Simulasi Makan Bergizi di Surabaya, Arif Fathoni Sebut Ada Penegasan Dukungan Politik Gibran ke Eri Cahyadi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kunjungan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke Kota Surabaya dalam kegiatan simulasi makan bergizi dianggap merupakan signal dukungan untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam pemilukada mendatang.

Apalagi dalam kegiatan di SDN Klampis tersebut juga dihadiri oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni kegiatan tersebut ada kesamaan perilaku politik antara Presiden Joko Widodo dengan putranya yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ketika menunjukkan dukungan terhadap figur dalam mengarungi kontestasi.

“Baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran, selalu menunjukkan dukungan tidak harus dengan ucapan namun, selalu dengan perlambang-perlambang politik, di Pilpres Pak Jokowi cukup foto dengan Pak Prabowo, akhirnya terjadi migrasi dukungan pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo,” kata Arif Fathoni, Minggu (4/8).

Pria yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menambahkan, ada ratusan Kabupaten Kota di Indonesia, namun Wakil Presiden terpilih Gibran memilih melakukan simulasi program makan bergizi di Kota Surabaya, disamping ini menunjukkan dukungan politik terhadap Wali Kota Surabaya, juga merupakan penegasan bahwa Eri Cahyadi adalah salah satu kepala daerah yang dipercaya akan melaksanakan program pemerintah pusat itu dengan baik di kota Surabaya.

“Figur Mas Eri memang mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat, karena kepemimpinannya senafas dengan kehendak Pak Jokowi dan Prabowo Gibran kelak,” ujarnya.

Masih menurut Toni, kehadiran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah dan Emil dalam kegiatan bersama Gibran juga merupakan simbolisasi persatuan tokoh tokoh tersebut dengan Eri Cahyadi dalam mengarungi pelaksanaan pemilukada serentak nanti, hal ini lantaran segala tahapan pemilukada berjalan secara serentak.

 “Jadi saya pikir, ada gerak nafas yang sama, bahwa memenangkan Khofifah Emil sama dengan memenangkan Eri Cahyadi di kota Surabaya,” tegasnya.

Ketika ditanya kenapa tidak ada figure Wakil Wali Kota Armudji dalam kegiatan simulasi makan bergizi tersebut, Toni mengatakan mungkin disaat bersamaan wakil walikota ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Mungkin Cak Armudji ada kegiatan Pemkot ditempat lain, jadi tidak bisa hadir, tidak perlu ditafsirkan yang tidak-tidak,” tuturnya.

Disinggung mengenai kapan rekomendasi Partai Golkar di berikan, Toni mengatakan saat ini masih dilakukan survey tahap 2 oleh DPP Partai Golkar, setelah hasil survey tersebut di presentasikan ke DPP, maka rekomendasi akan diterbitkan.

“Surabaya ini pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, jadi keluarnya rekomendasi harus dilakukan disaat yang khusus dan cara yang khusus namun, sejauh ini surat tugas DPP Partai Golkar tetap ke Mas Eri Cahyadi,” pungkasnya.

Read More

Komisi C Tempuh Jalur Politik Tolak PSN Di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan menyebut telah menempuh jalur politik dalam upaya penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di pisisir timur kota Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono, menyebut bahwa, melalui lembaga legislatif pihaknya telah menyampaikan sikap penolakannya tersebut kepada DPRD Provinsi Jatim dan DPR RI.

“Kita sudah sampaikan ke rekan-rekan DPRD Provinsi dan juga di DPR RI terkait penolakan terhadap PSN karena, jalur kita kesana,” kata Baktiono, Jumat (2/8/2024).

Baktiono menambahkan, pihaknya menyampaikan pula kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat.

“Kami juga menyampaikan berita-berita media yang ada di Surabaya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menjadi kajian,” sambungnya.

Baktiono juga mengatakan bahwa alasan penolakannya tersebut lantaran PSN tersebut tidak pernah ada dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW).

“Saat pembahasan di Pansus DPRD kota Surabaya tidak pernah ada, kemudian di Perda RTRW pemerintah provinsi juga tidak tercantum tentang proyek strategis nasional. Tidak ada namanya reklamasi pulau buatan,” tegasnya.

PSN tersebut kata Baktiono seharusnya tercantum dalam Perda RTRW.

“Sejak awal saya katakan bahwa proyek stategis nasional harus ada tahapan. Dan tahapan itu salah satunya melalui kajian dari badan riset nasional,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan kota Surabaya ini menilai bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah mendapatkan kajian yang dikeluarkan oleh BRIN sehingga pihaknya menolak.

“Ya kita Tolak PSN itu. Karena selama tidak ada kajian dari BRIN. Karena BRIN ini bentukan presiden yang harus dilalui. Karena ini badan riset dan inovasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat menyebut, PSN tersebut berada di zona 4 yang memang tidak masuk kedalam RTRW kota Surabaya.

Menurutnya jika sesuai dengan RPJM kota Surabaya pengembangan wilayah Surabaya water front city itu berada diwilayah zona 3.

“Kalau sesuai informasi melalui rapat secara daring bahwa PSN yang diajukan ada di kawasan zona 4 wilayah Utara atau timur wilayah Mangrove yang merupakan RTH. Sehingga perlu kajian yang mendalam,” katanya.

Meskipun demikian, kata Irvan Pemkot mendukung dalam konteks pengembangan wilayah. Namun, pihaknya menekankan jika PSN tersebut harus didukung dengan kajian yang mendalam.

“itu perlu kajian yang mendalam. Pada intinya, mendukung PSN, karena untuk pengembangan kawasan,” pungkasnya.

Read More

Penumpang Feeder WiraWiri Terus Bertambah, Dishub Surabaya Segera Tambah Rute di Akhir Tahun 2024

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan kualitas transportasi publik, kini semakin terlihat hasilnya. 

Masyarakat Kota Pahlawan semakin berminat menggunakan moda transportasi umum dari pada kendaraan pribadi.

Hal ini dapat terlihat dari data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, yang mencatat kenaikan penumpang Feeder WiraWiri selama hampir satu tahun lebih beroperasi. 

Ketua Tim Perencanaan dan Pengembangan Angkutan, Bidang Angkutan, Dishub Kota Surabaya, Ismanto mengatakan bahwa dari data bulan Juli 2023 hingga Juni 2024 terjadi peningkatan penumpang dua kali lipat.

"Jumlah penumpang Feeder WiraWiri cenderung mengalami peningkatan. Pada Juli 2023 tercatat ada sebanyak 64.054 penumpang, jumlah ini terus meningkat menjadi 121.250 penumpang pada Juni 2024," kata Ismanto, Jum'at (2/8).

 

Ismanto menggungkapkan, ada beberapa alasan yang membuat masyarakat memilih Feedeer WiraWiri sebagai tranportasi sehari-hari. 

Pertama, kesadaran masyarakat untuk membantu mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan transportasi publik sudah mulai meningkat.

Lanjut Ismanto, alasan lainnya adalah tarif feeder yang relatif murah dan tidak perlu membayar lagi jika akan berganti kendaraan, baik itu Suroboyo bus ataupun feeder lainnya. 

Tarif yang terintegrasi tersebut berlaku selama dua jam perjalanan.

"Selain itu, rute-rute feeder yang ada bisa menjangkau ke kawasan pemukiman sehingga masyarakat semakin dekat dengan layanan angkutan umum. Rute Suroboyo bus dan feeder juga sudah terkoneksi dengan moda lainnya, seperti stasiun Pasar Turi, stasiun Gubeng, stasiun Wonokromo, dan Pelabuhan Tanjung Perak," papar Ismanto.

Bahkan, Suroboyo bus dan feeder sudah terkoneksi dengan angkutan perkotaan Trans Jatim di terminal Purabaya, halte Dukuh Menanggal dan halte Siwalankerto.

Melihat minat masyarakat yang semakin tinggi pada moda tranportasi berdimensi kecil itu, Dishub Kota Surabaya akan kembali menambah rute dan unit Feeder WiraWiri dan Suroboyo bus pada akhir tahun 2024 mendatang. 

Rute-rute baru akan menambah 7 rute Feeder WiraWiri yang sudah ada.  

"Rute baru Suroboyo bus direncanakan akan mengisi rute Terminal Purabaya - UNAIR Kampus C. Sedangkan, rute terbaru feeder akan melayani kawasan permukiman atau perkampungan dan terkoneksi dengan rute trank (Suroboyo bus) atau kawasan wisata," jelasnya.

Sementara itu, ujar Ismanto untuk mengisi penambahan rute tersebut disiapkan 50 unit baru, yang terdiri dari 12 unit Suroboyo bus dan sisanya adalah unit Feeder WiraWiri. 

"50 unit baru, kalau yang sudah beroperasi ada 56 Feeder WiraWiri dan 45 Suroboyo bus," imbuhnya.

Ismanto menambahkan, saat ini sedang dilakukan persiapan dan pendekatan kepada masyarakat terkait penambahan rute.

 

"Ini sedang disiapkan semuanya, termasuk pendekatan kepada masyarakat terkait rute-rute baru yang akan ditambahkan," tandasnya. 

Untuk diketahui, Feeder WiraWiri diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 2 Maret 2023 lalu. 

Wali Kota Eri mengoperasikan Feeder WiraWiri sebagai upaya pemerataan transportasi masyarakat dan memecah kemacetan.

Read More

Dewan Soroti PT SIER dan RPH Belum Serahkan Deviden ke Pemkot Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat menggenjot kinerja agar capain pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2024 bisa tercapai sesuai target.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu, mengatakan hingga triwulan II tahun 2024 realisasi PAD berada di angka Rp2,9 triliun dari target Rp6,4 triliun, atau baru tercapai 45,18 persen.

"Hingga 30 Juni atau satu semester kalau secara keseluruhan 41,05 persen, kontribusi dari PAD yang baru 45,18 persen," kata Reni, Jum'at (2/8).

Salah satu hal yang disorotinya adalah kurang maksimalnya kinerja dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Hingga akhir triwukan II tahun 2024 capaian masih 24,09 persen atau Rp53,5 miliar dari target Rp222,5 miliar.

Lebih lanjut, penyebab minimnya realisasi target dikerenakan masih ada dua badan usaha milik daerah (BUMD) belum menyerahkan deviden kepada pemerintah kota (pemkot) setempat.

"Capaian BUMD masih rendah di angka 24,09 persen, PDAM salah satu yang berkontribusi banyak. Kalau yang belum itu PT SIER targetnya sekitar Rp13,8 miliar dan RPH target Rp246,8 juta masih 0 persen," ucapnya.

Olah karena itu, Reni berharap pemkot melakukan evaluasi terhadap dua BUMD tersebut, agar capai PAD di semester II 2024 bisa optimal.

"BUMD itu harapan kami ke depan memberikan kontribusi yang besar, tetapi juga harus diberikan kapasitas," ujarnya.

Sedangkan sektor pajak daerah menjadi penyumbang tertinggi untuk PAD Kota Surabaya, yakni mencapai Rp2,58 triliun dari target Rp5,06 triliun atau sudah mencapai 51,07 persen.

Kemudian disusul sektor retribusi daerah yang sudah mencapai sebesar Rp142,8 miliar atau 36,32 persen dari target Rp393,4 miliar.

Selain itu, untuk lain-lain PAD yang sah tercapai 16,06 persen atau Rp119,3 miliar dari target Rp743,2 miliar.

Read More

Wali Kota Eri Beri Tanggapan Fraksi Terkait R-APBD 2025, Penyelesaian Banjir Hingga Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. 

Tanggapan tersebut disampaikan langsung dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya, Kamis (1/8).

Wali Kota Eri menyampaikan, setelah tanggapan dan jawaban, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh masing-masing komisi DPRD untuk segera disahkan.

"Jadi ini tanggapan dari pertanyaan dari fraksi, untuk segera ditindaklanjuti ke komisi masing-masing," kata Wali Kota Eri usai mengikuti sidang paripurna.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa APBD 2025 diprioritaskan untuk kesehatan, penyelesaian banjir hingga pengentasan kemiskinan. 

Hal ini terlihat dari anggaran gedung dan bangunan yang naik 33,71 persen dan anggaran jalan, jaringan dan irigasi naik sebesar 16,74 persen.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga sudah menyiapkan skema-skema yang akan dijalankan untuk prioritas APBD 2025.

Terkait prioritas penyelesain banjir, Wali Kota Eri akan melanjutkan pekerjaan saluran diversi Wiyung yang akan terintegrasi sampai ke Gresik. Saluran tersebut akan ditargetkan selesai 2026. 

"Jadi terkait jalan itu, yang dari Wiyung sampai Gresik gorong mari (belum selesai). Lalu, di Gunungsari dan depan Pondok Benowo Indah juga harus diselsaikan karena itu targetnya selesai 2026 nanti. Semua saluran itu akan terintegrasi," jelas Wali Kota Eri.

Sementara itu, Wali Kota Eri menyebut untuk prioritas kesehatan APBD 2025 akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan gedung Rumah Sakit (RS), serta Puskesmas di setiap kelurahan.

"Ada perbaikan terkait gedung RS, ada pula perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan Integrasi Layanan Primer (ILP), karena disetiap kelurahan harus ada satu. Layanan itu menjadi percontohan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), supaya berobat lebih nyaman untuk masyarakat," paparnya.

Mengenai pengentasan kemiskinan, Wali Kota Eri akan mempertankan skema-skema yang sudah ada, seperti padat karya dan juga pelatihan kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

"Pengentasan kemiskinan sudah kita lakukan dengan model padat karya, serta pelatihan kerja oleh Disperinaker dengan melihat kebutuhan yang ada," pungkasnya.

Read More

Polemik Iuran Ratusan Juta Rupiah oleh Pengurus RW ke Sekolah Petra, DPRD: Itu Pungli

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael menyayangkan adanya pungutan oleh pengurus RW Manyar kepada SMP Petra dan SMA Petra yang mencapai Rp140 juta tiap bulan. 

Iuran tersebut diminta oleh pengurus RW, karena mereka menganggap keberadaan sekolah Petra memicu kemacetan lalu-lintas di lingkungannya. 

Iuran Rp140 juta perbulan dibagi untuk 4 RW. Sehingga masing-masing RW menerima Rp35 juta.

Menurut akun Tik Tok @cakj1, iuran awalnya Rp 25 juta perbulan, lalu naik Rp 32 juta per bulan. 

Ketika dinaikkan lagi menjadi Rp 35 juta per bulan, sekolah Petra menolak.

"Untuk besaran iuran yang dibayarkan pihak sekolah membuat saya kaget juga, nah sekarang dalam menetukan pungutan iuran swadaya masyarakat kan ada aturannya, ga bisa sembarangan. Ada Perwali yang mengatur," kata Josiah, Jum'at (2/8).

Legislator Fraksi PSI tersebut menambahkan dalam Perwali menyebut, menentukan iuran harus melalui kesepakatan warga dalam musyawarah kemudian dilaporkan ke Kelurahan.

"Apakah dasar pemberlakuan ini sudah dilakukan oleh para pengurus RW? Sudah dilaporkan ke Kelurahan atau tidak?  Kalau tidak ada ya bisa dikategorikan sebagai pungli dong," tegas Josiah.

Karena sekolah Petra menolak membayar iuran yang dinaikkan, pengurus RW mengancam akan menutup jalan akses masuk SMP Petra yang berlokasi di Jl. Jalan Manyar Tirtoasri Kecamatan Mulyorejo tersebut.

Menurut Josiah lahan fasum perumahan  Manyar Tompotika yang menjadi akses sekolah Petra sudah diserah terimakan ke pemkot. 

Sehingga tidak bisa pengurus RW pasang portal sembarangan.

"Kita berharap pemerintah kota bisa tegas, terutama dalam menyelesiakan permasalahan ini, terutama jika diduga ada unsur pungli tadi ya silahkan diproses secara hukum. Saya harap aparat juga bisa ikut bergerak," pungkasnya.

Read More

Pelajar Surabaya Kampanyekan Pencegahan Kekerasan di Dunia Digital

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan perhatian serius terhadap penggunaan gadget yang berlebihan oleh anak-anak. 

Karenanya, kebebasan dalam mengakses informasi tersebut perlu diwaspadai sebagai salah satu langkah mencegah terjadinya Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) atau eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring.

Sekolah di Kota Surabaya pun tidak tinggal diam, mereka merancang sejumlah strategi dalam melindungi peserta didik dengan memberikan edukasi dan pengertian tentang bahaya OCSEA bagi remaja. 

Seperti para pelajar di SMP Santa Maria Surabaya, mereka mengenalkan upaya pencegahan dan antisipasi OCSEA dengan cara menyenangkan, yakni bermain sambil belajar, Kamis (1/8).

Di samping itu, puluhan pelajar lainnya mewakili anak-anak Kota Pahlawan pun mengkampanyekan pencegahan OCSEA. 

Dihadapan United Nation Childern’s (UNICEF), di SMP Santa Maria Kota Surabaya, para pelajar itu menjelaskan upaya mereka dalam mensosialisasikan OCSEA kepada teman-temanya. 

Langkah ini didukung penuh oleh pihak sekolah dan orang tua sehingga peserta didik terhindar dari OCSEA. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Surabaya, Ida Widayati menyampaikan, upaya pencegahan OCSEA rutin dilakukan oleh Pemkot Surabaya, seperti Sosialisasi Dinamika Remaja yang menyasar SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Pahlawan, hingga ke pesantren.

“Materinya adalah pencegahan bullying hingga pencegahan OCSEA. Hasilnya pun terlihat, anak-anak mulai paham. Tapi ini tidak akan berhenti, contoh di SMP Santa Maria mereka mengemasnya dengan bermain sambil belajar agar lebih menarik dan mudah diingat, ini menjadi salah satu ide yang bisa kita tiru untuk di aplikasikan di sekolah yang lain,” kata Ida.

Ida menjelaskan, saat pelaksanaan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), DP3A-P2KB berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan edukasi tentang parenting kepada wali murid. 

“Tidak hanya pengasuhan, tapi juga memberikan pendampingan kepada anak-anak agar bisa menggunakan gadget dengan baik. Harus ada monitoring dari orang tua,” jelasnya.

Semantara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menyampaikan bahwa UNICEF sangat mendukung dan mendorong semua komponen dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis online, karena anak-anak merupakan pengguna internet yang sangat rentan.

“UNICEF sangat bangga bahwa Kota Surabaya sudah memastikan bahwa anak-anak bisa melindungi diri mereka sendiri. Resiko di dunia daring itu sudah mereka ketahui, jadi pemkot juga ingin memastikan anak-anak di seluruh Kota Surabaya memahami dan terlindungi dari resiko kekerasan dan eksploitasi seksual online,” kata Arie Rukmana.

Sebab, menurutnya, Kota Surabaya sebagai anggota Child Friendly Cities Initiative (CFCI), semua komponen telah memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak-anak. 

Mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga stakeholder pendukung yang lainnya.

“Program yang sudah digalakkan oleh Dispendik Surabaya, yakni prevention OCSEA awalnya hanya di sekolah negeri, tapi sekarang sudah diadopsi di sekolah swasta. Sekolah swasta memiliki inisiatif, contoh SMP Santa Maria bisa mereplikasikannya,” terangnya.

Kepala SMP Santa Maria Surabaya, Martha Sawitri Handayani menyampaikan bahwa dunia pendidikan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak. 

Sebab, saat memasuki usia remaja, mereka belum memiliki kemampuan dalam membedakan hal baik dan buruk. 

“Sejak awal tahun pembelajaran, kita sosialisasikan tentang hak-hak perlindungan anak kepada orang tua, maka orang tua juga bisa melakukannya di rumah. Kami menciptakan komunitas belajar yang kritis, kreatif, dan inovatif. Ini selaras bagaimana mencegah OCSEA untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan pelecehan seksual,” tandasnya.

Read More

Komisi A Dorong Pemkot Surabaya Cover BPJS untuk Mudin dan Marbot

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Komisi A DPRD Kota Surabaya mendorong adanya jaminan ansuransi tenaga kerja terhadap para Mudin dan Marbot (Pengurus Masjid) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Setempat seperti yang sudah dilakukan pemkot terhadap para Kader Surabaya Hebat (KSH) dan RT maupun RW.

"Ini wujud perhatian besar pak wali kota Eri Cahyadi ini terhadap sumbangsih peran dari warga. Dan program ini harus lebih ditingkatkan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, Kamis (1/8).

Oleh karena itu, Politisi Golkar ini melanjutkan, dirinya mendorong dalam rapat pembahasan APBD ini untuk bisa memasukkan jaminan kesehatan kepada para modin dan marbot di kota Surabaya.

"Dalam Rapat membahas APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025, kita mendorong Mudin dan Marbot tahun ini bisa didaftarkan BPJS seperti KSH," pungkasnya.

Saat ini Pemkot Surabaya mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp1,8 miliar untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan bagi 28.000 KSH.

Sedangkan untuk tahun sebelumnya Pemkot Surabaya membayarkan sekitar Rp7 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan tenaga non ASN dan Ketua RT serta Ketua RW.

Read More

Program 1 Keluarga 1 Sarjana Dimulai, Pengusaha Surabaya Jadi Orang Tua Asuh!

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut baik dukungan dari para pelaku usaha dalam Program “1 Keluarga 1 Sarjana”. 

Dukungan itu diwujudkan oleh para pengusaha dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) program tersebut.

Dukungan tersebut terungkap dalam acara silaturahmi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para pengusaha yang tergabung dalam YBP (Yayasan Bhakti Persatuan), PERPIT (Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa) Jatim dan PMTS (Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya), Rabu (31/7) malam.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada para pengusaha yang telah memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak Surabaya. 

Baginya, pemerintah kota tidak akan bisa bekerja sendiri dalam mensejahterakan warga tanpa dukungan dan bantuan dari seluruh stakeholder.

"Masyarakat Surabaya menjadi lebih sejahtera bukan karena wali kotanya, tapi karena terciptanya kolaborasi yang bagus di antara seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengusaha. Saya mengucapkan kasih yang sebesar-besarnya," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri juga menyatakan bahwa kekuatan Surabaya bukan ada di pemerintah kota. 

Tetapi kekuatan itu ada karena dukungan dan keterlibatan dari semua pihak, termasuk para pengusaha Tionghoa Surabaya.

"Saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak) kepada panjenengan (anda) semuanya. Pastikanlah bahwa Surabaya itu tidak akan pernah ada artinya apa-apa tanpa njenengan (anda) semua menjadi bagian dari Kota Surabaya," tuturnya.

Dalam Program 1 Keluarga 1 Sarna a, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan kuota untuk 200 anak yang berasal dari keluarga miskin. 

Penerima program ini akan mengenyam pendidikan vokasi D3 selama tiga tahun dengan enam semester sampai lulus dan bekerja. 

Selama mengenyam pendidikan, anak-anak itu akan tinggal di asrama yang disiapkan Pemkot Surabaya. 

Nah, selama tiga tahun tersebut, setiap anak dibutuhkan biaya sekitar Rp52,5 juta. 

Biaya itu akan digunakan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama enam semester, uang kebutuhan kuliah hingga uang saku per bulan. 

Para pengusaha akan turut bergotong menjadi orang tua asuh bagi para mahasiswa tersebut.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bhakti Persatuan (YBP), Alim Markus menilai, bahwa selama ini kepemimpinan Wali Kota Eri sangat pro rakyat, pro bisnis dan pro pembangunan. 

Bahkan, meski baru menjabat tiga tahun, kerja keras Wali Kota Eri Cahyadi sudah terlihat nyata.

"Tiga tahun ini luar biasa hasil kerjanya seperti 5 tahun. Selokan (saluran), got-got itu tidak akan banjir di Surabaya karena sudah diperlebar. Juga untuk jalan sepeda dan pejalan kaki. Belum lagi taman-tamannya yang indah, tentunya tidak itu saja, juga keamanan Surabaya," kata Alim Markus.

Menurut Alim Markus, Wali Kota Eri merupakan sosok pemimpin yang bisa merangkul semua golongan. Karena itu, ia meyakini Surabaya ke depan akan menjadi kota yang lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi.

"Kita sebagai warga Surabaya, sebagai pengusaha, tentunya juga selain menghormati, selain mencintai, tentu juga mendukung, membantu beliau (Wali Kota Eri) supaya impian cita-citanya bisa terwujud," ujarnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum Yayasan Bhakti Persatuan (YBP), Hermawan Santoso. 

Ia menilai bahwa Wali Kota Eri telah membawa Surabaya menjadi kota yang lebih maju, bersih dan kondusif.

"Sekarang lagi memperbaiki saluran juga di kawasan Mayjend Sungkono, memang ada kendala macet sementara tapi nanti ke depannya pasti lancar. Semua itu pasti ada dampaknya, tapi ke depan pasti akan jauh lebih baik, jadi kita berpikirnya manfaat jangka panjang, jangan berpikirnya sekarang," kata Hermawan.

Oleh sebab itu, Hermawan menyatakan dukungan terhadap semua program-program yang telah dicetuskan Wali Kota Eri Cahyadi. Seperti di antaranya adalah Program 1 Sarjana 1 Keluarga.

"Program dari Pak Wali Kota ini memang bagus untuk Kota Surabaya. Semua program yang disusun Pak Wali Kota bersama Pak Sekda (Sekretaris Daerah) itu kalau kita tahu bagus, maka harus didukung," pungkasnya.

Selain acara silaturahmi, di waktu yang sama, Yayasan Bhakti Persatuan, PERPIT dan PMTS, juga menyerahkan bantuan berupa dua unit kendaraan motor VIAR untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Surabaya. Bantuan tersebut secara simbolis diterima langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi.

Read More

Rumah Anak Prestasi Contoh Pemenuhan Hak Anak di Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Rumah Anak Prestasi (RAP) menjadi pelopor pemenuhan hak anak di Kota Surabaya. 

Melalui RAP, anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki ruang untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensinya. Bahkan, hasil karya anak-anak tersebut telah diminati oleh pasar.

Seperti Qurota Ayun (13) dan Aqsa (18), perwakilan RAP Surabaya. Mereka menampilkan karya busana hasil kerajinan batik kepada perwakilan United Nation Childern’s (UNICEF), dalam Diskusi Anak dan Remaja ‘Pekerja Abad 21 dan Pemenuhan Hak Anak’, di Gedung Teknik Informatika ITS, Rabu (31/7).

Kepala UPTD Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Eva Rachmawati mengatakan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendirikan RAP, sebagai salah satu contoh pemenuhan hak anak di Kota Pahlawan.

“Memberikan edukasi, wawasan, pelatihan, maupun informasi sehingga anak-anak disabilitas di Surabaya semakin produktif dan memunculkan prestasi yang membanggakan,” kata Eva.

Eva menjelaskan, hasil karya dari anak-anak disabilitas di RAP tidak hanya batik, tetapi juga ada hasil kerajinan lainnya, seperti lukisan, sablon, dan jahitan. 

“Banyak sekali produk yang dihasilkan, salah satu karya yang kita bawa hari ini adalah batik lukis dan abstrak. Kita juga pasarkan produk mereka secara online,” jelasnya.

Saat ini, RAP Kota Surabaya berada di empat lokasi. Di antaranya, RAP Nginden Semolo, RAP Sono Indah, RAP Kedung Cowek, dan RAP Dukuh Menanggal. Masing-masing RAP, kini menampung 200 anak disabilitas.

“RAP yang didirikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi untuk mengembangkan bakat minat menjadi suatu prestasi. Di dalamnya ada instruktur yang akan membantu mendampingi dan mengajari anak-anak. Contoh berapa lamanya pembuatan suatu karya batik, tergantung motif dan berapa banyaknya warna,” jelasnya.

Selain menempuh pendidikan formal, Eva melanjutkan bahwa mereka juga mengikuti kegiatan pelatihan di ada RAP Surabaya. 

Tidak hanya itu, RAP juga memiliki fasilitas berupa layanan kesehatan dan medis, layanan konseling, hingga layanan pembelajaran yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Surabaya secara gratis.

“Anak-anak disabilitas bisa memanfaatkan semua layanan itu dengan gratis. Contoh anak-anak melakukan kegiatan membatik dengan senang, selain menghasilkan produk, mereka juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menyampaikan, anak-anak di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya telah menunjukkan inovasinya untuk masa depan. 

“Anak-anak disabilitas pun berkarya, dan karyanya juga diminati oleh para pengusaha. Bahkan, para pengusaha bilang kalau ada event, suplay nya bisa dari produk anak-anak disabilitas,” kata Arie Rukmantara.

Melihat inovasi yang ditawarkan oleh anak-anak disabilitas Kota Surabaya, Arie Rukmantara menilai bahwa Pemkot Surabaya memiliki cara strategis dalam pemenuhan hak anak, yakni community parenting. 

Apabila orang tua memiliki kesulitan, baik disabilitas atau keterbatasan, pemkot dapat membantu. 

“Orang tua dan pemerintah saling bertanggung jawab. Bahkan, sebagian (pemkot) mengambil alih peran orang tua, seperti memberikan kursus dan pelatihan gratis, semuanya serba gratis dan semua disalurkan untuk dikaryakan,” ujar dia.

Di samping itu, Arie Rukmantara juga mengapresiasi Forum Anak Surabaya (FAS) Kota Surabaya yang ikut menyuarakan berbagai hal. 

“Suara anak Indonesia yang disampaikan FAS, itu juga inovasi. Contoh mereka ingin adanya regulasi pemblokiran situs porno bagi anak, lalu larangan merokok dan judi online bagi anak-anak,” pungkasnya.

Read More

Wali Kota Eri Minta Warga Stop Aktivitas Sejenak saat Lagu Indonesia Raya Dikumandangkan Serentak di Berbagai Lokasi

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan surat edaran (SE) pedoman peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2024. Dalam SE Nomor 400.14.1.1/15070/436.8.6/2024 tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan berbagai poin penting yang wajib dipedomani menjelang peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. 

SE tersebut, bertujuan untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) RI Nomor B-40/M/S/TU.00.03/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Hal Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024.

Dalam SE tersebut, Wali Kota Eri meminta kepada jajarannya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) dan masyarakat di Surabaya untuk serempak menyesuaikan tema peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju”. 

“Selain itu kami juga meminta untuk memasang umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan lainnya secara serentak di lingkungan masing-masing,” kata Wali Kota Eri.

Dalam SE-nya, Wali Kota Eri menyampaikan, penggunaan logo juga harus disesuaikan dengan yang telah ditentukan oleh Mensetneg RI. Logo HUT Ke-79 Kemerdekaan RI itu bisa diunduh pada situs resmi Kemensetneg https://www.setneg.go.id.

Ia menyebutkan, logo dan desain tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal ke dalam ke berbagai bentuk media, mulai dari desain, situs, media sosial, tayangan televisi, maupun daring. 

“Selain itu juga bisa digunakan sebagai dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan atau alat transportasi umum dan dinas, produk souvenir, dan sebagainya,” sebutnya. 

Di dalam SE tersebut, ia juga mengimbau agar masyarakat mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai dari 1-31 Agustus 2024. 

Selain itu, pada pukul 10.17 WIB sampai pukul 10.20 WIB, 17 Agustus 2024 seluruh masyarakat diimbau untuk menghentikan semua kegiatan selama 3 menit. 

“Selama 3 menit itu, warga diimbau untuk berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi untuk menghormati peringatan detik-detik Proklamasi. Kecuali, menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan,” imbaunya. 

Untuk mendukung pelaksanaan peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI nanti, ia menambahkan, meminta kepada seluruh instansi di Kota Surabaya, mulai TNI/Polri, kantor pemerintahan hingga swasta untuk memperdengarkan sirine sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. 

Dalam hal ini ia meminta kepada jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya untuk meneruskan SE ini kepada seluruh perusahaan, pengelola mal dan pusat perbelanjaan lainnya. 

“Selain itu juga kepada pengelola restoran, tempat hiburan, pariwisata, sekolah-sekolah, sampai kepada LPMK, RT, RW, di seluruh kecamatan dan kelurahan di Surabaya,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Gelontorkan Dana Hibah Pilkada ke KPU Rp114 Miliar Lebih

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah mencairkan dana hibah 100 persen untuk pelaksanaan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Penyerahan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Surabaya 2024 kepada KPU sebesar Rp114 miliar lebih.

"Pemerintah Kota Surabaya sudah menyerahkan dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU dengan nilai Rp114,551 miliar," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, Rabu (31/7).

Dasar penyerahan dana hibah tersebut menurut Yayuk sapaan akrab Maria Theresia adalah Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Pilkada 2024 yang ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan KPU Surabaya di masa kepemimpinan Nur Syamsi, pada 10 November 2023 lalu.

Kemudian, pencairan dana hibah untuk keperluan Pilkada Surabaya 2024 dilakukan di dalam dua tahapan, yakni pertama Rp51,382 miliar dan kedua Rp63,169.

"Pencairan pertama tahun 2023 dan kedua pertengahan 2024 langsung ditransfer ke rekening KPU. Kalau Bawaslu juga sudah anggarannya Rp32,6 miliar dan anggaran pengamanan sekitar Rp20 miliar," jelasnya.

Sementara, Sekretaris KPU Kota Surabaya Titus Saptadi membenarkan bahwa dana hibah pilkada 2024 sebesae Rp114,551 miliar itu sudah diterima secara keseluruhan.

"Total keseluruhan sudah diterima. Pertama Rp51,382 miliar dan kedua Rp63.269 miliar," ungkapnya.

Titus menjelaskan bahwa pencairan anggaran sesi pertama dilakukan pada 1 Desember 2023. 

Kemudian, sesi keduanya dilaksanakan di 20 Juni 2024.

"Peruntukan untuk memfasilitasi tahapan pemilihan, operasional badan adhoc, honorarium, dan lain-lain," pungkas Titus.

Read More