016 lalu ini, dinilai sangat relevan jika dihubungkan dengan kondisi bangsa saat ini.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengingatkan seluruh atlet agar selalu meningkatkan rasa kebersamaan, sportifitas, saling memperkokoh persatuan dan kesatuan,” pinta Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman melalui amanat upacara pembukaan kejuaraan terbuka tenis meja dalam rangka menyambut datangnya HJK dan HUT Kodam Brawijaya tersebut. (andre)

Read More

Mahkamah Agung Perberat Hukuman Wisnu Wardhana

Korupsi Pelepasan Aset PWU Jatim   

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Hakim Agung memperberat hukuman Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 Wisnu Wardhana atas kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), Perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim

Dalam putusan kasasi ini, Hakim Agung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim yang sebelumnya mengganjar Wisnu Wardhana dengan hukuman 1 tahun penjara. 

Tak hanya itu, Hakim Agung juga menghukum Wisnu Wardhana dengan  pidana denda sebesar Rp 200 juta dan bila tidak bayar,  maka Wisnu Wardhana akan dikurung selama 6 bulan.

WW saapaan akrab Wisnu Wardhana ini juga dihukum membayar uang pengganti atas kerugian negara pada kasus PWU ini. Ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar dan bila tidak dibayar selama 1 tahun setelah incarht, maka harta benda milik WW dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang.

Namun, jika harta benda WW tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negaranya, maka sebagai gantinya adalah pidana penjara selama 3 bulan penjara.

"Kalau dalam website MA, bunyinya memang seperti itu. Dan hari ini kami baru terima tembusan petikan putusannya tapi relase nya belum kami terima dari Pengadilan,"kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah saat dikonfirmasi kabarprogresif.com, Kamis (6/12).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabar turunnya petikan putusan kasasi Wisnu Wardhana ini justru terungkap dibeberapa media sosial (medsos).Pesan berantai itu diketahui tersebar pada beberapa group aplikasi Whatsapp pada Kamis (6/12).

Upaya hukum kasasi tersebut ditempuh Kejari Surabaya atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara terhadap Wisnu Wardhana.

Sedangkan upaya hukum banding  dilakukan Wisnu Wardhana lantaran tak puas dengan vonis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar.

Untuk diketahui, Wisnu Wardhana terjerat kasus korupsi pelepasan dua asset BUMD, milik PT. Panca Wira Usaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung pada 2013 silam.

Saat proses pelepasan dua asset itu, Wisnu menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU.

Pelepasan kedua aset itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar. (Komang)

Read More

Sosialisasi Aplikasi Rapor Digital di Kemenag Sidoarjo Ditengarai Bermasalah

KABARPROGRESIF.COM : (Sidoarjo) Sosialisasi Aplikasi Rapor Digital (ARD) yang digelar oleh Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo ditengarai bermasalah.

Sejumlah lembaga pendidikan ada yang resah dan mengaku keberatan karena untuk ikut kegiatan ini peserta menanggung biaya sendiri (lembaga sekolah masing-masing-masing-masing) dengan biaya Rp 400 ribu per orang.

Kepala MI di Sidoarjo yang menolak namanya disebut mengatakan, untuk sosialisasi ARD itu dinilai sangat bermanfaat bagi para guru selain sebagai pengajar juga harus cakap dan mampu memberikan penilaian hasil belajar siswa melalui sistem ARD. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sosialisasi hendaknya dilaksanakan di tempat atau lokasi yang dekat sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi.

“Kemampuan lembaga sekolah itu kan berbeda-beda, dengan uang sebesar itu terasa berat. Memang, sosialisasi ARD sangat perlu dan bermanfaat bagi kami,” ujarnya.

Dikonfirmasi hal itu, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Sidoarjo, Rofi’i menegaskan, pihaknya hanya sebagai pelaksana, sesuai aturan. Soal biaya, itu hak sekolah masing-masing yang mengirim guru dan tenaga operator.

“Kami hanya pelaksana, tidak mengetahui soal itu (soal biaya) untuk tenaga yang dikirim mengikuti pelatihan ARD,” terang Rofi’i.

Selain itu, tidak adanya pemberitahuan atau tembusan tentang kegiatan ARD ke Kepala Pengawasan Kemenag Kab Sidoarjo juga  juga menjadi persoalan tersendiri. Namun, pejabat di bagian itu, M Chilmi mengaku memang tidak mengetahuinya kegiatan ARD.

“Saya tidak menerima pemberitahuan atau tembusan soal kegiatan ARD, jadi saya tidak tahu,” kata M Chilmi.

Untuk yang mengikuti kegiatan itu, terdapat dua orang petugas yang harus dikirim, petugas operator ARD dan lainnya untuk operator e-RKAM dengan biaya ditanggung lembaga sekolah masing-masing, sebesar Rp 400 ribu dengan rincian 300 ribu untuk biaya sosialisasi ARD dan e-RKAM dan Rp 100 ribu untuk akomodasi.

Di era digital segala sesuatu bisa dikerjakan cepat dan cermat dengan komputer. Termasuk untuk untuk pengisian rapor dengan sistem Aplikasi Rapor Digital (ARD). Untuk diketahui, ARD mengacu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1594/DJ.I/DT.II.I/KS.00/10/2018 tentang Penggunaan ARD Madrasah. Dalam SK tanggal 29 Oktober 2018 tertuang, bahwa ARD Madrasah diberlakukan bagi madrasah negeri dan swasta di seluruh Indonesia, mulai semester ganjil tahun 2018/2019.

Maka, ARD Madrasah merupakan salah satu implementasi dari Juknis Penilaian Hasil Belajar di sekolah MI. Mengacu SK Dirjen Pendis Nomor 5161 Tahun 2018, MTs sesuai SK Dirjen Pendis Nomor 5162 Tahun 2018, dan untuk sekolah MA dalam SK Dirjen Pendis Nomor 3751 Tahun 2018.

Kantor Kementerian Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakannya, yang akan digelar minggu ini. Tentang ARD, guru selain sebagai pengajar juga harus cakap dan mampu memberikan penilaian hasil belajar siswa melalui sistem ARD.

Operator, guru dan wali kelas selain mampu memberi penilaian hasil belajar juga harus bisa memasukkan nilai lewat sistem tersebut melalui input data. Tentu sesuai mata pelajaran dari guru masing-masing. Selanjutnya, wali kelas hanya mengisi beberapa sisa nilai mata pelajaran yang ada.

Untuk memahami aplikasi itu, guru dan operator harus mengikuti sosialisasi. Tentu, akan sangat menyita waktu dan tenaga jika pemandu atau instruktur aplikasi ARD mendatangi satu persatu sekolah untuk memberikan pemahaman ARD di setiap sekolah. Untuk itu harus dilakukan bersama-sama di sebuah tempat yang memadai.

Pelaksanaan Gelombang I, digelar hari Jumat-Sabtu tanggal 7 dan 8 Desember 2018. Gelombang ke II, hari Senin-Selasa tanggal 10 dan 11 Desember 2018. Acara pembukaannya dilaksanakan pukul 14.00 WIB di New Star Hotel Trawas, Mojokerto.  (Endi)

Read More

Putusan Kasasi Korupsi Wisnu Wardhana Viral di Medsos

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Upaya kasasi yang diajukan Kejari Surabaya terhadap putusan banding  yang diajukan Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019, Wisnu Wardhana atas kasus korupsi pelepasan  aset PT Panca Wira Usaha (PWU) dikabarkan telah digedok oleh Hakim Agung.

Kabar turunnya petikan putusan kasasi Wisnu Wardhana ini justru terungkap dibeberapa media sosial (medsos).Pesan berantai itu diketahui tersebar pada beberapa group aplikasi Whatsapp pada Kamis (6/12).

Dalam pesan berantai itu dikabarkan, Hakim Agung justru memperberat hukuman Mantan Politisi Demokrat ini.

Upaya hukum kasasi tersebut ditempuh Kejari Surabaya atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara terhadap Wisnu Wardhana.

Sedangkan upaya hukum banding tesebut dilakukan Wisnu Wardhana lantaran tak puas dengan vonis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar.

Untuk diketahui, Wisnu Wardhana terjerat kasus korupsi pelepasan dua asset BUMD, milik PT. Panca Wira Usaha (PWU) di Kediri dan Tulungagung pada 2013 silam.

Saat proses pelepasan dua asset itu, Wisnu menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU.

Pelepasan kedua aset itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar. (Komang)

Read More