Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 19 Februari 2019

Johannes Kotjo Pasrah Vonisnya Diperberat


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo mengaku pasrah menerima putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukumannya.

Kotjo yang terbukti menyuap anggota DPR Eni Maulani Saragih dan politisi Golkar Idrus Marham itu menyatakan akan menerima putusan.

"Ya, mau diapain lagi. Pasrah, serahkan sama Allah, serahkan sama yang di atas. Walaupun aku dizhalimi, saya sudah maafkan," ujar Kotjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Sebelumnya, hukuman Kotjo diperberat dari 2 tahun 8 bulan penjara menjadi 4,5 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi mengabulkan upaya banding yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim juga menghukum Kotjo untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, majelis hakim menilai Kotjo memiliki peran dominan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat besar.

Akibat perbuatannya juga membuat masyarakat Riau tidak dapat menikmati listrik.

Majelis hakim juga menilai Kotjo sebagai koruptor kelas kakap yang mengatur proses penganggaran, hingga penunjukkan pemenang proyek.

Menurut majelis hakim, hukuman 4,5 tahun penjara saja sebenarnya belum cukup memberikan rasa adil bagi masyarakat.

Kotjo terbukti menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4,7 miliar.

Uang tersebut diberikan dengan maksud agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Kotjo terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (rio)

Yonif 511/DY Berprestasi di Batas Negeri


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Selama bertugas di perbatasan Indonesia-Malaysia, ternyata berbagai prestasi berhasil di torehkan oleh Satgas Yonif 511/DY, salah satunya ialah keberhasilan Satgas mengamankan ratusan pucuk senjata api rakitan, sekaligus puluhan  butir amunisi dan beberapa ons bubuk mesiu.

Dansatgas Pamtas Yonif 511/DY, Letkol Inf Jadi menyebut, upaya itu merupakan suatu bentuk keberhasilan TNI-AD, khususnya Yonif 511/DY dalam mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

“Untuk hari ini, terdapat 107 pucuk senjata rakitan yang diserahkan oleh Satgas dari hasil operasi,” ujar Letkol Jadi. “Itu merupakan suatu prestasi yang sangat bagus,” tambah Dansatgas Pamtas Yonif 511/DY ketika dihubungi melalui via selulernya. Senin, 18 Februari 2019, siang.

Bahkan, kata Dansatgas, keberadaan personel Yonif 511/DY selama berada di wilayah perbatasan itu, dinilai mampu mewujudkan Kemanunggalan antara TNI dan Rakyat, khususnya dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah perbatasan itu.

“Itu, merupakan keberhasilan Satgas Yonif 511/DY dalam melakukan pembinaan teritorial, sekaligus komunikasi sosial dengan warga perbatasan,” jelasnya.

Untuk diketahui, selain berhasil mengamankan ratusan pucuk senjata api rakitan, sebelumnya, Satgas Yonif 511/DY juga berhasil menunjukkan prestasinya dalam upaya melakukan pengamanan di wilayah perbatasan.

Selain berhasil menggagalkan adanya Ilegal Logging beberapa waktu lalu, Satgas dibawah kendali Letkol Inf Jadi tersebut, sebelumnya juga berhasil menggagalkan adanya upaya Illegal Trading, penyelundupan narkoba, hingga penggagalan WNA Ilegal asal Malaysia yang berupaya masuk melalui jalur darat Indonesia-Malaysia, tepatnya melalui Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Diungkapkan Letkol Inf Jadi, hampir saban hari, ia menginstruksikan seluruh personelnya untuk menggelar kegiatan pembinaan teritorial secara rutin. Tak hanya mampu mewujudkan Kemanunggalan antara TNI dan rakyat saja. Ternyata, Letkol Jadi menuturkan jika upaya itu dinilai sangat mampu dalam mewujudkan jiwa nasionalisme dan patriotisme warga perbatasan. 

“Setiap kali kami menggelar kegiatan sosial, kami selalu melibatkan warga sekitar. Warga di perbatasan ini, juga kami bekali wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Memang, kata Dansatgas, tak semudah membalikkan telapak tangan dalam menjaga wilayah perbatasan sepanjang kurang lebih 359,45 kilometer tersebut. Bahkan, hampir setiap hari, ia menginstruksikan seluruh personel Satgas Pamtas Yonif 511/DY melakukan pengecekan rutin terhadap 2.366 patok perbatasan yang sudah tersebar di beberapa titik perbatasan.

“Maka dari itu, diperlukan peran maupun sinergitas dengan masyarakat, hingga instansi terkait di wilayah perbatasan guna mewujudkan keamanan dan kondusifitas,” tuturnya. (arf)

Senin, 18 Februari 2019

KPK Apresiasi Polisi Tetapkan Sekda Papua sebagai Tersangka


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Polda Metro Jaya menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Titus Emanuel Adopehan Hery Dosinaen sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Menanggapi informasi itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi penetapan tersangka tersebut.

"Tentu saja KPK berterima kasih dan apresiasi apa yang sudah dikerjakan tersebut," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Febri mengatakan, penetapan tersangka ini tak lepas dari langkah kepolisian yang terus berkoordinasi dengan KPK dalam menemukan pelaku penganiayaan tersebut. Menurut Febri, kepolisian sudah melakukan banyak upaya, mulai pemeriksaan saksi, korban, hasil visum korban, hingga kegiatan lainnya.

"Kami mengajak semua pihak untuk melihat ini sebagai sebuah proses hukum," kata dia.

Ia juga berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak untuk tak mencoba menghalangi atau menyerang aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.

Sebab, ada risiko pidana yang akan menjerat pelaku. Di sisi lain, kata dia, KPK terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung penanganan perkara.

"Ketika nanti dibutuhkan dukungan informasi tertentu, dibutuhkan kembali pemeriksaan terhadap saksi-saksi relevan atau dukungan lain yang memungkinkan menurut aturan hukum yang berlaku, tentu KPK akan terus berkoordinasi dengan pihak Polda," kata dia.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka berdasarkan data petunjuk keterangan saksi-saksi, dan gelar perkara yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya. Hery dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

"Kita sudah memiliki data artinya ada data transaksi, keterangan ahli, juga ada dari (data) petunjuk. Penyidik tadi sudah gelar perkara untuk menaikkan status daripada Sekda Papua," jelas Argo di Polda Metro Jaya. (rio)

Bersama Pangdam dan Kapolda Jateng, Komandan Lanal Tegal Hadiri Dzikir Akbar Bersama Nelayan


KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Bersama Pangdam lV Diponegoro dan Kapolda Jateng,  Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tegal, Lantamal V,  Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE, M.Tr.Hanla, MM. menghadiri gelaran Dzikir Akbar masyarakat nelayan Tegal dan Brebes kemarin.

Dzikir akbar masyarakat nelayan kali ini digelar di Dermaga Niaga Pelindo III Kawasan Pelabuhan Tegal Jl. RE. Martadinata Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Kegiatan yang bertajuk Nelayan Berdzikir Bersama Ulama dan Umaroh dalam rangka memohon perlindungan Allah SWT, agar terciptanya Kota Tegal yang aman, damai dan sejuk serta kondusif ini dipimpin langsung oleh Habib Thohir Bin Abdulah Al Kaff.

Tampak hadiri Pangdam IV Diponegoro  Mayjend TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum. serta perwakilan jajaran petinggi TNI-Polri se-wilayah Jawa Tengah beserta jajaran Forkompinda Kota/Kab. Tegal dan Brebes.

Menurut Komandan Lanal Tegal, seperti kita ketahui bersama Kota Tegal dikenal sebagai Kota Bahari, dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, namun demikian kota Tegal dikenal pula sebagai kota yang religius karena banyaknya para alim ulama bahkan habaib yang lahir dikota ini.

"Untuk marilah kita semua untuk memohon kepada Allah SWT, agar masyarakat nelayan kita senantiasa diberikan keselamatan dan kemudahan rezeki dalam melaut, serta terciptanya iklim yang kondusif di Kota Tegal jelang Pemilu 17 April mendatang," tambahnya.

Dan Agus -sapaan akrab Danlanal Tegal ini berharap kepada masyarakat Kota Tegal, meskipun timbul perbedaan dan pandangan di tahun politik ini, harus senantiasa menjaga kerukunan dan ukhuwah islamiah serta kerja sama antar komponen masyarakat demi kemajuan dan keutuhan bangsa. (arf)

Tekan Angka Kecelakaan, Palaksa Lanal Semarang Ikuti Millennial Safety Road Festival


KABARPROGRESIF.COM : (Semarang) Guna menurunkan dan menekan angka kecelakaan  sejak dini, Perwira Pelaksanaan (Palaksa) Lanal Semarang mengikuti sepeda santai dalam sosialisasi Millennial Safety Road Festival yang digelar Polda Jateng, kemarin.

Dalam secara Millennial Safety Road Festival ini juga digelar berbagai diantaranya lomba fotografi, Gowes Milinial yang di laksanakan di depan Mapolda Jateng yang diikuti lebih dari seribu orang dan  dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono.

Gowes Milenial tersebut  mengitari jalanan Kota Semarang, yang diawali atau Star di depan Mapolda Jateng - Jalan Pahlawan -Jalan A.Yani -MT.Hariyono -Bubakan -Dr Cipto  Fhinis depan Java Mall Semarang jalan Pemuda kota Semarang, atau kurang lebih menempuh jarak 10 Km.

Selain Kapolda Jateng tampak hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur Jateng, Pangdam IV/Dip, Dandenpom IV/ 5 Semarang, Danyon Raider 400, PJS Palaksa Lanal Semarang mewakili Danlanal Semarang,  Perwira Staf Lanal Semarang, Wakapolrestabes Semarang, Pju Polda Jateng, Pju Polrestabes Semarang, Perwakilan Pejabat Pemprov Jateng, Perwakilan Pejabat Pemkot  Semarang dan seluruh Peserta Gowes.

Menurut Kapolda Jateng, program nasional dari Mabes Polri pada seluruh Kabupaten Kota se-Indonesia untuk glorifikasi Millennial Road Festival.

Keselamatan berlalulintas ini harus jadi kesadaran masyarakat Indonesia. dan Untuk menurunkan dan menekan angka kecelakaan sejak dini. Lebih Lanjut Kapolda menginformasikan bahwa di Indonesia angka kecelakaan tergolong masih tinggi termasuk di wilayah Jawa Tengah ini.

Kapolda Jateng berharap Dengan adanya kesadaran tertib lalu lintas dan komunitas tertib lalu lintas seperti ini diharapkan bisa diimplementasikan dan dapat menekan angka laka lantas. (arf)

Komandan Lantamal V Hadiri Pembukaan Latsunaslat TA.2019


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Danlantamal V), Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han menghadiri Pembukaan Latihan Menyusun Naskah Latihan (Latsunaslat) TA.2019 yang dibuka  Asops Kasal Laksda TNi Didik Setiono,  S. E., M.M di Gedung JOPR, Kodiklatal Surabaya, Senin (18/2).

Latihan yang diikuti 170 peserta ini dihadir Komandan Kodiklatal, Pangkoarmada II, Wadan Kodiklatal, Komandan Kodikopsla, Karumkit RSAL dr. Ramelan, Dirjianbang Kodiklatal,  Dirdiklat Kodiklatal dan undangan lainnya.

Peserta latihan sendiri berasal dari Koarmada I, Koarmada II, Kormar, Pushidrosal, Puspenerbal, Kolinlamil dan Perwakilan UPT Mabesal.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. dalam amanatnya yang dibacakan Asops Kasal mengatakan bahwa perencanaan latihan dalam skala besar yaitu Latihan Gabungan TNI bertujuan  meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel TNI Angkatan Laut dalam wujudkan  suatu latihan operasi gabungan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran

Kemudian melatih para peserta latihan untuk menyusun naskah latihan yang meliputi  Buku I, Buku II A dan Buku II 8 yang di gunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Pelaku dan  Komando Latihan.

Penggunaan fasilitas  Jont  Operation Planning Role (JOPR) Kodiklatal lanjutnya,  diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi  peserta untuk  menerapkan aturan main selama pelaksanaan latihan sehingga mencapai tujuan  diharapkan.

Sebagai kelompok perancang latihan dan staf latihan pada kegiatan Latihan Operasi Gabungan TNI,

kegiatan ini juga memberikan jawaban realistis terhadap tuntutan tugas ke depan yang semakin kompleks serta tolok ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembinaan yang dllakukan oleh Kodiklatal.

Kasal berharap,  melalui latihan ini diharapkan kemampuan dan profesionalitas perwira TNI Angkatan Laut akan meningkat, sehingga mampu merencanakan dan menggelar latihan dalam berbagai skala yang akan bermuara pada keberhasilan tugas operasi TNI Angkatan Laut. (arf)

Aceh Marathon Diduga Pakai Dana Otsus


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Pemerintah Provinsi Aceh diduga menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk menggelar kegiatan Aceh Marathon.

Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Hendri Yuzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019).

Hendri merupakan staf Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi. Mereka adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dan Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Dana otonomi khusus Aceh pada tahun anggaran 2018 totalnya Rp 8,29 triliun," ujar Astera.

Menurut Astera, pencairan DOKA dilakukan setelah Kemenkeu menerima pertimbangan pengajuan anggaran dari Kemendagri.

Sebelumnya, Pemprov Aceh melalui gubernur memasukkan permintaan anggaran ke Kemendagri. Ardian mengatakan, dana otonomi khusus itu penggunaannya telah diatur dalam undang-undang. Adapun, DOKA tersebut hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan dan pendanaan sosial kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, menurut Ardian, Pemprov bebas mengklasifikasikan proyek dengan jenis pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai undang-undang.

"Nanti Pemprov Aceh yang grouping. Kami hanya pastikan dari kacamata alokasi, itu sesuai dengan undang-undang. Tapi akhirnya dijustifikasi sendiri oleh Pemprov," kata Ardian.

Menurut Ardian, dalam laporan alokasi dana otonomi khusus yang dibuat ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018, tidak ada kalimat yang spesifik mengenai Aceh Marathon. Dalam laporan, kegiatan Aceh Marathon ditulis sebagai pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat. Kegiatan itu menggunakan dana otonomi khusus.

"Kami dapat informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh, bahwa kegiatan itu dimasukkan sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat," kata Ardian. (rio)

Wadan Lantamal V Hadiri Pengarahan Kerja Wasrik BPK RI


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Wadan Lantamal V), Kolonel Marinir C.T.O Sinaga mewakili Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,.M.Han menghadiri Pengarahan Kerja Wasrik BPK RI di Rupat Candrasa Koarmada II, Senin (18/2).

Acara pengarahan kerja Wasrik BPK ini dimulai dengan sambutan Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos.,M. Si. Pangkoarmada II menyampaikan selamat datang di Koarmada II kepada team Wasrik BPK RI dan sdlamat bertugas.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada ll meminta kepada semua pejabat TNI AL Wilayah Surabaya untuk bekerjasama dan memberikan data-data yang valid kepada team Wasrik BPK RI dalam menjalankan tugasnya.

"Dengan data data yang valid,  tim Wasrik BPK akan mudah dalam pemeriksaan,  pengawasan dan meberikan saran tindak lanjut untuk kebaikan organisasi," terangnya.

Hadir dalam giat tersebut Wakil BPK RI Victor Daniel Siahaan, S.E., A.K., M. Si. dan Team Wasrik BPK RI,  IR Koarmada II, Asrena Pangkoarmada II, Asintel Pangkoarmada II, Asops Pangkoarmada II, Aslog Pangkoarmada II, Aspers Pangkoarmada II, Aspotmar Pangkoarmada II, IR Kodiklatal, Seklem AAL, Kadopusbektim dan Kadisku Koarmada II. (arf)

Datangi KPK, Dubes Australia Kerja Sama Pencegahan Korupsi


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Gary Quinlan bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kehadiran Gary ke KPK untuk melanjutkan kerja sama pemerintah Australia dan KPK dalam pencegahan korupsi.

"Seperti biasa melanjutkan kerja sama Pemerintah Australia dengan KPK Indonesia dan pada saat yang sama banyak membantu kerja sama pencegahan korupsi di Indonesia dan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam," kata Laode di depan lobi gedung Merah Putih KPK.

Di sisi lain, kata Laode, KPK juga mendiskusikan pencegahan korupsi di sektor swasta. Sebab, Indonesia dan Australia meneken kesepakatan kerja sama Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA).

"Karena bagaimana pun Indonesia dan Australia meneken kesepakatan dagang yang besar, IA-CEPA. Sehingga, oleh karena itu, menjadi perhatian juga Kedutaan Australia di Indonesia. Sehingga harapannya investasi Australia ke Indonesia bisa masuk dalam keadaan yang baik," kata Laode.

Sementara itu, Gary memuji kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Australia, lanjut Gary, memiliki sejarah panjang dalam kerja sama dengan KPK. Ia menegaskan, Australia akan terus memberikan dukungan sesuai kebutuhan Indonesia.

"Kami terus memberikan dukungan seiring dengan luasnya area kerja sama, sesuai dengan permintaan Indonesia bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional, melihat adanya gap kompetensi sebagai badan baru, kesalahan yang kita buat di masa lalu, kemudian dijadikan pelajaran," kata Gary.

"Dua negara memang membutuhkan kerja sama yang efektif untuk mencegah tindak kejahatan dan menegakan hukum, benar-benar meningkatkan daya tahan masyarakat. Saya harus mengulangi kembali betapa kami mengagumi kerja KPK," sambungnya. (rio)

Kapolda Malut Kunjungi Korem 152/Babullah


KABARPROGRESIF.COM : (Ternate) Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Drs. Suroto, M.Si melaksanakan kunjungan kerja di Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara.

Kedatangan Kapolda disambut Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., M.M., Para Dandim, Kabalak dan Kasi/Pasi Rem 152/Babullah, serta dilakukan perbincangan di ruangan kerja Danrem, dalam kesempatan tersebut Kapolda dan Danrem sempat membahas berbagai isu strategis di wilayah Maluku Utara serta rencana pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, hal tersebut dihadapkan dengan jumlah TPS sebanyak 12.137 serta keterbatasan personel Babinsa maupun Bhabinkamtibmas, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya bersilaturahmi kepada Danrem guna memantapkan sinergitas khususnya dalam pengamanan Pemilu nanti akan berjalan secara optimal. Ungkap Kapolda. Lebih lanjut Maluku Utara sendiri yang memiliki kondisi geografis pulau-pulau yang terpisah oleh lautan serta keterbatasan akses transportasi sehingga diperlukan langkah-langkah strategis guna menciptakan suasana pemilu yang aman, damai serta kondisi kamtibmas yang stabil.

Sementara itu usai kunjungan Danrem 152/Babullah memberikan keterangan kepada awak media bahwa kami TNI/Polri khususnya Polda Maluku Utara dan Korem 152/Babullah telah siap untuk mengawal jalannya perhelatan pesta demokrasi Pilleg dan Pilpres 2019, selain itu juga kita tetap menjunjung tinggi Netralitas TNI. Dengan adanya komunikasi dari para Stakeholder ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas kita agar tetap solid dalam mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (and)

Asops Kasal Buka Latihan Penyusunan Naskah Latihan TA 2019 di Kodiklatal


KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops Kasal) Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M mewakili Kasal Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M secara resmi membuka Latihan Penyusunan Naskah Latihan (Latsunaslat) TS 2019 yang dilaksanakan di gedung Joint Operasional Plan Ruler (JOPR) Kesatrian Bumimoro Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Hadir dalam pembukaan tersebut Komandan Kodiklatal Laksda TNI Dedy Yulianto, Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si, Karumkital Dr Ramelan Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi serta para Direktur Kodiklatal dan perwakilan pejabat Kotama TNI AL Wilayah Surabaya.

Latihan Latsunaslat yang akan berlangsung hingga tanggal 27 Februari tersebut diikuti 225 orang dengan rincian 84 orang peserta, 69 orang penyelenggara latihan, 15 orang penilai dan peninjau, 57 orang pendukung. Dari 84 peserta latihan tersebut berasal dari personil Koarmada I, Koarmada II, Koarmada III, Kolinlamil, Kormar, Pushidrosal dan Puspenerbal.

Adapun tema myang diambil dalam pelaksanaan latihan tersebut adalah “Kodiklatal melaksanakan Latihan Penyusunan Naskah Latihan TA 2019 dalam rangka mendukung Tugas TNI Angkatan laut.”

Kasal Laksmana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M dalam sambutan yang dibacakan Asops Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M menyampaikan bahwa Pelatihan penyusunan naskah latihan ini merupakan wujud pembinaan kemampuan yang dilaksanakan oleh Kodiklatal untuk mendukung perencanaan latihan dalam skala besar yaitu latihan gabungan TNI.

Menurutnya latihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan personel TNI Angkatan Laut dalam menyiapkan suatu latihan operasi gabungan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran kemudian melatih para peserta latih untuk menyusun naskah latihan yang meliputi Rencana Garis Besar (RGB) Latihan , buku 1, buku 2A buku 2B yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelaku komando latihan.

Adapun penggunaan fasilitas Joint Operation Planning Rule (JOPR) Kodiklatal ini dapat memberikan kemudahan bagi peserta untuk menerapkan aturan main selama pelaksanaan latihan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Latihan ini merupakan media untuk mengukur kemampuan membekali dan mempersiapkan perwira TNI Angkatan Laut agar dapat menghadapi tugas-tugas ke depan serta mampu berperan sebagai kelompok perancang latihan dan staf latihan pada kegiatan latihan operasi gabungan TNI.

Kegiatan Latihan ini juga memberikan jawaban realistik terhadap tuntutan tugas ke depan yang semakin Kompleks serta Tolok ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh kodiklatal.

Melalui latihan ini diharapkan kemampuan dan profesionalitas perwira TNI Angkatan Laut akan meningkat sehingga mampu merencanakan dan menggelar latihan dalam berbagai Skala yang akan bermuara pada keberhasilan tugas operasi TNI Angkatan Laut. (arf)

KPK Pindahkan Penahanan Wali Kota Pasuruan ke Rutan Kejati Jatim


KABARPROGRESIF.COM : (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan Wali Kota Pasuruan Setiyono, pelaksana harian Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan staf kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto ke Jawa Timur.

Ketiganya akan menjalani sidang terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

"SET (Setiyono) dititipkan di Polda Jatim, sedangkan DFN (Dwi Fitri) dan WTH (Wahyu Tri Hardianto) dititipkan di Rutan Kejati Jatim untuk menunggu proses persidangan yang direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (18/2/2019).

Febri memaparkan, pada 1 Februari 2019 lalu, KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga tersangka ke tingkat penuntutan.

"Total 115 saksi telah diperiksa untuk ketiga tersangka. Masing-masing tersangka juga telah diperiksa minimal 2 sampai 5 kali dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Febri.

Dalam kasus ini, Setiyono ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang Rp 115 juta dari kontraktor Muhamad Baqir.

Menurut KPK, diduga sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Setiyono akan mendapatkan jatah 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp 2,2 miliar yang akan dikerjakan oleh Baqir.

Proyek yang dimaksud yakni proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemerintah Kota Pasuruan.

Anggaran proyek tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. (rio)