Jelang Peringatan HUT Ke-79 TNI AL, Koarmada II Gelar Doa Bersama

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI Angkatan Laut Tahun 2024, seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koarmada II secara serentak melaksanakan doa bersama, yang digelar sesuai dengan tempat ibadah agama masing-masing. Jumat (6/9).

Dalam doa bersama ini, prajurit dan PNS Koarmada II yang beragama Islam melaksanakan ibadah di Masjid Al-Mahdi Koarmada II. Prajurit yang beragama Hindu melaksanakan ibadah di Pura Jala Wira Dharma Koarmada II, sementara bagi yang beragama Katolik melaksanakan doa bersama di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, dan yang beragama Kristen Protestan melaksanakan doa bersama di Gereja Galilea Pasiran Ujung.

Di tempat terpisah, Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo menyampaikan bahwa kegiatan doa bersama ini, selain untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan prajurit, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AL dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.

Read More

Presiden Jokowi Pastikan Surat Pengunduran Risma dari Mensos Sudah Ditandatangani

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bila Tri Rismaharini alias Risma telah menghadap dirinya untuk memutuskan mundur sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI.

Keputusan Risma keluar dari kabinet itu lantaran fokus untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

“Sudah mengajukan pengunduran diri,” kata Presiden Jokowi dikutip Kantor Berita RMOLJatim saat mengunjungi pasar Soponyono, Surabaya, Jumat (6/9).

Jokowi juga menegaskan dan memastikan bahwa dirinya sudah menandatangani kemunduran Risma.

“Sudah saya tanda tangani kemunduran dirinya (Mensos Risma),” pungkasnya.

Sebelumnya Risma sempat menyatakan pengunduran dirinya sebagai menteri saat mendaftar pencalonannya di Pilgub Jatim 2024.

“Mundur (dari Mensos). Saya akan besok InsyaAllah kalau bisa minta waktu Pak Presiden untuk mengundurkan diri,” kata Risma di sela ziarah makam Mbah Bungkul di Surabaya, Kamis (29/8) lalu.

Meski, menurutnya tak ada ketentuan yang mengatur menteri harus mundur dari jabatannya meski berkontestasi di Pilkada. Tapi dia akan melakukannga untuk fokus ke Pilgub.

“Tapi emang di aturan tidak diatur, tapi saya akan mengundurkan diri. Dan itu kewenangan beliaunya saya diberikan mundur atau tidak,” ucapnya.

Kemudian, besoknya, Jumat (30/8) dia datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menghadap ke Presiden Jokowi.

“Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial,” pungkas Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat keterangan tertulis, Jumat (30/8) lalu.

Read More

Korlantas Polri Melakukan Langkah Strategis Optimalisasi Penanganan Kejahatan Lalu Lintas T.A 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri melaksanakan kegiatan penyusunan peraturan Kakorlantas Polri terkait kejahatan lalu lintas untuk Tahun Anggaran (TA) 2024. 

Acara dibuka oleh Kasubdit Tata Tertib (Tatib) Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri, Kombes Pol Herry Rio Prasetyo.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Herry Rio Prasetyo menyampaikan bahwa peraturan yang akan disusun ini memiliki dampak yang besar dalam operasional di lapangan, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan lalu lintas. Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan kontribusi penuh dalam merancang aturan yang lebih baik.

“Rekan-rekan sekalian, saya sangat berharap nanti ada masukan-masukan yang bermanfaat dari kalian semua. Peraturan yang akan kita rancang ini sangat krusial, jadi kami sangat menginginkan partisipasi penuh dari kalian untuk memastikan bahwa regulasi ini mencakup semua aspek yang diperlukan,” ujar Kombes Pol Herry Rio Prasetyo.

Kombes Pol Herry juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit untuk menyusun peraturan Kakorlantas Polri terkait kejahatan lalu lintas.

“Di sini juga sudah hadir para subid laka berikut stafnya dan dari pjr perwakilan dari tatib sendiri diharapkan sumbangsih pemikirannya pemikiran apa yang nanti akan dimasukkan,” tambahnya

Sementara itu, AKP Elvi Siani dari Polda Lampung, sebagai salah satu perwakilan peserta dari wilayah, turut menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini.

“Alhamdulillah, kami sangat mengapresiasi acara ini. Ini sangat penting untuk memastikan ke depannya tidak ada lagi keraguan di lapangan dalam menangani kasus kejahatan dan kecelakaan lalu lintas. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan agar kita semua memiliki panduan yang jelas dan tidak mengalami kebingungan dalam penerapannya,” tutur AKP Elvi.

Lebih lanjut, AKP Elvi menambahkan bahwa penyusunan peraturan ini akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi di wilayah dalam hal penanganan kecelakaan lalu lintas.

“Harapan kami, peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Polri (Perpol) yang kita bahas hari ini benar-benar bisa mengakomodir semua kendala yang kita hadapi di lapangan. Mulai dari hambatan administratif hingga teknis, semuanya diharapkan dapat diatasi dengan regulasi yang akan disusun ini,” tutupnya.

Read More

Dewas hingga Pimpinan KPK Buka Suara soal Cacat Etik Nurul Ghufron

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Panitia Seleksi (Pansel) tidak meloloskan calon pimpinan dan anggota Dewas KPK untuk periode 2024-2029 yang terbukti cacat etik.

Hal itu disampaikan Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris usai sidang pembacaan putusan kode etik dengan terperiksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat (6/9) petang. 

Ghufron sejauh ini masih bertahan untuk kontestasi capim KPK.

"Kami mengimbau ya kepada pansel pimpinan dan dewas KPK supaya siapa pun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun dewas KPK," kata Syamsuddin.

"Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," sambungnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meyakini Dewas KPK telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan terhadap koleganya sesama pimpinan KPK, Nurul Ghufron.

Dalam kasus itu, Alex mengaku juga telah dua kali diperiksa oleh Dewas.

"Saya pikir Dewas sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Tentu dari fakta-fakta yang terungkap dari proses klarifikasi dan pemeriksaan. Saya 2 kali juga diperiksa, juga terkait perbuatan yang bersangkutan, pasti semua sudah dipertimbangkan dan kita percaya," kata Alex di Jakarta Selatan.

Alex mengatakan Pimpinan KPK tidak ikut campur dalam putusan tersebut. Ia juga menyebut putusan itu juga tidak bisa dibanding.

"Apakah ada intervensi dari pimpinan? Mana mungkin, kita enggak ikut-ikutan itu," katanya.

Sementara itu, setelah menjalani sidang, Nurul Ghufron menyerahkan nasib sepenuhnya kepada pansel capim KPK. Ia mengatakan tidak bisa memengaruhi independensi pansel.

"Saya pasrahkan kepada pansel saja," kata Ghufron di Kantor Dewas KPK.

Ghufron termasuk ke dalam 40 orang capim KPK yang hingga kini masih bertahan. 

Beberapa waktu lalu, mereka menjalani tes penilaian profil atau profile assessment.

Adapun hari ini Ghufron dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji sebesar 20 persen selama 6 bulan karena menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.

Ia dinilai melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021. Aturan dimaksud mengatur soal integritas insan KPK.

Ghufron menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK dengan menghubungi Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal merangkap Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementan.

Ghufron ingin Andi Dwi Mandasari (ADM) yang merupakan pegawai Inspektorat II Kementan dipindahkan ke Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Malang. Keinginan itu akhirnya dipenuhi oleh Kasdi.

Komunikasi perihal permohonan mutasi ADM dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di Kementan yang sedang ditangani oleh KPK. 

Kasus tersebut diduga melibatkan anggota DPR RI.

Read More

Wali Kota Eri Dampingi Presiden Jokowi Pantau Harga Pangan di Pasar Soponyono

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan harga dan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Soponyono, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jumat (6/9) pagi. 

Pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas harga pangan.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya mengapresiasi kondisi harga pangan di Pasar Soponyono Surabaya. 

"Soal inflasi pangan, saya kira baik ya. Inflasi inti kita, terutama pangan, dalam kondisi yang baik," kata Presiden Jokowi usai peninjauan.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa beberapa harga komoditas pokok mengalami penurunan. Seperti di antaranya adalah bawah merah dan telur. 

"Tadi kami cek, bawang merah yang biasanya di atas Rp 40 ribu, tadi saya cek Rp 25 ribu. Telur juga Rp 24 ribu. Saya kira untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun, dan yang naik saya lihat tidak ada," tuturnya.

Pada bulan terakhir, merupakan hasil dari pasokan dan distribusi yang baik. 

"Kalau inflasi berada pada posisi deflasi selama empat bulan, saya kira memang karena pasokannya cukup dan distribusinya baik," kata Presiden Jokowi.

Selain melakukan pengecekan harga, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk menyapa sekaligus berpamitan kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Soponyono. 

Hal ini Presiden Jokowi akan purna tugas pada 20 Oktober 2024. 

"Tadi pas ketemu masyarakat sambil pamit, kan bulan depan saya sudah purna tugas," ujarnya.

Di tempat sama, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Pasar Soponyono memberikan dampak positif bagi para pedagang dan warga yang merasa bangga dengan perhatian yang diberikan.

"Alhamdulillah tadi beliau (Presiden Jokowi) memantau, melihat stok belanja bahan pokok, juga termasuk harganya. Harga sudah standar semuanya, sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah," kata Wali Kota Eri.

Bahkan, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa antusiasme warga Surabaya terhadap kunjungan Presiden sangat tinggi. 

Banyak warga yang mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya selama ini.

"Tadi antusiasnya warga Surabaya kepada beliau sebagai Presiden, banyak yang menyampaikan terima kasih kepada beliaunya. Alhamdulilah dari pantauan beliau, Pasar Soponyono ini sudah sesuai harapan beliaunya," pungkasnya.

Read More

Jabatan Komandan KRI Surabaya-591 Resmi Diserahterimakan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Tongkat kepemimpinan Komandan KRI Surabaya-591 Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II yang semula dijabat oleh Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, S.T., M.Sc., M.Tr.Opsla., kini diserahterimakan kepada penggantinya Letkol Laut (P) Marvill Marvel Frits, E.D., S.E., M.Tr.Hanla.

Acara sertijab komandan KRI jenis Landing Platform Dock (LPD) ini, berlangsung di atas Geladak Helly KRI Surabaya-591, yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., Jumat (6/9).

Dalam sambutannya, Dansatfib Koarmada II menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan kebutuhan akan suatu rotasi jabatan guna penyegaran organisasi. Selain itu, serah terima jabatan dalam suatu organisasi pada hakikatnya merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi yang dihadapkan pada tantangan tugas dan proses pembinaan organisasi.

Hal tersebut sebagai upaya tindak lanjut dari perintah Pangkoarmada II Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo di bidang pengembangan SDM TNI AL, khususnya Koarmada II yang profesional, ” terang Dansatfib Koarmada II.

Selanjutnya, Dansatfib Koarmada II mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas jasa dan pengabdian Kolonel Laut (P) M. Sati Lubis, selama menjabat sebagai Komandan KRI Surabaya-591, dengan segala karya yang telah dicurahkan dalam mengemban tugas-tugas selama menjabat sebagai Komandan.

Read More

Usut Kasus Korupsi Dana Hibah, Kantor Kejari Ngawi Dipenuhi Karangan Bunga

Ngawi - KABARPROGRESIF.COM Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Ngawi di Jl. Yos Sudarso, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, terlihat ramai dengan berbagai karangan bunga yang terpampang rapi. Karangan bunga tersebut berasal dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan asosiasi jurnalis di Kabupaten Ngawi.

Ucapan yang tertulis di karangan bunga itu pada intinya memberikan dukungan serta ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ngawi atas keberanian mereka mengungkap kasus dugaan korupsi dana hibah Dinas Pendidikan dengan Pagu Rp19 miliar.

Kehadiran karangan bunga tersebut muncul hanya beberapa hari setelah pihak Kejaksaan menetapkan tersangka dalam kasus korupsi tersebut. 

Kasus yang melibatkan dugaan penyelewengan dana hibah tersebut telah menjadi sorotan publik, langkah tegas dan berani Kejari Ngawi Susanto Gani dalam mengusut kasus ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat, khususnya para aktivis LSM DCW dan AJII di daerah tersebut.

"Terima kasih atas dukungan dari masyarakat, LSM, dan rekan-rekan jurnalis. Kejaksaan selalu berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan," kata Kajari Ngawi Susanto Gani, Jum'at (6/9).

Kajari Ngawi juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penyelidikan kasus ini hingga tuntas, dan berharap dukungan serta kepercayaan dari masyarakat dapat terus mengalir.

”Ya intinya masalah hibah ini masih proses," jelasnya.

Dukungan berupa karangan bunga ini menjadi simbol semangat dan harapan masyarakat Ngawi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Read More

Sukses Tekan Kemiskinan Ekstrem-Stunting, Sri Mulyani Beri Insentif Rp19 Miliar ke Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kinerja Pemkot Surabaya dalam berbagai program kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

Kementerian Keuangan mengucurkan insentif fiskal sebesar Rp 19 miliar sebagai apresiasi atas beragam kinerja positif yang berhasil dilakukan Pemkot Surabaya. 

Insentif fiskal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/2024 yang diteken Menkeu Sri Mulyani pada 1 September 2024.

”Alhamdulillah, kami berterima kasih ke pemerintah pusat. Insentif fiskal ini menunjukkan dua hal. Pertama, upaya Pemkot Surabaya terkait kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat berada pada jalur yang benar, meski tentu belum sepenuhnya sempurna. Beberapa evaluasi pasti kita lakukan, sehingga program terkait kesejahteraan masyarakat bisa semakin optimal,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Jumat (6/9).

Kedua, lanjut Wali Kota Eri, terdapat pola relasi yang semakin sehat dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. 

Pemerintah pusat rutin memberi insentif pada daerah-daerah yang memiliki kinerja terukur. 

Hal itu pun memacu daerah untuk menjalankan program dengan baik, sehingga dampaknya dirasakan masyarakat.

“Insentif fiskal berbasis kinerja ini menumbuhkan budaya inovasi dan mengakselerasi pelayanan publik lebih baik lagi di daerah-daerah. Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menstimulus pemerintah daerah untuk bekerja lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar Eri yang juga ketua umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). 

Wali Kota Eri merinci, insentif fiskal yang diberikan ke Pemkot Surabaya terkait kinerja kesejahteraan masyarakat yang sebesar Rp19 miliar terdiri atas insentif untuk kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp7,17 miliar, kinerja percepatan penurunan stunting Rp6,49 miliar, dan kinerja percepatan belanja daerah Rp5,36 miliar.

Terkait kemiskinan ekstrem, papar Wali Kota Eri, Pemkot Surabaya berhasil menurunkannya dari level 1,2 persen pada 2021, menurun menjadi 0,8 persen pada 2022, dan terus berkurang hingga ke level 0,42 persen pada 2024.

“Berbagai langkah telah dijalankan untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan ekstrem, mulai padat karya untuk berbagai program Pemkot Surabaya, seperti bedah ribuan rumah yang melibatkan warga kurang mampu di sekitar rumah yang dibedah sebagai pekerja; pelibatan warga miskin sebagai pekerja di kelompok-kelompok produksi paving yang produknya digunakan untuk membangun kampung-kampung, hingga pemanfaatan aset-aset pemerintah sebagai Rumah Padat Karya untuk beragam usaha di antaranya untuk cuci mobil, laundry, jahit, kafe, dan sebagainya,” jelas Wali Kota Eri Cahyadi. 

Rumah Padat Karya tersebut kini telah ada di 133 titik se-Surabaya. ”Termasuk kita manfaatkan aset Pemkot Surabaya sebagai lokasi budidaya perikanan dan beragam model urban farming yang memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya,” jelasnya.

Terkait prevalensi stunting, Pemkot Surabaya juga sukses menekannya ke level 1,6 persen, terendah se-Indonesia. Eri menargetkan prevalensi stunting bisa mencapai 0 persen pada tahun ini.

“Penanganan stunting menjadi kunci untuk menyiapkan generasi terbaik di masa depan, terutama agar momentum Indonesia Emas 2045 tidak terlewatkan karena Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2045. Sehingga SDM-nya harus benar-benar siap. Tentu kita harapkan nanti SDM-SDM Surabaya yang kita siapkan sejak dini pada hari ini bisa memberi warna yang luar biasa bagi pencapaian Indonesia Emas 2045,” beber Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga terus menggeber percepatan belanja daerah, APBD menjadi salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian, yang ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Apalagi, Pemkot Surabaya mengalokasikan sebagian besar belanja APBD-nya untuk produk dalam negeri dan UMKM, sehingga belanja tersebut memberi dampak pengganda (multiplier effect) ke pelaku ekonomi lokal. Terbukti, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,7 persen per 2023, di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. 

Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun dari 9,68 persen pada 2021 menjadi 6,76 pada 2023.

“Kita terus optimalkan belanja APBD sebagai instrumen fiskal untuk mengungkit perekonomian. Semakin cepat belanja daerah disalurkan, semakin cepat pula perekonomian bergerak. Tetapi tentu aspek kecepatan ini tidak mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tetap prudent dan taat aturan,” pungkasnya.

Read More

Polri Siap Amankan Kepulangan Paus Fransiskus, 1.165 Personel Gabungan Dikerahkan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 1.165 personel gabungan dikerahkan mengawal kepulangan Paus Fransiskus dari Indonesia usai kunjungannya mulai dari tanggal 3 September kemarin. 

Aparat gabungan ini berasal dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta dan stakeholders lainnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ribuan personael gabungan tersebut ditempatkan mulai dari Kedubes Vatikan, tempat Paus Fransiskus menginap hingga di Bandara Soekarno Hatta.

“Pengamanan VIP room terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sebanyak 672 personel dan rute kepulangan mulai dari Kedubes Vatikan sampai Bandara sebanyak 493 personel,” kata Ade Ary dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2024).

Ade Ary menjelaskan, pengamanan kepulangan Paus Fransiskus dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

“Untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ade Ary pun memberikan beberapa imbauan dalam proses pengamanan kepulangan Paus Fransiskus. Pertama, kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan yang akan dilalui Paus Fransiskus dari Kedubes Vatikan menuju Bandara Soekarno Hatta.

“Cari alternatif jalan lain guna menghindari kepadatan lalu lintas,” katanya.

Kedua, kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kepulangan Paus Fransiskus dapat berjalan aman dan tertib.

Ketiga, kepada masyarakat yang akan menyaksikan kepulangan Paus Fransiskus agar selalu berhati-hati dengan menjaga barang bawaan dan perhiasaan agar tak menjadi korban tindak kejahatan.

“Bagi anggota yang bertugas melakukan pengamanan agar mengedepankan tindakan humanis,” katanya.

Read More

Buronan Kasus Pencucian Uang Filipina Alice Guo Dideportasi, Masuk Secara Legal ke Indonesia

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Alice Guo alias Guo Huang Ping, buronan kasus pencucian uang asal Filipina, telah dideportasi dari Indonesia. 

Alice ditangkap di Tangerang, Banten, dan dipulangkan ke negaranya dengan pengawalan ketat dari Polri serta Kepolisian Filipina. 

Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti, mengonfirmasi bahwa Alice Guo masuk ke Indonesia secara legal tanpa pelanggaran imigrasi.

“Tidak ada pelanggaran imigrasi apapun, masuk secara legal,” kata Irjen Krishna Murti kepada wartawan pada Jumat (6/9/2024).

Namun, Krishna belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail kedatangan Alice Guo ke Indonesia, hanya menegaskan bahwa prosedur kedatangan tersebut sah dan sesuai aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Alice Guo yang juga mantan Wali Kota Bamban, Filipina, terlibat dalam kasus pencucian uang. 

Badan penegak hukum Filipina, termasuk Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap Alice Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman Filipina. 

Mereka dituduh terlibat dalam pencucian uang senilai lebih dari 100 juta peso atau sekitar Rp 2,7 miliar, yang diduga merupakan hasil dari aktivitas kriminal.

Alice Guo dipulangkan ke Manila, Filipina, melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (5/9/2024) malam. 

Deportasi ini merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina. 

Saat proses deportasi berlangsung, sejumlah pejabat tinggi Filipina turut hadir, termasuk Sekretaris Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Atty Benhur Abalos, serta Kepala Kepolisian Filipina Jenderal Rommel Fransisco D Marbil. 

Kedatangan mereka ke Indonesia diterima oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kasus Alice Guo menjadi sorotan publik di Filipina karena melibatkan sejumlah besar uang hasil kejahatan dan melibatkan banyak pelaku. 

Penangkapan dan deportasi ini diharapkan dapat membantu otoritas Filipina menyelesaikan kasus pencucian uang yang masih berjalan di negaranya.

Read More

Golkar Surabaya Kampanyekan Dukungan Lewat Videotron 'Pilihanku' Khofifah - Emil dan Eri-Armuji

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Partai Golkar mulai mengkapanyekan dukungannya pada Pemilukada 2024.

Hal ini terlihat dari banyaknya Bilboard dan Videotron yang bertebaran di sejumlah jalanan di kota Pahlawan.

Bilboard dan Videotron dengan latar belakang kuning berlogo Partai Golkar disertai tulisan 'Pilihanku' tersebut cukup menarik perhatian publik.

Pasalnya tak hanya foto Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya, Eri Cahyadi - Armudji saja yang merupakan kader PDIP yang diusungnya.

Tetapi Partai Golkar ini ternyata juga memiliki jagoan lain dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang bukan diusung dari PDIP yakni Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni mengakui telah memasang gambar kedua Paslon tersebut.

Tujuannya untuk mensosialisasikan pasangan calon itu secara bersamaan.

“Kami berkomitmen, kita ingin menjadi kontributor aktif dalam memenangkan hati masyarakat untuk calon kepala daerah yang telah diberikan rekomendasi oleh DPP Partai Golkar, ” kata Arif Fathoni, Jum'at (6/9).

Sedangkan mengenai pemuatan gambar pasangan calon secara bersamaan.

Mengingat di Pilgub Jatim PDIP mengusung Risma Gus Hans.

Toni sapannya mengatakan, hal itu sebagai konsekwensi logis pelaksanaan pemilukada serentak, karena semua tahapan pemilukada berjalan secara bersamaan.

“Saya pikir hal itu tidak perlu diperdebatkan, ini kan jalan yang diperintahkan oleh undang-undang, kami hanya menjalankan saja, saya pikir masyarakat sudah paham tentang perbedaan-perbedaan,” paparnya.

Masih menurut Toni, di Pemilukada Surabaya kader Partai Golkar akan terus mensosialisasikan segala capaian keberhasilan pemerintahan kota Surabaya dibawah kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji.

Mulai dari keberhasilan penanganan stunting, pemerataan pembangunan dan kebijakan pro rakyat yang lain, sementara untuk Pilgub Jawa Timur kader Golkar akan mengkampanyekan perlunya keberlanjutan untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Timur.

"Keduanya kami akan kampanyekan keberlanjutan pembangunan, karena keberhasilan keduanya harus terus dikabarkan kepada masyarakat Surabaya, sehingga masyarakat Surabaya menetapkan hati untuk Pilgub Jatim memilih Khofifah-Emil, Pilkada Surabaya Eri-Armudji," harapnya.

Ketika ditanya apakah perbedaan politik ini tidak mengganggu soliditas koalisi 18 Parpol pengusung ERJI di kota Surabaya.

Toni mengatakan masing-masing Parpol memiliki desain pemenangan yang berbeda, dan juga saling memahami Keputusan DPP masing-masing Partai.

“Saya pikir tidak akan mengggangu harmoni yang sudah terbangun, kita di Surabaya disatukan oleh figur Eri-Armudji, kalau di Jatim berbeda dukungan ya kita berlomba dalam hal kebaikan saja alias Fastabikhul Khoirot, namanya pesta demokrasi harus kita buat dengan riang gembira,” pungkasnya.

Read More

DKPP Periksa Bawaslu Jatim dan Bawaslu Surabaya Atas Dugaan Laporan Caleg

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur. 

Pemeriksaan ini terkait dengan perkara Nomor 132-PKE-DKPP/VII/2024 yang diadukan oleh Anggota DPR RI 2019-2024 sekaligus calon legislatif DPR RI 2024-2029, Sungkono.

Berlangsung di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/9), sidang pemeriksaan para pihak ini dipimpin oleh Ketua Majelis Heddy Lugito. 

Ia didampingi dengan dua Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jatim, yaitu Miftahur Rozaq (unsur KPU) dan Sri Setyadji (unsur Masyarakat).

Sungkono memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro. 

Dalam perkara ini, Sungkono mengadukan 12 penyelenggara Pemilu.

Para teradu tersebut di antaranya adalah para Komisioner Bawaslu Jatim yang terdiri dari Ketua dan para komisioner. 

Berstatus sebagai Teradu I sampai Teradu VII, mereka adalah A Warits (Ketua), Rusmifahrizal Rustam, Nur Elya Anggraini, Eka Rahmawati, Dwi Endah Prasetyowati, Dewita Hayu Shinta, dan Anwar Holis.

Selain itu, ada lima Teradu lainnya yang merupakan para Komisioner Bawaslu Surabaya. 

Di antaranya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya yang berstatus Teradu VIII sampai Teradu XII, yaitu Novli Bernado T. (Ketua), M. Agil Akbar, Teguh Suasono W., Syaifudin, dan Eko Rinda P.

Pada dalilnya, pihak Sungkono mengatakan adanya pengabaian laporan pihaknya oleh Bawaslu terkait dugaan pergeseran suara di beberapa kecamatan di Kota Surabaya. 

Pembiaran ini merugikan Pengadu yang juga menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI.

"Suara klien kami dipindahkan ke Caleg lain sebanyak 3.175 suara di 19 kecamatan (di Kota Surabaya) dalam proses rekapitulasi," kata Mursid Mudiantoro selaku kuasa dari Pengadu, Kamis (5/9).

Awalnya, pihaknya mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu Surabaya. 

Namun karena tidak ada tindak lanjut, pihaknya membuat laporan kepada Bawaslu Jatim.

Namun, oleh Bawaslu Jatim perkara ini kembali dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Surabaya. 

Setelah pelimpahan, Bawaslu Kota Surabaya disebut Mursid justru tidak segera menangani laporan tersebut.

Proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Surabaya dua minggu setelah laporan dilimpahkan oleh Bawaslu Jatim. 

Pun beberapa pertanyaan yang diberikan juga tidak substantif.

"Padahal, laporan tersebut kami sertakan dengan bukti-bukti yang kami ambil dari Sirekap. Namun para Teradu justru men-denial laporan kami dengan alasan partai politik yang bersangkutan tidak keberatan dengan pergeseran suara tersebut," terang Mursid.

Dalam sidang ini, ia turut membawa bukti yang ia ambil dari data dalam Sirekap yang menjadi alat bantu perhitungan rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu. 

"Sangat tidak masuk akal jika laporan kami tidak memenuhi syarat," kata Mursid.

Menjawab hal tersebut, Ketua Bawaslu Jatim A. Warits membantah. 

Menurut Warits, dengan melimpahkan ke Bawaslu Kota Surabaya bukan berarti pihaknya mengabaikan laporan tersebut.

"Menurut Pasal 38 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, laporan yang dilimpahkan ke jenjang structural yang lebih rendah adalah laporan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil," jelas Warits.

Anggota Bawaslu Provinsi Jatim Rusmifahrizal Rustam menambahkan, pelimpahan ini dilakukan karena Bawaslu Provinsi Jatim pada saat yang bersamaan sejumlah agenda lain. 

Di antaranya, proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan mempersiapkan diri untuk proses rekapitulasi tingkat nasional.

Selain itu, pelimpahan ini juga mempertimbangkan efektivitas penanganan perkara. 

"Makanya kami limpahkan ke Bawaslu Kota Surabaya karena kejadiannya juga di Kota Surabaya," tandas Rusmifahrizal.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen turut menjadi Teradu menegaskan bahwa pihaknya tidak meregister laporan yang disampaikan Pengadu. 

Sebab menurutnya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat setelah proses klarifikasi.

"Setelah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak, laporan tersebut kami anggap tidak memenuhi syarat formil dan materiil," ucap Novli.

Selain itu, pihaknya juga membantah tuduhan Pengadu soal klaim pertanyaan saat klarifikasi yang tidak substantif serta dinilai hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. 

"Itu asumsi yang tidak berdasar," katanya.

Anggota Bawaslu Kota Surabaya Eko Rinda mengakui bahwa pihaknya memang tidak memberikan penjelasan atau alasan yang menjadi dasar status laporan kepada Pengadu. 

Ia menilai bahwa hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Sebagaimana diketahui, Sungkono merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi caleg dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim 1 (Surabaya - Sidoarjo). Berstatus petahana (Anggota DPR RI 2019-2024), Sungkono kembali gagal melenggang ke DPR RI setelah kalah dalam rekapitulasi suara pada pemilu 2024 lalu.

Read More