Kapolri Pastikan Tidak Ada Ancaman Teror Saat Natal dan Tahun Baru

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengungkapkan, polisi belum mendeteksi rencana teror saat perayaan Natal dan tahun baru. 

Meski demikian, Polri tetap melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewaspadai aksi terorisme.

“Tidak ada rencana serangan teror natal dan tahun baru. Belum ada. Tapi kita akan terus monitor terus,” ujar Tito di Ruang Puldasis Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018).

Polri, kata Tito, semenjak kasus teror di Surabaya pada 13 Mei 2018 meningkatkan pencegahan tindakan terorisme.

Upaya pencegahan itu, yakni dengan melakukan penangkapan terhadap terduga teroris.

Tito mengungkapkan, sebanyak 21 terduga teroris telah ditangkap Polri pada November hingga saat ini. Polisi, kata dia, sudah menangkap enam terduga teroris di Sumatera Utara, empat di Sulawesi Tengah, tiga di Jawa Barat, tiga Sulawesi Selatan, dua di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jambi satu orang. Serta dua orang yang kembali dari Suriah.

“Penangkapan saya sudah katakan sekitar 370-an. Satu bulan ini bahkan 21 orang sudah kita tangkap dan proses hukum,” kata Tito.

Namun, Tito tidak menjelaskan detail identitas dari terduga teroris yang telah ditangkap itu.

Sementara, Tito mengatakan, dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru pihaknya juga melibatkan unsur-unsur terkait, mulai dari TNI, pemuda-pemuda gereja, dan ormas-ormas keagamaan.

“Seperti banser mereka juga bersedia, Anshor bersedia untuk mengamankan. Sudah dikakukan koordinasi,” kata Tito.

Selain ancaman terorisme, kata Tito, pihaknya juga mewaspadai kasus-kasus konvensional yang ringan, namun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti, copet, calo, premanisme, jambret, tukang hipnotis, gendam yang ada di pelabuhan, stasiun kereta api, terminal-terminal bis.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres laksanakan bersihkan (kejahatan konvensional), sehingga masyarakat nyaman masuk tempat publik,” kata Tito. Lalu,

Lanjut Tito, kejahatan pencurian motor atau begal, terutama di daerah Lampung, Sumatera Selatan juga menjadi perhatian.

“Saya tekankan khusus kepada kepolisian jajaran Lampung, Sumatera Selatan tahun ini lebaran saya anggap sukses, karena tidak ada insiden begal di Lampung dan Sumatera Selatan. Caranya bagaimana? deteksi kelompok pelakunya biasanya itu-itu aja. Dekati mereka kalau mereka akan main tangkap, ada barang bukti tangkap. Sambil kita perkuat jalur,” tutur Tito. (rio)

Read More

Aksi AMP di Malang, Dibubarkan Warga

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Keberadaan aliansi mahasiswa Papua di Kota Malang, mulai memancing emosi warga. Pasalnya, puluhan mahasiswa Papua tersebut, kembali menyuarakan sekaligus menuntut kemerdekaan atas West Papua di halaman Stadion Gajayana, Kota Malang. Rabu, 19 Desember 2018.

Melihat tindakan aliansi mahasiswa Papua tersebut, sontak seluruh warga yang berada di area Stadion Gajayana, beramai-ramai meminta para AMP untuk segera membubarkan diri.

Namun, himbauan warga itu ternyata tak di gubris oleh para AMP. Bahkan, para mahasiswa Papua itu, membentuk sebuah barikade sekaligus membentangkan sebuah spanduk yang berisikan sebuah tuntutan atas kemerdekaan tanah Papua.

Sontak, aksi tersebut memicu reaksi keras dari warga Kota Malang. Bahkan, kericuhan hamper terjadi ketika massa dari aliansi mahasiswa Papua di gelandang oleh pihak Kepolisian menuju Mapolresta Malang.

Ironisnya, menurut sumber informasi yang enggan disebutkan informasinya, meskipun sudah diamankan di Mapolresta ternyata tak membuat nyali para aliansi mahasiswa Papua itu ciut. Sebab, kata sumber, puluhan massa dari AMP itu ternyata masih menyempatkan diri mendeklarasikan kemerdekaan Papua.

“Sepertinya pihak Kepolisian harus berani bertindak tegas terkait aksi yang dilakukan oleh AMP. Meskipun dibawa ke Polresta, mereka (AMP) masih berani berorasi. Apalagi, lokasinya di dalam area Mapolres,” ungkapnya, geram.

Perlu diketahui, tidak hanya kali ini saja aliansi mahasiswa Papua membuat kericuhan di Kota Malang. Pada bulan Juli lalu, warga Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, juga pernah dibuat geram oleh ulah para mahasiswa tersebut. Sebab, warga menilai jika mahasiswa Papua tak bisa menghargai kearifan lokal masyarakat. 9andre)

Read More

2018, KPK Setor Rp 500 Miliar ke Negara dari Hasil Penindakan Koruptor

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan sekitar Rp 500 miliar dari hasil penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2018.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Laporan Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

"Termasuk di dalamnya dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 44,6 miliar," kata Saut.

Di sisi lain, kata dia, KPK telah menghibahkan barang rampasan senilai total Rp 96,9 miliar untuk mendukung kebutuhan instansi lain. Saut mencontohkan, sembilan bidang tanah senilai Rp 61 miliar di Jakarta Timur.

Rencananya sembilan bidang tanah itu dimanfaatkan bersama dengan lembaga penegak hukum lain sebagai tempat penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan tindak pidana.

"Satu bidang tanah di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan seluas 18.466 meter per segi senilai Rp 16,5 miliar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk dimanfaatkan bagi pembangunan kantor BPN Jawa Timur," papar Saut.

Serta sejumlah kendaraan untuk mendukung operasional instansi lain, seperti Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri.

Menurut Saut, selama 2018 ini, jenis kasus korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan, sebanyak 152 kasus. Kemudian pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 kasus, serta tindak pidana pencucian uang sebanyak 6 kasus. (rio)

Read More

Tim Ahli Bangunan Pemkot Masih Lakukan Penelitian

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Tim Ahli Bangunan Gedung Pemkot Surabaya Mudji Irmawan Arkani belum dapat memastikan penyebab amblesnya tanah di jalan raya Gubeng akibat adanya proyek pembangunan basement atau bangunan bawah tanah dengan kedalaman 10 meter pada selasa (18/12) malam.

“ Mengenai penyebab amblesnya tanah ini, kami masih akan melakukan penelitian dengan tim Labfor Polri untuk lebih mendetailkan permasalahan robohnya tembok penahan itu.” kata Mudji usai mengadakan pertemuan dengan pihak Pemkot Surabaya dan tim ahli ITS.

Bahkan Mudji hingga saat ini masih berspekulasi apakah amblesnya tanah di Jalan Raya Gubeng tersebut merupakan pengaruh alam karena sedang musim hujan, dimana kandungan air di lokasi pembangunan cukup tinggi hingga menambah beban tembok penahan tanah? Hal ini belum bisa dipastikan, sebab dia bersama tim Labfor Polri masih akan melakukan penelitian.

“ Mulai hari ini kita akan segera melakukan penelitian.” tegasnya.

Menurut Mudji, yang lebih penting adalah Pemkot Surabaya akan segera memberikan alternatif perbaikan agar supaya Jalan Raya Gubeng bisa dioperasikan secepatnya.

Ia juga memastikan akan menambahkan tembok penahan baru yang lebih kokoh dan juga akan segera melakukan penimbunan pada jalan yang ambles.

“ Tentunya, dengan material yang terpilih, material yang memang disyaratkan untuk bangunan teknis jalan." ujarnya.

Dosen ITS ini juga memastikan yang harus segera diselesaikan adalah pemulihan jalan beserta utilitas yang ada di lokasi dan sekitarnya, termasuk perbaikan kabel telepon, kabel listrik, saluran air dan saluran PDAM.

" Sementara ini, kami juga pastikan bahwa bangunan-bangunan yang ada di sekitar lokasi tanah ambles itu masih cukup aman dan tidak ada masalah karena sudah dicek.” kata dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kerusakan tanah itu masih bersifat lokal. Sebab, kalau dilihat dari sisi barat, selatan dan utara, kondisinya masih sangat stabil dan tidak ada masalah.

“ Makanya, nanti yang kita fokuskan perbaikannya di sisi yang lokal." pungkasnya. (arf)

Read More

KPK Setorkan Rp 8,5 Miliar ke Negara dari Hasil Laporan Gratifikasi 2018

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.990 laporan gratifikasi dari penyelenggara negara selama tahun 2018.

Dari 1.990 laporan tersebut, ada 930 laporan yang termasuk dalam gratifikasi dan dinyatakan sebagai milik negara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, dari 930 laporan tersebut, KPK telah memberi pemasukan ke negara sebesar Rp 8,5 miliar.

"Dari laporan gratifikasi ini, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp 8,5 miliar," kata Alexander dalam Laporan Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Rinciannya, uang sekitar Rp 6,2 miliar yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selebihnya, dalam bentuk barang senilai Rp 2,3 miliar. Sementara itu, tiga laporan dinyatakan bukan termasuk gratifikasi dan ditetapkan sebagai milik pelapor.

Adapun, 290 laporan masih dalam proses telaah oleh Direktorat Gratifikasi KPK.

Alexander memaparkan, jika dilihat dari instansi pelapor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan institusi yang paling banyak melaporkan gratifikasi, sebanyak 597 laporan.

"Diikuti kementerian dengan 578 laporan, dan pemerintah daerah dengan 380 laporan," katanya. Alex mengimbau agar seluruh penyelenggara negara untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau segera melaporkannya ke KPK apabila merasa menerima. (rio)

Read More

Warga Kota Malang Tolak Ideologi Separatis AMP

KABARPROGRESIF.COM : (Malang) Keberadaan aliansi mahasiswa Papua di Kota Malang, kembali di kecam oleh masyarakat.

Kecaman itu, diungkapkan oleh warga Kota Malang yang berkumpul di Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Rabu, 19 Desember 2018, siang.

Kumpulan masyarakat yang mengatasnamakan diri aliansi Malang Bersatu itu, mengecam segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa Papua yang dinilai bisa merusak kondusifitas dan keamanan wilayah di Kota Malang.

“Kami menolak dan mengecam segala bentuk aksi aliansi mahasiswa Papua. Warga siap turun ke lapangan jika himbauan kami tidak di dengar,” tandas Gus Isa, koordinator lapangan aksi damai yang dilakukan oleh aliansi Malang Bersatu di depan balai Kota Malang, Pemkot Malang.

Isa menilai, Kota Malang bukanlah daerah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki paham separatisme, seperti halnya kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berafiliasi di Papua Barat.

“Perlu kami tegaskan, aliansi mahasiswa Papua itu underbow (sayap) dari KKB,” kata Isa.

Isa kembali menghimbau kepada pihak Pemda Malang untuk segera mengambil langkah-langkah tegas terkait adanya aliansi mahasiswa Papua yang masih tinggal di Kota Malang.

“Semua organisasi di Kota Malang, siap membantu Pemkot Malang demi terciptanya Malang yang kondusif,” tutur Isa.

Tidak berhenti sampai disitu saja, peserta aksi damai juga melanjutkan aksinya menuju kantor DPRD Kota Malang. Setiba di kantor DPRD, masa aksi damai langsung ditemui oleh Pratikno, salah satu anggota DPRD setempat.

Pratikno menegaskan, dirinya juga memiliki pemahaman yang sama dengan para peserta aksi damai. Anggota DPRD dari fraksi PDI-P itu menuturkan, dirinya bakal memberikan dukungan penuh kepada masyarakat terkait penolakan adanya aliansi mahasiswa Papua di Bumi Arema (Malang).

“Saya mewakili anggota DPRD Kota Malang siap mendukung masyarakat yang sedang menjalankan aksi penolakan AMP di Kota Malang,” jelas Pratikno.

“Saya selaku anggota Dewan, siap membantu dan melayani warga Kota Malang,” imbuhnya. (andre)

Read More

Sepanjang 2018, KPK Terima 1.990 Laporan Gratifikasi

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.990 laporan gratifikasi dari penyelenggara negara selama tahun 2018.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan, setelah dipilah dan diteliti oleh Direktorat Gratifikasi KPK, sebanyak 930 laporan di antaranya dinyatakan sebagai gratifikasi dan milik negara.

Sementara 3 laporan ditetapkan milik penerima, dan 290 laporan masih dalam proses telaah. Dari laporan tahun ini, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara senilai Rp 8,5 miliar.

"Termasuk di dalamnya uang lebih dari Rp 6,2 miliar rupiah yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP (Peneriman Negara Bukan Pajak) dan berbentuk barang senilai Rp 2,3 miliar," kata Alexander dalam Laporan Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Menurut Alexander, jika dilihat dari instansi pelapor, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan institusi yang paling banyak melaporkan gratifikasi, sebanyak 597 laporan.

"Diikuti kementerian dengan 578 laporan, dan pemerintah daerah dengan 380 laporan," kata dia.

Alex mengingatkan, agar seluruh penyelenggara negara untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau segera melaporkannya ke KPK apabila merasa menerima. (rio)

Read More

Pembangunan Basement RS Siloam Sudah Kantongi Izin

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengerjaan proyek basement lantai tiga Rumah Sakit Siloam yang mengakibatkan amblesnya Jalan Raya Gubeng pada Selasa (18/12) malam ternyata sudah mengantongi perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

" Secara perizinan tidak ada masalah karena sudah dilakukan dengan benar, namun secara pelaksanaan pengerjaan proyek yang tidak benar cara pengerjaaan." Jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Ery Cahyadi, rabu (19/12).
   
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya bersama kontraktor dari PT. Nusa Kontsruksi Enjiniring (NKE) dan tim ahli bangunan yang didatangkan Pemkot Surabaya akan mengecek lagi ke lokasi untuk memastikan secara detail penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng.
   
" Secara garis besar itu kesalahan konstruksi. Tapi kami akan mendetailkan persoalan itu bersama tim ahli dan pihak kontraktor." pungkasnya. (arf)

Read More

KPK Panggil Kepala Dinas PUPR Terkait Kasus Wali Kota Pasuruan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan M Agus Fadjar, Rabu (19/12/2018).

KPK juga memanggil Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Pasuruan Njoman Swasti, Kasubbag Pengendalian pada Bagian Layanan Pengadaan Wakhfudi Hidayat dan mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pasuruan Samsul Rizal.

Keempat orang itu rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SET (Wali Kota Pasuruan Setiyono)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu(19/12).

Dalam kasus ini, Wali Kota Pasuruan Setiyono diduga menerima uang Rp 115 juta dari Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek itu adalah proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan.

Selain Setiyono dan Baqir, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto. (rio)

Read More

Hujan Tidak Menyurutkan Semangat Tim Dayung Lantamal VI Latihan

KABARPROGRESIF.COM : (Makassar) Meskipun sudah memasuki musim hujan,Tim Dayung Lantamal VI tetap melaksanakan latihan bertempat di Pantai Jalaria Mako Lantamal VI, Rabu (19/12/2018).

Latihan tersebut dipimpin langsung oleh  pelatih dayung Lantamal VI  Dimon yang juga merupakan pendayung senior yang telah berpengalaman mengikuti berbagai pertandingan dayung di kancah Nasional maupun Internasional.

Menurut Dimon, meskipun musim hujan latihan tetap dilaksanakan untuk membiasakan diri masing-masing individu pendayung agar dapat menyesuaikan dengan cuaca alam.

"Latihan di bawah guyuran hujan seperti ini bertujuan untuk melatih fisik para pendayung agar siap menghadapi cuaca hujan apabila terjadi di pertandingan dayung nantinya", ujarnya.

Dalam latihan ini, Tim Dayung Lantamal VI pun terlihat semangat dan kompak dalam mengayuh dayungnya masing-masing. (arf)

Read More

KPK Limpahkan Delapan Anggota DPRD Sumut Tersangka Suap ke Pengadilan

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara 8 tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ke tingkat penuntutan.

Delapan tersangka itu merupakan anggota DPRD Sumatera Utara yang terdiri dari Abu Hasan Maturidi, Syafrida Fitri, Biller Pasaribu, Richard Lingga, Rahmiana Delima Pulungan, dan Restu Kurniawan Sarumaha.

Kemudian Washington Pane dan John Hugo Silalahi. "Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019, ke penuntutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (18/12/2018).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

Mereka disangka menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 350 juta per orang.

Menurut KPK, suap untuk 38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015. (rio)

Read More

Pemkot Nyatakan Amblesnya Jalan Gubeng Akibat Kesalahan Konstruksi Pembangunan Basement RS Siloam

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan kejadian amblesnya Jalan Raya Gubeng pada Selasa (18/12) malam akibat kesalahan konstruksi dari pengerjaan proyek basement lantai tiga Rumah Sakit Siloam.
   
" Tadi pagi, saya cek ke lokasi ternyata itu kesalahan konstruksi pembangunan basement RS Siloam tiga lantai." kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (19/12).
   
Amblesnya jalan Raya Gubeng lanjut Ery disebabkan "collapse" atau  runtuhnya tembok penahan tanah pada proyek pembangunan basment gedung RS Siloam.
   
" Kalau melihat bentuk keruntuhan tembok penahan tanah yang ada karena disebabkan pentahapan pelaksanaannya tidak mengikuti prosedur." katanya.
   
Eri mengatakan konstruksi tembok penahan tanah terbuat dari konstruksi Soldier Pile ("bored piled beton") yang dipasang berjajar dengan kedalaman tertentu, dan dibantu dengan ground angker dan bentonite.
   
" Jadi konstruksi tembok penahan tanah ini yang ambrol tidak mampu menahan beban lateral dari Jalan Raya Gubeng sehingga mengenai jalan raya." pungkasnya. (arf)

Read More