Aslog Danlantamal VI Bersama Pemda Luwu Utara Bahas Aset Tanah TNI AL

KABARPROGRESIF.COM : (Luwu Utara) Aslog Danlantamal VI Kolonel Laut (T) Sidik Wahono bersama sejumlah pejabat Lantamal VI melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Utara, Senin (11/02/2019).

Rombongan Lantamal VI ini diterima oleh Asisten I Pemda Luwu Utara Andi Sarappi di ruang kerjanya.

Tujuan dari kunjungan ini yaitu untuk membahas aset tanah milik TNI AL yang berada di Tanah Jampu Dusun Toawo Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan (Sulsel).

Asisten I mengharapkan proses Sertfikasi aset Tanah TNI AL ini cepat selesai dan siap turun di lapangan bersama Lantamal VI dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Luwu Utara untuk membantu penyelesaian tanah tersebut.

"Masalah Tanah Ini harus cepat diselesaikan karena tanah ini adalah tanah yang sudah terdaftar di negara, sehingga perlu cepat disertifikasi utk kelengkapan administrasi", ujar Asisten I Pemda luwu Timur.

Selanjutnya, Aslog Danlantamal VI menyampaikan Proses Sertifikasi tanah tersebut nantinya bersama dengan BPN Luwu Utura untuk melakukan pengukuran bersama dengan bertahap.

Adapun yang turut mendampingi Aslog Danlantamal VI dalam kunjungan ini yaitu Kadisminper, Kadisfaslan, Kadiskum dan Kadispen Lantamal VI serta Danposal Munte Letnan Dua (Letda) Mar Jihad. (arf)

Read More

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Korupsi Infrastruktur di Mesuji

KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

Kelima tersangka itu adalah Bupati Mesuji Khamami; adik Khamami, Taufik Hidayat dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wawan Suhendra.

Kemudian pemilik PT Jasa Promix Nusantara (PT JPN) dan PT Secilia Putri, Sibron Azis dan seorang swasta bernama Kardinal. Baca juga: Kasus Bupati Mesuji, KPK Geledah 5 Lokasi

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019 untuk 5 tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (11/2/2019).

Dalam kasus ini, Khamami diduga menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar dari Sibron melalui beberapa perantara. Pemberian tersebut diduga terkait fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018.

Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek.

Permintaan fee itu disampaikan melalui Wawan. Kemudian diteruskan kepada rekanan calon pemenang atau pelaksana proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sebelum lelang.

Fee tersebut diduga merupakan pembayaran fee atas 4 proyek yang dikerjakan dua perusahaan Sibron. Diduga fee proyek diserahkan melalui Taufik dan digunakan untuk kepentingan Khamami. (rio)

Read More

Danlanal Denpasar Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana APBN Tahun 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Denpasar) Komandan Pangkalan TNI AL Denpasar, Lantamal V Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko hadiri penandatanganan perjanjian kerja sama Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bank Mandiri dengan TNI AL dalam hal ini Dinas Keuangan TNI Angkatan Laut,  dalam rangka memberikan pelayanan keuangan yang maksimal di lingkungan TNI AL, Senin (11/2).

Acara yang dilaksanakan di Magnolia Room Hotel Westin Nusa Dua Bali berhasil ditanda tangani bentuk perjanjian kerja sama antara Akun jajaran Kupus TNI Angkatan Laut, Akun jajaran keuangan wilayah Armada II dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Turut hadir pada acara tersebut Senior Vice Presiden Bank Mandiri bapak Teddy Y Danas dan dari TNI Angkatan Laut mewakili Kadiskual Laksamana Pertama TNI R. Angang Dwi Kuncoro, S.E., M.M., yaitu Kolonel Laut (S) Nanang Permadi Kakuwil Koarmada II dan Kakupus Diskual Kolonel Laut (S) Hery Setiyo Nugroho, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, Ka Akun Mako Armada II, Ka Akun Pushidrosal, dan Ka Akun Lanal Denpasar, serta dari Bank Mandiri diantaranya, Vice Presiden Bank Mandiri, Area Het Bank Mandiri Bali.

Kadiskual kalam sambutannya yang dibacakan Kakuwil Koarmada II menyampaikan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, merupakan tindak lanjut dan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan TNI Angkatan Laut yang telah dibuat sebelum ini.

Akan tetap menjadi sebuah momentum jalinan kerja sama menciptakan sinergitas serta memperkuat keberhasilan tugas, fungsi dan peran masing-masing.

Ditempat yang sama Vice Presidern Bank Mandiri mengatakan perjanjian kerja sama ini berisi pemanfaatan jasa layanan dan sistem perbankan Bank Mandiri di lingkungan TNI AL. Adapun salah satu jasa layanannya adalah Cash Management System yang menggunakan sistem berbasis internet untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif serta melakukan pengecekan saldo hingga transaksi pemindahbukuan.

Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendapatkan kesamaan pola tindak antara TNI AL dan Bank Mandiri.

Dengan melibatkan layanan kantor cabang Bank Mandiri yang telah ditunjuk di seluruh Indonesia melalui pembukaan rekening giro, bendahara TNI AL yang bertugas akan lebih mudah untuk mengadministrasikan transaksi keuangan demi menyalurkan dan mempertanggungjawabkan dana keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kementerian Pertahanan dan TNI. (arf)

Read More

Risma Terpukau Dengan Hasil Karya Pangeran dan Puteri Lingkungan 2019

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) 20 orang Pangeran dan Puteri Lingkungan 2019 berkunjung ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam pertemuan itu, Risma dibuat terpukau dengan hasil cipta dan karya para pelajar SD dan SMP Se-Surabaya. Bahkan dua diantara paparan pelajar tersebut, akan coba diajukan untuk hak patennya.

Salah satu karya pelajar yang menarik perhatian Wali Kota Risma adalah mengubah sampah popok bekas pakai menjadi pupuk yang bermanfaat dalam bercocok tanam. Hasil karya ini, dilakukan Muhammad Izaz Khoirullah Alkhalid, siswa kelas 8 SMPN 23 Surabaya, bersama dengan empat orang guru IPA di sekolahnya.

“Gel popok bekas pakai bisa membuat tanah menjadi lembab, sehingga mengurangi penggunaan air saat menyirami tanaman. Tanaman juga menjadi lebih subur, karena bakteri amonia pada popok bisa membantu pertumbuhan pada tanaman,” kata pelajar yang akrab dipanggil Izaz saat presentasi di depan Wali Kota Risma, senin (11/2).

Menurut Izaz, proses mengubah popok jadi pupuk ini membutuhkan waktu satu bulan. Caranya, popok bekas pakai dicuci bersih lalu disemprot dengan air, lalu dikeringkan sedikit agar berubah menjadi gel. Kemudian gel tersebut diambil dan dicampur dengan pupuk kompos, serta didiamkan selama sebulan hingga akhirnya bisa dipakai.

Hasil karya Izaz ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018 kemarin. Dalam setahun terakhir, Izaz sudah memproduksi 150 kilogram pupuk. Sejauh ini, 100 kilogram pupuk sudah terjual seharga Rp 10 ribu / 5 kilogram. Produk pupuk Izaz ini sudah digunakan oleh para orang tua murid di SMPN 23 Surabaya.

Melihat hasil karya ini, Risma meminta kepada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) untuk bisa mencoba menggunakan pupuk Izaz di taman-taman. Tidak hanya itu, ia juga meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Eko Agus Supriadi untuk membantu mematenkan hasil karya pelajar SMP ini.

“Sepanjang tidak mengecewakan guru dan orang tua dengan nilai yang stabil dan tidak turun, itu tidak masalah cari uang dan kaya sejak kecil,” pesan Risma kepada Izaz.

Menurut wali kota sarat prestasi ini, para pelajar yang terpilih menjadi Pangeran dan Puteri Lingkungan 2019, merupakan anak – anak yang luar biasa. Hal ini terlihat, ketika para pelajar tersebut berkomunikasi menyampaikan hasil karya dengan lugas dan jelas kepada publik bukan hal yang biasa. Terlebih, apa yang dipaparkan para pelajar itu bisa mempengaruhi orang lain untuk peduli dengan lingkungannya.

“Kalian adalah tunas luar biasa dari negara ini, lanjutkan yang selama ini kalian lakukan. Terima kasih sayang, sudah jadi anak yang luar biasa,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Risma juga berpesan kepada para pelajar agar tetap hormati guru dan orang tua. Menurutnya, karena tidak mungkin para pelajar tersebut jadi anak yang pandai, jika bukan karena mereka.

“Jangan menjadi anak yang cengeng dan gampang mengeluh. Karena yang menjadi pemenang adalah orang tangguh, bukan yang cengeng,” kata dia saat memberikan semangat dan motivasi kepada para pelajar peduli lingkungan tersebut.

Ia menyampaikan, tantangan di era digital ini berat, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan ejekan cukup banyak. Untuk itu, dia meminta para pelajar SD dan SMP ini untuk terus berkomitmen dan tidak takut.

“Dikarenakan ini juga bermanfaat bagi teman dan lingkungan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, program Pangeran dan Puteri Lingkungan ini sudah berlangsung sejak tahun 2002. Dari seleksi sekitar 400 siswa lebih pelajar SD dan SMP, diambil 40 finalis hingga akhirnya diputuskan juara 10 pelajar terbaik tingkat SD dan 10 terbaik tingkat SMP. Mereka yang terpilih menjadi juara merupakan siswa yang memiliki kualifikasi serta berkontribusi nyata selama 6 bulan terakhir. Melalui program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong para pelajar dengan harapan menumbuhkembangkan kecintaan mereka sejak dini terhadap lingkungan. (arf)

Read More

Jogging Track Armed 12/Kostrad, Kawasan One Stop Samapta Pertama di Kabupaten Ngawi

KABARPROGRESIF.COM : (Ngawi) Guna meningkatkan kemampuan fisik prajurit dan berpartisipasi dalam mengolahragakan masyarakat, Batalyon Artileri Medan 12/Kostrad membangun jogging track (Lintasan Lari) rute standart sepanjang 400 meter, pertama di Kab. Ngawi.

Komandan Yonarmed 12 Kostrad, Mayor Arm Ronald F Siwabessy menilai, pembangunan Jogging Track/Shuttle Ban standart sepanjang 400 meter tersebut, nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pembinaan prestasi olahraga atletik di Kab. Ngawi.

“Bukan cuma untuk prajurit saja. Tapi, masyarakat Ngawi juga dapat memanfaatkan sarana tersebut,” ujar Danyonarmed 12 Kostrad, Senin, 11 Februari 2019.   

Sementara itu, Perwira Koordinator pembangunan Jogging Track, Lettu Arm Agus Sunardi menambahkan, pembangunan Shuttle Ban merupakan bagian dari pembangunan kawasan One Stop Samapta Yonarmed 12/Kostrad, dimana area tersebut merupakan kompleks area serbaguna untuk pembinaan olahraga.

”Pembangunan kawasan tersebut, adalah merupakan swadaya Yonarmed 12 yang dikerjakan oleh seluruh prajurit,” ujarnya.

Mayor Arm Ronald Siwabessy berharap, nantinya para prajurit Armed 12/Kostrad dapat lebih intens menyiapkan sekaligus meningkatkan kemampuan fisiknya guna menghadapi tugas-tugas yang akan diemban di masa mendatang.

“Kami juga berharap, dengan adanya kawasan ini, maka interaksi melalui sarana olahraga antara TNI dan masyarakat akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat yang selama ini sudah terwujud dengan sangat baik di wilayah tugas Armed 12/Kostrad,” pungkasnya. (andre)

Read More

Bertemu Khofifah, Risma Ngotot Pengelolaan SMA/SMK Dilimpahkan ke Pemkot

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ternyata masih ngotot agar kewenangan pengelolaan SMA/SMK kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Khofifah Indar Parawansa di Rumah Makan Ria Galeria Jalan Bangka, Surabaya, pada Minggu, (10/2/19) kemarin.

Menurut Risma sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, ia mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis. Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak, hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan, tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.

“Memang kewenangan itu ada di Gubernur. Nah, Gubernur itu tinggal policy nya (kebijakan) seperti apa. Karena undang-undangnya sudah disebutkan bahwa pendidikan untuk SMA/SMK di (kelola) Provinsi. Jadi yang bisa adalah dilakukan penyerahan (kewenangan pengelolaan),” kata Risma saat jumpa pers di ruang kerjanya Balai Kota, Senin, (11/2).

Risma berharap dengan pertemuan yang dilakukannya bersama Gubernur Jatim terpilih Khofifah, bisa menyetujui permintaan pemindahan wewenang pengelolaan tersebut. Sehingga, ke depan sekolah SMA/SMK di Surabaya bisa digratiskan. Tapi, hal ini masih dalam wacana, sehingga ke depan pihaknya akan kembali menggadakan pertemuan serupa.

“Ibuknya (Khofifah) setelah pelantikan, minta tim kita akan bicara lagi (pertemuan) dengan timnya sana. Mudah-mudahan nanti banyak anak (SMA/SMK) yang tertolong,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan santai itu, Wali Kota Risma juga mengaku berbicara berbagai permasalahan lain yang timbul di masyarakat, seperti kenakalan remaja, sosial, dan pemerintahan. Namun, pada pertemuan itu, Wali Kota Risma bersama Khofifah lebih banyak berbicara terkait kewenangan pengelolaan SMA/SMK di Surabaya dan Jatim.

“Kalau Gubernur melimpahkan ke kita, boleh (dikelola pemkot), suratnya pak Mendagri dulu gitu, jadi makanya yang disurati dulu Gubernur. Tapi kan aku ndak tahu policy nya (kebijakan). Gubernur (terpilih) kan juga harus bicara dengan timnya,” tutur Wali Kota Risma.

Wali Kota Risma menyampaikan jika pihak Pemprov Jatim ke depan melimpahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya, ia mengaku akan menyiapkan masalah pendanaan. Bahkan, wali kota kelahiran Kediri ini optimis, jika pihaknya mampu mengatasi masalah terkait pendanaan tersebut. Menurutnya, jika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke pemkot, setidaknya pihaknya harus menyiapkan pendanaan sekitar Rp 600 miliar.

“Karena kita bukan hanya Bopda (Bantuan Operasional Daerah). Kalau Bopda itu sekitar Rp 200 miliar, untuk SMA/SMK negeri swasta. Tapi kan kita bangunnya bukan hanya Bopda, kita juga ngasih untuk bagun fisik. Swasta kan juga kita kasih, untuk pembangunan fisik, peralatan laboratorium dan sebagainya. Kita harus siapkan itu untuk SMA/SMK, kalau itu dilimpahkan,” katanya.

Wali Kota Risma menambahkan sebenarnya pendanaan yang ada telah dialokasikan untuk belanja keperluan Pemkot Surabaya. Namun ia mengaku, siap memindahkan dana tersebut, untuk keperluan Pendidikan bagi anak-anak Surabaya, jika nantinya Pemprov Jatim mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK.

“Kita ada uangnya, nanti kita tinggal ngajukan ke DPR. Jadi aku harus narik PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) itu ke depan. Jadi aturannya itu, setelah diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu boleh kita ngajukan perubahan ke sana,” pungkasnya. (arf)

Read More

Dikko Siswa Dikmata XXXVIII/1 Kodiklatal Jalani Etape Bromo – Nongko Jajar

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Setelah sebelumnya melaksanakan etape Banyuwangi - Bromo, kini peserta Pendidikan Komando (Dikko) siswa Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Laut XXXVIII/1 Korps marinir yang tengah menempuh pendidikan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Komando Pembibnaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut menjalani etape Bromo Tengger- Nongko Jajar Pasuruan.

Etape terakhir yang merupakan rangkaian Dikko sebelum masuk kesatrian Kodikmar Gunung Sari Surabaya tersebut mendapat inspeksi pejabat utama Kodiklatal diantaranya paban II Opsdik Ditdik Kodiklatal Kolonel Laut (P) H Yudho Warsono, Paban IV Evadik Ditdik Kolonel laut (P) Oky Diputra,  Dankodikmar Kolonel Marrinir Sarjito, Komandan Puslatmar Kodiklatal Kolonel Marinir Kresno Prabowo dan Komandan Pusdikbanpur Kolonel Marinir Sudin Kaban .

Selain inspeksi pelaksanakan Dikko para pejabat utama Kodiklatal tersebut juga melepas peserta Dikko yang berjumlah 459 prajurit Siswa Dikmata XXXVIII/1 Korps marinir etape Bromo- Nongkojajar.

Pendidikan Komando yang merupakan pendidikan wajib bagi calon Prajurit "baret ungu" tersebut diawali pada tahap hutan di Selogiri itu, mereka mendapatkan berbagai problem yang harus diselesaikan baik tingkat perorangan maupun beregu seperti materi harbouring, survival, penyanderaan, perembesan, pembebasan sandera dan materi gerilya lawan gerilya. Latihan diakhiri dengan Lintas Medan (Limed).

Tahap Lintas Medan (Limed) diawali dari Asembagus, Banyuwangi, Probolinggo, Baluran, Pantai Jangkar, Selogiri, Rogojampi, Jambu, Pd. Jeruk, Tegal Ampel, Baderan, Cikasur, Bremi, Klakah, Ngepung, Bromo, Nongkojajar, Purwosari, Pandaan, Candi SDA, Sumput SDA, dan berakhir di Gunung Sari Surabaya Surabaya.

Adapun kedatangan para pejabat utama Kodiklatal tersebut dimaksudkan untuk memberikan semangat, motivasi sekaligus memberikan apresiasi atas perjuangan para peserta Dikko Siswa Dikmata Angkatan Ke-38 Gelombang 1 selama melaksanakan  tahap latihan. (arf)

Read More

Pemkot Surabaya Tak Akan Gusur Pertokoan Elektronik di Hi-Tech Mall

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapekko) Surabaya, Eri Cahyadi menyatakan, pertokoan elektronik di HItech Mall akan dipertahankan keberadaannya, bahkan mungkin akan ditambah. Sehingga para pedagang dan karyawan toko elektronik tak perlu resah akan kehilangan pekerjaan, pasca masa pengelolaan gedung dari PT Sasana Boga berakhir, pada Maret 2019 nanti.

“ Pertokoan elektronik akan dipertahankan, bahkan di tambah bukan untuk melayani konsumen laptop dan computer saja. Tapi semua peralatan elektronik akan dihadirkan disana,” jelas Eri dikantornya, senin (11/2).

Eri menjelaskan, Gedung THR Hitech Mall nanti akan direnovasi lebih besar lagi, untuk bisa menampung juga para seniman Surabaya dalam berkarya.

“ Jadi konsepnya nanti, ada gedung kesenian yang akan dibangun di depan gedung THR Hitech Mall sekarang. Untuk pertokoan elektronik dipusatkan dibelakang semua.” katanya.

Lebih lanjut Eri menambahkan, pihak Pemkot Surabaya sekarang ini tengah berupaya mencari investor yang bersedia merenovasi gedung THR Hitech Mall dan mengelolanya dengan sistem jangka waktu pengelolaan. Mengingat Pemkot Surabaya tak menganggarkan pembiayaan renovasi gedung THR Hitech Mall ke dalam APBD kota Surabaya tahun 2019.

“ Anggaran di APBD 2019 hanya untuk pembuatan design gedung THR Hitech Mall yang akan segera di lelang. Untuk renovasi gedung secara keseluruhan, ya tanggung jawab investor yang mengelola. Nanti sistem perjanjiannya akan dirumuskan secara pasti lewat kesepakatan kedua pihak,” pungkasnya. (arf)

Read More

Pembuatan Jembatan Darurat, Satgas Yonmek 521/DY Dibantu Masyarakat Perbatasan

KABARPROGRESIF.COM : (Merauke, Papua) Ternyata, Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat di wilayah perbatasan RI-PNG, kian makin kokoh.

Kemanunggalan itu, terlihat ketika Satgas di bawah Komando Letkol Inf Andi, A. Wibowo tersebut, dengan kompak membuat jembatan darurat bersama masyarakat Kampung Tomerau, Kabupaten Merauke, Papua. Senin, 11 Februari 2019.

Danpos Tomerau, Serka Sakti mengatakan, jembatan darurat itu merupaka akses utama penghubung antar Kampung Tomer dengan Kampung Tomerau. “Jembatan ini, sangat diperlukan oleh warga disini,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, upaya yang dilakukan oleh Satgas Yonmek 521/DY tersebut, ternyata mampu menarik antusias masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi memperbaiki jembatan penghubung kedua Kampung itu.

Yance (54) mengatakan, jika dirinya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Satgas Yonem 521/DY tersebut.

Bagaimana tidak, menurut Yance, jembatan darurat itu merupakan salah satu penopang perekonomian bagi masyarakat Kampung Tomerau dan Tomer. “Jembatan itu, kami gunakan untuk aktifitas sehari-hari kami. Kami mewakili warga Kampung Tomerau, sangat berterima kasih kepada bapak-bapak TNI ini,” ungkap Yance.  (andre)

Read More

Legislator PDIP Sesalkan Penertiban APK Tanpa Peringatan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penertiban sejumlah alat peraga kampanye (APK) pemilu 2019 memantik reaksi dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Sebab baliho, spanduk dan alat peraga lainnya merupakan perwujudan dari kemeriahan pesta demokrasi. Baliho atau APK itu berfungsi mensosialisasikan partai, caleg dan capres-cawapres, termasuk tanggal pemilu dan cara mencoblos yang baik dan benar kepada warga masyarakat.

“Alat peraga memuat semacam itu,” ujar Adi, senin (11/2).

Legislator PDIP ini mengatakan, para caleg tentu memahami aturan-aturan kepemiluan dan peraturan daerah yag ada. Sehingga, sedapat mungkin mereka memasang alat peraga, berupa banner, spandauk dan lainnya dengan tidak melanggar ketentuan.

“Kalau ada pelanggaran, kami minta ada proses peringatan terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk (serta merta)  ditertibkan,” harapnya.

Adi membandingkannya dengan penertiban bangunan yang melanggar perizinan. Sesuai mekanisme, jika ada bangunan yang melanggar perizinan masih membutuhkan proses untuk penyegelan.

‘Tapi kenapa alat peraga yang dibuat dengan gotong royong tak ada teguran dan sebagainya,” keluhnya.

Dalam penertiban APK, Wakil Ketua Komisi A ini tak hanya menyoroti soal mekanisme penertiban. Ia juga mempersoalkan keterlibatan aparat linmas dalam kegiatan penertiban. Berdasarkan tupoksi, penertiban semestinya dilakukan bawaslu dan Satpol PP. Sementara, tugas linmas adalah memberikan perlindungan masyarakat, bukan penertiban dan penegakkan perda.

“Kami minta linmas tak dilibatkan dalam penertiban,” tegas Caleg Dapil 3 Surabaya.

Ia menyebut, di beberapa kegiatan penertiban alat peraga kampanye bahkan ada yang tak disertai bawaslu. Akibatnya, kadang terjadi perdebatan antara warga dengan aparat yang melakukan penertiban.

“Kalau satpol PP kekurangan personel gak apa-apa melibatkan linmas, tapi yang berada di depan dan bertanggung jawab tetap Satpol PP,” katanya.

Saat ini, Adi menyampaikan, bahwa Pemkot Surabaya memahami dengan keberatan yang disampaikan kalangan dewan maupun para caleg. Sedangkan untuk kegiatan penertiban APK jika berkaitan dengan wewenang, berada di tangan bawaslu dan satpol PP.

"Masalah prosedur, sebelum penertiban semestinya ada peringatan. Sedangkan, untuk masalah substansi, penegakan yang dilakukan berkaitan dengan UU kepemiluan atau Perda." pungkasnya. (andre)

Read More

Komandan Kodiklatal Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Laksda TNI Dedy Yulianto secara resmi menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2019 yang dipusatkan di Grand City Convex, Jalan Gubeng Pojok 1 Ketabang Genteng Surabaya.

Hadir dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional tersebut Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Ketua Dewan Pers Nasional Yosep Adi Prasetyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo dan Ketua PWI Atal Sembiring serta para pejabat TNI/Polri di Lingkungan Surabaya.

Dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur tersebut Dewan Pers menganugerahkan medali Kemerdekaan Pers kepada Presiden H. Joko Widodo, yang disampaikan langsung Ketua Dewan Pers Nasional Yosep Adi Prasetyo.

 Adapun penghargaan medali Kemerdekaan Pers itu diberikan kepada pejabat tertinggi di negara ini yang dianggap tidak pernah mencederai kebebasan pers. Sehingga kemerdekaan pers di Indonesia tetap sehat dan positif untuk masa depan yang lebih baik di negeri ini.

 Selain mendapatkan penganugerahan medali kemerdekaan pers dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa penghargaan kepada sejumlah pejabat negara, di antaranya Digital Award kepada Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo , Anugerah Kepedulian Pers kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sementara Anugerah Perintis Pers diberikan kepada kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Warta Bhakti Utama diberikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang.

Sementara itu Gubernur Jawa H. Soekarwo disela sela penerimaan Digital Award  menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa syukurnya atas prestasi Jawa Timur dibidang keterbukaan pers, rasa bangga ini juga karena banyak disaksikan para pemimpin lembaga negara yang hadir dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional.

Menurutnya penyelenggaraan hari pers nasional memberikan pencerahan baik medis dan masyarakat yang kemudian berbondong bondong menghadiri beragam pertemuan dan belajar bersama sebagai bagian berbuat baik terhadap bangsa dan negara. (arf)

Read More

Aman Adanya Flu Babi, Pemkot Surabaya Gelar Jumpa Pers

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mensosialisasikan antisipasi flu babi, padahal sampai saat ini masih aman dan tidak ada kasus yang terjadi di Kota Pahlawan. Hal ini diklaim sebagai langkah preventif yang dilakukan supaya terhindar dari serangan virus yang bernama H1N1.

“Sampai sekarang belum ada yang terserang penyakit ini dan semoga tidak ada karena penangananya ribet, kamarnya harus terisolasi, perawat dan dokternya harus memakai masker khusus bukan yang biasa-biasa, dan ambulancenya harus selalu steril dan dibersihkan supaya tidak menular,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr Mira Novia saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (11/2).

Ia pun menjelaskan, gejala-gejala penderita yang terkena virus H1N1 hampir sama seperti flu biasa. Bahkan, si penderita ini juga batuk, demam dan sesak hingga komplikasi di paru-paru. Oleh karena itu, apabila ada warga yang mengalami gejala-gejala ini, maka harus segera diperiksakan ke dokter secepatnya.

“Namun yang paling penting juga adalah sebelum dia flu, perlu diketahui dulu dia habis bepergian kemana, apakah dari luar negeri yang negaranya pernah terserang virus H1N1?. Kalau memang dari negara yang terserang virus ini, maka ini indikasi bahwa dia benar-benar terserang flu babi,” kata dia.

Mira juga mengimbau kepada warga Surabaya yang akan bepergian atau wisata ke luar negeri yang negara tersebut terserang virus flu babi. Ia meminta warga supaya melakukan imunisasi sebelum berangkat bepergian. Hal ini penting untuk mengantisipasi tubuh supaya tidak ikut terserang ketika berkunjung ke negara tujuan.

“Di samping itu, kita harus selalu membudayakan hidup sehat sehari-hari, karena virus itu bisa datang dari mana-mana,” ujarnya.

Selama ini, pengawasan terhadap babi dan pemotongan babi di Rumah Potong Hewan (RPH) sudah dilakukan secara maksimal. Bahkan, sudah ada tim khusus untuk mengecek babi-babi yang akan dipotong dan yang akan disebarkan di Surabaya.

“Jadi, upaya kami sudah maksimal, termasuk di RPH,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RPH Surabaya Bela Bima juga memastikan pemotongan babi di instansinya sudah steril dan melalui beberapa pemeriksaan dan proses panjang. Awalnya, babi-babi itu didatangkan dari daerah-daerah penghasil ternak babi, seperti Blitar, Tulungagung, Situbondo dan beberapa daerah lainnya.

“Jadi, pada saat usia panen, dia dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan di daerah itu. Ini nanti yang akan mengeluarkan rekomendasi berupa surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ketika tiba di RPH, surat inilah yang akan kami tanya,” kata Bima.

Selanjutnya, dokter hewan di RPH akan memeriksa lagi dan mencocokkan dengan surat keterangan kesehatan hewan yang telah dibuat oleh dokter hewan sebelumnya. Karenanya, dalam proses pemotongan babi di RPH, dilakukan filter atau pemeriksaan dua kali.

“Pemotongannya pun berbeda dengan sapi dan kambing. Dalam proses pemotongan inilah virus-virusnya dihilangkan. Tempatnya pun berbeda dengan pemotongan sapi dan kambing,” kata dia.

Bima juga memastikan bahwa pemotongan babi itu hanya dilakukan dua hari sekali di RPH. Dalam sekali potong, rata-rata memotong 200 babi.

“Kemarinnya saat imlek sampai tembus 300 babi,” pungkasnya. (arf)

Read More