Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap pihak yang ingin mengambil alih partainya menjelang pelaksanaan Kongres partai tersebut yang akan digelar pada 2025 mendatang.
Wacana itu sebelumnya disinggung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri saat memberi arahan kepada calon kepala daerah yang diusung PDIP, Rabu (14/8).
Hasto tak mengungkap tegas pihak yang dimaksud. Namun, menurut dia, upaya itu selama ini dilakukan di balik layar.
Pihak yang dimaksud kerap membantah dan tak ikut campur, namun belakangan terbukti.
"Yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan, itu kedaulatan partai, tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumor itu kan terjadi," kata Hasto di kantor pusat partainya, Jakarta.
Dia pun memperingatkan bahwa seluruh unsur partai tidak akan tinggal diam menghadapi hal itu.
Menurut Hasto, semua unsur partai mulai ranting hingga Satgas akan bergerak jika ada upaya ambil alih partai.
"Kalau ada yang mengganggu kedaulatan partai apalagi Ketum PDIP, putri proklamator, seluruh jajaran partai akan bergerak," katanya.
Sementara dalam pidatonya, Mega mengaku awalnya ingin pensiun dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Apalagi ia saat ini sudah memiliki cicit.
Namun, dia mendengar ada pihak yang ingin mengambil alih partainya.
Ia pun menolak tegas dan memastikan dirinya akan kembali menjabat sebagai ketua umum.
"Gue mau pensiun ah. Aku udah punya cicit kan. Lucu banget. Aih tahu-tahu disuruh jadi Ketum. Eh gitu denger ini akan diambil PDIP. Saya mau jadi Ketum lagi Hahahaha keren apa enggak? Bener nggak?" Kata Megawati.
Lebih lanjut, Hasto mengaku menghormati kabar dua menteri dari partainya akan dicopot dalam wacana kocok ulang kabinet atau reshuffle oleh Jokowi.
Hasto menjelaskan bahwa dalam tata pemerintahan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk atau mengganti menterinya. Menurut Hasto, partainya sejak awal tak pernah neko-neko.
"Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko," kata Hasto.
Saat mengantar Presiden Joko Widodo menjabat untuk pertama kali, Hasto menyebut bahwa partainya toh tak minta semua jatah menteri.
Dia bilang PDIP bisa bekerja sama dengan semua partai politik.
"Ketika kami menghantarkan jadi Presiden apakah kemudian kami minta seluruh menteri kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik," katanya.
Hasto menyebut PDIP tak pernah melakukan intervensi maupun punya dendam masa lalu.
Dia terus mendorong agar setiap pemimpin komitmen terhadap janji-janji kampanye, dan terus terbuka terhadap kritik.
"Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diajarkan Ibu Mega kepada kami," katanya.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar kabar reshuffle terhadap dua menteri dari partainya.
Semula, pergantian kata dia hanya menyasar Menteri ESDM Arifin Tasrif. Namun, kabar terbaru ada dua menteri PDIP yang masuk daftar.
Keduanya yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga.
Hasto juga menduga ada intervensi hukum di balik putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya.
Menurut Hasto, pemberhentian Anwar sebagai Ketua MK telah diputuskan oleh para eks hakim MK dan para tokoh akademisi yang kredibel. Dan mereka menilai Usman telah melakukan pelanggaran etika berat.
"Ini juga tidak mungkin terjadi tanpa intervensi hukum. Orang sudah oleh tokoh-tokoh hakim MK senior yang kredibel, oleh tokoh-tokoh akademisi yang kredibel, menyatakan telah terjadi pelanggaran etika berat," kata Hasto.
Dia menilai putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Usman memiliki implikasi yang panjang. Dia heran Usman tak malu dengan pelanggaran etik yang ia lakukan.
"Masa enggak tahu malu dengan pelanggaran etika seperti itu. Kemudian masih mencoba menjaga marwah jabatannya yang sebenernya udah kehilangan etika," katanya.
"Implikasinya sangat luas lalu, apakah kemudian keputusan-keputusannya tidak sah. Ini kan harus menjadi pertimbangan kita," imbuh Hasto.
PTUN sebelumnya mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terkait pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan dirinya.
Teranyar, Juru Bicara MK Fajar Laksono menegaskan hakim konstitusi Suhartoyo tetap menjabat Ketua MK karena pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman.
Fajar menjelaskan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK pengangkatan Ketua MK Suhartoyo belum inkrah alias berkekuatan hukum tetap.
