Perkuat Sinergi Antar Lembaga, Kasal Laksanakan Penandatanganan PKS Dengan BRIN

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebagai tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara dua lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan bangsa, TNI AL melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Penandatangan PKS ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dengan Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. bertempat di Selasar Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Selasa (20/08).

Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai institusi militer yang bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara di laut, TNI AL memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berkolaborasi serta bersinergi mendukung BRIN dalam menyelenggarakan kegiatannya di seluruh wilayah Perairan Indonesia.

"Kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan TNI Angkatan Laut, akan membuka peluang secara optimal dalam hal pemanfaatan dan optimalisasi data atau informasi riset dan inovasi, pemanfaatan bersama informasi geoportal, pemanfaatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta publikasi dan diseminasi", terang Kasal.

Kasal berharap melalui PKS ini, akan terjalin kerja sama yang lebih erat dalam pengembangan riset dan teknologi yang mendukung kapasitas operasional TNI AL serta kemajuan inovasi di bidang pertahanan matra laut yang berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan nasional.

"Dengan adanya kerja sama ini, baik TNI AL maupun BRIN dapat saling melengkapi dan memperkuat peran masing-masing dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, serta memajukan inovasi dan teknologi nasional diantaranya peningkatan kapasitas teknologi dan riset, peningkatan keamanan dan kedaulatan maritim, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi dan sinergi sumber daya, dan penguatan kedaulatan serta kepentingan nasional", pesan Kasal. 

Kedatangan Kepala BRIN di Mabesal didampingi oleh Wakil Kepala BRIN Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng., Sekretaris Utama BRIN Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A., Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Dr. Mego Pinandito, M.Eng., Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si., Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset Dr. Nugroho Dwi Hananto, M.Si., dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama BRIN Mila Kencana, S.IP., M.A.

Sementara itu, pejabat yang hadir dari TNI AL antara lain, Wakasal Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, serta Pejabat Utama Mabesal, dan Pejabat Kotama TNI AL.

Read More

KPK Periksa 10 Camat terkait Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 10 orang camat di Kota Semarang dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang atas nama CN, DDH, EA, KND, MYN, MAJ, PNT, RTN, ST, dan SRT," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para saksi yang diperiksa tersebut adalah Camat Tembalang Cipta Nugraha, Camat Mijen Didik Dwi Hartono, Camat Semarang Barat Elly Asmara, Camat Semarang Timur Kusnadir, Camat Banyumanik Maryono, Camat Gayamsari Moh. Agus Junaidi, Camat Tugu Pranyoto, Camat Semarang Selatan Ronny Tjahjo Nugroho, Camat Gunungpati Sabar Trimulyono, dan Camat Genuk Suroto.

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal materi apa saja yang didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu (21/8), KPK telah terlebih dulu memeriksa Camat Candisari Agus Priharwanto dan Camat Semarang Utara Aniceto Magno Da Silva.

Penyidik KPK mengungkapkan kedua camat tersebut dipanggil untuk didalami soal pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari penunjukan langsung.

KPK pada Rabu, 17 Juli 2024, mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.

Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. 

Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Sesuai dengan kebijakan KPK, identitas beserta konstruksi perkara tidak pidana korupsi tersebut akan disampaikan setelah penyidikan telah rampung.

Penyidik KPK kemudian langsung melakukan penggeledahan di sejumlah kantor instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di sejumlah kantor OPD Pemkot Semarang, baik yang berada di kompleks Balai Kota maupun Gedung Pandanaran.

Tidak hanya menggeledah, penyidik KPK juga turut meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD Pemkot Semarang.

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Baksos Terintegrasi Gratis di Momen HUT ke-79 RI

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar bakti sosial (baksos) terintegrasi di halaman Balai Kota, Kamis, (22/8). 

Baksos terintegrasi kali ini, digelar bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Surabaya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Surabaya, dan PMI Kota Surabaya.

Dalam baksos terintegrasi ini, warga Surabaya dapat mengikuti berbagai pelayanan skrining kesehatan gratis. 

Mulai dari pelayanan skrining kesehatan gigi, gula darah, asam urat, kolesterol, donor darah, dan sebagainya. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, baksos terintegrasi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). 

Wali Kota Eri mengungkapkan, alasan baksos terintegrasi ini digelar saat momen HUT ke-79 RI, karena menurutnya saat ini warga Kota Surabaya masih belum merdeka dari kesehatan.

“Saudara-saudara kita, anak-anak kita, masih ada yang membutuhkan kursi roda, ada yang pendengarannya terganggu. Di ulang tahun kemerdekaan ini saya masih belum merasa kita belum merdeka Surabaya ini, karena kita masih terlalu banyak sambat (mengeluh), menuntut (tidak bersyukur), ternyata kita melihat mereka kesehatan itu jauh lebih berharga daripada uang,” kata Wali Kota Eri.

Dalam baksos kali ini, Pemkot Surabaya tidak hanya memberikan skrining kesehatan gratis untuk masyarakat, akan tetapi juga memberikan bantuan kursi roda dan alat bantu dengar untuk anak-anak disabilitas. 

“Saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak) kepada Kader Surabaya Hebat (KSH) yang hari bergerak. Semoga baksos terintegrasi ini bisa terus dijalankan,” ujar Wali Kota Eri. 

Menurut Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, tanpa adanya keterlibatan KSH dan digerakkannya Kampung Madani serta Kampung Pancasila, baksos terintegrasi ini tidak ada akan berjalan. 

“Karena di dalam kampung itu ada rasa saling memiliki, mengetahui, dan memberikan informasi, itu salah satunya adalah dalam bentuk baksos terintegrasi ini,” ungkapnya. 

Maka dari itu, ia berharap, digelarnya kegiatan baksos terintegrasi ini masyarakat di Kota Surabaya semakin sehat jasmani dan rohaninya. 

Selain itu, ia menambahkan, dengan adanya baksos ini dapat memperkuat sinergitas antara pemkot dengan para stakeholder di Kota Surabaya ke depannya. 

“Bahwa Surabaya ini adalah sinergitas, siapapun pemimpinnya harus bisa bersinergi, bukan one man show (kerja sendiri), bukan seperti Rambo yang bekerja sendirian. Karena kalau tidak ada PDGI, tidak ada IDI, maka tidak mungkin ada kegiatan ini, karena kita dibantu,” imbuhnya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, dalam baksos terintegrasi ini pemkot mendatangkan berbagai dokter spesialis. 

Mulai dari dokter spesialis anak, dokter gigi, dokter umum, hingga ahli gizi. 

Tidak hanya ada skrining kesehatan, dalam baksos terintegrasi ini juga ada berbagai layanan organisasi perangkat daerah (OPD). 

Diantaranya, ada layanan PDAM, pajak, perpustakaan, hingga pemberian bantuan kursi roda serta alat bantu dengar untuk anak disabilitas. 

“Skrining kesehatan dan donor darah ini dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Sasaran baksos terintegrasi pada pagi ini kurang lebih sekitar 1000 orang,” pungkasnya.

Read More

DPR Tunda Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM DPR menunda gelaran paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkadan karena pimpinan DPR belum mendapat kuorum kesepakatan.

"Oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali Rapat Bamus untuk paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (22/8).

Baleg sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna hari ini. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. 

Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. 

Demo besar di sejumlah kota serempak digelar hari ini.

Aparat kepolisian telah berjaga di depan kompleks parlemen di Jakarta. Demo besar yang terpusat di DPR ini mengusung agenda menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Demo ini bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Read More

Ratusan Brimob Bersenjata Gas Air Mata Bersiaga di Gedung DPR

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ratusan Korps Brigade Mobile (Brimob) bersenjata pelontar gas air mata bersiaga di Gedung DPR RI pada hari ini (22/8/2024). 

Mereka melaksanakan apel di depan Gedung DPR RI.Pada pukul 08.00 WIB, ratusan personel itu membubarkan diri menuju titik-titik pengamanan menggunakan motor trail. 

Selain Brimob, ratusan polisi juga terlihat sudah bersiaga di dalam dan luar gedung DPR RI. Mereka dibantu dengan ratusan personel TNI dan Satpol PP.Ribuan personel pengamanan gabungan itu bersiaga menjelang medatangan massa mahasiswa dan buruh yang berencana menggelar aksi menolak RUU Pilkada di depan gedung wakil rakyat, kawasan Gatot Subroto.

Pantauan di lokasi pukul 07.25 WIB, belasan personel brimob menggunakan motor telah berjaga di depan gerbang DPR RI.

Gedung DPR RI juga sudah dikelilingi pagar beton setinggi 1,5 meter dengan kawat berduri di atasnya. 

Mobil baracuda juga terlihat di depan gedung DPR RI.Sementara itu, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi terpantau ramai lancar. Belum ada pengalihan lalu lintas dan penutupan jalan di sepanjang Jalan Gatot Subroto.

Hanya terlihat dua sampai tiga polisi lalu lintas (Polantas) berjaga di tiap persimpangan Jalan Gatot Subroto.

Sebelumnya, Baleg DPR telah sepakat menjadikan draf RUU Pilkada, untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.

Adapun kesepakatan itu diambil setelah Baleg DPR menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja), di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dalam rapat pandangan mini fraksi yang digelar setelah Rapat Panja RUU Pilkada itu, sebanyak delapan fraksi partai politik, seperti Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP setuju.

Sembilan dari fraksi parpol yang ada di parlemen, hanya PDIP menyatakan menolak RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. 

Selanjutnya, draf RUU Pilkada akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.

Read More

Surabaya jadi Megapolitan Hub IKN, Pemkot Siapkan Rencana Strategis ke dalam RPJPD dan RPJMD 2025-2045

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memberikan dampak positif bagi Kota Surabaya, Jawa Timur. 

Adanya pembangunan IKN, maka Kota Surabaya memiliki peran strategis sebagai wilayah penghubung atau Megapolitan Hub di Jatim. 

Untuk mewujudkan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini telah menyiapkan rencana strategis, diantaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur, menyiapkan konektivitas dan jaringan angkutan massal, hingga manajemen serta rekayasa lalu lintas jalan.

Rencana strategis tersebut, akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. 

“Sesuai dengan visi Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan, maka transformasi yang akan dilakukan adalah menjadikan Kota Surabaya sebagai Megapolitan Hub yang dapat menjamin mobilitas dan pergerakan arus orang dan barang serta dapat berjalan dengan baik di lingkup regional, nasional, maupun internasional,” kata Wali Kota Eri, Kamis (22/8).

Wali Kota Eri yakin, adanya pembangunan IKN justru akan berdampak baik pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. 

Wali Kota Eri optimistis, posisi Kota Surabaya bakal semakin strategis, ketika menjadi hub untuk berbagai penunjang IKN, mulai dari logistik, kebutuhan pangan, sektor jasa, jalur tol laut, dan sebagainya.

Di samping itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menjelaskan beberapa rencana yang telah disiapkan dan dilaksanakan pemkot. 

Diantaranya adalah, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jaringan jalan antar wilayah yang menghubungkan fasilitas strategis. 

“Fasilitas strategis itu diantaranya Bandara Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Jalan Tol Surabaya East Ring Road (SERR) radial road, dan sebagainya,” jelas Irvan. 

Tidak hanya itu, Pemkot Surabaya saat ini juga melakukan pemeliharaan jalan secara rutin. 

Tujuannya agar kondisi jalan di Surabaya tetap optimal sebagai penghubung antar daerah melalui darat. 

Pemkot Surabaya juga melakukan sejumlah perbaikan jaringan drainase untuk mengentaskan genangan khususnya di jalan-jalan utama Kota Surabaya. 

“Kami juga menyiapkan konektivitas angkutan umum massal, seperti Suroboyo Bus dengan Pelabuhan Tanjung Perak, dan rencana penyiapan konektivitas dengan Bandara Juanda,” paparnya. 

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu menyebutkan, pemkot juga segera menyediakan sistem dan jaringan transportasi yang aman, nyaman, handal dan tepat waktu dengan cara menambah armada angkutan umum. 

Di samping itu, juga didukung dengan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menyediakan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. 

“Menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk angkutan barang. Maka dari itu, Pemkot Surabaya akan bekerja sama dengan PT. Pelindo Regional III untuk menyediakan fasilitas pendukung di pelabuhan ke depannya,” pungkasnya.

Read More

Bahlil Tunjuk M Sarmuji Sekjen Golkar, Sari Yuliati Bendahara Umum

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan sementara pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinannya, Kamis (22/8) siang.

Hal itu diumumkannya bersama sejumlah jajaran partai tersebut dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Bahlil menunjuk M Sarmuji sebagai Sekretaris Jenderal partai beringin. Sarmuji akan didamping Puteri Komarudin sebagai wakil sekjen.

Di posisi Bendahara Umum, Bahlil menunjuk Sari Yuliati, dan Wabendum Dyah Roro Esti.

Pada kesempatan tersebut dia juga mengumumkan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menjadi Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

Sebelumnya, AGK merupakan Plt Ketua Umum Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar beberapa waktu lalu.

Nama-nama pengurus DPP Golkar lain yang diumumkan Bahlil pun belum sepenuhnya. Baru beberapa yang dia umumkan, yakni  Wakil Ketua Umum yakni Adies Kadir, Ace Hasan Syadzily, dan Melki Laka Lena.

Untuk Adies Kadir, sebelumnya dikenal sebagai Ketua Steering Commitee (SC) Munas Golkar yang digelar pekan ini. Munas itu memutuskan Bahlil sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi.

Read More

Amankan Unras di DPR/MPR RI, Personel Tidak Membawa Senjata Api Saat Pengamanan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam pengamanan aksi unjuk rasa (unras) yang digelar sejumlah elemen Masyarakat dan Mahasiswa, Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk tidak membawa senjata api.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya,” tegas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, Susatyo juga menghimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi pada hari ini untuk melakukan penyampaian aspirasi dengan santun dan tertib.

“Tidak ada yang anarkis, dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib sesuai harapan semua,” ucapnya.

Kemudian, setelah adanya beberapa arahan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, seluruh pasukan diadakan pengecekan dan penggeledahan oleh para Danton dan Danki untuk memastikan anggota yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api.

Aksi ini diramaikan para sejumlah tokoh mulai dari guru besar, akademisi, beberapa aliansi masyarakat dan aktivis 1998 untuk mengawal putusan MK.

Read More

Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta, Polda Metro Jaya Siagakan 3 Ribu Personel Gabungan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dalam upaya melakukan pengamanan pada aksi unjuk rasa (Unras) yang akan digelar oleh sejumlah elemen Masyarakat dan Mahasiswa, Polda Metro Jaya mensiagakan ribuan personel gabungan di Sekitar Gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

“Untuk pengamanan aksi unjuk rasa dibagi menjadi dua titik, yang pertama di Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sebanyak 2.013 personel gabungan,” jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro, Kamis (22/8/2024).

“Sementara untuk mengamankan demo di Patung Kuda, Monas, personel gabungan yang diturunkan sebanyak 1.273 orang,” sambungnya.

Adapun personel gabungan tersebut terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Dinas Pemprov DK Jakarta.

“Saat ini pantauan di depan Gedung DPR RI belum terlihat massa aksi yang datang. Namun, personel tetap selalu bersiaga,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut, Susatyo mengatakan, dalam rangka melakukan pengamanan ini seluruh personel harus tetap humanis dan melaksanakan pengamanan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

“Laksanakan pengamanan sesuai arahan, tetap humanis, jangan mudah terprovokasi, laksanakan pengamanan sesuai SOP,” pungkasnya.

Read More

Ada Unras di DPR/MPR RI dan Monas, Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sejumlah elemen Masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Sekitar Gedung DPR/MPR RI dan Patung Kuda Monas Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (22/8/2024).

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Polda Metro Jaya akan siapkan rekayasa lalu lintas di Kawasan tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebutkan bahwa ada sebanyak 3.286 personel gabungan yang disiagakan dalam pengamanan tersebut yang terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi.

“Seluruh personel nantinya akan ditempatkan dibeberapa titik disekitar Gedung DPR/MPR RI dan di sekitaran Patung Kuda Monas,” ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR RI dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

“Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan,” ujar Kapolres.

“Intinya kita sudah siapkan semua dalam pengamanan ini,” pungkasnya.

Read More

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dana Hibah di Jatim

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. 

Abdul Halim disebut bakal diperiksa terkait pengembangan kasus dana hibah di Jawa Timur.

Abdul Halim terlihat tiba di KPK pada pukul 09.54 WIB. Dia tak berbicara banyak perihal pemeriksaan hari ini. 

Namun dia memastikan, panggilan yang diterimannya perihal kasus di Jatim.

"Ya itu kalau di surat panggilannya terkait dengan masalah Jawa Timur. Iya (terkait dana hibah)," ujar Abdul Halim kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Dia memastikan pemanggilan itu tak terkait dengan jabatannya sebagai Menteri Desa. Diketahui, sebelum menjabat Mendes, Abdul Halim Iskandar dipercaya sebagai Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019.

"Nggak ada, nggak ada. Jadi diundangannya jelas, kaitannya dengan Jawa Timur. (Waktu menjabat apa) ya itu yang nggak tahu, nanti kita lihat," ucapnya.

Abdul halim menyebut siap menjawab pertanyaan dari penyidik KPK. Dia tak menjelaskan lebih jauh dan langsung masuk menuju tuang pemeriksaan.

"Nggak ada (persiapan khusus), ya apapun yang ditanya saya jawab nanti sesuai dengan apa yang ada," pungkas dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. 

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7).

Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. 

Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta, dan 2 lainnya penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan dianggap telah cukup," ucapnya.

Read More

Lakukan Pengamanan Aset, Satpol PP Tertibkan Bangunan di Lahan Milik Pemkot Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satpol PP bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Rabu (21/8).

Penertiban aset milik Pemkot Surabaya itu, dilakukan untuk menindaklanjuti adanya surat permohonan bantuan penertiban (bantip), yang dilayangkan oleh BPKAD kepada Satpol PP Surabaya. 

Sebab, sebelumnya, tanah seluas 357 m2 yang terletak di Jalan Ngagel Jaya nomor 82 Surabaya, telah berdiri  warung kopi (warkop).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Yudhistira mengatakan, sebelum melakukan penertiban aset, BPKAD Surabaya telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada penghuni bangunan tersebut. 

“Kita melakukan penertiban sesuai prosedur melalui tahapan pemberian surat peringata

n yang telah dilakukan mulai bulan Juli kemarin. Sehingga pada hari ini kami lakukan penertiban,” kata Yudhis, Kamis (22/8).

Selain itu, Kelurahan Pucang Sewu Surabaya juga telah melakukan pemantauan terhadap bangunan yang akan ditertibkan. 

Kegiatan itu dilakukan, guna memastikan penghuni bangunan menaati surat peringatan yang diberikan, dan melakukan pengosongan tanah secara mandiri.

“Dari hasil pemantauan itu ditemukan bahwa sudah tidak ada kegiatan operasional dari warung kopi sebelum dilakukan penertiban oleh petugas,” jelasnya.

Dalam giat tersebut, lahan aset yang telah kosong diberi pagar pengaman dan dilakukan pemasangan papan nama atau plang tanah aset. 

“Rencananya bangunan aset milik itu akan segera dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sebagai diketahui, pengosongan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Read More