Kadishub Surabaya Janji Usut Tuntas Pelaku Parkir Liar dan Tindak Tegas Petugas Bila Terlibat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru akan menindaklanjuti temuan Wali Kota Eri saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) juru parkir liar (Jukir) di kawasan Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya pungutan liar sebesar Rp35 ribu untuk parkir mobil di Jalan Setail, sekitar Kebun Binatang Surabaya.

Tundjung menyatakan akan mengusut tuntas pelaku parkir liar dan menindak tegas petugas apabila terbukti terlibat.

"Kami akan mencari tahu siapa yang bermain. Joki-joki liar itu bukan petugas kami. Jika ada petugas yang terlibat, akan kami tindak tegas," kata Tundjung, Minggu (14/7).

Tundjung juga menjelaskan, bahwa praktik parkir liar sering terjadi pada hari libur dan liburan sekolah.

Namun, ia memastikan sering melakukan penindakan, meski praktik parkir liar ini terus berulang.

"Kami akan meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan, serta bekerjasama dengan Satpol PP dan Polisi untuk menertibkan area (KBS) tersebut," jelasnya.

Selain itu, Tundjung juga menyatakan bahwa Dishub akan lebih memperketat pengawasan dan memberikan pengarahan kepada petugas untuk lebih aktif menindak joki liar yang meminta tarif parkir tidak resmi.

"Ke depan, kami akan meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan, serta menindak tegas petugas yang terlibat," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7). 

Sidak tersebut dilakukannya untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait keberadaan parkir liar di sekitar KBS.

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya oknum juru parkir (Jukir) yang mematok tarif parkir mobil hingga Rp35.000 di Jalan Setail. 

Dengan tegas, ia meminta seorang pengemudi agar tidak membayar biaya parkir tersebut.

"Jangan dibayar, siapa yang minta Rp35.000," kata Wali Kota Eri kepada pengemudi mobil tersebut langsung disambut dengan menunjukkan tangannya ke arah jukir yang tepat berada di seberang jalan.

Melihat pengakuan pengendara, Wali Kota Eri langsung membalikkan badannya. 

Dengan menunjukkan telunjuk tangan kanannya, Wali Kota Eri nenanyakan biaya parkir tersebut ke oknum jukir.

"Sopo seng njaluk Rp35.000, balekno (Siapa yang minta Rp35 ribu, kembalikan). Ojok nemen-nemen, ngerusak Suroboyo awakmu iki (Jangan terlalu, merusak Surabaya kamu ini). Melok aku, melok aku (ikut saya)," tegas Wali Kota Eri  dengan nada marah kepada oknum Jukir di Jalan Setail Surabaya.

Tak hanya itu, sambil memegang lengan tangan kanan oknum jukir, Wali Kota Eri juga didampingi petugas Dishub mengamankan di mobil berwarna hijau.

Ia juga meminta petugas Dishub lainnya yang berada di lokasi segera melaporkan ke pihak kepolisian.

"Eh, celukno (panggilkan) polisi," pungkasnya.

Read More

Pindah Alamat Sesuai Prosedur Malah Ditolak Warga, Begini Kata Lurah Banjar Sugihan Pemicunya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Puluhan warga dari seluruh penghuni di RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes sempat melakukan aksi demo di Kantor Kelurahan Banjar Sugihan, Jum'at (12/7) lalu. 

Aksi demo itu dipicu karena adanya penolakan warga, terhadap Amin Santoso ketika akan pindah ke alamat domisili di wilayah Raya Banjar Sugihan No. 2, RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan. 

Menanggapi hal tersebut, Lurah Banjar Sugihan Gani Nurcahyono menjelaskan, awal mula penolakan warga terhadap Amin, diduga terjadi karena ada masalah sengketa lahan antara Warsito pemilik lahan dengan warga. 

Karena masalah tersebut, Amin ditolak oleh warga ketika akan pindah alamat domisili di wilayah RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan pada 6 Mei 2024. 

Pengurusan berkas domisili tersebut dilakukan oleh Amin, bertujuan untuk menindaklanjuti kebijakan pemutakhiran data kependudukan yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot), melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. 

Nah, adanya kebijakan tersebut, akhirnya Amin mengurus berkas-berkas kependudukan di Kelurahan Banjar Sugihan. 

Gani mengatakan, Amin adalah warga lama di wilayah RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan. 

Karena sebelumnya Amin sempat terlibat masalah sengketa lahan, yang melibatkan dirinya dan pamannya Warsito, akhirnya warga pun menolak dia untuk pindah di wilayah tersebut. 

“Nah, Amin ini kan selaku pengacara Warsito, plus saksi yang memberatkan warga, padahal Amin adalah warga di situ juga. Padahal Amin ini membela Warsito kan karena dia profesi,” kata Gani, Minggu (14/7).

Karena masalah itu, lanjut Gani, akhirnya warga beramai-ramai menolak jika Amin harus pindah ke alamat tersebut. 

Sebenarnya, jika dilihat dari segi prosedur pemberkasan, Amin memenuhi syarat untuk pindah ke alamat Raya Banjar Sugihan No. 2, RT 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan.

“Bukan karena saya membela, tapi secara prosedur memang dia (Amin) sudah terpenuhi, karena syaratnya kan harus punya rumah di situ, nah itu sudah terpenuhi. Rumahnya atas nama si Amin, dan dia juga sudah bertahun-tahun tinggal di situ, karena ada kebijakan itu akhirnya dia mengurus izin pindah masuk dari Tambak Langon ke Banjar Sugihan, dengan disertai data yang ada,” ujar Gani.

Nah, ketika melakukan pengurusan, lanjut Gani, Amin sempat ditolak oleh RT setempat, sehingga tidak mau menandatangani blanko surat pengantar. 

Setelah itu, Amin berkonsultasi ke kantor Kelurahan Banjar Sugihan. 

Saat berkonsultasi, jajaran Kelurahan Banjar Sugihan memberikan solusi agar Amin berkirim surat permohonan pindah ke Dispendukcapil Surabaya. 

“Nah, saat itu RW-nya pula juga tidak mau menandatangani blanko. Akhirnya warga yang keberatan itu membuat surat, yang ditandatangani oleh puluhan warga di situ. Kemudian kita sertakan juga dengan surat permohonan pindah yang diajukan oleh Amin, kemudian kita kirim ke Dispendukcapil Kota Surabaya,” jelas Gani. 

Karena tidak dilengkapi dengan tanda tangan RT/RW dan ada surat penolakan yang berisi tanda tangan warga, akhirnya surat permohonan tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Dispendukcapil ke Kelurahan Banjar Sugihan pada 24 Juni 2024. 

“Saat itu info updatenya kan selalu saya sampaikan kepada Pak Amin, itu juga saya sampaikan kepada Pak RT dan RW. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan kelurahaan, Pak Amin kemudian datang secara langsung ke Dispendukcapil Surabaya untuk memastikan kembali perihal penolakan pindah alamat tersebut,” paparnya.

Dikarenakan berkas yang diajukan oleh Amin dinilai sesuai dan memenuhi prosedur untuk pindah alamat, petugas verifikasi tempat tinggal kelurahan kemudian mencoba untuk mengunggah kembali berkas permohonan Amin pada 3 Juli 2024. 

Akhirnya, verifikasi tempat tinggal yang diajukan oleh Amin itu disetujui dan telah diterbitkan kartu keluarga (KK).

Akan tetapi setelah KK itu diterbitkan, warga di wilayah 01/RW 04, Kelurahan Banjar Sugihan menolak keberadaan Amin. 

Sehingga pada 12 Juli kemarin, warga berdemo di kantor Kelurahan Banjar Sugihan menuntut kepada Gani untuk melakukan pencabutan status kependudukan atau KK terhadap Amin.

“Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada demo itu. Pada intinya warga itu menolak jika Amin tinggal di situ. Nah, sebetulnya kan itu masalah eksternal, kalau ada masalah itu pasti kelurahan menengahi, memediasi, atau mendamaikan. Karena kan dari segi hukum permohonan pindah itu tidak ada masalah, hanya saja warga menolak, jika Amin pindah di situ,” terangnya. 

Rencananya, Gani menambahkan, akan menggelar mediasi kembali bersama Dispendukcapil Surabaya, Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya, Kecamatan Tandes, dan pihak Amin, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. 

“Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Camat, mungkin nanti akan kami datangkan Pak Amin, Dispendukcapil, dan Bagian Hukum. Karena kami ingin menjembatani masalah ini,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Beri Instruksi dan Sanksi Tegas untuk Dishub Atasi Parkir Liar di Seluruh Tempat Wisata

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pasca menemukan adanya juru parkir (jukir) liar di sekitar Kebun Binatang Surabaya (KBS), Wali Kota Eri langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) menghentikan praktik parkir liar di seluruh tempat wisata dan taman di Kota Pahlawan.

"Mulai hari ini, tidak boleh ada parkir liar lagi. Dishub harus menjaga semua tempat wisata dan taman hingga pukul 22.00 WIB," kata Wali Kota Eri, Minggu (14/7).

Selain itu, Wali Kota Eri juga memerintahkan Kepala Dishub Surabaya, Tundjung Iswandaru, untuk mengevaluasi kinerja personel Dinas Perhubungan secara menyeluruh.

"Saya minta Pak Tundjung mengevaluasi semua kerja Dishub, termasuk tindakan tegas terhadap petugas yang terlibat dalam praktik parkir liar," pintanya.

Bila perintah tersebut tak dijalankan sesuai arahan, maka akan diberikan sanksi.

"Jika tidak ada perubahan, akan ada sanksi tegas hingga pencopotan jabatan struktural," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7). 

Sidak tersebut dilakukannya untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait keberadaan parkir liar di sekitar KBS.

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya oknum juru parkir (Jukir) yang mematok tarif parkir mobil hingga Rp35.000 di Jalan Setail. 

Dengan tegas, ia meminta seorang pengemudi agar tidak membayar biaya parkir tersebut.

"Jangan dibayar, siapa yang minta Rp35.000," kata Wali Kota Eri kepada pengemudi mobil tersebut langsung disambut dengan menunjukkan tangannya ke arah jukir yang tepat berada di seberang jalan.

Melihat pengakuan pengendara, Wali Kota Eri langsung membalikkan badannya. 

Dengan menunjukkan telunjuk tangan kanannya, Wali Kota Eri nenanyakan biaya parkir tersebut ke oknum jukir.

"Sopo seng njaluk Rp35.000, balekno (Siapa yang minta Rp35 ribu, kembalikan). Ojok nemen-nemen, ngerusak Suroboyo awakmu iki (Jangan terlalu, merusak Surabaya kamu ini). Melok aku, melok aku (ikut saya)," tegas Wali Kota Eri  dengan nada marah kepada oknum Jukir di Jalan Setail Surabaya.

Tak hanya itu, sambil memegang lengan tangan kanan oknum jukir, Wali Kota Eri juga didampingi petugas Dishub mengamankan di mobil berwarna hijau.

Ia juga meminta petugas Dishub lainnya yang berada di lokasi segera melaporkan ke pihak kepolisian.

"Eh, celukno (panggilkan) polisi," pungkasnya.

Read More

Hadiri HUT PORPI DPC Surabaya, Wali Kota Eri Silahkan Gunakan Balai Kota Untuk Olahraga

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengahadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI) DPC Kota Surabaya ke-37 tahun, yang digelar di Halaman Taman Surya pada Minggu (14/7).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri bersama Ketua Pengerak TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani melakukan senam refleksi bersama ratusan anggota PORPI Kota Surabaya.

Tidak hanya Wali Kota Eri dan Ketua Pengerak TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, pada acara ini juga turut hadir Wakil Wali Kota Surabaya Armuji serta jajaran pengurus PORPI Indonesia.

Wali Kota Eri menyambut baik banyaknya persatuan atau komunitas olahraga yang ada di Kota Surabaya. 

Baginya kesehatan jasmani dan rohani pada masyarakat akan berpengaruh baik pada pembangunan Kota Pahlawan kedepannya.

Dukungan kepada PORPI juga dilakukan Wali Kota Eri dengan memberikan tempat di Taman Surya untuk berlatih senam.

"Balai Kota atau Taman Surya ini boleh digunakan untuk PORPI. Silahkan ditentukan harinya, apakah mau hari Sabtu atau Minggu untuk jadwal senamnya. Saya juga akan umumkan kepada masyarakat kalau mau ikut senam bisa datang ke Balai Kota," kata Wali Kota Eri.

Sebelumnya, di Balai Kota Surabaya juga sudah ada jadwal senam Taichi yang bisa diikuti masyarakat.

Menurut Wali Kota Eri dengan banyaknya kegiatan olahraga di Taman Surya, juga sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) para lansia. 

Pemkot Surabaya menargetkan UHH menjadi 85 tahun di tahun 2045 mendatang, saat ini diketahui UHH mencapai 74,75 tahun.

"Salah satu upaya peningkatan UHH dengan kondisi yang sehat, sehingga apapun kegiatan olahraga akan kita dukung. Seperti teman-teman kalau ingin menggunakan Taman Surya kita persilahkan, dengan olahraga tubuh akan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup warga Surabaya," terang Eri.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Ketua PORPI DPC Surabaya Hartantro mengatakan, senam pernafasan Oks yang dilakukan oleh PORPI terdiri dari perengangan, pendinginan dan pernafasan. Tujuannya agar tubuh sehat tanpa obat dan bugar tanpa alat.

"Meskipun gerakannya sederhana tapi manfaatnya untuk tubuh luar biasa. Gerakan yang dilakukan bisa membuat nadi aktif kembali, sehingga aliran darah bisa lancar," paparnya.

Saat ini, ujar Hartantro anggota PORPI di Surabaya sudah mencapai 750 orang. Di HUT yang ke-37 ini, pihaknya terus berupaya untuk mengajak masyarakat, khususnya Surabaya mau bergerak dan berolahraga agar tubuh tetap sehat di usia lanjut.

"Saya berterima kasih atas dukungan dari Pemkot Surabaya. Acara hari ini juga sebagai tanda bahwa PORPI Surabaya siap untuk Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII pada tahun 2025, yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Ungkap Temukan Jukir Liar di KBS Berkat Laporan Medsos Hingga WhatsApp

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap temuannya ketika menemukan juru parkir (Jukir) liar saat inspeksi mendadak (sidak) di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7).

Menurut Wali Kota Eri temuan jukir liar itu lantaran adanya laporan dari berbagai sumber.

"Ada laporan dari media sosial dan pesan WhatsApp mengenai praktik parkir liar yang merugikan pengunjung," kata Wali Kota Eri, Minggu (14/7).

Nah, ketika sidak itu, ia menemukan adanya pungutan liar sebesar Rp35 ribu untuk parkir mobil di Jalan Setail, sekitar Kebun Binatang Surabaya.

"Saya langsung turun ke lapangan dan melihat sendiri kejadian tersebut. Saya bilang gak ngene ngisin-ngisini Suroboyo iki (Saya sampaikan, ini memalukan bagi Surabaya)," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7). 

Sidak tersebut dilakukannya untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait keberadaan parkir liar di sekitar KBS.

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya oknum juru parkir (Jukir) yang mematok tarif parkir mobil hingga Rp35.000 di Jalan Setail. 

Dengan tegas, ia meminta seorang pengemudi agar tidak membayar biaya parkir tersebut.

"Jangan dibayar, siapa yang minta Rp35.000," kata Wali Kota Eri kepada pengemudi mobil tersebut langsung disambut dengan menunjukkan tangannya ke arah jukir yang tepat berada di seberang jalan.

Melihat pengakuan pengendara, Wali Kota Eri langsung membalikkan badannya. 

Dengan menunjukkan telunjuk tangan kanannya, Wali Kota Eri nenanyakan biaya parkir tersebut ke oknum jukir.

"Sopo seng njaluk Rp35.000, balekno (Siapa yang minta Rp35 ribu, kembalikan). Ojok nemen-nemen, ngerusak Suroboyo awakmu iki (Jangan terlalu, merusak Surabaya kamu ini). Melok aku, melok aku (ikut saya)," tegas Wali Kota Eri  dengan nada marah kepada oknum Jukir di Jalan Setail Surabaya.

Tak hanya itu, sambil memegang lengan tangan kanan oknum jukir, Wali Kota Eri juga didampingi petugas Dishub mengamankan di mobil berwarna hijau.

Ia juga meminta petugas Dishub lainnya yang berada di lokasi segera melaporkan ke pihak kepolisian.

"Eh, celukno (panggilkan) polisi," pungkasnya.

Read More

DPRD Surabaya Sebut Pembangunan dua RSUD butuh kajian layanan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati meminta pembangunan dua rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah timur dan utara dilengkapi dengan kajian pelayanan serta kebutuhan jumlah tenaga medis.

"Kalau soal rumah sakit aksesnya sangat dibutuhkan, apalagi dengan program BPJS yang memungkinkan warga berobat dimanapun. Karena itu penambahan dua fasilitas harus ada kajian," kata Ajeng di Surabaya, Sabtu (13/7).

Acuan berdasarkan hasil evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan layanan berobat dengan fasilitas BPJS. Kemudian juga mencakup ketepatan jadwal operasional rumah sakit itu sehingga bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan warga.

Rencananya, pembangunan dua rumah sakit tersebut akan dimulai pada 2025. Sementara untuk di wilayah Surabaya bagian selatan, pemerintah daerah setempat masih mencari lokasi yang bisa dimanfaatkan. 

Sedangkan RSUD Surabaya Utara dipastikan menggunakan bangunan Eks Lapangan Tembak yang juga pernah digunakan fasilitas merawat pasien COVID-19.

"Jadi kami meminta semua persiapan dilakukan maksimal supaya nanti bisa tepat," ujarnya.

Selain itu, Ajeng pun mendukung Pemkot Surabaya melaksanakan pembangunan dua RSUD tersebut. 

Sebab langkah ini menunjukkan komitmen mendekatkan pelayanan bagi warga dan memecah antrean di setiap fasilitas serupa.

"Tentu kami setuju, khususnya yang ada di Lapangan Tembak. Makanya proses perencanaan harus kuat jangan sampai tidak terealisasi," kata dia.

Dia juga berharap Pemkot Surabaya bisa menetapkan spesialisasi dua rumah sakit baru tersebut. 

Sebab perbedaan yang diberikan mampu memperkaya pilihan berobat bagi masyarakat.

"Itu diminta kajian teknis untuk pelayanan tidak hanya bersifat umum tetapi ada diferensiasi dengan RSUD lainnya, supaya ada keunggulan," pungkasnya.

Read More

Temukan Tarif Parkir Mobil Rp35 Ribu, Wali Kota Eri Marahi Petugas Dishub Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF COM Kemarahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak hanya diluapkan kepada oknum juru parkir (Jukir) di jalan Setail yang memungut tarif parkir mobil sebesar Rp35.000.

Namun juga kepada beberapa personel Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertugas di sekitaran Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Melalui handytalkie, Wali Kota Eri juga meminta Kepala Dishub Surabaya, Tundjung Iswandaru untuk segera datang ke KBS.

"Dishub monitor. Datang ke sini ke Kebun Binatang. Onok seng bayar (parkir) Rp35 ribu dijarno ae (ada yang bayar parkir Rp35 dibiarkan saja). Pak Tundjung mana, datang segera ke sini, teman-teman (Dishub) yang lain semua ke sini," kata Wali Kota Eri melalui handytalkie, Jum'at (12/7).

Saat itu, Wali Kota Eri meminta penjelasan para petugas di sana kenapa ada Jukir mematok tarif parkir mobil Rp35 ribu dibiarkan saja.

"Kamu kalau tidak bisa mengatasi begini, kan bisa telepon kepalamu (pimpinan). Kepalamu datang bawa pasukan ke sini. Duduk koyok ngene (Bukan seperti ini), dijarno ae (dibiarkan saja). Masak parkir mobil kena Rp35 ribu," paparnya.

Bahkan, Wali Kota Eri juga mengultimatum petugas Dishub di sana apabila nanti terbukti bermain terkait keberadaan parkir liar di sekitaran kawasan KBS.

"Yaopo kenyamanane Suroboyo, ojok dolanan lho yo! (Bagaimana kenyamanannya Surabaya, Jangan bermain lho ya!). Iki podo karo ngerusak Suroboyo (Ini sama saja merusak Surabaya)," pungkasnya.

Seperti diberitakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jumat (12/7). 

Sidak tersebut dilakukannya untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait keberadaan parkir liar di sekitar KBS.

Dalam sidak tersebut, Wali Kota Eri menemukan adanya oknum juru parkir (Jukir) yang mematok tarif parkir mobil hingga Rp35.000 di Jalan Setail. 

Dengan tegas, ia meminta seorang pengemudi agar tidak membayar biaya parkir tersebut.

"Jangan dibayar, siapa yang minta Rp35.000," kata Wali Kota Eri kepada pengemudi mobil tersebut langsung disambut dengan menunjukkan tangannya ke arah jukir yang tepat berada di seberang jalan.

Melihat pengakuan pengendara, Wali Kota Eri langsung membalikkan badannya. 

Dengan menunjukkan telunjuk tangan kanannya, Wali Kota Eri nenanyakan biaya parkir tersebut ke oknum jukir.

"Sopo seng njaluk Rp35.000, balekno (Siapa yang minta Rp35 ribu, kembalikan). Ojok nemen-nemen, ngerusak Suroboyo awakmu iki (Jangan terlalu, merusak Surabaya kamu ini). Melok aku, melok aku (ikut saya)," tegas Wali Kota Eri dengan nada marah kepada oknum Jukir di Jalan Setail Surabaya.

Tak hanya itu, sambil memegang lengan tangan kanan oknum jukir, Wali Kota Eri juga didampingi petugas Dishub mengamankan di mobil berwarna hijau.

Ia juga meminta petugas Dishub lainnya yang berada di lokasi segera melaporkan ke pihak kepolisian.

"Eh, celukno (panggilkan) polisi," pungkasnya.

Read More

Sambut Hari Anak Nasional 2024, Pemkot Surabaya Sosialisasikan Perwali Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mensosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Jumat (12/7).

Dalam menyambut Hari Anak Nasional, pelaksanaan sosialisasi itu, dikemas melalui kegiatan Training of Trainer (ToT) bagi Kader PKK terkait pencegahan perkawinan anak. 

Para peserta menerima sejumlah materi pembekalan, mulai dari Perwali, Sistem, Alur, Diska. 

Selanjutnya, materi mengenai Dampak Negatif Perkawinan Anak, dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.

Mewakili Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, Ketua Bidang Pokja 1 TP PKK Kota Surabaya Shinta Setia mengatakan, sosialisasi Perwali Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan salah satu upaya Pemkot Surabaya dalam menjamin hak-hak anak. 

“Hari ini perwakilan Kader PKK dari semua kelurahan akan menerima pembekalan melalui ToT dengan para narasumber yang bagus-bagus. Mereka memiliki empat tugas yang diharapkan oleh Pemkot Surabaya bisa merubah pola pikir masyarakat, yakni melindungi dan memberikan hak pada anak,” kata Shinta Setia.

Nantinya, output dari masing-masing kelurahan akan membuat program kerja dalam rangka mencegah pernikahan pada usia anak. 

Kemudian, hasil praktek terbaik dari program kerja itu diharapkan bisa menular ke kelurahan yang lainnya. 

Sebab, kunci kemajuan Kota Surabaya ada di perlindungan anak. 

Apalagi Pemkot Surabaya telah membuat berbagai program dan kebijakan yang mendukung konvensi hak anak.

“Soal pernikahan anak ini, dampak negatifnya bisa menyerang ekonomi, fisik, kesehatan, sosial, dan masih banyak lainnya. Anak yang menikah muda rentan terkena kekerasan, dan bisa mengalami kesulitan ekonomi di masa depan. Kesulitan ekonomi memicu kemiskinan di generasi muda, ada pula resiko kematian ibu dan bayi, secara psikologis ada trauma, depresi, kecemasan, gangguan mental, serta terisolir dari teman dan keluarganya,” jelasnya.

Meskipun Surabaya sudah enam kali meraih Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama, tetapi akan berupaya menjadi Kota Layak Anak Tingkat Paripurna. 

Oleh sebab itu, terdapat empat hal yang diharapkan oleh Pemkot Surabaya kepada PKK Surabaya. 

Pertama, Kader PKK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. 

Kedua, memberikan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga jika diperlukan, berupa konseling, dukungan psikologis, dan bantuan yang lainnya.

“Ketiga, menyampaikan aspirasi dan masukan kepada Pemkot Surabaya mengenai temuan-temuan di lapangan untuk memperkuat kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemkot. Dan keempat, Kader PKK harus menunjukkan sikap dan perilaku positif, menghormati dan menghargai hak-hak anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widyawati mengatakan, sosialisasi pencegahan perkawinan anak adalah sebagai upaya mengantisipasi persoalan anak. 

Sebab, perlu adanya edukasi agar hak-hak anak bisa terpenuhi karena mereka harus menimba ilmu untuk masa depannya

“Nanti akan berkolaborasi lagi untuk Bina Keluarga Remaja. Kita juga melibatkan anak-anak untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan pada usia anak dan terus kita lakukan, bahkan Pemkot Surabaya sudah melakukan MoU dengan Pengadilan Agama (PA) terkait upaya pencegahan tersebut,” kata Ida.

Melalui Mou dengan Pengadilan Agama dalam pencegahan pernikahan pada usia anak, hasilnya memiliki dampak positif. 

Sebab, terdapat sejumlah aturan yang tegas dalam mengakomodir persyaratan pernikahan. 

“Batasannya semakin jelas, melibatkan KUA dan kelurahan,” imbuhnya.

Meski begitu, perlu adanya penguatan hingga di tingkat masyarakat. Menurut Ida, edukasi kepada masyarakat sangat penting karena kita harus merubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap pernikahan pada usia anak adalah hal biasa. 

Karena itu, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan Kader PKK untuk mensukseskan pencegahan perkawinan pada usia anak.

“Kader PKK adalah orang terdekat bagi masyarakat, sangat kita butuhkan karena edukasi kepada masyarakat harus sering dilakukan. Kami sadar ini membutuhkan waktu, tapi kita harus berjuang untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Nanti akan ada program kerja masing-masing kelurahan, laporannya akan kita monitor,” jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Thussy Apriliyandari mengatakan, tindak lanjut penandatanganan MoU antara Pemkot Surabaya, PA dan Kemenag Surabaya adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Perwali Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

“Terdapat perubahan beberapa alur pernikahan pada usia anak. Nanti akan kami sosialisasikan kepada seluruh pemuka agama, kelurahan, dan kecamatan terkait alurnya,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Sebut Jukir Jalan Serail Rusak Citra Surabaya, Patok Tarif Parkir Mobil Rp35 Ribu

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menganggap oknum juru parkir (jukir) di jalan Setail Surabaya merusak citra Kota Surabaya.

Hal itu dikatakan Wali Kota Eri kepada oknum jukir yang tertangkap tangan mematok tarif parkir mobil sebesar Rp35.000.

"Ngerusak Suroboyo awakmu iki, merusak jenengku (Merusak Surabaya kamu ini, merusak nama saya). Aku kerjo soro gawe wong Suroboyo, awakmu rusak, kebacut awakmu iki (Saya kerja susah buat warga Surabaya, kamu rusak, terlalu kamu ini)," pungkas Wali Kota Eri kepada oknum Jukir, Jum'at (12/7).

Tak hanya itu, saat kegiatan inspeksi mendadak (sidak) ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), Wali Kota Eri juga meminta oknum Jukir tersebut untuk mengembalikan uang kepada pengendara mobil.

Bahkan Wali Kota Eri juga meminta seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) mengamankan oknum Jukir tersebut. 

Ia juga meminta untuk segera menghubungi petugas kepolisian.

"Eh, celukno (panggilkan) polisi," pungkasnya.

Read More

Penataan Lanjutan, Kawasan Serambil Ampel Akan Dijadikan Pasar Syariah

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kawasan Serambi Ampel yang berada di Jalan Pengirian, Kecamatan Semampir, Surabaya akan dijadikan pusat perdagangan berbasis islam atau Pasar Syariah. 

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengelar acara makan siang bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (12/7).

Wali Kota Eri mengatakan, menjadikan Serambi Ampel sebagai Pasar Syariah adalah upaya penataan kawasan religi Ampel, serta saran dari para pedagang yang ada di sana.

"Di sini (Serambi Ampel) InsyaAllah setelah ada masukan dari warga akan dijadikan Pasar Syariah. Kita akan tata kembali," ujar Wali Kota Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu menjelaskan, saat ini Pemkot Surabaya sedang merumuskan penataan lanjutan untuk Serambi Ampel, sembari menunggu pemindahan Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian.

Setelah RPH dipindahkan seluruhnya, Pemkot Surabaya akan memperluas kawasan Serambi Ampel dan menjadikannya Pasar Syariah.

"Kalau ini (RPH Pegirian) sudah dipindahkan akan dibuat full untuk para pedagang, sehingga pedagang akan kita tata kembali agar lebih rapi dan menjadi terpusat," ungkapnya.

Menurut Wali Kota Eri, RPH Pegirian akan dipindahkan seluruhnya pada bulan September 2024. 

Oleh karena itu, pada bulan Oktober 2024 akan dilakukan perluasan kawasan Serambi Ampel dan penataan lanjutan.

"Sambil menunggu RPH pindah kita akan penataan. September RPH pindah lalu di Bulan Oktobernya kita perluas kawasan Serambi Ampel dan tata kembali," ujarnya.

Selain Serambi Ampel, Wali Kota Eri juga akan melakukan penataan lanjutan di kawasan Kalimas Timur. 

Sebelumnya, pedagang-pedagang di kawasan wisata religi Ampel direlokasi di dua tempat, yakni Serambi Ampel dan Kalimas Timur.

"Kita sudah diskusi dengan teman-teman yang ada di Kalimas Timur. Di sana akan kita buatkan tenda pinggir sungai dan akan dilengkapi dengan tempat mainan anak," imbuhnya.

Selain itu, tambah Eri, Pemkot Surabaya juga meminta agar kendaraan besar seperti truk memiliki jam operasional untuk melintas di kawasan Kalimas Timur.

"Kedepannya truk-truk yang boleh masuk hanya diatas jam 10, sehingga di Kalimas Timur bisa nyaman untuk tempat makan pengunjung," pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Berencana Buka Akademi Perawat Wujudkan Program Satu RW Satu Nakes

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat mengatakan rencana pembukaan Akper di Kota Surabaya dilatar belakangi kebutuhan perawat yang semakin meningkat setiap tahunnya.

"Terlebih untuk program satu RW satu nakes, itu kebutuhannya akan banyak. RW di Kota Surabaya ada sekitar 1300 jadi ada banyak perawat yang dibutuhkan untuk memenuhi semua itu," kata Irvan, Selasa (9/7).

Seperti diketahui, Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat. 

Salah satunya yaitu mewujudkan layanan kesehatan di tingkat rukun warga (RW).

Program tersebut akan dilakukan mulai tahun 2025 mendatang. Sebanyak satu dokter dan satu perawat diterjunkan pada tiap RW.

Saat ini, Irvan menyebut, Pemkot Surabaya sedang melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur terkait perizinan dan kurikulum yang akan diterapkan.

Dari hasil koordinasi tersebut, nantinya akan dilihat terlebih dahulu, apakah pembukaan Akper harus disertai dengan gedung baru atau bisa menggunakan aset Pemkot Surabaya yang sudah siap.

"InsyaAllah semuanya tahun depan. Saat ini sedang koordinasi dengan provinsi. Kalau tidak harus membangun dulu dan bisa memakai aset pemkot, kita akan jalankan dulu," kata Irvan.

Irvan menambahkan, nantinya Akper Kota Surabaya akan berada di bawah naungan Dinas Kesehatan (Dinkes). "Terkait kurikulum, akreditasi dan lainnya akan berada di naungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya," pungkasnya.

Seperti diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membuka Akademi Keperawatan (Akper) pada tahun 2025 mendatang. 

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit (RS) milik pemkot, serta mendukung program satu RW satu nakes.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan, kebutuhan nakes di RS milik pemkot berasal dari warga Kota Pahlawan sendiri. 

"Saya akan bangun sekolah perawat dibelakang RS Surabaya Timur, sehingga nantinya kebutuhan perawat untuk RS itu dari anak-anak Surabaya yang bersekolah di bidang keperawatan. InsyaAllah tahun 2025," kata Wali Kota Eri, Senin (8/7).

Selain itu, Wali Kota Eri mengatakan bahwa pembukaan Akper di Surabaya juga akan terintegrasi dengan program satu keluarga satu sarjana. 

Dimana anak-anak dari Keluarga Miskin (Gamis), yang memiliki peminatan di bidang kesehatan bisa menempuh pendidikan di sana.

"Wabil khusus untuk program satu keluarga satu sarjana itu. Saya akan fokuskan di sana (sekolah Akper). Jadi anak-anak orang miskin yang ingin sekolah gratis bisa dimasukan ke sekolah perawat itu. Mereka yang lulus dari sana bisa langsung bekerja," pungkasnya.

Read More

Wali Kota Surabaya Terbitkan SE Larangan Judi Online, Bakal Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/13114/436.7.13/2024 Tentang Larangan Judi Online Dan/Atau Judi Slot Bagi ASN Maupun Non-asn Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau judi slot, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun mengambil sikap tegas. 

Karenanya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh ASN dan Non-ASN agar tidak melakukan atau terlibat dalam kegiatan yang mendukung, memfasilitasi dan/atau mempermudah aktivitas yang berkaitan dengan judi online dan/atau judi slot dalam bentuk apapun.

“ASN dan Non-ASN diminta tidak menggunakan fasilitas Barang Milik Daerah, seperti komputer, laptop, internet dan lain sebagainya untuk kegiatan diluar urusan kantor dan/atau kegiatan yang bersifat negatif antara lain perjudian, pornografi dan game,” kata Wali Kota Eri, Selasa (9/7).

ASN dan Non-ASN juga diharapkan agar tidak berkomunikasi dengan pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dengan aktivitas judi online. 

“Serta, tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian apapun di lingkungan kantor pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja, dan turut mengkampanyekan anti judi online dan/atau judi slot,” jelasnya.

Selanjutnya, seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya diminta untuk melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas Barang Milik Daerah seperti PC, Laptop, internet dan lain sebagainya.

“Menindak tegas dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN maupun Non ASN yang menggunakan fasilitas Barang Milik Daerah seperti komputer, Laptop, internet dan lain sebagainya untuk kegiatan diluar urusan kantor dan/atau kegiatan yang bersifat negatif antara lain perjudian, pornografi dan game,” tegasnya. 

Selain itu, Kepala PD juga diminta memberi teguran lisan dan/atau tertulis kepada ASN maupun Non ASN yang memanfaatkan jam kerja untuk kegiatan diluar urusan kantor. 

“Dan/atau kegiatan yang bersifat negatif antara lain perjudian, pornografi dan game,” pungkasnya.

Read More