Perankan Sosok Soekarno dalam Film Koesno, Wali Kota Eri: Alhamdulillah Masuk Daftar Nominasi Terbaik FFI 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Warga Kota Surabaya patut berbangga. Sebab, film berjudul "Koesno, Jati Diri Soekarno" masuk ke dalam daftar nominasi Film Dokumenter Pendek Terbaik Festival Film Indonesia (FFI) Tahun 2022.

Terlebih, dalam film dokumenter pendek yang disutradarai Faizal Anwar tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga terlibat sebagai aktor di dalamnya.

Saat penggarapan film itu, Wali Kota Eri memerankan sosok Presiden Pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno.

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bersyukur dan bangga, film "Koesno, Jati Diri Soekarno" masuk ke dalam daftar nominasi kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik FFI 2022.

Dari daftar nominasi ini, nantinya akan dipilih satu film terbaik yang akan mendapatkan Piala Citra FFI.

"Alhamdulillah, ternyata Film Koesno ini masuk daftar nominasi film pendek terbaik FFI 2022. Nanti dipilih lagi film yang mendapatkan Piala Citra," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (23/20).

Ia memaparkan, bahwa hal yang membuatnya bangga adalah ketika film dokumenter "Koesno, Jati Diri Soekarno" berisi tentang pelurusan sejarah bangsa Indonesia.

Dimana di dalam isi film itu bercerita tentang Presiden Pertama Republik Indonesia (RI) Soekarno yang lahir dan menempa pendidikan di Kota Surabaya.

"Sebenarnya yang membuat saya merasa bahagia dan bangga itu adalah ketika kita bisa menjelaskan sejarah. Karena yang dulu Presiden Soekarno (dikenal) lahir di Blitar, tapi ternyata dengan pembenaran sejarah ini maka kita ketahui semua bahwa Soekarno itu lahirnya di Kota Surabaya," jelas Cak Eri panggilan lekatnya.

Menurut dia, sudah selayaknya sebagai anak bangsa meluruskan sejarah, seperti halnya melalui cerita pada Film Koesno.

Ia pun optimis, film dokumenter yang mengisahkan tentang kelahiran, kisah cinta, dan gagasan kebangsaan Presiden Soekarno ini dapat menjadi yang terbaik dan merebut Piala Citra FFI.

"Semoga di piala citra FFI menjadi terbaik. Dengan apa? Dengan meluruskan sejarah bangsa ini. Insyaallah optimis, karena yang diluruskan sejarah adalah orang atau presiden yang membawa pertama kali Indonesia Merdeka," kata Cak Eri.

Di tempat terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kukuh Yudha Karnanta memandang, apabila dilihat dari segi konten atau isi, film "Koesno, Jati Diri Soekarno" bertujuan untuk mengklarifikasi atau mensosialisasikan bahwa Presiden Soekarno adalah Arek Suroboyo.

"Dalam pengertian dia (Soekarno) lahir di Surabaya, menempa pendidikan sebagai seorang negarawan itu juga di Surabaya. Dan memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa sejarah di Surabaya," kata Kukuh, sapaan lekatnya.

Menurut dia, film "Koesno, Jati Diri Soekarno" sangat strategis sebagai media edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya Presiden Pertama RI adalah Arek Suroboyo.

"Jadi ini suatu medium yang sangat strategis dan sangat baik untuk mengedukasi publik," katanya.

Sedangkan dari bentuk film, Kukuh berpendapat, bahwa sangrai "Koesno, Jati Diri Soekarno" sendiri adalah dokudrama.

Dimana film ini dalam bentuk dokumenter dan reka ulang peristiwa sejarah kelahiran Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1901 di Peneleh, Surabaya.

"Saya sebagai kritikus film berpendapat, bahwa ini menarik, sangrai ini belum banyak digarap, terlebih di festival sekelas FFI. Ini suatu hal yang baru dan sangat penting, dalam arti dokudrama ternyata bisa kompetitif di FFI," kata dia.

Peraih Kritik Film Terbaik Festival Film Indonesia 2021 itu menilai, bahwa masuknya Film Koesno ke dalam daftar nominasi FFI menandakan jika dokudrama secara mutu juga tak kalah dengan genre yang lain.

"Ini menandakan bahwa dokudrama secara mutu sinematografinya sangat baik dan secara konten juga sangat penting," ujar Kukuh.

Sementara dilihat dari aspek produksi, periset dalam film dokumenter Koesno itu mengungkapkan, bahwa proses produksi Film Koesno ini melibatkan kolaborasi banyak pihak.

Bahkan tak main-main, Wali Kota Eri Cahyadi terlibat langsung sebagai aktor atau pemeran sosok Soekarno dalam film tersebut.

"Artinya ini adalah sebuah simbol bahwa Surabaya memang menganggap sangat penting sosok Soekarno sebagai ikon Surabaya. Kedua, pemkot sangat serius berkomitmen untuk berkolaborasi dengan komunitas film, dengan komunitas sejarah dan saya sebagai akademisi juga terlibat bersama-sama," papar dia.

Naskah Asli Presiden Soekarno Dibacakan Wali Kota Eri dalam Film Koesno

Kukuh mengungkapkan, bahwa ia yang mengusulkan agar Wali Kota Eri Cahyadi terlibat di dalam proses produksi Film Koesno.

Bahkan, ia juga bertanggung jawab langsung dalam proses pencarian dokumen-dokumen arsip naskah sejarah Presiden Soekarno.

"Jadi yang dibacakan Pak Wali Kota bukan skenario skrip buatan saya atau teman-teman. Itu adalah transkrip asli dari dokumen-dokumennya Soekarno," kata Kukuh.

Kukuh memandang, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi juga dinilai sukses ketika memerankan sosok Soekarno dalam Film Koesno.

Baik itu dilihat dari segi intonasi maupun ekspresi wajah ketika memerankan Bapak Proklamator Bangsa.

"Luar biasanya waktu itu kan Pak Wali tidak sempat mempelajari skripnya, langsung disodori dan rekaman asli Soekarno. Tidak sampai 10 menit, Pak Wali sudah bisa mempraktikkan itu dengan sangat baik," ungkap Kukuh.

"Kemudian yang dibacakan oleh Pak Wali Kota itu semua sangat terkait dengan Surabaya. Terutama yang (set) terakhir itu, 'Koreksi Pak Rektor, Saya Arek Suroboyo', itu betul-betul mengena sebagai statement closing di film itu," sambungnya.

Sebagai peneliti film, Kukuh melihat, jika "Koesno, Jati Diri Soekarno" memiliki dua peluang dalam FFI Tahun 2022. Kedua peluang ini yakni sebagai pemenang utama atau special mention by juri.

Apalagi, kata dia, Film Kusno yang bergenre dokudrama ini masih terbilang baru dalam dunia festival perfilman. 

"Dokudrama peluangnya dua, bisa pemenang utama atau penghargaan khusus dari dewan juri. Karena mungkin bentuknya baru, isunya menarik atau punya makna penting. Tetapi mungkin karena tidak lazim di sebuah festival, dia mungkin tidak bisa sebagai pemenang utama, tapi tetap bisa mendapatkan penghargaan special mention by juri," tuturnya.

Meski demikian, sebagai warga Kota Surabaya yang juga turut dalam proses riset Film Koesno, Kukuh mengaku optimistis dan berharap besar, "Koesno, Jati Diri Soekarno" dapat meraih Piala Citra FFI Tahun 2022. 

"Saya sebagai warga Surabaya yang ikut juga dalam proses produksi film sebagai periset, saya sangat berdoa itu bisa menang di FFI," pungkasnya.

Read More

Dandim Klungkung Ajarkan Pola Hidup Sederhana

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Armen menggelar kunjungan kerjanya ke beberapa Makoramil yang ada di wilayah teritorialnya.

Beberapa Perwira Kodim, Nampak mendampingi kunjungan yang dilakukan oleh Dandim tersebut.

Bahkan, terdapat beberapa hal yang disampaikan Letkol Armen terhadap prajurit yang berada di setiap Koramil. Salah satunya, ialah pola hidup sederhana.

“Dan yang terpenting, adalah meningkatkan rasa syukur, tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas dan kewajiban,” kata Dandim dikonfirmasi usai menggelar kunjungan kerjanya pada Minggu, 23 Oktober 2022 pagi.

Saat ini, Dandim menambahkan terdapat tiga Koramil yang menjadi sasaran kunjungan kerjanya. Salah satunya, ialah Koramil Nusa Penida.

Ia pun berharap, sebagai Satuan yang menjadi ujung tombak TNI-AD, keberadaan Koramil harus bisa mewujudkan berbagai hal di masyarakat, salah satunya Kemanunggalan TNI dan rakyat.

“Khususnya Babinsa. Babinsa memiliki peranan penting untuk mewujudkan itu (Kemanunggalan). Babinsa juga harus bisa hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan dan keluhan,” tegasnya.

Read More

Pembagian Hasil Penjualan Barang Sitaan Pol PP Surabaya Rp500 Juta di Ruang Lurah Pradah, Ini Kata Wali Kota Eri

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terlihat kaget soal kasus penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya Rp500 juta melebar kemana-mana.

Apalagi mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini baru mendengar adanya ruang Lurah Pradah Kali Kendal dipakai untuk pembagian hasil transaksi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya oleh Ferry Jocom dengan perantaranya.

"Kita gak tau," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (22/10).

Kendati kebenaran soal pembagian hasil transaksi penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya di ruang Lurah Pradah Kali Kendal tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya saat dibacakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor.

Namun Wali Kota Eri Cahyadi akan mencari kebenaran soal informasi tersebut.

Bahkan kata Wali Kota Eri, bila hal tersebut terjadi, Pemkot Surabaya tak akan cawe-cawe membantunya, sebab perbuatan itu menjadi tanggung jawab pemilik ruangan tersebut.

"Kalau itu transaksinya ada, kan urusannya," tegasnya.

Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga tak akan memberikan toleransi bagi yang ikut memuluskan penjualan barang sitaan Satpol PP Surabaya tersebut.

Ia akan memberikan sikap yang tegas, bahkan Wali Kota Eri juga meminta aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus ini agar mengusutnya hingga tuntas.

"Kalau ikut-ikut ya ditindak," pungkasnya.

Seperti diberitakan dalam dakwaan tersebut diungkap bila terdakwa Ferry Jocom menerima pemberitahuan dari perantara penjual barang sitaan yang saat ini masuk dalam jajaran saksi kasus tersebut.

Saat itu pula, perantara ini juga memberitahukan bila uang penjualan barang sitaan Satpol PP sudah dibawanya.

Ia juga menawarkan untuk mengantarkan uang tersebut. Namun oleh terdakwa Ferry Jocom bertemu di wilayah tempat kerja Ferry Jocom sebelum menjadi Kabid Trantibum.

"Pada pukul 15.00 tanggal 20 Mei 2022 saksi Sunadi (cak sun) menelpon terdakwa Ferry Jocom dan menjelaskan bahwa pembayaran sudah selesai dan saksi Sunadi (cak sun) menanyakan apakah uangnya diantar kemudian dan dijawab terdakwa Ferry Jocom ke Dukuh Pakis aja (Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal) habis maghrib," kata JPU Kejari Surabaya Nur Rachmansyah saat persidangan.

Parahnya lagi, dalam dakwaan itu awalnya transaksi penyerahan uang penjualan Rp500 juta dilakukan di Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal.

Namun dilakukan di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendala.

Bahkan juga dihadiri semua perantara yang di total berjumlah 4 orang.

Tak tanggung-tanggung transaksi penyerahan uang penjualan barang sitaan untuk jatah terdakwa Fery Jocom sebesar Rp300 juta itu dikemas dalam 2 kardus roti.

"Selanjutnya saksi Sunadi (cak sun), saksi Yateno (yatno) dan saksi M. Muhammad S Hanjaya (abah yaya) dan saksi Slamet Sugiyanto (sugi) bertemu dengan terdakwa ferry jocom jam 20.00 Wib di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal untuk menyerahkan uang Rp300 juta sesuai permintaan terdakwa Ferry Jocom yang dimasukkan ke dalam 3 kardus kue amanda, dimana kardus paling atas berisi kue amanda, kardus tengah dan paling bawah berisi uang masing masibg Rp150 juta," ungkapnya.

Nah, untuk sisa uang penjualan sebesar Rp200 juta nya lagi, kata JPU Nur Rachmansyah, oleh terdakwa Ferry Jocom diberikan kepada 4 perantara tersebut sebagai biaya operasional.

"Sedangkan uang senilai Rp200 juta atas perintah terdakwa Ferry Jocom dibawa saksi Sunadi (cak sun), saksi Yateno (yatno) dan saksi M. Muhammad S Hanjaya (abah yaya) dan saksi Slamet Sugiyanto (sugi) untuk biaya operasional pembersihan gudang Satpol PP Surabaya Jalan Tanjungsari no 11-15 Surabaya untuk 2 bulan ke depan," pungkasnya.

Ferry Jocom, merupakan eks petinggi Satpol PP Kota Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Dalam kasus ini, oknum petinggi Satpol PP Surabaya Ferry Jocom ini disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Penyelesaian Perkara Lewat Mediasi Minim, PMRK di 15 Provinsi Terjunkan Ratusan Mediator

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Penyelesaian perkara di Surabaya yang tuntas melalui mediasi masih cukup kecil, khususnya perkara perdata. 

Menjawab masalah ini, peran mediator dinilai signifikan dalam membantu menyelesaikan sebuah perkara melalui mediasi, terutama sebelum masuk ke persidangan. 

Hal ini disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Kresna Menon, saat menjadi keynote speech pada acara Seminar Nasional di Surabaya, Sabtu (22/10). 

Bertema “Prevensi & Resolusi Konflik Melalui Mediasi dan Konsiliasi", acara ini diselenggarakan Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK). 

Selain Ketua Pengadilan Tinggi, acara ini juga menghadirkan perwakilan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hingga Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur, dan Bawaslu RI. Masing-masing menjadi pemateri acara ini. 

Mengutip data jumlah perkara yang dimediasi pada 2021, jumlah perkara yang selesai lewat mediasi masih di bawah 5 persen. 

"Artinya, sangat sedikit perkara yang diselesaikan melalui mediasi," kata Kresna.

Padahal, penanganan melalui rekonsiliasi dinilai lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi pihak yang berkonflik. 

Baik dari sisi proses maupun hasil yang didapatkan.

Dengan melalui mediasi, sengketa perselisihan bisa tuntas dengan mekanisme yang lebih sederhana dibanding penyelesaian melalui proses hukum acara perdata. 

Juga, lebih efisien, waktu singkat, rahasia, dan menjaga hubungan baik para pihak. 

Bahkan, berkekuatan hukum tetap dan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. 

"Di sini lah peran mediator dibutuhkan. Selain bisa menyelesaikan problem yang muncul ada di permukaan, juga bisa menyatukan hati yang orang yang konflik. Namanya rekonsiliasi," katanya. 

"Sehingga, bukan hanya perkara yang diselesaikan, tapi juga emosional. Kalau (melalui) pengadilan hanya melaksanakan putusan," katanya. 

Menurutnya, salah satu tantangan penyelesaian perkara melalui mediasi adalah masih awamnya masyarakat melalui jalur tersebut. 

Serta, kesan biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pihak yang berperkara. 

"Inilah pentingnya sosialisasi dari teman-teman mediator. Bagi pengadilan, penyelesaian melalui mediasi akan sekaligus mengurangi beban penyelesaian sengketa," jelasnya. 

Menjawab tantangan tersebut, Pusat Mediasi dan Resolusi Konflik (PMRK) memastikan anggotanya siap membantu pihak yang berperkara menyelesaikan masalah melalui mediasi. 

Menurut Ketua PMRK, Basuki Rekso Wibowo, masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki adat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 

"Masyarakat kita punya akar budaya untuk musyawarah mufakat. Itu yang ingin kami revitalisasi," kata Rekso dikonfirmasi di tempat yang sama. 

Penyelesaian melalui rekonsiliasi juga akan mencegah konflik berkepanjangan. 

"Sehingga kehidupan masyarakat bisa damai dan sejahtera. Tidak semua perkara harus di bawa ke kepolisian atau pengadilan," paparnya. 

Selain seminar, acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan pengurus PMRK di 15 provinsi. 

"Kami melantik pengurus yang tersebar di 15 provinsi se-Indonesia," katanya. 

Menariknya, anggota PMRK yang berjumlah sekitar 750-an orang tersebut berasal dari lintas keilmuan. 

"Bukan hanya berlatarbelakang hukum saja, namun juga dokter, apoteker, akuntan, psikolog dan beberapa lainnya," ungkapnya. 

"Dengan beragamnya latarbelakang keilmuan para mediator tersebut justru lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sebab, sengketa yang dimediasi bukan hanya mencakup aspek hukum, namun jauh lebih komplek," ujarnya. 

Sekalipun, ia juga mengakui rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan solusi melalui musyawarah. 

"Untuk itu, kami juga melakukan sosialisasi dengan menggandeng banyak pihak," kata Basuki Rekso Wibowo.

"Baik dengan pengadilan, kepolisian, maupun kejaksaan untuk menekankan pentingnya pencegahan konflik melalui mediasi. Sehingga masyarakat menjadi tahu," pungkasnya.

Read More

Antisipasi Merebaknya Gagal Ginjal Akut, Wali Kota Eri Cahyadi Minta Orang Tua Tak Remehkan Demam Anak

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin mempercepat upaya dan langkah - langkah strategis penanggulangan dari merebaknya penyakit gagal ginjal misterius atau akut di Kota Pahlawan. 

Hal ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya  Nomor : 443.33/34928/436.7.2/2022 tentang Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Gangguan Ginjal Akut.

“Pencegahan yang juga harus dilakukan oleh orang tua, bagaimana langkah - langkah ketika ada anak yang bergejala panas terus dan berat badan turun. Gejala - gejala itulah, mereka harus segera lapor untuk diberikan pemantauan dan pengobatan dari Pemkot Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (22/10).

Ia menyadari bahwa penyakit gagal ginjal akut yang menghebohkan Negara Indonesia ini, menjadi alarm kewaspadaan bagi Pemkot Surabaya. 

Sebab, tidak sedikit orang tua yang masih meremehkan demam pada anak. 

Karenanya, jika terjadi demam pada anak, diharapkan bisa segera melakukan pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) terdekat.

“Kemarin disampaikan, sampai hari ini yang meninggal dari Surabaya ada 1. Karena pengumuman ini seperti Covid -19, maka yang mengumumkan adalah pemerintah pusat. Jadi, kalau kemarin jumlahnya meninggal itu banyak karena rujukan semua,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya pun terus melakukan upaya mitigasi cluster melalui sosialisasi dan pengecekan yang dilakukan oleh puskesmas bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) dan RT/RW. 

Sebab, ia tak memungkiri, bahwa ganasnya penyakit gagal ginjal akut ini bisa menyerang secara tiba - tiba dan mengakibatkan kematian pada anak. 

Yakni, pada awalnya anak - anak masih terlihat ceria, namun tiba - tiba bisa mendadak kelelahan dan jatuh sakit atau terserang demam.

“Saya mohon kepada orang tua untuk lebih peduli dan langsung memeriksakan anak (demam) untuk dibawa ke rumah sakit secepatnya, agar bisa dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Jangan dianggap sebagai sakit biasa, maka ayo dijaga anak-anak kita untuk menerapkan hidup sehat,” ujarnya.

Ia kembali mengingatkan kepada para orang tua, untuk saat ini tidak diperkenankan mengkonsumsi obat sirup terlebih dahulu. 

Bahkan, Pemkot Surabaya juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan menjual obat sirup sementara waktu untuk anak - anak.

“Kita sudah sampaikan, jangan jual dan minum sirup dulu. Saya sudah mengeluarkan surat edaran. Ini juga sudah di blast (disebarkan) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya terkait program pemerintah, semoga bisa membuka pemahaman warga Surabaya bahwa (obat) sirup harus berhenti dulu,” pungkasnya. 

Read More

Berakhir dengan Skor 5-3, Jatim 3 Duduki Peringkat Kedua Liga Santri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pertandingan kontingen Jabar 1 melawan Jatim 3 berakhir dengan skor 5-3. Skor akhir itu, membuat kontingen Jatim 3 berada di peringkat kedua Liga Santri Piala KASAD.

Beberapa petinggi militer di lingkungan TNI-AD turut hadir menyaksikan pertandingan yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 22 Oktober 2022 tersebut, diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto.

Kasad mengatakan, Liga Santri yang digelar oleh pihaknya itu dilakukan dalam rangka membentuk atlet pesepakbola yang berpotensi, khususnya di kalangan santri.

“Dari ajang ini, diharapkan bisa memunculkan atlet-atlet berbakat dan bertalenta tinggi, dan ke depan bisa tampil ditingkat nasional dan internasional,” ujar Kasad.

Perlu diketahui, selain menduduki peringkat kedua. Salah satu tim dari kontingen Jatim 3, Moch Ricky Indrawan mendapat penghargaan top score. Selama gelaran Liga Santri Piala Kasad, Ricky telah berhasil mencetak 12 gol.

Read More

Dinkes Surabaya Keluarkan SE Kewaspadaan Dini Terhadap Penyakit Gangguan Ginjal Akut

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya  Nomor : 443.33/34928/436.7.2/2022 tentang Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Gangguan Ginjal Akut. 

Melalui SE tersebut, fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), dan masyarakat umum diminta melakukan langkah - langkah kewaspadaan dini terhadap obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup.

Hal ini merupakan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam merespon penyakit Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang ditujukan kepada Seluruh Fayankes se - Kota Surabaya, Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan (IDI, IDAI, IBI, IAI, PPNI, PERSI, ASKLIN, dan PKFI).

SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Plt. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SR.01.05/III/3461/2022, tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal Pada Anak, Tanggal 18 Oktober 2022, dan Nomor : HK.02.02/I/3305/2022, tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tanggal 28 September 2022.

Serta, Press Conference Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. Moh. Syahril, Sp.P., MPH. tentang Perkembangan Acute Kidney Injury di Indonesia melalui Kanal Resmi Kemenkes RI pada tanggal 19 Oktober 2022. Karenanya, Dinkes Kota Surabaya menyampaikan langkah - langkah kewaspadaan dini terhadap GGAPA untuk diperhatikan oleh fasyankes dan masyarakat umum.

“Bagi tenaga kesehatan di fasyankes untuk sementara tidak meresepkan obat - obatan dalam bentuk sediaan cair/sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina, Sabtu (22/10).

Ia menjelaskan, bahwa seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat sampai dilakukannya pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dan bagi masyarakat atau orang tua yang memiliki anak (terutama usia <6 tahun) untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Nanik menerangkan, perlu adanya kewaspadaan dalam penggunaan obat - obatan secara aman dan selalu memperhatikan hal-hal seperti menggunakan obat secara sesuai dan tidak melebihi aturan pakai. 

Serta, membaca dengan seksama peringatan dalam kemasan, dan menghindari penggunaan sisa obat sirup yang sudah terbuka serta disimpan lama.

“Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Binwasdal) ke Apotek/Toko Obat untuk memastikan bahwa telah menindaklanjuti sesuai arahan Kemenkes RI dan SE Dinkes,” terangnya.

Sebab, hingga saat ini Dinkes Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan KIE kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan upaya pencegahan terhadap GGAPA pada anak, khususnya usia <6 tahun dengan menerapkan langkah - langkah antisipasi seperti yang tertuang pada SE Dinkes.

“Melakukan monitoring dan evaluasi rutin serta pemantauan seluruh fasyankes terkait laporan temuan suspek/terduga GGAPA di masyarakat,” pungkasnya. 

Read More

Pimpin Upacara Hari Santri, Wali Kota Eri Cahyadi Ingatkan Surabaya dengan Resolusi Jihadnya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Hari Santri di Kota Surabaya diperingati dengan sangat meriah. Serangkaian Hari Santri itu dimulai dengan lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), lalu dilanjutkan dengan malam tasyakuran Hari Santri yang digelar kemarin malam di kantor PCNU Surabaya, dan dilanjutkan dengan upacara Hari Santri Nasional 2022 di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (22/10).

Sejak pagi, ratusan santri itu berdatangan ke Balai Kota Surabaya. Mereka menggunakan sarung dan paci hitam. 

Sedangkan santriwati menggunakan busana muslim. Upacara itu dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan UUD 45, dan ikrar santri. 

Bahkan, saat itu juga dibacakan sejarah Hari Santri yang berkaitan pula dengan resolusi jihad.

Dalam upacara itu, dimeriahkan pula oleh penampilan musik angklung oleh SD Muhammadiyah 6 Surabaya, penampilan pencak silat dari Asad LDII PPM Subulussalam, dan dimeriahkan pula oleh Albanjari Syekhermania Rangkah Surabaya.

Saat itu, juga diserahkan piala dan piagam penghargaan bagi para juara MTQ dari berbagai kategori yang jumlahnya sebanyak 158 orang. 

Bahkan, saat itu juga diserahkan piala bergilir juara umum MTQ Surabaya yang diraih oleh Kecamatan Rungkut.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa rangkaian Hari Santri di Kota Surabaya itu sudah dimulai dengan lomba MTQ Surabaya, dilanjutkan malam tasyakuran dan dilakukan Upacara Hari Santri. 

Menurutnya, ini penting untuk mengingatkan kembali bahwa Surabaya tidak bisa dilepaskan dari santri karena menjadi tempat resolusi jihadnya.

“Jadi, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Surabaya ini tidak bisa dilepaskan dari santri karena resolusi jihadnya,” kata Wali Kota Eri.

Saat itu, lanjut dia, Presiden Soekarno mendatangi Mbah Kiai Hasyim Asy’ari untuk menanyakan bagaimana hukumnya mempertahankan Kemerdekaan. 

Menanggapi hal itu, KH Hasyim Asy’ari akhirnya mengeluarkan fatwa berupa resolusi jihad yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Madura.

Resolusi jihad itulah yang kemudian membakar semangat masyarakat Indonesia terutama warga Surabaya dan sekitarnya untuk bertempur melawan penjajah, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat luar biasa dan tidak pernah terjadi di daerah lainnya, yaitu pertemuan 10 November 194. 

Kala itu, para santri mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing untuk mempertahankan Kemerdekaan RI, khususnya di Kota Surabaya. 

“Dari situlah Surabaya akhirnya menjadi Kota Pahlawan,” tegasnya.

Menurut Wali Kota Eri, jika dulu santri mengangkat bambu runcing untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah, maka saat ini dia berharap santri menjadi garda terdepan untuk memerdekakan Surabaya dari kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan juga putus sekolah. 

“Oleh karena itu, saya ingin kumpulkan para santri ini menjadi kekuatan besar yang bernama Majelis Santri Surabaya,” kata dia.

Ia sangat yakin apabila ulama dan umara bersatu, dan umara tawadu’ kepada para ulama dan kiai, maka cita-cita mulia itu akan bisa tercapai. 

Hal itu sudah dicontohkan oleh Bung Karno yang meminta restu kepada para ulama ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Kalau santri sudah berada di garda terdepan, ketika pemimpin di Surabaya tawadu’ kepada para ulama, maka saya yakin Surabaya ini bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur. Tentunya, makna santri itu sangat luas dan bukan hanya yang ada di pondok. Jadi, saya minta tolong santri yang ada di depan untuk memerdekakan Surabaya dari kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan putus sekolah,” pungkasnya.

Read More

Satgas Yonif 511/DY Door to Door Berikan Layanan Pengobatan Gratis

KABARPROGRESIF.COM: (Merauke, Papua) Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, Satgas Yonif 511/DY menggelar pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kampung Tanas, Distrik Elikobel. Sabtu, 22 Oktober 2022.

Danpos Kalimaro, Lettu Inf Sutoyoso Doan mengatakan, pengobatan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satgas Yonif 511/DY, terutama pada kesehatan masyarakat.

“Tim kami juga sudah menyediakan beberapa peralatan medis dan obat-obatan untuk warga,” ujarnya.

Selain pelayanan kesehatan, Lettu Sutyoso menambahkan jika kegiatan itu juga diwarnai dengan adanya pembagian sembako. 

Pembagian tersebut, dilakukan oleh Satgas yang saat ini menggelar pelayanan kesehatan.

“Sembako kita berikan langsung untuk warga yang kurang mampu,” pungkasnya.

Read More

Malam Tasyakuran HSN 2022 di PCNU, Wali Kota Eri Gagas “Majelis Santri Surabaya”

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghadiri gebyar malam tasyakuran Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2022 di depan Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Jalan Bubutan No 2, Alun - Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Jumat (21/10). 

Dalam tasyakuran itu, juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Kementerian Agama, Ketua PCNU dan segenap jajaran Forkopimda, Kepala PD, Camat serta Lurah. 

Malam tasyakuran Peringatan HSN 2022 yang mengusung tema Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan ini, juga diikuti para kyai, nyai, ulama, organisasi keagamaan islam, ratusan santriwan dan santriwati dari pondok pesantren se-Kota Surabaya. 

Di malam tasyakuran Peringatan HSN 2022, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama para tamu undangan yang hadir, tampak khusyuk menggemakan shalawat. 

Setelah shalawat bersama, ia menyampaikan pesan kepada seluruh  santri dan santriwati untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan antar umat beragama. 

Selain itu, dia juga mengajak para santriwan dan santriwati untuk bersinergi bersama dalam membangun kota dengan membentuk Majelis Santri Surabaya. 

"Bayangkan, kalau para santri itu bersatu di dalam Majelis Santri Surabaya, maka tidak ada lagi bayi stunting, warga miskin, pengangguran di kota ini," ujar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi itu mengatakan, ketika Majelis Santri Surabaya sudah terbentuk, maka tidak akan ada lagi perbedaan dan mempererat antar organisasi agama islam. 

Dalam sambutannya ia menegaskan, tak ingin ada kesenjangan sosial antar umat beragama hanya karena berbeda organisasi maupun pandangan politik. 

"Karena saya tidak ingin membangun Surabaya hanya mengandalkan pemerintahannya saja. Seperti apa yang diajarkan oleh Presiden Sukarno dan Mbah Hasyim Asy'ari, dalam membangun kota itu tidak bisa kalau hanya pemerintah saja, tapi juga bersama seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Ia berharap, para santri dan santriwati serta seluruh lapisan masyarakat yang hadir dalam malam tasyakuran kemarin, dapat meneladani apa yang telah diajarkan para pahlawan bangsa Indonesia. 

Yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama. 

"Saya yakin, para santriwan dan santriwati ada di garda terdepan dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk memerdekakan masyarakat dari kemiskinan, stunting, pengangguran dan sebagainya. Semoga dengan Majelis Santri Surabaya, kota ini akan semakin adem dan makmur," pungkasnya.

Read More

Di Hadapan Para Profesor, Wali Kota Eri Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran di Surabaya Libatkan Perguruan Tinggi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kehadiran para peserta Professor Summit IV Institut Sepuluh Nopember (ITS) Kota Surabaya dari Majelis Dewan Guru Besar se - Indonesia di Gedung Sawunggaling Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (21/10). 

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga memaparkan capaian pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya kepada para peserta Professor Summit IV. 

“Ini tidak lepas dari peran perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Surabaya, karena pemerintah tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran kalau tidak bersinergi dengan perguruan tinggi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Ia mengaku bahwa gagasan ide terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya, merupakan hasil diskusi bersama para rektor dan profesor dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Pahlawan. 

Hasilnya, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan.

“Saya baru datang dari UGM karena mendapat undangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) untuk menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan. Dan Surabaya dijadikan contoh oleh daerah - daerah lainnya, karena reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan,” ungkapnya.

Sebab, menurutnya, dalam proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya telah melibatkan semua pihak. 

Mulai unsur perguruan tinggi hingga seluruh stakeholder lainnya. 

Salah satu aktualisasi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah melalui program Padat Karya dengan melibatkan MBR untuk mengelola aset pemkot untuk memperoleh tambahan penghasilan.

“Insya Allah anggaran pemkot sebesar 3T (tahun 2023) akan digunakan untuk dikerjakan oleh masyarakat Kota Surabaya melalui UMKM dan koperasi. Contoh, kami telah melakukan pelatihan kepada MBR untuk pembuatan paving yang didampingi oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS, kini warga bisa mendapat penghasilan sebesar Rp 5 - Rp 6 juta,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, dalam pengembangan kawasan wisata di Kota Pahlawan, seperti Tunjungan Romansa, Wisata Air Kalimas, Kya - Kya, hingga Adventure Land Romokalisari, Pemkot Surabaya juga terus berkomitmen mempercepat pemulihan ekonomi melalui UMKM dan melibatkan MBR untuk mengelola kawasan wisata sebagai upaya mengentas kemiskinan dan pengangguran. 

“Terbaru, kami membuka Adventure Land Romokalisari dengan wahana jet ski, perahu, kano, dan ATV. Saya latih 100 MBR untuk mengelola kawasan tersebut. Bahkan pedagang disana bisa tembus omzet mencapai Rp 7 juta pada akhir pekan. Semua hasil kami berikan kepada warga, disinilah pemerintah hadir untuk menjadi fasilitator,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada para peserta Professor Summit IV dan perguruan tinggi lainnya atas pendampingan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. 

“Melalui undang Kementerian PANRB dengan capaian yang dilakukan Surabaya, serta dengan didampingi oleh perguruan tinggi mampu merubah reformasi birokrasi untuk menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. Atas nama pribadi dan warga Kota Surabaya, saya menghaturkan terima kasih,” pungkasnya. 

Read More

Surabaya Jadi Daerah Percontohan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah yang akan menjadi percontohan reformasi birokrasi (RB) tematik penanggulangan kemiskinan. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meneken komitmen penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan tersebut di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10).

Penandatanganan komitmen disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Ova Emilia, Dewan Guru Besar UGM, dan para kepala daerah yang menjadi pilot project.

“Ini tentu kepercayaan untuk Surabaya, di mana program-program kami ternyata diapresiasi oleh pemerintah pusat, terutama program terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.

Wali Kota Eri memaparkan, dengan RB tematik penanggulangan kemiskinan, tata kelola birokrasi akan semakin berjalan dengan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.

“Kami akan menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan. Tentu di dalamnya termasuk membangun kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat program-program terkait kemiskinan,” papar dia.

Ia lantas membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam pengentasan kemiskinan. 

Terdapat puluhan program berbasis padat karya yang menjadi inovasi Eri Cahyadi. Di antaranya adalah “Rumah Padat Karya” yang menyulap aset-aset Pemkot Surabaya yang sebelumnya menganggur untuk digunakan sebagai tempat berusaha bagi MBR. Para MBR sebelumnya juga telah diberi pelatihan.

“Aset-aset Pemkot Surabaya tidak boleh ada yang idle, yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Secara bertahap semuanya kita sulap menjadi Rumah Padat Karya. Ada yang menjadi kafe, barbershop, laundry, tempat cuci motor-mobil, gerai UMKM, usaha pertanian-perikanan, destinasi wisata, dan sebagainya,” kata dia.

“Ini terbukti sangat membantu, apalagi aset-aset Pemkot Surabaya rata-rata berada di lokasi strategis yang memudahkan pemasaran beragam usaha MBR,” imbuh Wali Kota Eri.

Selain itu, ada pula program produksi paving yang melibatkan MBR. Hasil produksinya telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. 

“Jangan diremehkan lho. Ternyata warga MBR di kampung-kampung, begitu kita latih, produksi pavingnya luar biasa. Itu dibeli Pemkot Surabaya untuk pavingisasi di kampung-kampung,” ujarnya.

Beragam program padat karya yang dipacu Pemkot Surabaya, lanjut Eri, telah berhasil menyerap ribuan warga. 

Mereka ada yang sebelumnya korban PHK di masa pandemi. Ada pula yang perempuan kepala rumah tangga. Pendapatan mereka pun bertambah berkisar Rp2-6 juta per bulan.

“Kami akan terus memacu program padat karya ini. Belum lama ini kami luncurkan destinasi wisata Romokalisari Adventure Land yang juga memberdayakan puluhan MBR. Dan masih banyak program-program padat karya yang terus kami tingkatkan,” pungkasnya.

Read More