Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 13 Desember 2018

Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara, Johanes Kotjo Tak Ajukan Banding


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd menyatakan menerima putusan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kotjo langsung bersikap untuk menyatakan tidak akan mengajukan banding.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dalam pembelaan, saya akan menerima apapun putusan hakim," ujar Kotjo kepada majelis hakim.

Meski demikian, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meminta waktu selama 7 hari untuk mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Kotjo divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan dihukum membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kotjo terbukti menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar.

Uang tersebut diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Awalnya, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU.

Namun, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.

Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.

Selanjutnya, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU. (rio)

Mendagri Kunjungi Stand Pameran TNI AL di Tangkiang, Kabupaten Banggai Sulteng


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia Tjahjo Kumolo, S.H., didampingi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., beserta Bupati Kabupaten Banggai, Sulteng H. Erwin Yatim mengunjungi Stand Pameran TNI AL yang berada di Pelabuhan Tangkiang Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (13/12/2018).

Stand Pameran TNI AL ini digelar pada tempat yang sama di acara peringatan Hari Nusantara tahun 2018 dan terbuka untuk masyarakat umum Kabupaten Banggai.

Dalam kunjungannya, Mendagri beserta rombongan diterima langsung oleh Aspotmar Lantamal VI Kolonel Laut (P) Suratun yang kemudian memperkenalkan serta menjelaskan tujuan dari pameran rumput laut TNI AL kali ini mempromosikan berbagai macam hasil olahan rumput laut dengan tujuan untuk memasyarakatkan  makanan rumput laut serta   pemanfaatan produk yang berbahan baku rumput laut untuk lebih memajukan potensi maritim yang bisa digunakan oleh masyarakat pesisir pantai.

Di stand pameran TNI AL ini juga, Mendagri beserta rombongan disuguhkan berbagai makanan dan minuman hasil olahan rumput laut.

Mendagri pun mengapresiasi TNI AL atas keberhasilan pengolahan makanan dan minuman dari rumput laut ini. "Makanannya enak rasanya dan minumannya menyegarkan, usaha yang bagus untuk dilanjutkan", ujarnya.

Untuk diketahui, Stand rumput laut TNI AL juga menampilkan miniatur budidaya rumput laut , leaflet budidaya rumput laut, hasil olahan rumput laut baik dalam bentuk bahan baku, produk hasil olahan untuk konsumsi (makanan dan minuman) maupun non konsumsi (antara lain kosmetik).

"Stand Pameran TNI AL juga menyediakan es rumput laut gratis bagi para pengunjung yang ingin menikmati salah satu olahan yang berbahan dasar dari laut ini", tambah Aspotmar Lantamal VI.

Turut menyambut kunjungan Mendagri beserta rombongan di stand pameran ini, Kadispotmar Lantamal VI Letkol Laut (KH) Jarwadi, S.S. (arf)

KPK Periksa Bupati Jepara dan Hakim PN Semarang Terkait Kasus Suap Hakim


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Kamis (13/12/2018).

Marzuqi rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kepada hakim praperadilan terkait putusan atas kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka LAS (hakim PN Semarang Lasito)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis.

Selain itu, KPK juga akan memeriksa hakim PN Semarang Lasito. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ahmad. KPK menetapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang bernama Lasito sebagai tersangka.

Marzuqi diduga menyuap hakim terkait perkara praperadillan yang ditangani. Ahmad Marzuqi diduga memberikan uang sekitar Rp 700 juta kepada Lasito.

Dalam konstruksi perkara, pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

Marzuqi kemudian mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang.

Dia mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui panitera muda di Pengadilan Negeri Semarang.

Selanjutnya, hakim tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi tidak sah dan batal demi hukum. (rio)

Wakili Kasal, Dankodiklatal Keynote Speech Acara Sarasehan di STTAL


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto mewakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M secara resmi memimpin sekaligus menjadi Keynote Speech dalam acara Sarasehan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Tahun 2018 yang dilaksanakan di gedung Auditorium STTAL Kesatrian Bumimoro Surabaya.

Adapun tema yang diambil dalam pelaksnaan sarasehan TNI AL di STTAL tahun ini adalah “Penguatan Peran Perguruan Tinggi Dalam Penyiapan SDM Pada Riset Teknologi Alutsista Guna Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Sarasehan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan alutsista oleh industri pertahanan, menemukan kendala-kendala yang dihadapi dan menyinergikan langkah untuk mewujudkan kemandirian alutsista.

Selain Komandan Kodiklatal sebagai Keynote Speech dalam acara tersebut juga menghadirkan nara sumber diantaranya Direktur Utama PT Pindad (Persero), Ir. Abraham Mose MM, Dirjen Pothan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan M.Si, Komisaris Utama PT Len, Direktur PT PAL, Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksamana TNI (Purn) Sumardjono, Dirjen Penguatan Inovasi Dr. Ir Jumain Ape, M.Si, dan Wakil Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan M.Eng.

Kasal Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M dalam sambutan yang dibacakan Komandan Kodiklatal Laksda Dedy Yulianto menyampaikan bahwa Kemhan dan KKIP telah merencanakan Road Map pembinaan produk Alpha Hankam nasional 2010-2029 yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas program kegiatan riset nasional dan pengembangan teknologi pertahanan guna mendukung kemandirian produk industri pertahanan selaras dengan Pencapaian kebutuhan pokok minimum (MEF) sampai pada postur ideal peralatan pertahanan dan keamanan di mana target keberhasilan dari rancangan ini adalah terwujudnya kemandirian teknologi pertahanan dan keamanan.

Adapun Road Map ini telah dirancang dengan cukup baik dan saat ini sudah mulai tampak hasilnya terlepas dari beberapa kekurangan yang masih terjadi, TNI Angkatan Laut sebagai aparatur pertahanan matra laut mendukung penuh penerapan Roadmap pembinaan produk Alpha Hankam nasional 2010- 2029. Dalam usaha mewujudkan rencana ini peran serta dari berbagai komponen bangsa yakni pemerintah, industri dan akademisi dalam menentukan arah kebijakan dan perencanaan strategis TNI Angkatan Laut yang mengatur pada penggunaan kemampuan dan kekuatan yang berdasar pada sistem perencanaan Capability Based Planning (CBP).

Dihadapkan dengan prediksi alokasi anggaran pemerintah, faktor ancaman dan skenario lingkungan strategis yang mungkin dihadapi, menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan tugas TNI Angkatan Laut. Merencanakan kebutuhan Alpa Hankam jangka panjang yang dituangkan ke dalam postur dan map sesuai periodesasi rencana strategis (Renstra) selanjutnya perencanaan tersebut dijabarkan dalam program tahunan yang lebih rinci.

Adapun rencana kebutuhan ini memprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan kemampuan dari hasil produksi dalam negeri hal ini di imbangi oleh penyusunan rencana alutsista Alpa Hankam TNI Angkatan Laut yang tetap diarahkan kepada pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI angkatan laut menuju postur ideal. Secara umum Fokus utama saat ini adalah mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional dan modern serta berkemampuan proyeksi regional dan berkomitmen Global. (arf)

KPK Tahan Bupati Cianjur dan 2 Tersangka Lainnya untuk 20 Hari Pertama


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi menahan tiga tersangka terkait kasus pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Ketiganya yaitu Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

"Terhadap 3 tersangka lain yang telah melewati proses pemeriksaan, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/12/2018).

Ketiga tersangka tersebut ditahan di tempat yang berbeda. Bupati Cianjur Irvan ditahan di Rutan cabang KPK, yang berlokasi di belakang Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Cecep Sobandi ditahan di rutan cabang KPK di Kantor KPK Kavling C-1. Lalu, Rosidin ditahan di Rutan cabang KPK di Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Untuk satu tersangka lainnya, Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, baru saja menyerahkan diri ke KPK.

Setelah ia menyerahkan diri, pemeriksaan langsung dilakukan kepada Cepy.

Dalam kasus ini, Cepy diduga bertindak sebagai perantara transaksi dari kepala sekolah kepada bupati.

Menurut keterangan KPK, para kepala sekolah percaya bahwa Cepy adalah orang kepercayaan bupati.

Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar.

Padahal, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur. Beberapa di antaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium. (rio)

Hari Nusantara Tahun 2018, Danlantamal VI Makassar Terima Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan


KABARPROGRESIF.COM : (Banggai) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI (Danlantamal VI ) Makassar Laksamana Pertama TNI  Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han) menerima tanda penghargaan Dharma Pertahanan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2018 di Pelabuhan Tangkiang Kec.Kintom. Kab. Banggai Sulawesi Tengah (Sulteng). Kamis (13/12/2018) .

Pemberian tanda penghargaan  Dharma Pertahanan kepada Danlantamal VI Makassar tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan No.: KEP/1454/M/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Mayor Jenderal TNI Bambang H M.Sc  yang disaksikan  oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo , Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito S.E, MM  beserta pejabat teras TNI AL Lainnya , Gubernur Sulteng Drs. H.Longki Djanggola, M.Si, Forkopimda Sulteng,  serta para pejabat  Pemprov. Sulteng dan Pemda Banggai.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya sangat mengapresiasi adanya kegiatan peringatan Hari Nusantara Tahun 2018  karena dirangkaikan pula dengan penganugerahan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan RI dan penghargaan lainnya.

Pemberian tanda penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada setiap orang atau lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui Bidang Pertahanan.

Selain Danlantamal VI,  tanda penghargaan tersebut juga diberikan kepada 10 pejabat lainnya diantaranya dari unsur TNI adalah Pangdam  XIII Merdeka  Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Komandan Korem 132/Tadulako, Danwing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Irwan Pramudya, unsur
 Pemerintah daerah Sulteng adalah Gubernur  Sulteng Drs. Longky Djanggola, M.Si ,  dan juga dari Polri adalah Kapolda Sulteng Brigjen Pol Drs.Ermi Widyatno, MM.

Penganugerahan tanda kehormatan lainnya yakni  Satya Wira Karya bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan  kepada 4 kepala daerah, yaitu Bupati Banggai, Bupati Pangkejene Kepulauan, Bupati Lembata, dan Bupati Wakatobi .

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito S.E, MM ,  Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., dan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kasal Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E,  Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II)  Laksamana Muda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M. Si., Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI (Danlantamal VI ) Makassar Laksamana Pertama TNI  Dwi Sulaksono S.H, M.Tr (Han), Pejabat Forkopimda Sulteng dan Para Bupati Se-Sulteng. (arf)

BNN Temukan Narkoba Jenis Baru Ganja Cair Kiriman dari Jerman


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan narkoba jenis baru berupa ganja cair. Barang tersebut ipesan secaa online dan dikirim ke Jakarta melalui Retouren Service Centre c/o Deutsche Post GM Germany.

Dari temuan itu, BNN telah menyita empat dus berisi 22 botol minyak ganja cair dengan 4 botol bermerk Hemspees.

“Ini adalah barang yang baru kita temukan berupa minyak ganja atau lebih tepatnya minyak dari biji Canabis sativa,” ujar Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di Kantor BNN, Jakarta Timur, Rabu (12/12/2018).

Arman menuturkan, temuan itu telah melewati pemeriksaan di Laboratorium BNN.

Dari pemeriksaan, kata Arman terkandung dua zat kimia, yakni Canabidiol dan Dronabinol.

Arman menyebut, dua zat kimia tersebut merupakan NPS (new psycoaktive substances) atau narkotika jenis baru

“Sayangnya dua zat itu (Canabidiol dan Dronabino) belum masuk Undang-Undang Narkotika dan kedua cairan yang kita sita ini belum dimasukkan dalam tabel 1,2,3 di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika,” ujar Arman.

Namun demikian, Arman menegaskan temuan narkoba tersebut sama-sama memberikan efek yang merusak kesehatan, baik efek halusinogen, adiktif dan pengaruh lain yang sama dengan ganja.

Arman mengatakan, saat ini pihaknnya sedang mendalami kasus penemuan narkoba jenis baru yang belum masuk dalam Undang-Undang Narkotika.

“Zat-zat baru narkoba yang belum semua masuk ke dalam UU Narkotika yang sudah masuk ke Indonesia 81 baru 65 sisanya akan masuk ke Indonesia ini yang harus dibicarakan bersama bagaimana penanggulangannya,” kata Arman.

Pada kesempatan itu, Depari menuturkan, Indonesia masih banyak menerima kiriman narkoba dengan cara diselundupkan dari luar negeri. Negara yang menjadi pemasok narkoba ke Indonesia adalah Jerman dan Belanda. (rio)

Kakesdam V/Brw Pimpin Serah Terima tiga Letkol


KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Kakesdam V/Brw Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B. Pimpin Serah Terima Jabatan Waka Kesdam V/Brw dari Letkol Ckm dr. Krisna Murti kepada Letkol Ckp dr. Robert Simanjuntak, Komandan Denkesyah Madiun dari Letkol Ckm Muchlish Effendy kepada Letkol Ckm Agung Tri  Wahjuono dan Karumkital Tk.III Brw dari Letkol Ckm dr. Ketut Mahendra kepada Letkol Ckm dr. Raden Indra

Kakesdam V/Brw Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto  dalam amanatnya mengatakan serah terima jabatan merupakan realisasi dari pembinaan organisasi dan pembinaan personel di lingkungan TNI AD. Di samping itu juga merupakan momentum yang paling berharga dalam pengembangan karier dengan beban tugas dan tanggung jawab yang variatif, hal ini dapat memberikan ruang pengabdian untuk berbuat yang terbaik kepada Bangsa dan Negara.

Melalui serah terima jabatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas, profesionalitas dan produktivitas kepemimpinan lapangan para Perwira dalam mengembangkan managemen organisasi yang lebih efektif dan efisien serta berguna bagi kemajuan TNI AD khususnya Kesdam V/Brw. Serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan hendaknya dapat dipahami sebagai upaya untuk memelihara dan mengoptimalkan kinerja organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kesdam V/Brw serta merupakan kebutuhan organisasi agar dapat mengabdi secara optimal kepada Kodam V/Brw.

Pada kesempatan tersebut Kakesdam V/Brw  mengucapkan selamat jalan kepada Letkol Ckm dr. Krisna Murti, Letkol Ckm Muchlish Effendy dan Letkol Ckm dr. Ketut Mahendra.(andre)

Kasus Suap Maikarta, Billy Sindoro dan 2 Tersangka Segera Diadili


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap proses perizinan proyek Meikarta, ke tahap penuntutan.

Ketiga tersangka yang dimaksud yaitu petinggi Lippo Group Billy Sindoro, konsultan perizinan proyek Meikarta Henry Jasmen, dan seorang pihak swasta bernama Taryudi.

"Penyidik melimpahkan barang bukti dan 3 tersangka dalam perkara TPK suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ke penuntutan (tahap 2)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (13/12/2018).

Febri menuturkan, sidang rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

Sejumlah saksi telah diperiksa, baik dari unsur swasta maupun pemerintah, di antaranya adalah CEO Lippo Group James Riady dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan petinggi Lippo Group Billy Sindoro.

 Lalu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin. Kemudian, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Kelima pejabat Pemkab Bekasi tersebut diduga menerima suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Suap diberikan pengembang properti Lippo Group.

KPK juga menetapkan dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, sebagai tersangka.

Seorang pegawai Lippo Henry Jasmen juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

Neneng dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group. Hingga saat ini, menurut KPK, baru terjadi penyerahan Rp 7 miliar. (rio)

Peringati Hari Anti Korupsi, Kesdam V/Brw Terapkan Zona Integritas


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Momen Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap tanggal 10 Desember setiap tahunnya, tak disia siakan Kesdam V/Brw melakukan penandatanganan Pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Kakesdam V/Brw Kolonel Ckm dr. Moh. Arif Hariyanto, Sp.B., Mengatakan bahwa pencanangan Integritas di jajarannya ini sebagai sarana untuk melakukan interopeksi, evaluasi memperbaiki kualitas individu dan pemberantasan korupsi yaitu terciptanya Indonesia bersih dan bebas korupsi.

Penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan di Aula Kesdam V)Brw pagi hari ini, Kamis (13/12/2018) ini dilakukan oleh Kakesdam V/Brw bersama jajarannya.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan salah satu upaya dalam hal reformasi birokrasi di tubuh TNI.
Besar harapan saya sebagai Ketua Tim pelaksana Reformasi Birokrasi di Kesdam V/Brw untuk mengajak bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dengan prinsip efektif dan efisien serta pekerjaan yang berorientasi pada hasil (Outcome Oriented) pada seluruh unit kerja dan meyakinkan kepada seluruh prajurit dan PNS sampai pada level terendah untuk bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing,” ujar Kakesdam V/Brw dalam sambutannya.

Kakesdam V/Brw menyampaikan bahwa informasi terkini terkait Reformasi Birokrasi TNI menunjukkan bahwa nilai indeks Reformasi Birokrasi hasil evaluasi tahun ini adalah 68,84 dengan kategori B atau dengan kata lain terdapat kenaikan sebanyak 2,36 point dari tahun sebelumnya.

“Hal ini merupakan suatu prestasi hasil kerja keras kita semua dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi TNI AD sebagai bagian dari penilaian di lingkungan TNI.

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas ini sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya,” pungkas Kolonel Ckh dr. Moh. Arif H.

Perlu diketahui, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan Zona Integritas ini difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret seperti proses rekruitmen yang dilakukan secara terbuka, mekanisme pengaduan masyarakat, pengukuran kinerja individu dan keterbukaan informasi publik.(andre)

Begini Kronologi Penangkapan Bupati Cianjur


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka.

Penetapan status tersebut diawali ketika Irvan dan sejumlah orang lainnya ditangkap dalam suatu rangkaian operasi tangkap tangan, Rabu (12/12/2018).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, informasi mengenai adanya aliran uang kepada bupati telah diterima sejak 30 Agustus 2018.

KPK kemudian menemukan petunjuk dan bukti awal adanya transaksi di beberapa lokasi, pada Rabu dini hari.

Menurut Basaria, pada pukul 05.00 WIB, teridentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil milik Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin ke mobil milik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi.

"KPK sudah mengetahui kardus cokelat di dalam mobil berisi uang yang berasal dari kepala sekolah," ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Setelah itu, petugas KPK menangkap Cecep dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur.

Kemudian, pada pukul 05.17 WIB, petugas KPK menangkap Rosidin di kediamannya.

Sekitar pukul 05.37 WIB, petugas KPK bergerak ke kediaman Taufik Setiawan alias Opik yang merupakan bendahara majelis kerja kepala sekolah (MKKS).

Kemudian, ke kediaman Rudiansyah yang merupakan Ketua MKKS.

Setelah keduanya ditangkap, sekitar pukul 06.30 WIB, petugas KPK mendatangi pendopo bupati dan menangkap Bupati Irvan Rivano Muchtar.

Menurut Basaria, pada siang hari, sekitar pukul 12.05 WIB, tim KPK menangkap Budiman selaku kepala seksi di sebuah hotel di Cipanas, Jawa Barat.

Setelah itu, 6 orang tersebut dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Masing-masing adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin.

Kemudian, Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan DAK dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar. (rio)

26 Prajurit TNI AL Selesai Ikuti Pendidikan Spesialis Perwira Pelaut di Kodiklatal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebanyak 26 Prajurit TNI AL strata Perwira Pertama (Pama) selesai mengikuti Program Pendidikan Spesialis Perwira (Dikspespa)  Pelaut TNI AL tahun 2018 di Pusat Pendidikan Pelaut (Pusdikpel) Komando Pendidikan Operasi Laut (Kodikopsla) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal). Penutupan Pendidikan yang dipimpin langsung Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksamana Pertama TNI Maman Firmansyah tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Antares, Kesatrian Kodikopsla Ujung Surabaya.

Dari 26 Prajurit yang menyelesaikan pendidikan tersebut terdiri dari 7 siswa Dikspespa jurusan Navdir, 6 siswa jurusan Komunikasi, 6 siswa jurusan Artileri dan 6 siswa lainnya jurusan Senjata Bawah Air.

Dalam Sambutannya Komandan Kodikopsla Kodiklatal Laksamana Pertama TNI Maman Firmansyah mengucapkan selamat atas keberhasilan para perwira siswa dalam menyelesaikan pendidikan di Pusdikpel Kodikopsla Kodiklatal, dengan harapan apa yang telah diterima dan pelajari dalam pendidikan dapat bermanfaat sekaligus menerapkan di lapangan penugasan sesuai bidang masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan, Kodikopsla yang merupakan salah satu lembaga pendidikan profesi TNI AL, dituntut mampu menghasilkan prajurit tni al yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai standar yang dipersyaratkan, maka siswa kodikopsla harus menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang memenuhi persyaratan pada aspek sikap mental/kejuangan, akademis dan kesamaptaan jasmani.

Berkaitan dengan hal tersebut, out put Kodikopsla harus dapat memberikan  tampilan terbaik bagi para pengguna, karena para siswa khususnya perwira telah disiapkan menjadi calon calon pemimpin yang handal di masa depan, tetapi kehandalan yang dibutuhkan tidak saja mencakup kemampuan fisik dan penguasaan teknologi sistem senjata armada terpadu, namun kita juga membutuhkan prajurit yang berkarakter dan memiliki integritas yang kokoh dengan semangat pengabdian dan pengorbanan yang tulus ikhlas disertai sikap pantang menyerah, ditunjang dengan etika moral yang sesuai dengan nilai nilai kepemimpinan, keteladanan dan keimanan kepada Tuhan YME.

“Tantangan tugas ke depan semakin kompleks, oleh sebab itu janganlah merasa puas akan kemampuan yang dimiliki sekarang, namun teruslah belajar dan belajar melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, karena pemimpin TNI AL telah memberikan kesempatan dan peluang yang seluas luasnya kepada para perwira untuk  meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun luar negeri,” terang Dankodikopsla ini.

Dengan selesainya pendidikan ini untuk lulusan terbaik tiap-tiap jurusan sebagai berikut Jurusan  Navdir diraih oleh Lettu Laut (P) Jaka Arya P, S.T. Han, jurusan komunikasi Lettu Laut (P) Bimapurba Panatanagara I, S.T.Han, jurusan Artileri diraih oleh Ltt laut (P) Aryo Meiko. W, S.T.Han dan jurusan SBA diraih oleh Ltt Laut (P) Pandu Indramanto, S.T. Han. Hadir dalam penutupan pendidikan tersebut, Wadan Kodikopsla, Danpusdikintelmar, para Komandan Sekolah di jajaran Pusdikpel serta para perwira staf Pusdikpel. (arf)