Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 17 September 2024

Polda Jateng Hadirkan Transparansi Dengan Teknologi ETLE; Demi Jalanan Lebih Aman


Semarang - KABARPROGRESIF.COM Polda Jateng terus berkomitmen menjaga Kamseltibcar Lantas melalui pemanfaatan teknologi modern.

Ini sebagai wujud dari komitmen ini, Dit Lantas Polda Jateng mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam menindak pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Tengah. 

Sistem ETLE dirancang untuk menangkap pelanggaran secara otomatis menggunakan kamera canggih, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, serta menjaga transparansi penegakan hukum. 

Hal tersebut dikatakan Dir Lantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan, di Mako Dit Lantas Polda Jateng, pada Senin (16/9/2024) Pagi.

Program ETLE menjadi bukti keseriusan Polri, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, dalam menerapkan hukum secara adil dan objektif. 

Melalui pemanfaatan teknologi, Polda Jateng berharap mampu menjaga ketertiban lalu lintas secara lebih efektif. 

Selain itu, penggunaan teknologi ini memungkinkan proses penindakan berjalan tanpa hambatan birokrasi atau kendala di lapangan, sehingga masyarakat dapat merasakan sistem yang lebih adil dan terbuka.

Meskipun penegakan hukum berbasis teknologi semakin diutamakan, Kombes Pol. Sonny Irawan menekankan bahwa tindakan tilang manual masih diterapkan secara selektif untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

”Tilang manual hanya digunakan untuk 7 (tujuh) pelanggaran selektif prioritas yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas, dan dilakukan oleh petugas yang sudah mendapat surat perintah khusus,” jelas Kombes Pol Sonny Irawan.

“Adapun tujuh pelanggaran selektif tersebut adalah, 1. Kelebihan muatan, 2. Berboncengan lebih dari dua orang, 3. Tidak menggunakan helm, 4. Melanggar marka jalan, 5. Mengonsumsi narkoba saat berkendara, 6. Melebihi batas kecepatan atau balap liar dan 7. Menerobos lampu merah.” Jelas Dir lantas.

Dirlantas menambahkan bahwa dalam upaya menegakkan hukum dengan adil, Polri tidak lagi melakukan razia stasioner atau tilang di tempat.

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas semua menggunakan kamera ETLE, Jadi, tidak benar jika di Polda Jateng dan jajaran masih ada penilangan secara stasioner atau razia di tempat,” tegasnya.

Dengan berfokus pada transparansi dan keadilan melalui pemanfaatan teknologi ETLE, Polda Jateng berharap masyarakat dapat semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Melalui sistem ini, pelanggaran dapat terpantau dengan jelas, sementara penindakan dilakukan tanpa prasangka atau perdebatan di lapangan, sehingga situasi jalan raya diharapkan menjadi lebih tertib dan aman.

“Polda Jateng terus mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti ETLE, untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan lebih efektif dan transparan. Kami berharap, dengan semakin minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat,” tambah nya.

Penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE merupakan langkah besar dalam upaya Polri untuk memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. 

Melalui penerapan sistem ini, Polri ingin menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib, aman, dan teratur, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeselamatan.

Tim Falcon Brigif 18 Divif 2 Kostrad Borong Emas di Cabang Terjun Payung


Aceh - KABARPROGRESIF.COM Tim Falcon berhasil mengukuhkan dominasinya di cabang olahraga terjun payung kategori Formation Skydive (FS) pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 bertempat di venue terjun payung, Bandara Sim Blang Bintang, Aceh Besar, Sabtu (14/09).

Dalam sebuah pertunjukan akrobatik udara yang memukau, para atlet kebanggaan Brigif 18/Trisula yang mewakili kontingen Jawa Barat berhasil menyabet medali emas sekaligus memecahkan rekor baru dengan total nilai 106 dengan 8 babak melampaui rekor lama dengan nilai 94 yang dicetak kontingen Papua pada perhelatan PON XX Papua 2020, mengungguli kontingen lain dari seluruh penjuru Indonesia.

Danbrigif 18/Trisula Kolonel Inf Danang Prasetyo Wibowo, M.I.Pol. dalam keterangannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih Tim Falcon. 

"Prestasi ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan latihan yang konsisten. Semoga prestasi ini dapat menginspirasi generasi muda Trisula untuk terus berprestasi di bidang olahraga terjun payung," ujarnya.

Selain itu, Danbrigif menghimbau kepada Tim Falcon untuk tidak terlena dengan pencapaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024 mengingat masih banyak kejuaraan nasional maupun internasional yang harus dihadapi kedepan.

Polri Ajak Masyarakat Berani Melaporkan Dugaan Penyelewengan di PON 2024


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri, bersama Kemenpora, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedang menyelidiki dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara. 

Penyelidikan ini dipicu oleh laporan mengenai kesiapan venue yang belum memadai dan berbagai masalah terkait lainnya.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi Chaniago mengajak masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran PON XXI.

“Oleh karena itu kami dari Polri juga mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Kegiatan PON ke-21 di Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera Utara saat ini, agar bisa menginformasikan kepada Polri,” ujar Erdi kepada wartawan pada Senin, 16 September 2024.

Penyelidikan dimulai setelah banyak keluhan mengenai fasilitas kegiatan PON yang dinilai belum memadai. 

Kemenpora telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Polri, yang melibatkan penyelenggara, atlet, dan masyarakat.

“Diawali ada keluhan-keluhan terkait fasilitas kegiatan tersebut, kemudian dari itu semua, ada penyampaian dari Kemenpora kepada Polri, menyangkut keluhan-keluhan masyarakat, baik itu penyelenggara, maupun para atlet mengenai masalah fasilitas-fasilitas yang belum memadai,” jelas Erdi.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polri telah membentuk satgas pendampingan yang melibatkan personel dari Bareskrim, Polda Aceh, dan Polda Sumut untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ini. 

Satgas ini telah diterjunkan ke lokasi PON XXI di Aceh dan Sumut, meski hingga kini belum ada temuan yang dapat dijelaskan secara rinci.

“Kita juga berharap semoga dalam kegiatan-kegiatan pendampingan ini, satgas dapat atau mendapatkan titik terang bagi kita semua untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, apa yang menjadi keluhan-keluhan dari pemain atau atlet dan penyelenggara di kegiatan PON saat ini,” pungkas Erdi.

Menuju Surabaya Kota Layak Anak Tahun 2030, Pemkot Siapkan Infrastruktur Pendukung Generasi Selanjutnya


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Surabaya terus bertransformasi menjadi salah satu kota metropolitan yang paling dinamis di Indonesia. 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025 - 2030, Kota Pahlawan diharapkan bukan hanya dikenal sebagai kota yang maju secara ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai kota yang ramah terhadap anak. 

Pemerhati Pendidikan dan Perlindungan Anak Jawa Timur, M. Isa Ansori mengatakan, menjadikan kota layak anak berarti membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dari berbagai aspek - fisik, mental, sosial, dan emosional. 

Dalam konteks ini, Surabaya berupaya untuk tidak hanya menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung, tetapi juga menciptakan ruang hidup yang aman, sehat, dan stimulatif bagi anak-anak.

“Bila ditarik ke dalam UUPA bahwa usia anak adalah 0-18 tahun, ini berarti kita sedang menyiapkan anak–anak usia 0-3 tahun dan mereka yang akan lahir sebelum 0 tahun didalam kandungan. Sehingga juga harus dipersiapkan kelahiran anak-anak sebelumnya,” kata Isa Ansori, Selasa (17/9).

Para calon orang tua dipersiapkan bagaimana mengasuh dan merawat tumbuh kembang anak, serta bagaimana mendapatkan pekerjaan yang bisa menafkahi anak-anaknya dengan baik dan benar. 

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya telah mempersiapkan hal tersebut melalui program pendampingan, mulai dari anak-anak hingga setelah menjadi orang tua.

“Data base anak dan remaja, hingga pasangan calon pengantin telah dipersiapkan, sehingga arah pembangunan menuju kota layak anak tahun 2030 bisa presisi diwujudkan,” ujar dia.

Isa Ansori melanjutkan, terdapat berbagai upaya dalam menyiapkan masa depan bagi generasi anak-anak selanjutnya, di antaranya adalah  infrastruktur ramah anak untuk tumbuh kembang optimal. 

Infrastruktur yang dirancang untuk anak-anak menjadi kunci dalam memastikan perkembangan fisik dan sosial mereka. 

“Sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan terintegrasi di Surabaya menyediakan kenyamanan bagi keluarga. Anak-anak belajar mobilitas dan kemandirian sejak dini. Desain transportasi ini bukan hanya tentang kemudahan akses, tetapi juga menciptakan rasa aman yang penting dalam perkembangan emosional anak-anak,” lanjutnya.

Adanya ruang terbuka hijau dan area bermain menjadi jantung kesejahteraan anak. 

Menurutnya, Surabaya pada tahun 2030 akan tetap menjaga komitmen untuk menyediakan ruang terbuka hijau. 

Salah satunya dengan mengusung konsep pocket parks atau taman mini menjadi solusi inovatif, serta dilengkapi dengan fasilitas bermain modern yang dirancang dengan keamanan sebagai prioritas, memastikan anak-anak bisa bermain sambil belajar, baik secara fisik maupun kognitif.

“Fasilitas bermain yang terintegrasi dengan lingkungan perkotaan akan menjadi pusat interaksi sosial bagi anak-anak, membangun keterampilan sosial mereka. Pada saat yang sama, anak-anak belajar tentang pentingnya menjaga alam, memperkuat rasa tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujarnya.

Selanjutnya, pendidikan juga memiliki ranah penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas anak-anak karena salah satu pilar penting kota layak anak adalah pendidikan. 

Isa Ansori menilai bahwa Pemkot Surabaya tidak hanya berfokus pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga menyediakan ruang-ruang publik yang mendukung pembelajaran sepanjang waktu. 

“Perpustakaan interaktif yang dilengkapi dengan teknologi seperti Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) akan memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi anak-anak. Maka, kota ini mendukung pengembangan intelektual anak melalui cara-cara kreatif dan inovatif, mendorong mereka untuk berpikir kritis sejak usia dini,” terangnya.

Kota Surabaya juga memprioritaskan layanan kesehatan anak yang menyeluruh. Klinik-klinik ramah anak tersebar di seluruh penjuru kota, menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh keluarga, termasuk pemeriksaan rutin, layanan kesehatan mental, serta gizi. 

“Kesejahteraan fisik dan mental anak merupakan fondasi untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Adanya layanan kesehatan yang mudah dijangkau, Surabaya menjamin bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan bahagia,” tegasnya.

Pemkot Surabaya juga berkomitmen dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada anak-anak. 

Ia berharap, Kota Surabaya di tahun 2030, akan memiliki sistem keamanan yang terintegrasi dengan teknologi, seperti kamera pengawas cerdas dan sistem peringatan dini di area-area publik. 

Sehingga dapat memberikan rasa tenang bagi keluarga, dan memungkinkan anak-anak untuk mengeksplorasi lingkungan mereka tanpa rasa takut.

“Penerapan kebijakan yang mendukung hak anak menjadi bagian dari komitmen Kota Surabaya. Program pendidikan gratis, akses ke layanan publik, dan perlindungan terhadap eksploitasi anak menjadi langkah konkret untuk memastikan setiap anak di Surabaya terlindungi dan dapat berkembang secara penuh,” jelasnya.

Dengan demikian, Pemkot Surabaya berkomitmen penuh dalam menyediakan infrastruktur bagi masa depan generasi penerus. 

Dengan infrastruktur yang aman, fasilitas pendidikan yang inovatif, akses kesehatan yang baik, dan ruang sosial yang ramah, Surabaya menyiapkan generasi mudanya untuk masa depan yang lebih baik.

“Memastikan bahwa anak-anak memiliki ruang untuk tumbuh, belajar, dan bermain adalah investasi terbesar yang bisa dilakukan oleh kota ini. Surabaya 2030 menjadi bukti bahwa sebuah kota dapat berkembang menjadi lebih modern dan berkelanjutan tanpa melupakan generasi mudanya,” pungkasnya.

Kaesang Putra Presiden Jokowi Sambangi KPK


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9).

Seorang kader PSI kepada CNN Indonesia mengatakan kedatangan Kaesang di kantor lembaga antirasuah itu untuk mengklarifikasi sejumlah hal. 

PSI belum menjelaskan secara rinci klarifikasi yang disampaikan Kaesang di KPK.

"Teman-teman media, Mas Ketum Kaesang saat ini sedang di kantor KPK. Secara proaktif, Mas Ketum memberikan klarifikasi atas sejumlah hal. Terima kasih," katanya. 

Sebelumnya, Kaesang putra Jokowi terseret kasus dugaan gratifikasi lewat fasilitas jet pribadi.

Kehebohan bermula saat Istrinya, Erina Gudono mengunggah foto jendela pesawat berbentuk oval di akun Instagramnya @erinagudono. 

Warganet menduga gambar itu adalah jendela private jet yang berbeda dengan pesawat komersial.

Isu itu kemudian berkembang hingga ke dugaan gratifikasi. Sejumlah pihak menduga Kaesang menggunakan jet pribadi Gulfstream G650E milik Garena, perusahaan asal Singapura. 

KPK pun berencana meminta klarifikasi kepada Kaesang mengenai hal itu.

Sejumlah pihak di lingkungan terdekat Kaesang turut memberikan tanggapan dan membela Kaesang.

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketum Projo Budi Arie Setiadi menilai wajar apabila Kaesang Pangarep menaiki jet pribadi untuk pergi ke AS.

Budi beralasan Erina tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan, sehingga tak diperbolehkan menumpangi pesawat umum.

Ia menyebut jet pribadi yang digunakan Kaesang itu adalah pinjaman dari seorang teman. Budi jjuga mengatakan Kaesang tak bisa disebut menerima gratifikasi.

Lalu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mendapatkan informasi Kaesang berangkat ke Amerika Serikat (AS) karena diajak temannya yang merupakan anak seorang pengusaha dengan jet pribadi.

Meski begitu, ia tak merinci siapa teman Kaesang yang memiliki jet pribadi tersebut. Noel kembali mengatakan Kaesang kebetulan diajak oleh temannya. 

Baginya, kesempatan ini diambil Kaesang ketimbang menggunakan pesawat dengan biaya yang mahal.

Jokowi juga merespons singkat soal dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi oleh Kaesang. 

Ia hanya menekankan seluruh WNI memiliki kedudukan yang sama dalam tatanan hukum Indonesia.

"Ya semua warga negara sama di mata hukum, ya, gitu saja," kata Jokowi usai menonton Timnas Indonesia Vs Australia di GBK, Jakarta, Selasa (10/9).

Atlet Taekwondo Polri Koleksi Emas, Perak dan Perunggu di PON XXI Aceh Sumut


Aceh - KABARPROGRESIF.COM Atlet Taekwondo Polri Bripda Rizky Anugrah Prasetyo yang mewakili provinsi Jawa Timur berhasil merebut medali emas pada PON XXI Aceh Sumut.

Di pertandingan final kelas 87 kg putra di Martial Arts Arena, Komplek Sumut Sport Center, Deli Serdang hari Jumat (13/09/24) Rizky mengalahkan atlet Taekwondo Jawa Barat, Nicholas Armanto.

Atlet Taekwondo Polri lain yakni Bripda Shaleha yang mewakili provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua dan meraih medali perak Taekwondo kelas 62 kg putri.

Sementara itu dua medali perunggu juga diraih atlet Taekwondo Polri yakni Bripda Sekar Embun. Sekar yang merupakan seorang Polwan Polda Bangka Belitung bertanding di kelas 73 kg putri.

Medali perunggu juga berhasil diperoleh atlet Taekwondo Polri, Bripda Farel yang mewakili provinsi Jambi.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas prestasi patra atlet Taekwondo Polri pada PON XXI Aceh Sumut.

“Beberapa atlet Taekwondo Polri belum lama ini juga menorehkan prestasi di kejuaraan Taekwondo internasional di Malaysia dan Thailand. Polri akan terus menfasilitasi para atlet dengan pembinaan dan agenda pertandingan yang dibutuhkan agar prestasi mereka terjaga. Pak Kapolri juga terus memantau dan tentunya memberikan penghargaan kepada semua atlet yang berprestasi terutama di PON XXI,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi Prasetyo yang juga selaku ketua harian Komite Olahraga Polri (KOP) menambahkan dengan adanya KOP para atlet Polri bisa fokus berlatih menjelang pertandingan dan tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri.

“KOP juga merupakan salah satu bentuk apresiasi Kapolri kepada para anggotanya yang mengharumkan nama Polri dan negara melalui olahraga. KOP adalah wadah dan sistem guna memastikan pembinaan dan penjamninan hak-hak atlet Polri yang berprestasi,” pungkas Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Kasrem 172/PWY Pimpin Penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/BS Dan Yonif 512/QY


Papua - KABARPROGRESIF.COM Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E, M.M diwakili oleh Kasrem 172/PWY Kolonel Inf Bobby Triyanto memimpin Upacara Penerimaan Satgas Pamtas Yonif 131/BS dan Yonif 512/QY, bertempat di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cenderawasih, Selasa (17/9/2024).

Dalam amanat Pangdam XVII/Cen yang dibacakan oleh Kasrem 172/PWY mengatangan kedatangan Satgas Pamtas 131/BS Dan Yonif 512/QY untuk menjaga Kedaulatan Negara, mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan dan melindungi masyarakat di wilayah Papua.

Terkait saat ini masih ditemukannya pelintas batas ilegal yang keluar masuk wilayah RI-PNG dengan membawa barang terlarang, diantaranya narkoba, senjata ilegal serta barang lainnya yang melanggar hukum dan terdapat aksi teror yang dilakukan oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM), baik merusak fasilitas umum, mengancam dan membunuh masyarakat dan aparat TNI-POLRI. Kasrem menegaskan kepada prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Braja Sakti dan Yonif 512/Quratara Yudha agar dalam bertindak mempedomani ketentuan hukum dan protap yang berlaku, serta jangan ragu dalam bertindak.

"Gunakan kemampuan terbaik kalian, tetap waspada dan jangan lengah, serta jalin kerjasama dan kolaborasi dengan aparat keamanan lainnya. Perkuat Kemanunggalan TNI dengan Rakyat dengan memberikan manfaat atas kehadiran kalian," pungkas Kasrem.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Parav Kasi Korem 172/PWY, Kasdim 1701/Jayapura, dan Para Kabalak Aju Rem 172/PWY.

Polisi Tangkap Pelaku Pengiriman WNI Ilegal ke Kamboja dengan Modus Tawaran Kerja


Tangerang - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta (Polresta Soetta) kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan orang. 

Dalam operasi yang berlangsung pekan ini, polisi menangkap dua pria yang diduga akan mengirimkan 14 Warga Negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Kamboja dengan modus tawaran pekerjaan menggiurkan.

“Para korban diberi iming-iming pekerjaan di Kamboja, seperti bekerja di perusahaan, restoran, hingga operator layanan pelanggan, namun semuanya dilakukan secara non-prosedural,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi, Senin (16/9/2024).

Para calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditangkap mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan melalui aplikasi media sosial seperti Telegram.

“Pelaku menjanjikan gaji besar tanpa prosedur resmi,” ujar Reza.

Namun, korban tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di luar negeri saat diamankan oleh petugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Penangkapan ini berlangsung di beberapa tempat, dengan waktu yang berbeda. Pada Rabu (11/9), polisi mengamankan delapan PMI di Terminal 2 Bandara Soetta. 

Lalu pada Jumat (13/9), satu PMI bersama dua tersangka inisial MZ dan PJ ditangkap. 

Sabtu (14/9) menjadi hari penangkapan terakhir, di mana lima PMI lainnya diamankan di dua terminal berbeda.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan barang bukti berupa paspor dan boarding pass rute Jakarta-Kuala Lumpur-Phnom Penh. 

Kedua tersangka, MZ dan PJ, dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 15 miliar.

Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol Roberto Pasaribu, mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran kerja luar negeri yang tidak jelas. 

Ia menegaskan pentingnya melaporkan setiap indikasi perdagangan orang agar kasus serupa dapat segera ditindaklanjuti.

“Modus perdagangan orang seringkali dimulai dari janji manis gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas,” ungkap Roberto.

Pemkot Surabaya Apresiasi Bunda PAUD dengan Dedikasi Lebih dari 10 Tahun


Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD, sebagai bentuk rasa terima kasih atas dedikasinya mendidik anak-anak usia dini di Kota Pahlawan. 

Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Rini Indriyani di halaman Balai Kota, Selasa (17/9).

Apresiasi tersebut diberikan kepada 31 Bunda PAUD yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. 

Selain itu, ada pula apresiasi untuk 12 Bunda Paud terbaik dari Kecamatan dan Kelurahan se-Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa apresiasi ini diberikan, lantaran Bunda PAUD menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak sejak usia dini. 

Tak hanya itu, Bunda PAUD juga berperan penting dalam menciptakan masa transisi yang menyenangkan dari Taman Kanak-Kanak (TK) menuju Sekolah Dasar (SD) di Kota Surabaya. 

"Apresiasi ini diberikan untuk semangat Bunda PAUD dalam mengerjakan dan menyiapkan anak-anak. Ini adalah rasa terima kasih kita karena mereka (Bunda PAUD) menyiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin yang Akhlakul Karimah, dimulai sedini mungkin," ujar Wali Kota Eri ditemui usai acara.

Disamping itu, pihaknya juga terus berupaya untuk memberikan apresiasi seluruh Bunda PAUD dalam bentuk Jasa Pelayanan (Jaspel), berupa BPJS Ketenagakerjaan. 

Bagi Wali Kota Eri, hal ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan Pemkot Surabaya kepada seluruh Bunda PAUD yang bertugas.

"Saat ini, sudah hampir 70 persen Bunda PAUD termasuk kader lingkungan dan lainnya yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan terus berupaya agar semuanya bisa tercover," ujar Wali Kota Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu berpesan kepada seluruh Bunda PAUD di Kota Surabaya agar tidak lelah mendidik anak-anak, serta mengedukasi orang tua betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum masuk ke jenjang SD.

"Dengan begitu angka keikutsertaan anak-anak pada PAUD bisa meningkat. Target kami di tahun 2026 angkanya bisa meningkat sebesar 70 hingga 80 persen," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK sekaligus Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani menjelaskan, apresiasi yang diberikan kepada Bunda PAUD untuk penilaiannya melibatkan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga para pakar.

"Untuk Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Kelurahan itu, mereka lomba dengan mengisi aplikasi Si Bunda. Penilaiannya melibatkan Kementrian Pendidikan dan Pakar PAUD dari Unesa. Selain itu, ada pula apresiasi untuk para pengajar yang berdedikasi lebih dari 10 tahun," kata Rini Indriyani.

Untuk diketahui, jumlah Bunda PAUD di Kota Surabaya mencapai 20 ribu yang mengajar di TK, RA (Raudhatul Athfal) dan Pos PAUD terpadu (PPT).

Ditemui di tempat yang sama, Direktur PAUD Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek, Komalasari mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas PAUD.

Menurutnya, apresiasi kepada Bunda PAUD adalah salah bentuk kolaborasi untuk mewujudkan transisi TK menuju SD yang menyenangkan mulai dari usia 0-8 tahun. 

Artinya anak-anak kelas satu dan dua SD juga harus mendapatkan pelajaran yang menyenangkan.

"Sehingga mereka memiliki pondasi untuk menciptakan transisi TK ke SD yang menyenangkan. Apa yang dilakukan hari ini, bisa menjadi contoh baik bagi pendidik PAUD tidak hanya di Kota Surabaya, tapi di Indonesia," terang Komalasari.

Apresiasi yang diberikan menjadi semangat tersendiri bagi Bunda PAUD. 

Salah satunya adalah Chamimah yang sudah berdedikasi mengajar selama 63 tahun. 

Nenek berusia 80 tahun tersebut, hingga kini masih aktif mengajar di TK Masa Putra Bakti Kecamatan Sawahan. 

Kecintaanya kepada anak-anak membuatnya tak lelah untuk terus mendidik anak usia dini.

"Saya senang mendapatkan penghargaan. Sampai saat ini saya juga masih aktif mengajar, karena memang sejak dulu saya menyukai anak-anak," pungkasnya.

Presiden Jokowi soal Dualisme Kadin: Siapapun yang Ingin Bertemu, Saya Terbuka


Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat yang dilayangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 20121-2026 Arsjad Rasjid terkait terkait kisruh Munaslub Kadin.

Pada Senin (16/9) kemarin, Istana mengkonfirmasi surat tersebut masih berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Belum sampai ke meja saya, belum sampai di meja saya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Jokowi juga mengaku terbuka dengan siapapun yang ingin bertemu dengannya, termasuk dengan petinggi Kadin Indonesia yang kini tengah kisruh dalam dualisme kepemimpinan, yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

"Siapapun [yang ingin] bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah," kata dia.

Selain itu, Jokowi berpesan agar kisruh Munaslub Kadin Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid diselesaikan secara internal.

Ia pun mengimbau agar kisruh Kadin tersebut kemudian tidak dikaitkan dengan pemerintah terutama dirinya.

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin," ujar Jokowi.

"Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," imbuhnya sembari terkekeh.

Anindya Bakrie terpilih menjadi ketua umum Kadin dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. 

Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Beberapa pejabat yang hadir dalam Munaslub di antaranya Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

Kemudian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Erwin Aksa, dan Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas.

Usai diangkat, Anindya Bakrie menjelaskan di bawah kepemimpinannya, Kadin akan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah. 

Ia ingin Kadin bekerja sama lebih baik dan kian terlibat sebagai mitra strategis pemerintahan Jokowi maupun Prabowo Subianto.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan keputusan presiden (keppres) penetapan Anindya jadi bos baru Kadin segera terbit. 

Politikus Gerindra itu tampak hadir dalam konferensi pers Kadin kubu Anindya pada Minggu (15/9).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. 

Pasalnya, Munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu. 

Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.


Polda Jateng Manfaatkan Kamera ETLE, Wujudkan Ketertiban Lalu Lintas Modern


Semarang - KABARPROGRESIF.COM Polda Jateng terus berkomitmen menjaga Kamseltibcar Lantas melalui pemanfaatan teknologi modern.

Ini sebagai wujud dari komitmen ini, Dit Lantas Polda Jateng mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam menindak pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Tengah. 

Sistem ETLE dirancang untuk menangkap pelanggaran secara otomatis menggunakan kamera canggih, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, serta menjaga transparansi penegakan hukum. 

Hal tersebut dikatakan Dir Lantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan, di Mako Dit Lantas Polda Jateng, pada Senin (16/9/2024) Pagi.

Program ETLE menjadi bukti keseriusan Polri, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, dalam menerapkan hukum secara adil dan objektif. 

Melalui pemanfaatan teknologi, Polda Jateng berharap mampu menjaga ketertiban lalu lintas secara lebih efektif. 

Selain itu, penggunaan teknologi ini memungkinkan proses penindakan berjalan tanpa hambatan birokrasi atau kendala di lapangan, sehingga masyarakat dapat merasakan sistem yang lebih adil dan terbuka.

Meskipun penegakan hukum berbasis teknologi semakin diutamakan, Kombes Pol. Sonny Irawan menekankan bahwa tindakan tilang manual masih diterapkan secara selektif untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

”Tilang manual hanya digunakan untuk 7 (tujuh) pelanggaran selektif prioritas yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas, dan dilakukan oleh petugas yang sudah mendapat surat perintah khusus,” jelas Kombes Pol Sonny Irawan.

“Adapun tujuh pelanggaran selektif tersebut adalah, 1. Kelebihan muatan, 2. Berboncengan lebih dari dua orang, 3. Tidak menggunakan helm, 4. Melanggar marka jalan, 5. Mengonsumsi narkoba saat berkendara, 6. Melebihi batas kecepatan atau balap liar dan 7. Menerobos lampu merah.” Jelas Dir lantas

Dirlantas menambahkan bahwa dalam upaya menegakkan hukum dengan adil, Polri tidak lagi melakukan razia stasioner atau tilang di tempat.

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas semua menggunakan kamera ETLE, Jadi, tidak benar jika di Polda Jateng dan jajaran masih ada penilangan secara stasioner atau razia di tempat,” tegasnya.

Dengan berfokus pada transparansi dan keadilan melalui pemanfaatan teknologi ETLE, Polda Jateng berharap masyarakat dapat semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas. 

Melalui sistem ini, pelanggaran dapat terpantau dengan jelas, sementara penindakan dilakukan tanpa prasangka atau perdebatan di lapangan, sehingga situasi jalan raya diharapkan menjadi lebih tertib dan aman.

“Polda Jateng terus mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti ETLE, untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan lebih efektif dan transparan. Kami berharap, dengan semakin minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat,” tambahnya.

Penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE merupakan langkah besar dalam upaya Polri untuk memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. 

Melalui penerapan sistem ini, Polri ingin menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib, aman, dan teratur, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeselamatan.

Jelang Misi Diplomasi Port Visit Unsur Koarmada III KRI WSH-991 Menerima Kunjungan Dirjen Renhan Kemhan RI


Sorong - KABARPROGRESIF.COM Salah satu unsur KRI Jajaran Kaormada III KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo (WSH)-991 yang saat ini sedang melakukan persiapan dalam rangka melaksanakan misi diplomasi "Port Visit" ke beberapa Negara Pasifik menerima kunjungan dari Dirjen Renhan Kemhan  RI Laksamana Muda TNI Supo Dwi Diantara, S.T., M.Tr.Opsla., IPU., M.A., M.S.P., APEC Eng. pada Jum'at (13/9/24).

Komandan KRI WSH-991 Letkol Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M. Tr. Opsla dalam keterangannya menjelaskan, Kegiatan kunjungan diawali dengan penyambutan rombongan Dirjen Renhan  Kemenhan RI oleh Komandan KRI WSH-991. 

Dilanjutkan dengan pemaparan laporan mengenai kesiapan KRI WSH-991 dalam rangka mendukung  Port Visit oleh Komandan KRI WSH-991, disambung dengan sambutan dan arahan dari Dirjen Renhan Kemenhan RI Laksamana Muda TNI Supo Dwi Diantara.

"Dalam kunjungan tersebut pihak Kemenhan RI mendukung penuh kesiapan KRI dalam rangka misi diplomasi Port Visit dengan membantu mendorong percepatan perbaikan kapal serta siap menyediakan sarana kesehatan berupa Mobil Ambulance." ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemenhan RI menyampaikan bahwa Port Visit membawa misi untuk merangkul dan menunjukkan bahwa Indonesia negara yang cinta damai, manfaatkan even olahraga dan pertunjukan kesenian untuk mendukung misi tersebut. 

Laksda Supo Dwi juga berharap kepada seluruh Anggota KRI WSH-991 untuk tetap menjaga moril dan semangatnya agar terwujudnya misi Port Visit nantinya.

Pada kesempatan terpisah, Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menyampaikan kepada seluruh prajurit Koarmada III untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan dengan pengabdian tulus ikhlas agar bisa  mengharumkan nama Satuan, TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara.

Kegiatan kunjungan berjalan dengan baik dan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari Dirjen Renhan Kemenhan RI kepada Komandan KRI WSH-991 dilanjutkan penyerahan cinderamata dari Komandan KRI WSH-991 kepada Dirjen Kemenhan RI.