PDIP dan PAN Bentuk Fraksi Gabungan di DPRD Surabaya untuk Memperkuat Kerja Legislatif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi membentuk fraksi gabungan di DPRD Kota Surabaya. 

Kesepakatan ini di ambil setelah kedua pimpinan parpol melakukan pertemuan untuk membahas kolaborasi tersebut.

“Pada pertemuan tersebut. Kami sepakat membentuk Fraksi Gabungan PDI Perjuangan-PAN di DPRD Kota Surabaya. Keputusan ini telah di tindaklanjuti dengan pengiriman surat ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya yang mencantumkan nama fraksi. Serta susunan personel yang akan di umumkan dalam rapat paripurna DPRD,” ujar  Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, Kamis (12/9).

Pertemuan tersebut di hadiri oleh pengurus PDIP yang di pimpin oleh Adi Sutarwijonop. Dan pimpinan PAN yang di pimpin oleh Mahsun Djayadi. 

PDIP memiliki 11 kursi di DPRD, sedangkan PAN memiliki 3 kursi, sehingga total kursi gabungan menjadi 14.

Dalam pembentukan fraksi, H. Budi Leksono di tunjuk sebagai Ketua Fraksi dan Ghofar Ismail sebagai Sekretaris Fraksi. 

“Keduanya di harapkan dapat memperkuat kekompakan fraksi,” tambahnya.

Selain membahas pembentukan fraksi. Kedua pimpinan parpol juga menyepakati beberapa gagasan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Khususnya bagi lapisan masyarakat kecil.

“Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat. Kedua partai politik sepakat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik di pemerintahan kota,” katanya.

Pertemuan berlangsung di kantor DPC PDIP Kota Surabaya. dan menggarisbawahi kerja sama kedua partai dalam mendukung pasangan calon wali kota Eri Cahyadi dan calon wakil wali kota Armuji pada Pilkada 2024. 

“Kami berkomitmen untuk memenangkan suara rakyat secara maksimal untuk Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilkada 2024. Kedua partai akan bergerak secara masif di basis pemilih masing-masing,” pungkasnya.

Read More

Amran Copot Direktur Diduga Calo Pengadaan Barang di Kementan

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot seorang direktur berinisial IM yang diduga menjadi calo dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pegawai Kementan tersebut diduga meminta bayaran atau fee hingga 20 persen dari nilai kontrak kepada pengusaha agar mendapatkan kontrak pengadaan barang dan jasa. 

Pencopotan dilakukan Amran secara cepat yakni pada pagi hari setelah ia mendapatkan laporan dugaan calo pengadaan itu pada waktu subuh. 

"Saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Amran juga memerintahkan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Fausiah T Landja melaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Menurut keterangan Fausiah, ada pihak yang mencatut namanya dan meminta para pengusaha untuk ikut dalam proyek dan diminta menyetor dana awal 15-20 persen kepada pihak broker. 

Setelah dilaporkan pekan lalu, hari ini pihak kepolisian secara cepat telah melakukan pemanggilan.

"Kami perintah dilaporkan minggu lalu, sekarang sudah ada panggilan," ungkap Amran.

Amran telah melakukan pembersihan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan sejak menjabat spertama kali sebagai mentan pada 2014 silam.

Selama masa kepemimpinannya tersebut, Amran telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, diberikan sanksi 844 pegawai, dan bahkan ada yang dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.

Bahkan, pernah dalam satu hari, Amran mencopot beberapa pejabat lingkup Kementan, mulai dari dirjen hingga direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka kasus korupsi.

Salah satunya Dirjen Hortikultura IH ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 silam atas kasus pengadaan sarana budidaya medukung pengendalian OPT, yang merugikan keuangan negara senilai Rp12,947 miliar.

Read More

Atlet Judo Polri Sumbang Emas Untuk Provinsi Bali di Pon XXI Aceh Sumut

Banda Aceh - KABARPROGRESIF.COM Pejudo dari Jawa Barat yang juga seorang anggota Polri, Bharaka Dewa Kadek Rama Warma Putra berhasil meraih medali emas kelas 66 kilogram putra di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh Sumut hari kedua.

Di final Anggota organik pasukan pelopor Korps Brimob Polri ini mengalahkan Ridho, pejudo asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sebelumnya Dewa Kadek mengalahkan pejudo Daerah Khusus Jakarta di semifinal.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyambut gembira kemenangan yang diraih Dewa Kadek.

“Bangga sekali atas capaian emas yang diraih Dewa Kadek. Atas prestasi ini Kapolri memberikan penghargaan berupa kesempatan melanjutkan pendidikan Sekolah Bintara Polri, ” Ujar Irjen Pol. Dedi Prasetyo.

Irjen Pol. Dedi berharap prestasi Dewa Kadek memotivasi atlet Polri lain yang berlaga di PON XXI.

Tercatat ada 298 atlet Polri yang bertanding di 46 cabang olahraga PON 2024

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan ada 298 atlet Polri dan official yang mengikuti PON XXI lewat 46 cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Saya minta semua atlet Polri yang bertanding di event apapun, terutama PON yang sedang berlangsung untuk terus mengobarkan semangat dan Panji-panji Tribrata di gelanggang olahraga. Junjung tinggi sportivitas,” imbuh Irjen Pol. Dedi Prasetyo.

Di hari kedua penyelenggaraan PON XXI 2024 ada 29 cabang olahraga yang dipertandingkan. 

Provinsi Jawa Timur untuk sementara memimpin perolehan medali dengan raihan 28 emas, 13 perak, 18 perunggu.

Di posisi kedua perolehan medali sementara bertengger provinsi Jawa Barat dengan 14 emas, 19 perak, dan 21 perunggu.

Tuan rumah Sumatera Utara menempet dengan ketat di urutan ketiga dengan koleksi 13 emas, 3 perak, 7 perunggu.

Read More

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Resmikan Rehabilitasi Dan Renovasi Pembangunan Venue PON XXI Di Aceh

Banda Aceh - KABARPROGRESIF.COM Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan rehabilitasi, renovasi dan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, yang dipusatkan di Stadion H. Dimurthala, Kota Banda Aceh, Senin (09/09/2024). 

Renovasi dan pembangunan venue-venue PON XXI telah selesai dilaksanakan di berbagai lokasi, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah dengan total anggaran Rp 811 miliar dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas olahraga guna mendukung kesuksesan PON XXI. 

Turut mendampingi Presiden RI dalam peresmian tersebut diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Pj. Gubernur Aceh Safrisal ZA, dan Pj. Wali Kota Banda Aceh Ade Surya.

Read More

BPKP Kalbar Ekspose Kerugian Negara Akibat Tipikor di Kejati

Pontianak - KABARPROGRESIF.COM Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat melakukan ekspose terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi (tipikor).

Kegiatan ini berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Selasa, 10 September 2024, bersama Bidang Tindak Pidana Khusus.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, menjelaskan bahwa ekspose tersebut dilakukan atas permintaan Kejati Kalbar untuk menghitung jumlah kerugian negara.

“Ini terkait ekspose yang dimintakan bantuan perhitungan kerugian negaranya,” ujar I Wayan kepada ruai.tv, Rabu, 11 September 2024.

Namun, hingga saat ini Kejati Kalbar belum memberikan rincian mengenai kasus yang menyebabkan kerugian negara tersebut. Pasalnya, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Sesuai keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Edyward Kaban, terdapat lima kasus yang tengah disidik oleh Kejati Kalbar.

Salah satu yang mencuat adalah dugaan korupsi mark up pengadaan lahan Bank Kalbar yang menyeret nama anggota DPRD Kalbar, Mursalim.

Mursalim telah diperiksa oleh Kejati Kalbar, termasuk pemilik lahan terkait. 

Oknum tersebut diduga melakukan mark up hingga puluhan miliar rupiah dari harga asli tanah yang sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa harga tanah yang diberikan Mursalim kepada pemilik lahan hanya sekitar Rp23 miliar.

Namun, Bank Kalbar, yang saat itu dipimpin oleh Samsir Ismail sebagai Direktur Utama, membayar lebih dari Rp89 miliar untuk lahan tersebut.

Tak hanya Mursalim dan Ricky Sandy, penerima kuasa jual tanah milik empat warga, dua oknum pegawai Bank Kalbar juga diduga terlibat dalam pengaturan jual beli tanah ini.

Salah satu dari mereka, berinisial S, masih aktif sebagai pegawai, sedangkan yang lainnya telah pensiun.

Selain kasus Bank Kalbar, kasus korupsi terkait Navigasi Kelas III Pontianak juga masih dalam proses menunggu audit BPKP untuk mengetahui besaran kerugian negara.

Kasus ini diduga turut melibatkan oknum anggota DPR RI terpilih.

Hingga saat ini, redaksi ruai.tv belum menerima tanggapan langsung dari pejabat BPKP terkait audit dua kasus besar ini, yakni mark up pembelian lahan Bank Kalbar dan kasus Navigasi.

Read More

Wali Kota Eri Beri Beasiswa PPG kepada 713 Guru PAI TK-SMP se-Surabaya

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya memberikan beasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Beasiswa PPG ini diberikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada 713 guru SMP, SD, dan TK se-Surabaya di Convention Hall, Rabu, (11/9).

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, tujuan diberikannya beasiswa ini adalah untuk memudahkan para guru mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). 

“Jadi guru-guru yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) ini tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru kalau tidak mengikuti PPG ini,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menerangkan, PPG tidak hanya membantu guru untuk mendapatkan TPG, akan tetapi juga berguna bagi pembentukan akhlak pelajar di Kota Surabaya ke depannya. 

Menurutnya, tanpa ada bantuan dari guru PAI di sekolah, akhlak anak-anak tidak akan bisa terbentuk dengan baik.

Maka dari itu, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenag Surabaya telah memberikan kesempatan dan bantuan beasiswa ini kepada ratusan guru PAI Kota Pahlawan. 

“Alhamdulillah kami dengan Kemenag Kota Surabaya bekerjasama untuk itu. Saya juga matur nuwun kepada Kemenag yang sudah membantu kami baik di sekolah dan Balai Rw, yang memberikan materi di Sinau dan Ngaji Bareng. Dengan begitu lah kami bisa membentuk karakter-karakter anak Surabaya dengan pendidikan agama yang kuat,” ucapnya. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyebutkan, PPG ini akan diikuti selama empat bulan. 

Setelah lulus dan mereka mendapatkan sertifikat PPG, maka para guru PAI itu bisa mencairkan TPG ke depannya. 

“Karena kalau belum mendapatkan PPG ini, tidak bisa mencairkan TPG. Nah, makannya PPG-nya ini kita bantu,” sebutnya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, pemberian beasiswa PPG ini dilakukan secara bertahap kepada guru PAI di Surabaya. 

Di tahap pertama ini, total ada 713 guru PAI SD-SMP Negeri dan Swasta, serta TK yang mengikuti PPG. 

“TK ada 70 orang, SD ada 474 orang, dan SMP 169 orang. Mudah-mudahan panjenengan semua nanti bisa mengikuti PPG ini dengan baik,” kata Yusuf. 

Yusuf menerangkan, guru-guru yang mengikuti PPG kali ini kebanyakan adalah tenaga pendidik PAI yang sudah lama mengajar di sekolah. 

“Insyaallah yang sudah lama ini sudah terdata semua. Nanti juga ada tahapan-tahapan untuk guru yang baru,” terangnya. 

Di samping itu, Kepala Kemenag Kota Surabaya, Pardi menjelaskan yang mendapatkan beasiswa ini adalah guru-guru yang belum melakukan sertifikasi PPG. 

Setelah mengikuti sertifikasi, data 713 guru itu akan disinkronkan dengan data yang ada di Dapodik dan Kemenag Surabaya. 

“Tahun ini (yang belum) sudah nggak ada, sudah masuk di sini semua. Karena kan selama ini menunggu pelaksanaan Kemenag, yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti UINSA, UIN Malang, dan semuanya, karena itu kuota jadi itu nggak bisa semuanya,” jelasnya. 

Setelah para guru itu lulus PPG, maka nomor registrasinya akan didaftarkan ke dalam database Dapodik dan Kemenag Surabaya. “Jadi, begitu ada pencairan, itu (TPG) bisa kita ajukan,” pungkasnya.

Read More

PKB Buka Suara soal KPK Geledah-Sita Uang dari Rumah Kakak Cak Imin

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua DPP PKB Syaiful Huda menghormati upaya hukum yang dilakukan KPK dengan menggeledah rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Namun, Huda berharap penggeledahan yang dilakukan lembaga antirasuah itu dilakukan tanpa ada kepentingan tertentu di luar upaya penegakan hukum. 

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai dari rumah Abdul Halim.

Abdul Halim adalah kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya KPK sedang menjalankan tugas dan fungsinya, terkait dengan penegakan hukum, ya kita hormati," kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9).

"Tapi tentu semangatnya kita berharap ini murni penegakan hukum, tidak ada tendensi apapun di luar penegakan hukum," sambungnya.

Di sisi lain, Huda berharap KPK menjelaskan lebih lanjut mengapa penggeledahan tersebut dilakukan kepada kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

Terlebih, kata dia, dugaan tempus delicti atau waktu penyidikan kasus dana hibah APBD Jatim itu dilakukan saat Halim sudah dilantik sebagai Menteri PPDT pada 23 Oktober 2019 silam.

"Ya itu saya kira perlu ditanya lebih lanjut ke KPK, misalnya terkait adanya penyelewengan dana hibah ini, di situ periodisasi 2019-2022," tutur dia.

"Sementara 2019-2022 Pak Halim sudah menjadi menteri, Kemendes, dan sudah bertugas di Jakarta, saya kira itu perlu ditanya lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, penggeledahan itu dilakukan KPK pada Jumat (6/9) lalu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

"Bahwa pada Jumat tanggal 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini mengatakan tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dan Barang Bukti Elektronik (BBE). Tessa enggan menginformasikan jumlah nominal uang yang disita tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8), KPK telah memeriksa Abdul Halim sekitar 5,5 jam.

Abdul Halim sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019). 

Ia merupakan kakak kandung dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Adapun tim penyidik KPK sudah lebih dulu menyita sejumlah dokumen dan BBE usai melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Kota Surabaya, Jumat (16/8).

Read More

Kapolda NTT Dampingi Pangkogabwilhan II Lakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Rote Ndao

Rote Ndao - KABARPROGRESIF.COM Rombongan Pankogabwilhan II hari ini tiba di Bandar Udara D. C. Saudale, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, telah tiba menggunakan angkutan udara Pesawat Cassa 212 / A- 2113. Selasa (10/09/2024)

Adapun nama nama pejabat  yang tiba yaitu  Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairul Lubis bersama Istri II Ny. Sondang Khairul Lubis,Kapolda NTT Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A. bersama Istri Ny. Kathy Daniel, Danlanud El Tari Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, S.E., M.M.bersama Ny. Nila Djoko, ⁠Asops Kaskogabwilhan II Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.IP. Waasops Kaskogabwilhan II Kolonel Inf. Eron Firmansyah PABAN III/Lat Sops Kogabwilhan II Kolonel Laut Sri Rokhman Koorsmin Pangkogabwilhan II Kolonel Lek. Gatot Wiseso.

Hadir menyambut kedatangan Pangkogabwilhan II dan rombongan di Bandar Udara D. C. Saudale antara lain : PJ. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu, S.H., M.A., M.H.Danlanal Pulau Rote Letkol Laut (P) Andrik Irwanto bersama ketua jalasenastri. Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono, S.ST., M.K.P. bersama ketua cabang Bhayangkari Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Fransiska D Paulanino, S.H., M.H. Danpos AU Bandar Udara D. C. Saudale Letda (Lek) Handri Hidayana. Asisten I Pemkab Rote Ndao Ir. Untung Hardjito bersama sejumlah pejabat forkopimda kabupaten rote ndao.

Rombongan Pangkogabwilhan tiba di Bandara D C Saudale  sekitar  pukul 17.00 Wita dan disambut oleh Forkopimda Rote Ndao dengan tarian adat dan pengalungan pakian  etnis Rote.

Kegaiatan Kunjungan Kerja Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairul Lubis dan rombongan di wilayah Kabupaten Rote Ndao dijadwalkan  selama 1 (satu) hari.

Setelah transit pada ruang VVIP Bandara D.C Saudale selanjutnya akan melaksanakan tatap muka dengan personel pengamanan pulau terluar Indonesia (pulau ndana) dan sejumlah kegjatan lainya di Kampung Bahari Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao

“Seluruh rangkaian kegiatan kerja Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairul Lubis dan rombongan di wilayah Kabupaten Rote Ndao mendapat pengawalan dan pengamanan dari gabungan personel TNI/POLRI.” Kapolres rote ndao AKBP Mardiono,S.ST.,M.K.P.

Read More

Jelang Pilkada Serentak, Pangkoarmada II Ingatkan Netralitas Prajurit

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo mengingatkan para prajurit untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis.

"Saya mengingatkan kepada segenap prajurit TNI AL untuk menjaga komitmen netralitas. Diantaranya TNI tidak berpolitik praktis. Netralitas TNI ini juga merupakan wujud nyata bahwa TNI tidak ingin dan tidak boleh kembali ke panggung politik praktis," tutur Ariantyo Condrowibowo, usai upacara peringatan HUT ke-79 di Dermaga Ujung Koarmada II, Surabaya, Selasa (10/9/2024).

Dikesempatan itu, dia juga berterima kasih ke prajurit yang berjuang menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesoia (NKRI). 

Kedepan dia berharap, TNI AL mampu berkembang dengan lingkungan yang strategis dan dinamis.

"Saya ucapkan Dirgahayu ke-79 TNI AL bagi seluruh prajurit dimanapun bertugas dan berada. Lakukan terobosan yang inovatif dan kreatif sesuai marwah TNI AL dengan berwawasan internasional," katanya.

Dalam peringatan HUT Ke-79 TNI AL tahun ini ada 1.800 prajurit yang terlibat. Tema yang diusung adalah "Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI AL Siap Mewujudkan Nusantara Baru Indonesia Maju". 

Selain upacara militer, ada penyematan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun oleh Pangkoarmada II.

Dilanjutkan pertunjukan yang ditampilkan oleh para prajurit. Antara lain demonstrasi Paduan Suara, Display Genderang Suling Gita Jala Taruna Akademi Angkatan Laut, Bela Diri Taktis, dan ditutup dengan Defile Pasukan. 

"Ini adalah acara puncak yaitu upacara militer, upacara puncaknya ada di perairan teluk Jakarta di atas KRI. Namun kami di tiap daerah dan pangkalan tetap melaksanakan upacara di wilayah masing-masing," terang Ariantyo.

Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AL 2024 telah dilaksanakan. Di antaranya bakti sosial, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional 10 November, Naval Base Open Day, dan Pemecahan Rekor Muri Makan Bergizi.

Read More

Bareskrim Periksa 21 Saksi di Korupsi Penerangan Jalan Umum ESDM

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah memeriksa 21 saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Kementerian ESDM tahun 2020.

"Masih dalam tahapan pengumpulan alat bukti. (Sudah) 21 orang (saksi diperiksa)," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Kamis (12/9).

Arief menerangkan saat ini penyidik juga tengah berkoodinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ini.

Dia memastikan tidak akan kendala yang ditemukan penyidik dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.

"Termasuk melalui kegiatan pemeriksaan saksi-saksi dan perhitungan kerugian keuangan negara bersama BPK RI," ucap dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan PJUTS, Kamis (4/7).

Dalam penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa surat dan dokumen terkait hingga bukti elektronik seperti ponsel, laptop, hardisk, flashdisk, hingga komputer. Barang bukti disita dari Kantor Itjen Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.

Arief menjelaskan tindak pidana korupsi itu diduga terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan lokasi, Arief mengatakan proyek itu dikerjakan pada tiga wilayah berbeda mulai dari barat, tengah, hingga timur Indonesia.

"Pada pokoknya terkait dengan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," tuturnya.

Polisi menduga nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut mencapai Rp64 miliar. Namun, kata Arief, angka tersebut masih belum final lantaran masih menunggu perhitungan ahli terkait.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar Rp108 miliar. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar Rp64 m, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," katanya.

Read More

Risma Bersilaturahmi dengan Relawan di Lamongan, Bahas Isu Sosial dan Solusi untuk Jawa Timur

Lamongan - KABARPROGRESIF.COM Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini, melakukan kunjungan ke Kabupaten Lamongan pada Rabu (11/9) sore. 

Kunjungan ini dilaksanakan di Jl. Airlangga Ngelo Menongo, Kecamatan Sukodadi, tepat pukul 16.00 WIB. 

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Bu Risma, yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap isu-isu sosial, bersilaturahmi dengan beberapa simpul relawan pemenangan di kota berjuluk Laskar Joko Tingkir ini.

Acara tersebut diadakan di rumah Posko Pemenangan milik H. Romli, di mana para simpul relawan Bu Risma-Gus Han berkumpul dan antusias mendengarkan pemaparan Bu Risma. 

Dalam pertemuan ini, Bu Risma membagikan pengalaman dan kisah inspiratif mengenai upaya penutupan tempat prostitusi Dolly di Surabaya, yang menjadi salah satu program sosialnya yang sukses. 

Selain itu, ia juga menyampaikan kisah tentang pembinaan penyandang disabilitas yang berhasil berwirausaha dengan bantuan Kementerian Sosial, serta program pendidikan gratis 12 tahun yang berhasil diterapkan untuk sekolah negeri dan swasta di Surabaya.

Bu Risma juga menekankan pentingnya memperlakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan penuh kemanusiaan, sebuah isu yang menjadi salah satu fokusnya dalam berbagai program sosial selama menjabat sebagai Walikota Surabaya dan Menteri Sosial.

Simpul-simpul relawan yang hadir dalam acara tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat. 

Diantaranya pedagang pasar dari Sedayulawas, wali murid sekolah swasta dari Paciran, pengurus koperasi Bahari Banjarwati, petani dari Solokuro, guru, mahasiswa, istri nelayan, pemuda dari Kecamatan Pucuk, pelajar, ustaz dan ustazah, serta anggota Dewan Hj. Ning Darwati dari PDIP yang tergabung dalam Gerakan Pencerahan (GENCAR) Resik-Resik Jawa Timur.

Nu'man Suhadi, ketua relawan pemenangan di Kabupaten Lamongan, menyampaikan apresiasinya kepada Bu Risma yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan para relawan. 

“Kami berterima kasih kepada Bu Risma yang telah datang ke Lamongan. Dengan kedatangannya, kami bisa langsung menyampaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat di sini dan mendengarkan solusi langsung dari beliau. Pilgub Jatim ini bukan sekadar soal berapa banyak partai politik yang mendukung, tapi seberapa banyak ide dan solusi yang dihadirkan untuk masyarakat Jawa Timur,” ujar Nu’man.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap pasangan calon Bu Risma dan Gus Han dalam pemilihan gubernur mendatang, dengan harapan bahwa ide-ide dan solusi yang ditawarkan dapat memberikan perubahan yang signifikan bagi Jawa Timur.

Read More

Wamen BUMN Ungkap Alasan Dirut Bulog Diganti

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko buka suara soal penggantian Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi. Dia mengatakan penggantian itu merupakan bagian dari rencana penguatan peran Bulog ke depannya.

"Penyegaran saja, kan Bulog mau diperkuat fungsinya ke depan," kata Tiko dijumpai di DPR, Jakarta, Selasa, (10/9/2024).

Tiko belum menjelaskan lebih jauh mengenai rencana penguatan peran Bulog tersebut. Dia hanya mengatakan akan ada penugasan baru bagi Bulog untuk periode ke depannya.

"Lagi disusun, tapi nanti perannya berubah," kata dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi mencopot Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog. Bayu digantikan oleh Wahyu Suparyono yang merupakan Dirut PT Asabri (Persero).

Wahyu akan memulai masa jabatannya di Bulog bersama Wakil Direktur Utama Marga Taufiq dan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq adalah Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Adapun Sudarsono Hardjosoekarto, sebelum menjabat sebagai Direktur Human Capital Perum Bulog, dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Read More