Danlanal Cilacap Terima Penghargaan Dari HNSI

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Cilacap,  Lantamal V, Kolonel Laut (P), Teguh Iman Wibowo, mendaat apresiasi dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)  Cilacap Sebagai masyarakat Cilacap khususnya dari kalangan nelayan, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cilacap Wibowo pada peringatan Hari Armada RI ke 73 di Mako Lanal Cilacap, Jl. Niaga No. 02 Kel. Tambakreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap kemarin.

Piagam prnghargaan kehormatan kepada Danlanal Cilacap ini,  dimaksudkan menjadikan Danlanal Cilacap sebagai pelindung sekaligus pembina para nelayan yang ada di wilayah kerjanya.

Ketua HNSI Cilacap, Sarjono mengungkapkan, piagam tersebut merupakan pertama kalinya di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut merupakan bentuk sinergitas HNSI Cilacap maupun nelayan lokal terhadap Lanal Cilacap.

Lebih lanjut, pihaknya turut berterimakasih atas kepedulian Lanal Cilacap yang telah banyak menyalurkan sejumlah bantuan kepada nelayan.

Diantaranya sarana prasarana alat timbang ikan, alat keselamatan kerja berupa pelampung , dan program Karya Bakti beberapa waktu lalu.

“Penyerahan ini merupakan yang pertama kali di Kabupaten Cilacap. Karena kami merasa berterimakasih atas apa yang telah diberikan Lanal Cilacap kepada para nelayan. Kami berharap setelah terjalin sinergitas yang baik, Danlanal Cilacap maupun jajaran TNI Angkatan Laut mampu menjadi pelindung dan pembina kami,” ungkapnya. (arf)

Read More

Kejari Tanjung Perak Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia Dengan Bagi Stiker

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak membagi bagikan stiker dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, tepatnya di sekitaran tugu pahlawan lampu merah..

Kepala Kejari Tanjung Perak Rachmad Supriady beserta jajarannya turun langsung membagi bagikan stiker serta mamasang spanduk anti korupsi.

Pembagian stiker kepada pengendara ditempelkan langsung ke mobil dan motor oleh jajaran Kejari Tanjung Perak, selain itu penempelan stiker menyasar ke kendaraan berplat merah

“ Selain memperingati hari anti korupsi sedunia, kita juga mensosialisasikan mengenai pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak“ ujar Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady melalui Kasi Intel, Lingga Nuarie pada kabarprogresif.com, senin (10/12).

Lingga berharap melalui sosialisasi dan peringatan hari anti korupsi sedunia 2018, ini bisa menyadarkan masyarakat betapa bahayanya korupsi

“ Kami berharap angka korupsi di Indonesia terkhusus di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak menurun dan kesadaran akan anti korupsi dengan melakukan pencegahan “ pungkasnya. (arf)

Read More

Sepanjang 2018, Kejari Barito Timur Tangani 10 Perkara Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Barito Timur) Sepanjang tahun 2018, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah (Kalteng) selama telah menangani 10 perkara tindak pidana korupsi antara lain 4 perkara penyelidikan, 2 perkara penyidikan dan 4 perkara dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya.

" Kami berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp.139.996.400,- dari 10 perkara korupsi yang saat ini tengah ditangani," kata Kepala Kejari Barito Timur, Roy Rovalino Herudiansyah di Tamiang Layang pada kabarprogresif.com, Senin (10/12).

Menurut Roy, korupsi adalah musuh besar bersama, untuk itu ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam memerangi korupsi yang terus ada hingga saat ini. Jika mengetahui tentang tindak pidana korupsi, mantan Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini mempersilahkan warga masyarakat menyampaikan informasi awal atau melaporkan ke Kejari Barito Timur.

" Kami bertekad memerangi korupsi di Bartim. Memberantas korupsi merupakan harga mati bagi kami korps Adhyaksa." tegas Roy.

Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Intenasional (HAKI), tambah Roy, pihaknya bertekad memberantas korupsi di Barito Timur, baik melalui pencegahan dan penindakan sebab adanya korupsi dapat merusak sistem negara yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat.

" Kita memberantas korupsi ada dua cara, yakni pencegahan seperti sosialisasi dan pembagian stiker serta ajakan tidak pada korupsi sedangkan penindakan kita lakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan." katanya.

Dalam memperingati HAKI tahun 2018, Kejari Barito Timur Roy Rovalino Herudiansyah memimpin pelaksanaan upacara di halaman kejari setempat dan bersama para kasi dan staf kejaksaan turut membagikan stiker anti korupsi ke masyarakat.

Pembangian stiker tersebut dipusatkan di di pertigaan jalan A Yani-Nansarunai Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. (arf)

Read More

Danlanal Cilacap Saksikan Pembaretan Prajurit Korps Infantri

KABARPROGRESIF.COM : (Cilacap) Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap, Lantamal V Kolonel Laut (P) Teguh Iman Wibowo menyaksikan Upacara Pembaretan dan Pengukuhan prajurit Korps Infanteri Siswa Dikcabpaif Angkatan 91 TNI AD Tahun 2018 di Pantai Teluk Penyu Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap. Senin (10/12).

Brigjen TNI Saleh Mustafa (Wadan Pusenif) bertindak sebagai Irup dengan Komandan upacara di percayakan kepada Letkol Inf Sigit Sugiarto (Dansadik Sarcap).

Dalam upacara tersebut  hadir pula Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis (Deputi I BNPT) , Mayjen TNI Dudung Abdurachman (Gubernur Akmil)  Mayjen TNI Horison, Brigjen Kasuri (Kasdam X), Brigjen TNI Purnomo Sidi (Ir Menkopolhukam), Brigjen TNI Saleh Mustafa (Wadan Pusenif), Brigjend TNI Kasim Genawi (Waaslog Mabes TNI), Kolonel Laut ( K) dr. Wiweka Mars (Karumkital dr. Mintoharjo Jakarta) dan undangan lainnya.

“Dengan telah disahkannya penggunaan baret Infanteri ini menuntut para prajurit sekalian untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fisik dengan didukung semangat juang jiwa korsa kebanggaaan yang tinggi terhadap kecabangan Infanteri sebagai bekal pengabdian terhadap Negara kita tercinta,“ Ujar Komandan Pusenif dalam amanatnya yang dibacakan Irup.

Tradisi pembaretan dan penyematan brivet kualifikasi Yudha Wastu Pramuka merupakan suatu pengakuan dan penghargaan bagi para siswa baret dan brivet Infanteri adalah lambang kehormatan bagi prajurit Infanteri sebagai Queen of the Battle.

Prajurit infanteri memiliki mempunyai hebat dan handal untuk bergerak disetiap bentuk dan medan pertempuran baik hutan, gunung, rawa laut, sungai dan pantai. Kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh prajurit di luar kecabangan Infanteri. (arf)

Read More

Wajib Pajak Sesalkan Keputusan Ombudsman Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Cuaca Teger, Kuasa hukum pajak dari CV Mitra Lestari Abadi (MLA) Gresik menyesalkan keputusan yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan Jatim dalam menangani pengaduannya yang melaporkan KPP Pratama Gresik Utara atas dugaan mal adminstrasi penerbitan tagihan pajak senilai Rp 13 miliar.

"Pengaduan kami dihentikan dan kami kecewa pada ombudsman yang menilai perbuatan KPP Pratama Gresik Utara hanya  berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak, Padahal surat edaran itu bukan sebagai dasar peraturan perundang-undangan menurut ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011,"kata Cuaca Teger pada kabarprogresif.com, sambil membeberkan sejumlah bukti bukti, Senin (10/12).

Dijelaskan Cuaca Teger, dugaan pelanggaran mal praktek yang dilakukan KPP Pratama Gresik Utara ini terkait penerbitan tagihan pajak terhadap PT.MLA tahun 2012. Dimana sebelum diterbitkan, pihak KPP Pratama Pajak Gresik Utara seharusnya memanggil wajib pajak terlebih dahulu.

"Tapi  wajib pajak tidak pernah dipanggil dan KPP Pratama Gresik tiba tiba terbitkan tagihan pajak itu. Sehingga kami menduga surat tagihan pajak ke PT MLA ini fiktif,"jelas Cuaca Teger.

Upaya meminta penjelasan ke KPP Pratama Gresik Utara, Masih Cuaca Teger  telah dilakukannya bersama kliennya sebagai wajib pajak. Merasa tidak puas dengan.  penjelasan lisan yang disampaikan Kepala KPP Pratama Gresik Utara, Ia dan klienya pun memutuskan untuk membawa keluhannya itu ke Ombudsman Jatim.

" Tapi Ombusdman Jatim justru terlihat tidak paham dengan pengaduan ini dan kami malah diminta untuk melakukan pengaduan  ulang,"sambung Cuaca Teger.

Terpisah, Asisten Ombusdman Perwakilan Jatim bidang penerimaan dan verifikasi pelaporan, Fatih Sabilul Islam membenarkan telah menerima pengaduan mal administrasi yang diadukan PT MLA.

" Benar kami sudah menerima pengaduan tersebut, tapi hasil akhir pemeriksaan dihentikan karena tidak ditemukan indikasi mal administrasi," pungkas Fatih Sabilul Islam. (arf)

Read More

Penyuap Pejabat Pajak di Ambon Segera Disidang

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dakwaan pengusaha bernama Anthony Liando ke Pengadilan Negeri Ambon.

Anthony terjerat dalam kasus dugaan suap terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon.

"Tim jaksa penuntut umum KPK telah melimpahkan berkas dan dakwaan untuk terdakwa Anthony Liando, swasta, ke Pengadilan Negeri Ambon," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Senin (10/12/2018).

Menurut Febri, jadwal persidangan terhadap Anthony masih menunggu penetapan dari pengadilan.

"Penahanan tersangka AL telah dipindahkan dari Rutan Cabang KPK ke Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Ambon untuk persiapan sidang," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Kepala KPP Ambon La Masikamba dan pemeriksa pajak Sulimin Ratmin sebagai tersangka.

Selain itu, KPK juga menetapkan pengusaha Anthony Liando sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, diduga La Masikamba dan Sulimin menerima suap dari Anthony.

Pemberian uang diduga terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon.

Menurut KPK, awalnya La Masikamba memerintahkan Sulimin untuk memeriksa laporan pajak Anthony.

Adapun, kewajiban pajak perorangan yang dihitung sebesar Rp 1,7 hingga Rp 2,4 miliar.

Namun, dilakukan negosiasi antara La Masikamba, Sulimin dan Anthony.

Akhirnya, kewajiban pajak 2016 disepakati sebesar Rp 1,03 miliar.

Atas kesepakatan tersebut, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta. Menurut KPK, La Masikamba diduga sudah menerima Rp 550 juta dari Anthony pada 10 Agustus 2018. (rio)

Read More

Menpan-RB Tetapkan Polrestabes Surabaya Sebagai WBBM

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Setelah dinobatkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Polrestabes Surabaya kembali dinobatkan sebagai Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Predikat sebagai WBBM itu diterima Polrestabes Surabaya dalam bidang pelayanan prima pada pembuatan SKCK dan SIM di Satpas Colombo.

Penganugrahan sebagai WBBM ini langsung diterima Kapolrestabes Surabaya, Rudi Setiawan dari Menpan-RB, Syarifudin di Hotel Sultan Jakarta.

"Alhamdulillah, Ini adalah hasil kerja keras dari 3100 personel Polretabes Surabaya," kata Rudi Setiawan saat dikonfirmasi kabarprogresif.com, Senin (10/12).

Rudi mengatakan predikat WBBM yang diraih oleh Polrestabes Surabaya adalah hasil keras bersama dari personel Polrestabes Surabaya.

"Ini merupakam kerja keras dan kerja panjang yang ditunjukan oleh personel Polrestabes Surabaya dan didukung oleh warga Kota Surabaya. Kami bersinergi dengan seluruh warga untuk membetikan layanan prima. Kemudian dalam pengelolaan keungan kami transparansi dan kami anti KNN," ungkap Rudi.

Rudi juga menjelaskan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, waktu adalah menjadi hal yang sangat penting. Pihaknya mencomtohkan ketika warga mengurus surat SKCK di Polrestabes Surabaya.

"Waktu itu sangat berharga bagi masyarakat. Hal ini kami berikan saat melakukan pembuatan SKCK dalam waktu 5 menit sudah selasai. Kemudian dalam pembuatan SIM, kami membuat inovasi yang bisa diikuti oleh masyarakat disitu juga langsung ada penilaiannya,"ucap Rudi.

Polrestabes Surabaya sendiri mendapatkan predikat WBBM satu diantara dua Polrestabes se-Indonesia menerima predikat tersebut.

"Dengan penghargaan itu, ini adalah menjadi titik awal perjalanan panjang nanti. Kami harus menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan prima dan transparani anti KNN. Kedepan inovasi-inovasi dari Polrestabes ditunggu oleh warga Surabaya,"kata Rudi.  (Komang)

Read More

Eddy Sindoro Segera Disidang Terkait Kasus Dugaan Suap di PN Jakarta Pusat

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro ke tingkat penuntutan.

Eddy merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait peninjauan kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Penyidikan untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro) telah selesai. Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka ESI dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan peninjauan kembali pada PN Jakarta Pusat, ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).

Rencananya sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Febri memaparkan sebanyak 38 saksi dari beragam unsur telah diperiksa untuk Eddy.

Dalam kasus ini, Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2016. Eddy sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2016.

Ia pun sempat tak berada di Indonesia selama dua tahun hingga akhirnya menyerahkan diri sekitar Oktober 2018.

Eddy diduga terkait penyuapan dalam pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

Kasus suap terkait pengurusan sejumlah perkara beberapa perusahaan di bawah Lippo Group, berawal dari penangkapan terhadap pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada April 2016. (rio)

Read More

Komisi C DPRD Surabaya Bakal Sidak IPAL Penthouse dan Deluxe

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya)Komisi C DPRD Kota Surabaya akan menggelar sidak terkait ijin pengelolaan limbah B3 dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tempat hiburan malam Penthouse’s International Business Club di Central Point Mall, Jl. Ngagel No.137, Ngagel Surabaya dan Club Deluxe Surabaya di Gedung Siola, Jl. Genteng Kali No.117, Genteng, Surabaya.

“ Ini hanya contoh kecil dua hiburan malam yang juga tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh (Dinas) Lingkungan Hidup.” kata Ketua Komisi C Surabaya Syaifuddin Zuhri pada kabarprogresif.com usai hearing pengelolaan limbah B3 dan IPAL di Gedung DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso. Senin (10/12).

Cak Ipuk sapaan akrab Syaifuddin Zuhri ini meminta kepada Kementrian Lingkungan hidup dan pemerintah Kota untuk mencabut izin usaha sementara tempat hiburan malam di Surabaya jika masih belum dapat memenuhi izin B3 dan izin IPAL.

“ Sehingga saya minta lingkungan hidup segera melakukan penindakan, baik pembinaan atau peringatan yang sudah diberikan batas waktu yang begitu lama, agar menunjukkan pemerintah kota itu tegas.” tandasnya.

Politisi dari PDIP oni menjelaskan jika tindakan ini sebagai upaya DPRD dalam mensukseskan program pemerintah kota (Pemkot) Surabaya tentang pengelolaan limbah B3 di Surabaya, selain rumah sakit, karena, tempat hiburan malam di Surabaya juga dinilai turut andil dalam memproduksi limbah B3.

“ Kaitan limbah cair, yang untuk restoran dan sebagainya, apalagi kaitan lampu-lampu yang mengandung mercury dan sebagainya." pungkasnya. (arf)

Read More

Korem Bhaskara Jaya dan Pemkab Pamekasan Antisipasi Terjadinya Bencana Alam

KABARPROGRESIF.COM : (Pamekasan) Pergantian musim yang terjadi di Indonesia saat ini, seakan menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi terjadinya bencana alam di setiap daerah, khususnya di Pamekasan, Jawa Timur.

Pada saat ini, Korem Bhaskara Jaya bersama Pemkab Pamekasan beserta unsur penanggulangan terkait di wilayah itu, menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang dipusatkan di lapangan Pendopo, Nagara Bhakti, Pamekasan. Senin, 10 Desember 2018.

Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e mengungkapkan, latihan penanggulangan bencana di Pamekasan saat ini, bertjuan untuk menguji, sekaligus mengolah kemampuan prajurit dalam menghadapi, sekaligus menanggulangi terjadinya bencana alam di wilayah.

“Tentunya, dalam melaksanakan kegiatan ini, sangat dibutuhkan kerjasama yang erat antar instansi terkait hingga segenap elemen masyarakat,” kata Raja’e melalui amanat Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto yang dibacakan oleh dirinya.

Raja’e menilai, selain memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung kedaulatan, dan keutuhan negara. TNI, kata dia, juga memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di masyarakat.

“Khususnya dalam membantu korban bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan. Tema yang diusung saat ini, sangat sesuai dengan peran TNI di masyarakat, yaitu Korem melaksanakan tugas bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menanggulangi terjadinya bencana alam di wilayah,” jelas Wakil Bupati Pamekasan ini.

Terpisah, Kolonel Inf Sudaryanto menjelaskan, dirinya sangat mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak TNI, khususnya Korem Bhaskara Jaya dalam melakukan pelatihan, sekaligus pembekalan kepada pihak terkait dalam menanggulangi terjadinya suatu bencana.

Tidak hanya itu, dirinya juga menghimbau kepada seluruh personelnya untuk bersungguh-sungguh ketika mengikuti berlangsungnya latihan bersama dalam rangka penanggulangan bencana tersebut.

“Sehingga, hasilnya nanti dapat dilaksanakan di Satuan-Satuan TNI-AD yang ada di wilayah Korem, dan lingkungan Pemkab Pamekasan,” jelasnya. (andre)

Read More

Kejari Surabaya Dinobatkan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB) menobatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penganugrahan apreasiasi dan penganugrahan zona integritas WBK ini diterima langsung oleh Kajari Surabaya, Teguh Darmawan di Jakarta (10/11).

"Penghargaan ini berkat kerja tim work seluruh jajaran Kejari Surabaya,"kata Teguh Darmawan dikonfirmasi kabarprogresif.com usai menerima penganugerahan WBK.

Kendati telah dinobatkan sebagai WBK, Namun tak membuat Teguh Darmawan puas diri. Mantan Kajari Bogor ini masih terus melakukan pembenahan diinternal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

"Ini amanah, sehingga harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas, terutama pada pelayanan publik,"pungkas Teguh.

Untuk diketahui, sebelumnya MenpanRB melalui melalui Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan, Ronald Anas telah mendatangi Kejari Surabaya untuk melakukan penilaian WBK tersebut. Dalam penilaian Zona Integritas WBK ini, ada 6 aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan publik, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan.

Penganugrahan tersebut merupakan bentuk kerja keras yang diterima Kejari Surabaya dalam melakukan reformasi birokrasi dibidanh tata kelola pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. 

Selain Kejari Surabaya, KemenpanRB juga menganugerahkan apresiasi pada 9 Kejari lainnya di Indonesia, yakni Kejari Tanah Datar, Kejari Bantul, Kejari Hulu Sungai Tengah, Kejari Gianyar, Kejari Belitung, Kejari Lampung Utara, Kejari Jakarta Selatan, Kejari 
Deli Serdang dan Kejari Situbondo.

Sementara tingkat Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menerima penganugrahan WBK adalah Kejati Bali. KemenpanRB juga memberikan penganugrahan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) dan Badan Diklat Kejaksaan. (Komang)

Read More

Letkol Inf Fauzi Jabat Dandim Lumajang

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Serah terima jabatan (Sertijab) di lingkungan TNI, khususnya TNI-AD merupakan suatu hal yang lumrah. Selain sebagai bentuk penyegaran Satuan, upaya itu dinilai sangat efektif dalam mewujudkan Satuan TNI-AD yang handal, professional sekaligus dicintai rakyat.

Hal itu, diungkapkan oleh Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo usai memimpin berlangsungnya upacara sertijab Komandan Kodim (Dandim) 0821/Lumajang. Senin, 10 Desember 2018 di aula Makorem.

“Siapapun yang dipercaya menempati jabatan dalam struktur TNI-AD, dituntut kemampuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas, jabatan dan pangkat yang diemban,” tegas Kolonel Bagus.

Selain bertugas melakukan upaya pembinaan Satuan, menurut Danrem, jabatan Dandim juga diwajibkan untuk mampu menunjukkan kemampuannya dalam melakukan pembinaan teritorial, dalam mewujudkan wilayah yang aman, maju, dan berkembang.

“Kepada Dandim yang baru, saya perintahkan agar segera berorientasi dan mencermati aspek geo demo komsos di wilayahnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal-hal negative,” jelasnya. “Terlebih dalam menjaga berlangsungnya pesta demokrasi (Pilpres dan Pileg) mendatang. TNI, harus netral. Netralitas TNI, harga mati,” imbuh Kolonel Bagus.

Untuk diketahui, kursi jabatan Dandim 0821/Lumajang, sebelumnya telah dijabat oleh Letkol Czi Agus Sukarman, S. E. Akan tetapi, jabatan tersebut, kini telah digantikan oleh Letkol Inf Ahmad Fauzi, S. E. Mtr (Han). (andre)

Read More