Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 25 Oktober 2022

Komandan Satkor Koarmada II Pimpin Sertijab Komandan KRI Nala-363


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji, memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan KRI Nala-363, bertempat di Geladak KRI Nala-363 yang saat ini sandar di Dermaga Semampir Baru, Koarmada II. Selasa (25/10).

Komandan KRI Nala-363 diserahterimakan dari Letkol Laut (P) Totok Susilo, S.H., M.Tr.Hanla., M.A.P., kepada penggantinya Letkol Laut (P) Lustia Budi, S.E., M.Tr.Hanla., CRMP. 

Dalam acara tersebut, diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan tongkat komando.

Dalam amanatnya, Dansatkor Koarmada II menyampaikan bahwa serah terima jabatan Komandan KRI merupakan wujud kepercayaan dan penghormatan dari pimpinan TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada pejabat yang bersangkutan, serta pemantapan manajemen organisasi di lingkungan Koarmada II agar tercipta semangat baru yang diharapkan mampu memberikan tambahan pengalaman bagi personel.

“Disamping itu, pergantian jabatan merupakan pengembangan kepemimpinan sebagai improvisasi dan inovasi serta daya kreativitas, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari organisasi,” ujarnya

Selanjutnya Dansatkor Koarmada II menambahkan bahwa Sertijab adalah proses dalam rangka pembinaan organisasi dan personel guna mewujudkan kaderisasi kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa ide-ide baru bagi organisasi melalui pemikiran yang lebih kreatif dan inovatif sebagai upaya menindaklanjuti arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, sekaligus sebagai implementasi dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, di bidang pengembangan SDM TNI AL yang unggul dan profesional.

Pemkot Surabaya Gandeng Kepolisian Siap Awasi Peredaran Obat Sirup Terlarang


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kepolisian dan instansi terkait, siap melakukan pengawasan intens terhadap penjualan obat sirup yang dilarang. 

Langkah ini dilakukan pasca Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran (SE) penghentian sementara penggunaan obat sirup.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya terkait pengawasan obat sirup di apotek maupun toko swalayan. 

Nantinya, pemkot bersama kepolisian dan instansi terkait, akan terjun bersama melakukan pengawasan di lapangan.

"Nanti bersama Forkopimda Surabaya kita cek turun ke lapangan. Kalau sudah ada di surat edaran (Kemenkes) apa saja merk dan jenisnya, maka kita akan lakukan cek bersama di apotek-apotek," kata Wali Kota Eri, Selasa (25/10).

Wali Kota Eri menerangkan, pihaknya tak bisa hanya menunggu datangnya obat gagal ginjal akut dari pemerintah pusat. 

Sebab, obat gagal ginjal ini bukan permintaan namun telah dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah penduduk dari pemerintah pusat.

"Jadi perkiraannya berapa, kita menerima seperti vaksin Covid-19. Nah seperti itu nanti diberikan dan kita jalan. Tapi seperti yang saya sampaikan, kita juga tidak bisa hanya mengandalkan dan menunggu, tapi yang terpenting adalah pencegahan," ujarnya.

Wali Kota Eri mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah total anak penderita gagal ginjal akut di Surabaya. 

Sebab, penetapan kasus gagal ginjal akut di masing-masing daerah berdasarkan declaire dari pemerintah pusat. 

Terlebih, rumah sakit di Surabaya juga menjadi salah satu tempat rujukan pasien dari luar daerah.

"Jadi terkait dengan data itu, kita kan di Surabaya ini tidak hanya warga Surabaya, tapi rujukan. Jadi rumah sakit - rumah sakit yang menerima pasien itu, maka pasien dari rumah sakit itu yang dilaporkan ke kementerian," terang dia.

Meski demikian, ia memastikan, Pemkot Surabaya akan terus gencar melakukan sosialisasi, khususnya kepada para orang tua. 

Karena menurutnya, upaya pencegahan terhadap penyakit gagal ginjal akut ini lebih baik daripada mengobati.

"Kita nanti dengan Forkopimda juga akan turun bersama, kita agendakan turun untuk melihat apakah di apotek-apotek atau tempat penjual obat sudah ditarik semua yang terkait dengan larangan (obat sirup) dari pemerintah pusat tadi," tegasnya.

Tak sekadar terjun langsung melakukan pengawasan, Wali Kota Eri juga mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui puskesmas di 31 kecamatan agar melakukan hal yang sama. 

Selain melakukan pengawasan peredaran obat sirup, setiap puskesmas juga diminta untuk masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing wilayah.

"Makanya kepala puskesmas turun di masing-masing kelurahan dengan jajaran pemkot, RT/RW dan Kader Surabaya Hebat (KSH). Itu yang akan kita lakukan secara maksimal. Semoga dengan begitu masyarakat akan tahu jenis-jenis (obat sirup) yang memang tidak diperkenankan saat ini," terangnya.

Namun demikian, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa upaya pencegahan terhadap penyakit gagal ginjal akut ini tidak akan bisa maksimal tanpa keterlibatan masyarakat. 

Termasuk pula keterlibatan dari apotek maupun toko swalayan yang sebelumnya menjual produk obat sirup yang dilarang. 

"Tapi saya yakin apotek-apotek, toko obat dan rumah sakit di Surabaya pasti akan menarik obat-obat (sirup) itu. Karena mereka juga menjaga Kota Surabaya," pungkasnya. 

Senin, 24 Oktober 2022

Komandan KRI Diponegoro-365 Laksanakan Courtesy Call di Foic, PN Manila


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Diponegoro-365 beserta 120 prajurit telah tiba di Kota Manila, Filipina. Selanjutnya Komandan KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (P) Kurniawan Koes, S.E., didampingi Atase Pertahanan Kolonel Laut (T) Bambang Wijanarko beserta staf, melaksanakan Courtesy Call di FOIC, PN. Minggu (23/10).

Sesampainya di Manila, Komandan KRI Diponegoro-365 beserta staf disambut langsung oleh COMMO Joe Anthony C Orbe PN, Commander Offshore Combat Force.

COMMO Joe Anthony C Orbe PN, mengatakan selamat datang kepada seluruh prajurit KRI DPN-365 dan sangat senang dengan kedatangan prajurit TNI AL, diharapkan dengan adanya courtesy call ini, akan tercipta kerja sama yang baik antar negara. 

Rencananya KRI DPN-365 akan sandar di Manila hingga tanggal 26 Oktober 2022 mendatang.

Pejabat Hingga Staf Jadi Saksi Kasus Penjualan Barang Sitaan Satpol PP Surabaya, Ini Kata Wali Kota Eri


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bila Pemkot Surabaya tak akan ikut campur dalam kasus penjualan barang sitaan hasil penertiban yang dilakukan eks petinggi Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom.

Meski kasus tersebut melebar kemana-mana hingga menyeret beberapa pejabat Pemkot Surabaya untuk menjadi saksi dalam persidangan yang digelar di pengadilan Tipikor Surabaya.

Menurut Wali Kota Eri, langkah yang dilakukan tim penyidik Pidsus Kejari Surabaya dengan mendatangkan sejumlah pejabat hingga staf Pemkot sebagai saksi patut diapresiasi.

Hal ini untuk membuktikan keprofesionalan penyidik dalam mengungkap kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

"Kalau kasus Satpol PP yang didampingi itu apa. Biarkan kalau itu dipanggil pejabatnya, ya silahkan dipanggil, dicek dan diklarifikasi," kata Wali Kota Eri, Senin (24/10).

Menurut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dalam kasus ini sudah terlihat jelas bila ada perbuatan yang merusak institusi Pemkot Surabaya.

Apalagi niatnya untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Bukan malah sebaliknya mendukung dan mensukseskan progran yang sedang dibangun oleh pemerintah kota.

"Kalau itu salah, kepentingan pribadinya ya silahkan lanjutkan. Semua itu kan tergantung niat. Kalau niatnya jelek ya tanggung sendiri. Ngapain pemerintah melakukan pendampingan kecuali kalau dia mempertahankan aset pemerintah, ternyata ada masalah kami akan mendampingi. Lah kalau ini pribadi, terus abis gitu merugikan umat, merugikan pemkot ya harus tanggung pribadi," tandasnya.

Seperti diberitakan, Kejari Surabaya akan membuktikan bila eks Kabid Trantibum Satpol PP Surabaya, Ferry Jocom bersalah.

Untuk membuktikannya, sebanyak 24 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ke 24 saksi yang dihadirkan tersebut terdiri dari beberapa Pejabat dan staf Pemkot Surabaya.

Ada juga dari warga yang diduga terlibat langsung dalam penjualan barang sitaan hasil penertiban Satpol PP Surabaya.

Sebelumnya Ferry Jocom, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan barang bukti hasil penertiban mencapai Rp500 juta.

Barang penertiban itu ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya, Jalan Tanjungsari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. 

Penetapan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022, tertanggal 13 Juli 2022.

Ferry Jocom lalu dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim.

Ia disangkakan melanggar Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tangani Dampak Inflasi, Pemkot Surabaya Gelontorkan Rp8,9 Miliar BLT BBM kepada Pengemudi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada 22.327 orang pengemudi di Kota Pahlawan. 

Bantuan senilai total Rp8,9 miliar tersebut, diberikan kepada para pengemudi sebagai upaya untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan BBM.

Penyaluran BLT BBM itu dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada masing-masing perwakilan pengemudi dalam acara yang digelar di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (24/10). 

Hadir dalam penyerahan itu, Plh Sekretaris Daerah (Sekda), para asisten serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa bantuan ini diberikan kepada 22.327 orang pengemudi di Kota Pahlawan yang terdampak inflasi dan kenaikan BBM. 

Bantuan ini berasal dari alokasi belanja wajib 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Bantuan BLT BBM ini diberikan selama dua bulan, dengan nominal per bulannya Rp200 ribu untuk setiap orang. Jadi total yang kita bagikan adalah Rp400 ribu per orang," kata Wali Kota Eri usai acara penyerahan bantuan.

Dengan kenaikan BBM dan inflasi ini, Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen untuk menaikkan daya beli masyarakat Surabaya. 

Misalnya dengan cara memberikan keterampilan menjahit atau e-Peken kepada para istri maupun keluarga dari para pengemudi tersebut.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri meminta kepada jajarannya agar mendata pendapatan 22.327 orang penerima BLT BBM tersebut. 

Pendataan dilakukan agar diketahui pendapatan setiap keluarga dari masing-masing pengemudi itu.

"Maka, untuk menaikkan pendapatan, istrinya bisa saya latih. Sehingga ketika pendapatannya naik, secara otomatis daya belinya tinggi. Sehingga harapan saya mereka keluar dari masyarakat miskin," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengakui, BLT BBM sebesar Rp200 ribu per bulan ini tentu belum dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Makanya, Pemkot Surabaya concern untuk menambah pendapatan keluarga mereka agar daya belinya meningkat.

"Saya berharap di bulan November 2022, pendapatan dari 22.327 ribu driver ini dapat diketahui berapa. Kalau ternyata perlu ditambah, maka istrinya bisa dilatih, diberikan pekerjaan. Karena saya berharapnya pendapatan keluarga itu bisa Rp4-6 juta per bulan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan, pemberian BLT BBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

"Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan bantuan sosial Rp8,9 miliar untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM yang berasal dari alokasi belanja wajib 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum," kata Tundjung.

Tundjung menyebut, bahwa BLT BBM diberikan kepada 22.327 orang pengemudi yang ber-KTP dan domisili di Kota Surabaya. 

Ribuan penerima bantuan itu adalah pengemudi angkutan perkotaan, pengemudi angkutan online, pengemudi bus kota swasta dan pengemudi taksi.

"Bantuan Rp200 ribu per bulan ini diberikan sekaligus selama dua bulan, yakni Rp400 ribu. Pembagian akan diberikan secara langsung dengan sistem Virtual Account yang bekerja sama dengan Bank Jatim," pungkasnya. 

Hari Santri di Pemkot Malang, Danrem 083/Baladhika Jaya Sampaikan Nilai-Nilai Kebangsaan


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Imam Gogor menghadiri pelaksanaan Hari Santri Nasional yang digelar di Pemkot Malang.

Komandan Korem 083/Bdj Hadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional di Balaikota Malang. Senin, 24 Oktober 2022 pagi.

Di lokasi itu, selain Danrem juga terdapat beberapa pejabat lainnya, termasuk diantaranya Walikota Malang, Drs. Sutiaji.

Ditemui usai mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional, Danrem menjelaskan jika terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh para Santri, salah satunya memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

Pasalnya, kata Danrem, kala itu santri memegang peranan terpenting dalam memerdekakan bangsa, terutama ketika mengusir penjajah (Belanda).

“Santri selalu terlibat aktif dalam peperangan melawan penjajahan, saat itu. Ketika Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, santri juga tidak abes,” ujar Danrem.

Hal itu, menurutnya, santri mampu menunjukkan segala kemampuan di segala bidang, terutama aspek berbangsa dan bernegara. 

“Santri sekarang merambah ke berbagai bidang profesi, memiliki keahlian macam-macam. Bahkan, mereka bisa menjadi pemimpin negara,” ungkap Kolonel Imam Gogor.

Antisipasi DBD, Wali Kota Eri Ajak Semua Elemen Masyarakat Gencarkan PSN


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin Apel Gebyar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Lapangan Thor Kota Surabaya, Senin (24/10). 

Dalam kegiatan tersebut, ia mengajak seluruh peserta Apel untuk melakukan pencegahan dan antisipasi DBD, melalui pengecekan penampungan air di permukiman maupun di perkampungan, khususnya saat memasuki musim penghujan.

Sebelum Apel dimulai, Wali Kota Eri Cahyadi didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani memberikan larvasida, tanaman pengusir nyamuk, dan ikan pemakan jentik secara simbolis kepada perwakilan Kader Surabaya Hebat (KSH). 

Bahkan, untuk menghapus jarak antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan para KSH, Wali Kota Eri Cahyadi langsung turun di tengah - tengah KSH untuk memberikan semangat dan motivasi.

“Hari ini kita melawan DBD, berarti kita menghilangkan genangan baik yang ada di dalam rumah atau di perkampungan. Disitulah kita menggerakkan kebersamaan kita dengan memberikan semangat dan motivasi kepada KSH,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Karenanya, ia juga meminta camat, lurah, dan kepala puskesmas saling untuk berkoordinasi mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh para KSH. 

Serta, tetap membina kedekatan dengan RT/RW, LPMK, dan KSH dalam memberantas sarang nyamuk di lingkungannya masing - masing.

“Karena ini merubah mindset (kebiasaan). Lewat PSN ini menjadi pijakan kita untuk melakukan kebersamaan dan memperhatikan lingkungannya masing-masing. Kalau sekarang masyarakat tidak mau kerja bakti membersihkan saluran air, ya pasti bisa menimbulkan DBD,” ujarnya.

Di sisi lain, terkait penemuan kasus DBD per tahun 2022 di Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku terdapat 187 kasus telah ditemukan. 

“Kasusnya 187 untuk satu tahun ini. Tertinggi di bulan Februari 2022, tapi Alhamdulilah dengan semangat para RT/RW, LPMK, dan KSH, serta dengan rasa keikhlasannya maka bisa menurunkan ini,” ungkapnya,

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan bahwa kegiatan Apel Gebyar PSN diikuti oleh 2.799 peserta yang terdiri dari perwakilan KSH yang berasal dari 31 kecamatan se - Kota Surabaya, siswa SD dan SMP, Saka Bhakti Husada dan Petugas Puskesmas.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi peningkatan penyakit DBD saat musim penghujan. Sebab, DBD menjadi salah satu prioritas dalam pengendalian penyakit menular di Surabaya,” kata Nanik.

Sedangkan, terkait dengan upaya pencegahan DBD, ia mengaku bahwa harus dilakukan secara optimal, mengingat Kota Surabaya merupakan kota besar dengan kepadatan penduduk dan memiliki mobilitas yang tinggi. 

“Hal ini dikarenakan penyakit DBD merupakan masalah kesehatan, yang apabila tidak dikendalikan akan sangat berpotensi untuk menjadi kejadian luar biasa (KLB). Di Surabaya 187 kasus dalam satu tahun ini dan lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Harapannya semakin menurun,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, gejala DBD yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah dengan tidak meremehkan demam. Karena DBD tidak hanya menyerang anak-anak saja, melainkan orang dewasa. 

“Ketika demam segera ke fasyankes terdekat. Fogging kita lakukan jika ada kasus. Kita upayakan semaksimal mungkin melakukan PSN, Fogging adalah alternatif karena bisa menimbulkan resistensi pada lingkungan, jadi tetap kita lakukan apabila ada kasus,” pungkasnya. 

Antisipasi Bencana Alam, Kodim Lamongan Siagakan Personel dan Kendaraan Penanggulangan


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin, 24 Oktober 2022 pagi, turut dihadiri oleh berbagai pihak, salah satunya Kodim 0812/Lamongan.

Pada apel yang digelar di Alun-Alun Lamongan itu, masing-masing instansi terkait telah menyiagakan beberapa personel maupun kendaraan penanggulangan.

Dandim 0812/Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf mengatakan, selain kendaraan dapur umum, di lokasi apel tersebut juga terdapat kendaraan evakuasi lainnya. 

Kendaraan-kendaraan tersebut, disiagakan dalam upaya melakukan penanggulangan terjadinya bencana yang terjadi.

“Ada kendaraan dari pihak Polres dan BPBD. Pada intinya, kita semua akan terus bersinergi,” kata Dandim.

Senada, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menambahkan, keberadaan aparat gabungan tersebut, ditujukan untuk melakukan berbagai Langkah antisipasi terkait adanya potensi bencana yang terjadi.

“Baik itu bencana hidrometeorolig seperti banjir bandang, longsor dan angin putting beliung. Semuanya harus siaga,” jelasnya.

Program Padat Karya Surabaya Jadi Percontohan dalam Penanggulangan Kemiskinan


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sangat serius dalam menyelesaikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. 

Karenanya, program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya. 

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa Kota Surabaya mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) untuk menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (21/10) lalu. 

Hasilnya, Kota Surabaya menjadi daerah percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan.

Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua. 

Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan, dengan RB tematik penanggulangan kemiskinan, tata kelola birokrasi akan semakin berjalan dengan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.

“Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Disitulah anggaran pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat,” kata Wali Kota Eri, Senin (24/10).

Dengan keterlibatan MBR dan UMKM di Kota Surabaya, ia mengaku bahwa ide gagasan tersebut kemudian dikoneksikan dengan program Padat Karya. 

Yakni, salah satu program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Pahlawan. 

Sebab, pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar 3 Triliun untuk pemberdayaan UMKM.

“Ternyata langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya itu dipantau oleh Kementerian PANRB, serta cara yang paling signifikan dan cepat adalah yang seperti di lakukan di Surabaya. Sehingga kami kemarin tanda tangan perjanjian MOU untuk pengentasan kemiskinan. Surabaya ini adalah contoh untuk cara percepatannya, nanti dibahas kembali karena akan diterapkan ke wilayah - wilayah lain yang ada di Indonesia,” ungkapnya. 

Ia menjelaskan, bahwa program Padat Karya yang dia besut dengan didukung oleh perguruan tinggi se - Kota Surabaya menjadi contoh aktualisasi program penanggulangan kemiskinan. 

Karena, Pemkot Surabaya secara transparan menyediakan lahan bagi masyarakat melalui aset yang dimiliki untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

“Seperti menyediakan lahan yang dimanfaatkan untuk warga dan hasilnya juga diberikan semua kepada mereka. Contoh ada yang dikelola untuk tempat cuci mobil dan lainnya, itulah yang menjadi perhitungan atau penilaian dari kementerian PANRB bahwa langkah Surabaya bisa ditiru oleh yang lain,” jelasnya.

Ia mencontohkan, seperti hasil dari pembuatan paving yang dilakukan oleh para MBR. Kini, mereka bisa mengantongi pendapatan menembus Rp 6 juta secara perorangan setiap bulan. 

Demikian pula dengan budidaya ikan bandeng yang dipanen setiap 6 bulan sekali. Hasilnya, para MBR juga mampu mengantongi pendapatan Rp 6 juta per orang, meskipun kegiatan tersebut telah berjalan selama hampir 5 bulan sejak program Padat Karya di launching oleh Pemkot Surabaya. 

“Karena memang hasilnya membuat saya kaget, maka pemkot akan mendampingi terus melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) dalam memanfaatkan pendapatan agar bisa diolah. Itulah yang menjadi penilaian Menpan RB untuk kita dikembangkan, dipantau dan dikerjakan bersama setelah itu bisa diberikan (dicontohkan) ke daerah lain,” terangnya. 

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa jumlah angka kemiskinan di kota surabaya mencapai 200 ribu KK yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. 

Data ini merupakan data yang diberikan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. 

Selanjutnya, Pemkot melakukan kroscek melalui aplikasi Chek In Warga, yang hasilnya banyak KK yang tinggal di luar Kota Surabaya. 

“Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya. Lalu, data itu sudah berubah karena pemkot memiliki bukti foto rumah beserta aset yang dimiliki warga. Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kita selesaikan di tahun 2023 dan kita lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kita gempur dulu,” pungkasnya.

Minggu, 23 Oktober 2022

Atase Pertahanan dan Atase Militer RI di Manila, Sambut Kedatangan KRI Diponegoro-365


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Diponegoro-365, unsur TNI Angkatan Laut sebagai wakil Indonesia yang terlibat dalam kegiatan International Fleet Review-22 tiba di Dermaga Manila, Filipina pada Sabtu (22/10).

Kedatangan KRI Diponegoro-365 yang dipimpin oleh Letkol Laut (P) Kurniawan Koes, S.E  dan disambut langsung dengan Atase Pertahanan  Filipina Kolonel Laut (T) Bambang Wijanarko.

Dalam acara penyambutan kedatangan KRI DIPONEGORO - 365 Kolonel Laut (T) Bambang Wijanarko mengucapkan selamat datang di Manila kepada seluruh Prajurit KRI Diponegoro - 365, kami merasa sangat bangga atas keterlibatan TNI Angkatan Laut di dalam partisipasi latihan ini. 

Kami harapkan dengan latihan ini dapat semakin menunjukkan jati diri kita bangsa Indonesia kepada dunia Internasional dan untuk menambah kemampuan serta wawasan dalam rangka mengamankan wilayah perairan Republik Indonesia”, pungkas beliau.

Baksos Layanan Terintegrasi Digelar Minggu, Wali Kota Eri Cahyadi Ingin Banyak Diakses Warga



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Layanan Terintegrasi di Jalan Sambisari I, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Surabaya, Minggu (23/20) pagi. 

Baksos kali ini digelar di hari Minggu agar lebih efektif dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan telah meminta jajarannya di 31 kecamatan agar kegiatan Baksos Layanan Terintegrasi digelar di hari Minggu. 

Karena sebelumnya, kegiatan Baksos ini biasa digelar saat hari kerja atau Senin hingga Sabtu.

"Saya minta diubah di hari Minggu. Kalau awalnya hari biasa efektif, saya minta di hari Minggu. Karena apa? Kalau di hari Minggu akan lebih bermanfaat dan banyak yang menggunakan," kata Wali Kota Eri Cahyadi selepas membuka kegiatan Baksos di wilayah Kelurahan Lontar Surabaya.

Oleh sebabnya, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan agar ke depan seluruh kecamatan di Surabaya dapat menggelar Baksos Layanan Terintegrasi di Hari Minggu. 

Rencananya, layanan Baksos di hari Minggu ini akan digelar rutin sebulan sekali.

"Jadi di 31 kecamatan nanti digelar setiap satu bulan sekali di hari Minggu. Nanti kita akan evaluasi terus di masing-masing kecamatan," terangnya.

Dalam giat baksos di wilayah Kelurahan Lontar ini, Pemkot Surabaya menyediakan sejumlah pelayanan. Mulai dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelayanan Perangkat Daerah (PD), konsultasi KB, informasi ketenagakerjaan, layanan IMB dan SKRK, layanan kesehatan, administrasi kependudukan (adminduk) hingga stand Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi terintegrasi dengan rumah sakit, juga dinas-dinas lainnya terutama PBB yang sekarang ini ada program penghapusan denda. Sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh ke pemkot atau ke bank, cukup ke tempat kita melakukan baksos terintegrasi," papar dia.

Wali Kota Eri Cahyadi juga mengungkapkan, pihaknya bersinergi dengan sejumlah rumah sakit dalam menyediakan layanan kesehatan. 

Seperti di antaranya Rumah Sakit Bhayangkara yang menyediakan layanan mobile Poli Gigi.

"Alhamdulillah, kita dengan rumah sakit bersinergi, ada dari Rumah Sakit Bhayangkara. Inilah yang saya inginkan di Surabaya, jadi satu bagian, semuanya bermanfaat," tuturnya.

Di tempat yang sama, Camat Sambikerep Kota Surabaya, Iin Trisnoningsih menerangkan, bahwa ada 18 PD yang terlibat dalam Baksos Layanan Terintegrasi di wilayah Kelurahan Lontar. 

Selain melibatkan PD di lingkungan pemkot, giat Baksos juga menyediakan layanan kesehatan seperti Poli Umum dan Gigi.

"Ada 18 PD yang bergabung. Sehingga warga yang membutuhkan pelayanan bisa langsung datang ke tempat Baksos dan hari ini dilaksanakan hari Minggu," kata Iin Trisnoningsih.

Iin menyatakan, bahwa Baksos Layanan Terintegrasi sengaja digelar di hari Minggu sebagaimana menindaklanjuti instruksi Wali Kota Eri Cahyadi. 

Hal itu diharapkan agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses pelayanan tersebut.

"Jadi, bagi warga yang mungkin pada hari kerja tidak dapat mengakses layanan karena yang bersangkutan bekerja, hari ini bisa terlayani. Jadi mulai hari ini dan selanjutnya, Baksos dilaksanakan di hari Minggu," ungkap dia.

Di samping menyediakan sejumlah pelayanan, dalam kesempatan itu pemkot juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada masyarakat. 

Bantuan sejumlah kursi roda ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi.

Satgas Yonmek 203/Arya Kemuning Jadi Tenaga Pengajar


KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Minimnya tenaga pengajar di Kabupaten Lanny Jaya, Papua seakan membuat Satgas Yonmek 203/Arya Kemuning mengambil langkah cepat.

Beberapa upaya dilakukan oleh Satgas dibawah kendali Letkol Inf Achmad Zacky tersebut, salah satunya menjadi tenaga pengajar di beberapa sekolah yang ada di Lanny Jaya.

Lokasi yang dituju kali ini, ialah SDN Inpres Manggalome yang berlokasi di Desa Yalo, Distrik Balingga. Di lokasi itu, Satgas terlihat membaur dengan para pelajar.

“Kekurangan tenaga pengajar itu diakibatkan jarak tempuh yang cukup jauh. Maka dari itu, kita kirim beberapa personel ke sekolahan untuk menjadi tenaga pengajar,” ujar Dansatgas. Minggu, 23 Oktober 2022 siang.

Selain menjaga sekaligus mewujudkan stabilitas keamanan, Letkol Zacky mengungkapkan jika keberadaan Satuannya juga harus bisa meningkatkan mutu pendidikan. 

“Itu sudah menjadi tanggung jawab, visi dan misi kami,” bebernya.

Ia berharap, beberapa materi pelajar yang saat ini disampaikan oleh para pelajar di SDN itu, nantinya bisa menambah wawasan mereka. 

“Terutama, semangat belajar mengajar siswa di SDN itu bisa semakin meningkat,” jelasnya.