Gandeng WHO, Pemkot Surabaya Rumuskan Langkah Menuju Kota Layak Sehat Internasional

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadikan Surabaya sebagai Kota Layak Sehat Internasional. 

Hal ini dibahas dalam forum kunjungan World Health Organization (WHO) Indonesia, beserta Sekjen Forum Kota Sehat Nasional di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (25/6).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, upaya menuju Kota Layak Sehat dilakukan untuk terus menyempurnakan layanan kesehatan. Terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya mendapatkan pengakuan dari Internasional. Sebab, skala Internasional sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait layanan kesehatan yang layak. Sehingga pemerintah akan terus berbenah dan menyempurnakan kekurangan," kata Wali Kota Eri usai forum.

Ia menjelaskan, ada beberapa upaya yang sudah dan akan dilakukan Pemkot Surabaya untuk menuju Kota Layak Sehat Dunia. 

Salah satu yang akan dilakukan adalah mewujudkan layanan kesehatan di tingkat Rukun Warga (RW).

"Fokus kesehatan yang akan dilakukan Pemkot Surabaya di tahun 2025, yaitu di satu RW akan diberikan satu dokter dan satu perawat. Layanan kesehatan tingkat RW ini juga akan ter-Integrasi Layanan Primer (ILP), Puskesmas dan rumah sakit (RS)," terang dia.

Menurutnya, adanya layanan kesehatan tingkat RW nanti akan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan terdekat. 

Selain itu, para pasien di setiap layanan kesehatan akan merasa nyaman, karena sudah terkategori-kan.

"Jadi masyarakat akan datang ke layanan kesehatan sesuai penyakitnya. Misalnya, keluhannya pusing akan ditangani di layanan kesehatan tingkat RW dan sebagainya. Dengan model layanan seperti ini, maka Puskesmas atau rumah sakit tidak akan ramai lagi sehingga masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih nyaman," paparnya.

Wali Kota Eri menerangkan, persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti dokter dan perawat sudah mulai dilakukan di tahun 2024. Pihaknya akan mulai menjaring tenaga kesehatan dari setiap Puskesmas.

"Nanti untuk SDM-nya akan berbarengan dengan RS Surabaya Timur. Perawat - perawat itu nanti dari Puskesmas terlebih dahulu. Setelah selesai bertugas di Puskesmas, perawat akan bertanggungjawab dalam satu RW, kalau kekurangan akan kita lakukan perekrutan kembali," ungkapnya.

Wali Kota Eri menambahkan bahwa dalam menuju Kota Layak Sehat, diperlukan peran serta masyarakat. Terlebih keterlibatan Kader Surabaya Hebat (KSH).

"Karena KSH di setiap wilayah adalah yang pertama mengetahui bagaimana kondisi lingkungannya. Kota Surabaya menjadi seperti ini juga karena peran KSH dan masyarakat, untuk itu kita harus terus berbenah," terang dia.

Selain itu, untuk mewujudkan Kota Layak Sehat, Pemkot Surabaya juga berencana membangun dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di Kota Pahlawan. 

Penambahan dua rumah sakit tersebut, bertujuan untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya juga sudah mempunyai 153 Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan ILP. 

Penyediaan Pustu ILP ini sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan preventif di Kota Pahlawan. Lewat Pustu IPL di setiap kelurahan inilah cikal bakal layanan kesehatan tingkat RW akan terbentuk.

Dalam peresmian Pustu ILP yang dilakukan serentak, Jumat (14/6) lalu, Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI menunjuk Surabaya sebagai kota percontohan Pustu dengan layanan ILP. 

Read More

Pemkot Surabaya Tindak Tegas ASN yang Terlibat Judi Online

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terus melakukan pencegahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat dalam judi online.

Caranya dengan melakukan pemantauan sebab ASN adalah contoh bagi masyarakat.

"Konsentrasi kita ke ASN sudah ada. InsyaAllah ada sanksi kalau ada ASN melakukan judi online. Karena, mereka ini (ASN) contoh untuk tidak melakukan. Di internal ada pemantauan yang dilakukan Dinkominfo," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (26/6).

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyebut, akan ada sanksi yang disiapkan bagi ASN yang terbukti melakukan judi online. 

Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan mulai ringan hingga berat.

Sementara itu, untuk penerapan sanksi, akan dibentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) terlebih dahulu, mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan.

"Sanksinya akan kita tuangkan dalam Perwali. Kalau di dalam Undang-undang (UU) ASN sendiri ada macam-macam sanksinya. Ada penurunan pangkat, tidak bisa naik pangkat dalam beberapa tahun hingga pemecatan," ungkapnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta Dinkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi online yang ada di smartphone ASN dan siswa di Surabaya.

"Karena tidak menutup kemungkinan anak SMP ataupun SMA juga akan mudah terlibat. Kita sudah memerintahkan Dinkominfo, terutama untuk anak-anak dan ASN bagaimana memblokir situs judi online di setiap HP," jelasnya.

Wali Kota Eri menambahkan, tidak menutup kemungkinan pemkot akan membentuk Satgas Judi Online untuk menekan angka kejadian di Kota Pahlawan.

"Saya masih sampaikan kepada Kepala Dinkominfo untuk berkoordinasi dengan pihak lainnya, perlu atau tidak satgas. Karena Jawa Timur, kota besarnya Surabaya, kita akan koordinasikan untuk menyiapkan satgas," pungkasnya.

Read More

65 Sekolah di Surabaya Terima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Penganugerahan Sekolah Adiwiyata jenjang SD dan SMP tahun 2024, di Gedung Balai Pemuda, Selasa (25/6). 

Sebanyak 65 sekolah di Kota Pahlawan berhasil mendapat Penganugerahan Sekolah Adiwiyata di tingkat kota.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata kepada para Juara Harapan dan Juara Terbaik jenjang SD, serta Juara Terbaik jenjang SMP.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa Adiwiyata bukanlah sekedar perlombaan dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi sebagai upaya menciptakan kepedulian dalam mencintai lingkungan. 

Upaya tersebut terus digalakan oleh Pemkot Surabaya dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

“Tadi semakin banyak, ada sekitar 333 sekolah di Surabaya yang sudah melakukan Adiwiyata, baik di tingkat kota, provinsi, maupun di tingkat nasional. Hari ini, di tambah 65 sekolah, jadi saya berharap di tahun 2025 semua sekolah SD sudah ikut Adiwiyata,” kata Wali Kota Eri.

Sebab, menurutnya, upaya pelestarian lingkungan tidak harus mengikuti kegiatan perlombaan yang kemudian meraih juara,  melainkan bagaimana anak-anak di Kota Pahlawan semakin sadar dan peduli dalam menjaga lingkungan.

“Anak-anak dibiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta diajarkan untuk mengurangi sampah plastik, dan belajar tidak membawa plastik. Adiwiyata adalah jalan untuk mencintai lingkungan,” ujar dia.

Meski demikian, Wali Kota Eri mengaku, anak-anak di Kota Pahlawan mulai sadar dan peduli terhadap lingkungan sekolah dan rumahnya. 

Hal ini dimulai dari penerapan aturan kebersihan lingkungan. Karenanya, kedisiplinan menjadi modal utama bagi para pelajar dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Kalau itu sudah terjadi, InsyaAllah masalah sampah atau apapun sudah selesai di Surabaya. Karena buat saya, pembentukan karakter dan kedisiplinan adalah hal penting,” ungkapnya.

Wali Kota Eri pun meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya untuk menilai proses SD maupun SMP saat mengikuti Adiwiyata di tingkat kota, sebelum diusulkan ke tingkat provinsi. 

Bahkan, ia berharap jika proses penilain melibatkan pihak internasional.

“Saya ingin semua SD, khususnya yang negeri dan SMPN, untuk ikut Adiwiyata tahun 2025. Saya meminta DLH penilaiannya sama dengan Kota Layak Anak (KLA) secara internasional. Karena kita tidak bisa melarang orang membuang sampah, tetapi membentuk karakter anak dari awal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa terdapat 65 sekolah di Kota Pahlawan yang menerima penganugerahan Adiwiyata. 

Sekolah itu terdiri dari 41 SD Negeri, 14 SD swasta, 6 SMPN, dan 4 SMP swasta.

“Di tahun 2024, SD ada 300 sekian dan yang sudah Adiwiyata sejumlah 72 persen. Itu kumulatif selama 4 tahun, karena lamanya sertifikat (piagam) berlaku selama 4 tahun. Yang belum mengikuti Adiwiyata tahun ini, bisa jadi dulu pernah Adiwiyata tapi tidak mengajukan di tahun ini,” kata Dedik.

Dedik melanjutkan, untuk SMPN di Surabaya yang sudah Adiwiyata adalah sebanyak 60 sekolah. 

Sedangkan 3 SMPN lainnya, sudah Adiwiyata saat 4 tahun yang lalu, hanya saja tidak mengikuti atau memperpanjang lagi di tahun ini. 

“Sedangkan SMP swasta jumlahnya masih sedikit yang Adiwiyata,” imbuhnya. 

Di samping itu, pada tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sekolah yang mendaftar Adiwiyata. 

Sebab, Adiwiyata merupakan Gerakan Perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) yang memiliki tiga tahapan. Yakni, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

“Yang sudah Adiwiyata tingkat kota, kita evaluasi selama 12 bulan melihat kedisiplinan mereka dalam melaksanakan SOP. Setelah itu di usulkan di tingkat provinsi, lalu nanti provinsi bisa mengusulkan ke tingkat nasional, hingga bisa meraih Adiwiyata Mandiri,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, Wali Kota Eri menganugerahkan Adiwiyata kepada SD dan SMP. Di antaranya, Juara Terbaik I adalah SDN Pakis VIII, Juara Terbaik II adalah SDN Ploso 1/172, dan Juara Terbaik III adalah SDN Kedung Cowek 1/253.

Juara Harapan I diraih oleh SDN Siwalankerto 1, Juara Harapan II adalah MI AI - Amin, dan Juara Harapan III adalah SD Bahrul Ulum (Dukuh Menanggal).

Selanjutnya, Juara Terbaik I diraih oleh SMPN 63, Juara Terbaik II adalah SMP Taruna Jaya 1, dan Juara Terbaik III adalah SMP Kristen Gloria 1.

Read More

Pemkot Surabaya Lelang 889 Kendaraan Operasional untuk Efisiensi Biaya Pemeliharaan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan langkah efisiensi dalam upaya mengoptimalkan biaya pemeliharaan kendaraan operasional. 

Langkah ini diambil untuk mengurangi biaya pemeliharaan kendaraan yang sudah berusia di atas tujuh tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Wiwiek Widayanti mengatakan, mulai Januari 2024, BPKAD telah mengusulkan lelang 889 unit kendaraan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya. 

Ratusan kendaraan operasional ini terdiri dari roda dua (R2) dan roda empat (R4).

"Upaya ini penting untuk memastikan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan benar-benar efektif dan efisien. Kendaraan yang berusia lebih dari tujuh tahun tidak lagi efisien dalam hal biaya perawatan," ujar Wiwiek saat konferensi pers di eks Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (25/6).

Wiwiek menjelaskan bahwa proses penjadwalan maupun penanganan lelang dilakukan secara bertahap oleh KPKNL. 

Ini untuk memastikan setiap unit kendaraan bisa terjual dengan baik. Setiap warga bisa mengikuti lelang kendaraan tersebut melalui laman resmi lelang.go.id.

"Semuanya secara transparan, melalui situs lelang.go.id. Artinya, semua masyarakat bisa melihat, memanfaatkan akses ini untuk mengikuti bagi yang berminat," jelas dia.

Dari total 889 kendaraan yang diusulkan lelang ke KPKNL, 697 unit R4 dan 12 unit R4 belum terjual. Sementara 180 unit lainnya, telah berhasil dilelang. 

"Sehingga kami akan evaluasi, kami lakukan penyesuaian-penyesuaian, kita sudah koordinasi dengan KPKNL terhadap paket-paket," ujar dia.

Karena itu, Wiwiek menyatakan bahwa BPKAD Surabaya akan melakukan evaluasi penyesuaian terhadap lot lelang untuk mempercepat proses penjualan. 

Termasuk juga melakukan penyesuaian terhadap surat-surat atau administrasi kendaraan.

"Kami menganalisis dan mengevaluasi bahwa mungkin unit yang terlalu besar menjadi kendala bagi peminat, sehingga dilakukan penyesuaian dari sisi lot dan administrasi," jelasnya.

Wiwiek menyampaikan, kendaraan operasional yang dilelang akan digantikan secara bertahap dengan kendaraan listrik. 

Saat ini, 70 unit kendaraan listrik sedang dilakukan uji coba melalui skema sewa.

"Hari ini kita uji coba 70 unit kendaraan listrik. Ke depan, secara bertahap akan di-skemakan untuk kendaraan-kendaraan operasional lainnya," jelas Wiwiek.

Wiwiek menambahkan, tingginya biaya maintenance atau perawatan kendaraan tua, menjadi salah satu faktor utama pemkot mengganti kendaraan operasional dengan listrik. 

"Semakin tua kendaraan, biaya maintenance semakin berat. Berkali-kali ganti sparepart, service, itu tidak efisien," pungkasnya.

Read More

Komisi A DPRD Surabaya Akui Telah Panggil Inspektorat Soal Proyek Box Culvert yang Disidak Wali Kota Eri

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengaku telah memanggil Inspektorat terkait proyek box culvert terutama yang disidak Wali Kota Eri Cahyadi.

Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat Surabaya menyampaikan telah menjalankan semua petunjuk yang diminta Komisi A DPRD Surabaya.

"Jadi inspektorat beberapa waktu lalu sudah kita panggil, dalam rapat tersebut, inspektorat menyampaikan pada kami bahwa inspektorat sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana yang disampaikan oleh komisi A, melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek box culvert yang ada di kota surabaya," kata Arif Fathoni, Selasa (25/6).

Adapun hasil temuan hingga dilakukan pemeriksaan itu lanjut Thoni sapaannya, pihak Inspektorat kemudian melaporkan langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Hasil pemeriksaan baik dokumen maupun lapangan udah dilaporkan kepada wali kota," jelasnya.

Nah, saat ini Komisi A DPRD Surabaya menurut Thoni tinggal menunggu hasil dari rekomendasi dari Wali Kota Eri Cahyadi.

"Tinggal kita tunggu setelah inspektorat melakukan pemeriksaan tersebut, apakah akan ditindak lanjuti dalam bentuk sanksi atau blacklist atau surat tebusan, oleh OPD terkait terhadap kontraktor-kontraktor yang lalai dalam melakukan kontrak kerja dengan pemkot," tegasnya.

Dalam kasus ini, Thoni memastikan bila Komisi A DPRD Surabaya akan terus mengawalnya.

Hal ini dilakukan agar kasus yang sama dikemudian waktu tak akan terulang kembali.

"Komisi A mengawal terus sampai kasus tuntas. Agar di kemudian hari, hal-hal sebagaimana temuan muncul dalam sidak pak wali tak terulang," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak proyek pembangunan box culvert di Jalan Kapasari I, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Rabu (22/5). 

Dalam sidak tersebut Wali Kota Eri menemukan pengerjaan tersebut belum sepenuhnya selesai.

Apalagi pembangunan pavingnya belum dikerjakan sama sekali.

Tak ayal dengan melihat pembangunan dengan kondisi yang terkesan semrawut itu, Wali Kota Eri uring-uringan.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini meminta pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu dekat.

Untuk memastikan keprofesional kontraktor tersebut, ia akan melakukan sidak kembali.

"Salurannya sudah 95 persen, tapi posisinya masih ada pekerjaan untuk paving. Saya minta dua hari lagi saya akan ke sini untuk memastikan pengerjaan paving-nya," kata Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim di sela kegiatan sidak.

Bahkan bila ultimatum tersebut tak dihiraukan oleh kontraktor. Maka Wali Kota Eri segera menghentikan pengerjaan proyek tersebut.

"Saya bilang sama kontraktornya, ojo ngene ngerjakno e (Jangan seperti ini mengerjakannya). Kalau tidak, tak endek awakmu engkuk (Kalau tidak, saya hentikan anda nanti)," pungkasnya.

Tak hanya mendeadline kontraktor Proyek Box Culvert Jalan Kapasari I Surabaya agar dalam dua hari juga harus dapat menggarap pavingisasi dilokasi yang sama.

Wali Kota Eri dalam sidaknya juga menilai pengerjaan proyek tersebut lambat.

Pasalnya pengerjaan proyek tersebut tak profesional sehingga berdampak terganggunya aktivitas masyarakat.

Menurut Wali Kota Eri pengerjaan saluran dan paving, seharusnya bisa dilakukan secara paralel. 

Misalnya, kata dia, total panjang saluran yang dikerjakan mencapai 1000 meter. 

Maka ketika pekerjaan sudah mencapai 500 meter, di atasnya bisa langsung ditutup untuk jalan atau paving.

"Ketika menginjak 500 (meter) ke atas, maka yang 0 (meter) ini harusnya sudah dikerjakan jalannya, ada paralel. Jadi mengerjakan 600 (meter), jalan yang 500 (meter) sudah selesai. Jadi, ini (600 meter) selesai, jalan tertutup," tegas Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (23/5).

Wali Kota Eri juga tak segan memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor penggarap proyek box culvert Jalan Kapasari I Surabaya.

Sanksi tersebut akan diberikan apabila kontraktor penggarap proyek box culvert Jalan Kapasari I Surabaya masih menerapkan pola  pengerjaan sebelumnya. 

Adapun sanksi itu akan diberikan bertahap mulai Surat Peringatan (SP) 1 dan 2 hingga SP 3 atau pemutusan kontrak kerja.

"Karena pekerjaan itu bisa dilakukan paralel. Kalau begini bagus, cepat, tapi masyarakat tidak bisa menggunakan jalan lagi, yang untuk 0-500 meter. Paling tidak, bisa maju berapa meter ditutup, maju berapa meter ditutup. Jadi masyarakat juga bisa merasakan langsung ditutup," jelas Wali Kota Eri dikutip Kantor Berita RMOLJatim, saat sidak, Rabu (22/5)

Wali Kota Eri menjabarkan, jika box culvert Jalan Kapasari I nantinya akan terkoneksi dengan saluran di bawah perempatan traffic light Jalan Kalianyar Surabaya. 

Dari perempatan itu, saluran kemudian terkoneksi dengan Rumah Pompa Undaan.

"Nanti dua hari lagi saya ke sini, lihat sirtu-nya sudah datang, sudah menutup belum (box) yang (jalan) mulai ujung. Karena kalau dari pengerjaan saluran, hampir 100 persen," ujarnya.

Dalam sidak kali ini, Wali Kota Eri juga terlihat berinteraksi langsung dengan sejumlah warga. 

Warga di sana mengeluhkan genangan kerap terjadi sejak puluhan tahun lalu ketika hujan deras.

"Jadi tidak bisa menyelesaikan banjir di sini, penyelesaiannya hanya di sini saja. Kalau di sini banjir, maka juga harus menarik (dikoneksikan) dari sana (Rumah Pompa Undaan)," pungkasnya.

Sidak Wali Kota Eri ini ternyata mendapat perhatian seriua dari berbagai pihak.

Tak hanya LSM AMAK, maupun salah satu aparat penegak hukum (APH) yang ada di kota pahlawan.

Namun juga dari Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony serta Komisi A DPRD setempat.

Read More

Surabaya Jadi Tuan Rumah Ajang Balap Bergensi, Sirkuit GBT Dinilai Punya Aspal Terbaik

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kota Surabaya dipilih sebagai tuan rumah gelaran ajang balap bergensi, LFN HP969 Road Race Championship 2024. 

Sebanyak 424 pembalap dari seluruh Indonesia menunjukan kemampuannya di sirkuit Gelora Bung Tomo (GBT).

Ajang balap motor untuk kelas underbone (motor bebek) digelar selama dua hari, yakni dimulai pada hari Minggu, (23/6) hingga Senin, (24/6). 

Pembukaan ajang balap motor tersebut dibuka secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, perwakilan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur, serta Bupati Tanjung Jabung Timur, H Romi Hariyanto.

Wakil Wali Kota Armuji mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendukung penuh gelaran LFN HP969 di Surabaya dengan menyiapkan fasilitas sirkuit GBT.

"Kita mendukung penuh ajang balap motor di Surabaya. Kita benahi semuanya dari mulai aspal untuk landasannya, penerangan dan lainnya. Kalau ada laporan kekuran di sana-sini juga akan segera disempurnakan," kata Armuji ditemui usai membuka acara.

Cak Ji sapaan lekat Wakil Wali Kota Surabaya itu, juga berkeliling untuk menanyakan kondisi sirkuit GBT kepada para pembalap. 

Menurutnya, para pembalap yang bertanding merasa landasan di GBT termasuk sirkuit dengan aspal terbaik di Indonesia.

"Saya tadi keliling ke para pembalap, semuanya mengacungkan jempolnya. Mereka bilang aspal GBT kondisinya paling baik," ungkapnya.

Wakil Wali Kota Armuji menyebut, akan terus mendukung kegiatan balap motor di Surabaya asal dilakukan secara profesional dan terlatih. 

Untuk itu, Cak Ji menghimbau kepada anak muda di Surabaya yang ingin melakukan balap motor secara profesional untuk menggunakan sirkuit GBT sebagai tempat latihan, bukan dijalanan.

"Kita akan selalu dukung acara balap motor dan bisa menggunakan sirkuit GBT. Bagi anak-anak dari Surabaya dan sekitarnya, kita berikan keleluasaan sirkuit ini untuk tempat mereka berlatih kalau memang ingin serius jadi pembalap," paparnya.

Wakil Wali Kota Armuji berharap, acara balap motor tingkat nasional yang digelar di Surabaya ini, bisa memacu semangat anak-anak muda di Surabaya untuk menjadi pembalap profesional.

"Harapannya, karena ini diikuti oleh pembalap dari seluruh Indonesia, bisa memacu dan memotivasi pembalap pemula untuk jadi pembalap profesional," harapnya.

Sementara itu, salah satu pembalap yang bertanding, Tommy Salim menggungkapkan bahwa pengalamannya bertanding di sirkuit GBT selama tiga tahun terakhir selalu berkesan. 

Baginya, dari tahun ke tahun selalu dilakukan perubahan termasuk aspalnya.

"Untuk kali ini saya bertanding di lima kategori untuk motor bebek. Semua persiapan sudah saya lakukan secara maksimal, mulai dari fisik dan set up motor. Kalau untuk kondisi sirkuitnya sudah bagus, saya sendiri juga sering latihan di GBT," kata pembalap dari klub Sinar Mas Madurace.

Hal senada juga diungkapkan oleh pembalap asal Kalimatan Barat, Yossie Legi Sadewo.

"Ini sudah ketiga kali saya ikut lomba di GBT. Dengan aspal baru menambah percaya diri para pembalap untuk balapan di sini," kata Yosi.

Pembalap berusia 30 tahun itu optimis bahwa dirinya akan meraih hasil terbaik di hari kedua pertandingan, dengan semua persiapan yang sudah dilakukan.

"Saya sudah persiapkan semuanya, latihan juga dilakukan satu minggu yang lalu. Saya optimis dengan hasil pertandingan, bersaing dulu dengan lainnya, tinggal keberuntungan nanti seperti apa," tandas anggota klub Rivaco Racing Team ini.

Read More

Groundbreaking RSIA Kendangsari: Surabaya Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung baru, Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kendangsari, Senin (24/6). 

Gedung baru RSIA tersebut, nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas layanan kesehatan khusus bagi ibu dan anak.

Wali Kota Eri menuturkan, dengan adanya pengembangan gedung baru RSIA Kendangsari, masyarakat bisa memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

Pun demikian bagi warga Jawa Timur, juga bisa mendapatkan layanan kesehatan di Surabaya tanpa harus ke luar negeri.

"Karena dengan begini, maka Surabaya semakin banyak rumah sakit. Sehingga nanti sekitar Surabaya, tidak usah jauh-jauh sampai ke luar negeri, tapi bisa ke rumah sakit yang ada di Surabaya," kata Wali Kota Eri.

Menurut dia, banyak rumah sakit di Surabaya yang memiliki fasilitas layanan kesehatan lengkap. 

Bahkan pula rumah sakit di Kota Pahlawan juga didukung dengan dokter dan tenaga kesehatan yang profesional. 

"Seperti RSIA Kendangsari ini, yang menjadi komisaris utama, yang menjadi direkturnya, adalah orang-orang yang luar biasa, yang pengalamannya luar biasa," ujarnya.

Karena itu, Wali Kota Eri berharap, setelah groundbreaking ini, maka dalam 12 bulan ke depan, gedung baru RSIA Kendangsari sudah terbangun. 

Sehingga warga Indonesia bagian timur, bisa mendapatkan pilihan layanan kesehatan di Kota Surabaya.

"InsyaAllah dalam waktu 12 bulan ke depan, maka Surabaya bisa menjadi tempat pilihan dari warga Indonesia timur, warga Jawa Timur, untuk melakukan pengobatan di Surabaya dengan dokter-dokter yang luar biasa," tuturnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga menyatakan, selama ini Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan semua rumah sakit ibu dan anak di Kota Pahlawan. 

Hasil dari kerjasama itu salah satunya diwujudkan dengan penurunan jumlah balita stunting di Surabaya. 

"Karena sejak awal ada informasi dari rumah sakit, dari rumah sakit ibu dan anak, dari tempat bidan, yang memberikan informasi ketika ada bayi lahir. Berapa panjangnya, berapa beratnya, apakah risiko stunting atau tidak, kita sudah ada kerjasama," ungkap dia. 

Di tempat yang sama, Founder RSIA Kendangsari Grup, dr Budi Santoso, SP.OG (K), menerangkan bahwa tantangan di bidang kesehatan akan terus berkembang. 

Karena itu, dibutuhkan inovasi-inovasi baru untuk menunjang aksesibilitas pelayanan kesehatan tersebut.

"Nah inovasi yang kita kembangkan adalah pelayanan bedah plastik, pelayanan jantung anak, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian juga kita lakukan operasi-operasi bedah yang lain, yang lebih spesifik," kata dr Budi Santoso. 

Untuk menunjang pengembangan layanan kesehatan ini, tentu dibutuhkan ruang atau gedung baru. 

Karenanya, dr Budi bersyukur, pihaknya bisa mendapatkan lahan untuk mengembangkan layanan kesehatan di gedung baru RSIA Kendangsari.

"Alhamdulillah kami bisa mendapatkan lahan di sebelah (RSIA) kami, di Kendangsari No 40 dan Kendangsari Taman No 35. Itulah yang akhirnya kita nanti setting untuk yang ada eksisting saat ini, sebagian akan kita pindah ke yang baru," ungkap dia.

Gedung baru RSIA Kendangsari tersebut, direncanakan akan dilengkapi berbagai layanan kesehatan unggulan. 

Di antaranya, bedah plastik, bedah laparoskopi (bedah perut terbuka), kedokteran fisik dan rehabilitasi, hingga pelayanan unggulan yang lain.

Dengan demikian, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga Surabaya (Unair) ini berharap, apabila nanti ada ibu atau anak yang mengalami patah tulang, maka tidak perlu ke rumah sakit umum untuk melakukan operasi. 

Sebab, RSIA Kendangsari ke depan juga menyediakan layanan operasi tersebut.

"(Pengobatan) jantung pun juga demikian, akan selalu kita terus kembangkan, agar supaya masyarakat Jawa Timur mempunyai pilihan untuk melakukan operasi. Pelayanan kami kita upayakan seperti rumah sakit umum, walaupun untuk pasien-pasien ibu dan anak-anak," pungkasnya.

Read More

Transisi PAUD ke SD, Pemkot Surabaya bersama KidZania Kenalkan Ragam Profesi Lewat Wahana Edukasi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan KidZania Surabaya menggelar Pentas Seni dan Lepas Kenang, PAUD Negeri Bung Karno dan PPT (Pos PAUD Terpadu) Ceria, di Lagoon Mall Surabaya, Senin (24/6).

Seusai pentas seni, pemkot bersama Kidzania kembali menggelar praktik belajar yang menyenangkan untuk PAUD. 

Dalam kesempatan tersebut, pemkot bersama KidZania turut mengenalkan berbagai profesi melalui wahana edukasi. 

Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan, praktik belajar ini merupakan bagian dari upaya Bunda PAUD Kota Surabaya dalam menjalankan gerakan transisi PAUD ke SD/Mi yang menyenangkan. 

“Hal ini juga menjadi upaya dalam membentuk karakter anak-anak. Karena di sini, anak-anak diajak untuk mengenal beragam profesi. Mereka belajar mandiri, jadi biasanya tidak didampingi orang tua,” kata Bunda Rini.

Oleh sebab itu, Bunda Rini mengucapkan terima kasih kepada KidZania Surabaya yang telah memfasilitasi PAUD Negeri Bung Karno dan PPT Ceria dalam pengenalan profesi melalui wahana edukasi. 

“Terima kasih kepada KidZania karena anak-anak bahagia, dan bisa membentuk karakter anak. Ini sebagai salah satu upaya pembentukan karakter dan persiapan anak-anak dari PAUD ke SD/Mi yang menyenangkan,” ungkapnya. 

Selain itu, pada kegiatan Pentas Seni dan Lepas Kenang, dimana PAUD Negeri Bung Karno adalah PAUD yang didirikan oleh Pemkot Surabaya sejak 2 tahun yang lalu. 

Karenanya, anak-anak PAUD Negeri Bung Karno merupakan lulusan pertama yang akan masuk ke jenjang SD/Mi.

“Lalu ada PPT Ceria yang merupakan PPT yang didirikan oleh PKK. Saya memang meneruskan, tetapi saya mengapresiasi karena PPT ini adalah satu-satunya di Indonesia yang ada di pasar tradisional, yakni di dalam Pasar Wonokromo,” ujar dia.

Bunda Rini melanjutkan, PPT Ceria didirikan bagi orang tua yang berdagang di Pasar Wonokromo sehingga anak-anak mereka bisa belajar di PPT Ceria. 

“Kita ajak bermain dan belajar, hingga sampai detik ini menjadi PPT untuk menampung anak-anak di pasar itu atau yang ada di lingkungan Pasar Wonokromo,” imbuhnya. 

Di samping itu, sebagai upaya transisi PAUD ke SD/Mi yang menyenangkan, pemkot melalui Bunda PAUD turut mengajak PAUD/TK untuk melakukan kunjungan ke jenjang SD/Mi. 

Di sana, anak-anak dikenalkan dengan lingkungan SD/Mi agar mereka tidak kaget. 

“Sehingga mereka siap ketika masuk SD secara karakter. Dengan demikian mereka akan terbiasa di lingkungan yang sekolah yang baru,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan HRD KidZania Surabaya, George B. Ngantu menyampaikan bahwa sebagai wahana edukasi dan entertain yang ada di Kota Pahlawan, pihaknya turut mendukung program-program yang digalakkan oleh Pemkot Surabaya.

“Konsep edukasi inilah, anak-anak diajarkan untuk langsung praktik. Mereka beraktivitas, dan merasakan experience  (pengalaman). Sebagai wahana yang ada di Kota Surabaya sudah pasti kita harus mendukung program-program di Surabaya, khususnya dengan Bunda PAUD,” pungkasnya.

Read More

Susun Dua Perwali Perlindungan Anak, Pemkot Surabaya Libatkan DPRD, Pelajar hingga Akademisi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar forum konsultasi publik di Auditorium Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya, Senin (24/6). 

Forum tersebut bertujuan untuk menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak sebelum menetapkan dua rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya tentang perlindungan anak.

Forum konsultasi publik ini menghadirkan berbagai unsur dan elemen. Di antaranya, Non Govermental Organization (NGO), Jurnalis Sahabat Anak, DPRD Surabaya, akademisi, perguruan tinggi, Forum Anak Surabaya (FAS) hingga Organisasi Pelajar (Orpes) Surabaya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, forum ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2023 tentang perubahan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang sebelumnya telah disusun. 

"Jadi untuk menunjang Perda 3 Tahun 2023, dibutuhkan Perwali. Dan Perwali yang kita siapkan adalah tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan rancangan Perwali tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak," kata Irvan Wahyudrajat, usai membuka forum konsultasi publik.

Menurut Irvan, sebelum dua Perwali tersebut ditetapkan, Pemkot Surabaya ingin menghimpun masukan dan saran dari berbagai elemen tersebur. 

Karenanya, dalam forum ini pihaknya juga mengundang berbagai unsur dan elemen terkait dengan perlindungan anak di Surabaya.

"Jadi kami juga menggandeng UNICEF, Wahana Visi Indonesia, pemerhati anak, akademisi, perguruan tinggi, Forum Anak Surabaya dan Organisasi Pelajar," ujar Irvan.

Irvan juga menerangkan, pelibatan FAS dan Orpes dalam forum konsultasi publik ini sangatlah penting. 

Bagi dia, mereka adalah pemilik masa depan sehingga sangat penting untuk meminta masukan dan saran dari anak-anak tersebut.

"Kita juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025-2045). Ini juga mereka (anak-anak) kita libatkan sejak awal," ungkapnya.

Untuk itu, melalui forum konsultasi publik, Irvan berharap, berbagai pihak itu memberikan masukan atau pandangan-pandangannya. 

Termasuk terhadap isu-isu terkini terkait perlindungan anak maupun bagaimana Surabaya bisa meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat dunia.

"Jadi kita menargetkan Surabaya sebagai satu-satunya atau pertama kali Kota Layak Anak tingkat dunia, dengan pendampingan dari UNICEF dan semua komponen dari pemerhati anak," bebernya.

Setelah menerima masukan dan pandangan dari berbagai pihak melalui forum tersebut, Irvan juga memastikan dua Perwali itu bisa segera ditetapkan. 

Di sisi lain, forum ini sekaligus menjadi rangkaian dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2024.

"Setelah kita menerima pandangan dan masukan-masukan, kita segerakan Perwali ini terbit dan bisa dilakukan. Sehingga perlindungan terhadap anak, apakah itu terkait dengan kekerasan, eksploitasi, itu ada dasar hukumnya, sebagai tindak lanjut Perda No 3 Tahun 2023," tuturnya.

Rancangan Perwali tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak ini membuat 11 BAB dan 49 Pasal. 

Diantaranya, terkait dengan upaya penanganan atau perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat. 

Misalnya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak korban kekerasan fisik atau psikis, hingga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Sementara rancangan Perwali Surabaya tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak, memuat 22 BAB dan 28 Pasal. Perwali ini fokus terhadap arah kebijakan KLA. 

Diantaranya, mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA hingga memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah berharap, upaya pemkot dalam memastikan perlindungan anak, bukan sekadar untuk meraih penghargaan KLA tingkat dunia. 

Tetapi bagaimana esensi dari KLA itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Jadi, hadirnya negara ini, hadirnya pemerintah, itu bisa betul-betul kita rasakan," kata Khusnul.

Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Suparino. 

"Saya kira Perda dan Perwali ini memang menjadi satu bagian dari tugas kita sebagai pengampu kebijakan atau bisa mengawal hak-hak anak yang ada di Surabaya," kata Tjutjuk.

Secara garis besar, Tjutjuk kembali mengingatkan terkait aplikasi di lapangan dengan adanya Perda dan Perwali tentang perlindungan anak. 

Misalnya, terkait pelibatan FAS dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel).

"Karena Pak Wali Kota ini sudah sangat-sangat berusaha merangkul banyak anak. Saya kira dengan dibangunnya banyak Rumah Anak Prestasi, sudah itikad baik Pak Wali Kota untuk menjangkau banyak anak," pungkasnya.

Read More

Fraksi Gerindra Usulkan Perda Inisiatif ke Pemkot Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi D DPRD Surabaya mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membentuk Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP). 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati menyatakan bahwa antusiasme terhadap usulan ini sangat positif.

Namun, ia menekankan pentingnya agar kegiatan pemberdayaan perempuan tidak hanya dilakukan sebagai event atau program CSR saja.

Menurutnya, kegiatan pemberdayaan ini harus menjadi kegiatan rutin yang mampu menjangkau target dan mengembangkan hasil yang nyata. 

Selain itu, ia mengharapkan agar program ini dapat memberikan pendampingan yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat di rasakan oleh perempuan lainnya di Surabaya.

“Sehingga, yang awalnya pemerintah melayani pemberdayaan perempuan. Selanjutnya para perempuan yang berdaya tersebut harus mampu memberdayakan sesama perempuan di sekitarnya,” kata Ajeng, Senin (24/6).

Ajeng juga mengungkapkan bahwa usulan ini telah di atur dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemberdayaan perempuan. 

Raperda ini sendiri di prakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPP) atas usulan-nya sebagai perwakilan dari Fraksi Gerindra.

Raperda ini di harapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan di Kota Surabaya. 

Dengan adanya LPLPP, Wakil Ketua Komisi D tersebut berharap perempuan di Surabaya dapat lebih berdaya.

“Biar lebih berdaya dan memiliki kemampuan untuk saling mendukung dalam mengembangkan potensi diri dan lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Read More

Gerindra Pastikan Usung Kader Internal di Pilkada Surabaya 2024, Nama AH Thony Masuk Bursa Cawali

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Partai Gerindra terus menggodok nama-nama kader yang akan diusung untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Makanya hingga saat ini partai bergambar kepala burung garuda itu secara resmi belum menampilkan sosok kader internal di depan publik.

"Kalau dari sikap partai belum launching soal banner dan lain-lain, terkait dengan gambar yang sudah beredar di medsos maupun di jalan umum di surabaya," kata Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya, Bahtiyar Rifai dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (24/6).

Kendati demikian Partai Gerindra sudah mengantongi sejumlah nama dari kader internal untuk menduduki jabatan sebagai Cawali maupun Cawawali di Pilkada Surabaya 2024.

"Intinya ada salah satu kader kami yang bisa maju dalam kontestasi. Kalau internal ada pak deddy memang kader gerindra dan juga beliau internal yang berpeluang maju sebagai cawali, juga sempat ada mas Ahmad Dhani dan Pak AH Thony yang gambarnya beredar," jelasnya.

Menurut Bahtiyar, ketiga nama yang memiliki potensi maju di Pilkada Surabaya 2024 tersebut merupakan sebuah usulan dari masyarakat kota pahlawan.

Saat ini tinggal menunggu persetujuan atau rekom dari DPP Gerindra.

"Itu bagian dari usulan masyarakat dan semuanya menunggu arahan dari DPP seperti apa finalnya," pungkasnya.

Read More

KPK Diminta Serius Tindaklanjuti 343 Lapdu Korupsi di Surabaya, AH Thony: Kepercayaan Bisa Turun

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Data laporan pengaduan (Lapdu) masyarakat untuk Kota Surabaya yang dibeber Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020-2024 meraih peringkat terbanyak diantara Kabubaten/Kota di Jawa Timur yakni sebanyak 343 mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD Surabaya, AH Thony.

Legislator asal Partai Gerindra ini menilai data yang dipamerkan itu akan menjadi bumerang bagi lembaga antirasuah.

Pasalnya bila lapdu tersebut tak ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Ya aturan sebanyak itu kalau tidak ditindaklanjuti itu nanti menjadikan kepercayaan dari masyarakat terhadap KPK bisa menurun," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, Senin (24/6).

Alasan itu menurut Thony sangat wajar sebab saat ini tingkat kepercayaan terhadap KPK dalam memberantas maling uang negara sangat tinggi dibanding dengan institusi lainnya.

Nah, apabila hal tersebut tak segera direalisasikan oleh KPK maka akan beredar bila lembaga antirasuah itu bisa 'masuk angin' terutama soal masifnya penanganan korupsi di kota pahlawan.

"Karena apa, karena ada dugaan macam-macam nanti. Buat KPK yang tidak aware dengan aduan masyarakat atau KPK yang memang tidak mau nindaklanjuti persoalan-persoalan di Surabaya," jelasnya.

Selain itu, anggapan masyarakat kata Thony akan menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tak serius untuk melakukan pencegahan korupsi sedini mungkin dari tingkat jajaran paling bawah..

Dikhawatirkan lapdu tersebut akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak diera-era kepemimpinan mendatang.

Makanya, ia mendorong keseriusan KPK untuk menuntaskan data lapdu tersebut.

"Nanti dikira Surabaya itu gak bisa?. Kalau gak segera diselesaikan nanti numpuk dan jadi bom waktu juga. Jangan-jangan begitu muncul nanti ada rentetan kasus yang meledak di Surabaya. Bahaya untuk Surabaya. Nah itu akan mengganggu stabilitas," pungkasnya.

Seperti diberitakan KPK membeberkan data pengaduan masyarakat di Jawa Timur mulai tahun 2020-2024.

Dalam data yang ditunjukkan KPK di gedung Grahadi, Kamis (13/6), Pemkot Surabaya meraih peringkat terbanyak diantara Kabubaten/Kota di Jawa Timur yakni sebanyak 343.

Sementara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespon adanya pengaduan dugaan korupsi terbanyak di Surabaya tahun 2020-2024 yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Grahadi, Kamis (13/6).

Dalam paparannya, KPK merilis data adanya laporan pengaduan untuk Kota Surabaya sebanyak 343 aduan.

“Surabaya pengaduan tertinggi itu kota Surabaya loh bukan pemerintah kotanya," kata Wali Kota Eri, Jumat (14/6).

Menurut Wali Kota Eri, di kota pahlawan ini banyak berdiri berbagai instansi milik kementerian lembaga maupun badan hingga Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim.

"Instansi di Surabaya banyak loh, ada Pemerintah Kota, ada kementerian disini, lembaga disini, Provinsi juga disana, itu masuk kota Surabaya,” tandasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Eri mengakui bahwa ada laporan ke KPK terkait kinerja Pemkot Surabaya. 

Tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti yang dipublikasikan itu. “Ada tapi jumlahnya sedikit. Sekitar 30an (pengaduan korupsi),” ungkapnya.

Dari jumlah puluhan pengaduan di KPK itu, paling banyak terkait perihal percepatan pelayanan. Apalagi di tingkat RW. 

“Sampai RW dilaporkan yo ada, ketika ada pembangunan jalannya rusak sampai dilaporin disana,” ujarnya.

Eri menambahkan, hal ini menjadi tantangan Pemkot Surabaya untuk terus bergerak memberantas kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota. 

“Ini menjadi tantangan kita ya bagaimana  Surabaya bisa terus bergerak karena lek wong gak ngerti ya itu Surabaya pikirannya Pemkot. Padahal surabaya instansinya akeh (banyak),” tandasnya.

Wali Kita Eri menyebut bahwa Pemkot Surabaya paling tertinggi terkait indikator Monitoring Center for Prevention (MCP). 

Artinya, pengawasan praktik korupsi di Surabaya paling tertinggi. Tercatat mencapai nilai MCP 97 persen.

Tak hanya itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) terkait pencegahan korupsi Pemkot  Surabaya, juga tertinggi tercatat ditahun 2023 sebanyak 79,57 persen.

“MCP  Surabaya nomor satu, SPI-nya nilainya 79 persen. Berarti kasus korupsi bukan pemerintah kota Surabaya. Tapi karena instansi yang ada di Surabaya banyak,” pungkasnya. 

Read More