Kaesang Putra Presiden Jokowi Sambangi KPK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9).

Seorang kader PSI kepada CNN Indonesia mengatakan kedatangan Kaesang di kantor lembaga antirasuah itu untuk mengklarifikasi sejumlah hal. 

PSI belum menjelaskan secara rinci klarifikasi yang disampaikan Kaesang di KPK.

"Teman-teman media, Mas Ketum Kaesang saat ini sedang di kantor KPK. Secara proaktif, Mas Ketum memberikan klarifikasi atas sejumlah hal. Terima kasih," katanya. 

Sebelumnya, Kaesang putra Jokowi terseret kasus dugaan gratifikasi lewat fasilitas jet pribadi.

Kehebohan bermula saat Istrinya, Erina Gudono mengunggah foto jendela pesawat berbentuk oval di akun Instagramnya @erinagudono. 

Warganet menduga gambar itu adalah jendela private jet yang berbeda dengan pesawat komersial.

Isu itu kemudian berkembang hingga ke dugaan gratifikasi. Sejumlah pihak menduga Kaesang menggunakan jet pribadi Gulfstream G650E milik Garena, perusahaan asal Singapura. 

KPK pun berencana meminta klarifikasi kepada Kaesang mengenai hal itu.

Sejumlah pihak di lingkungan terdekat Kaesang turut memberikan tanggapan dan membela Kaesang.

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketum Projo Budi Arie Setiadi menilai wajar apabila Kaesang Pangarep menaiki jet pribadi untuk pergi ke AS.

Budi beralasan Erina tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan, sehingga tak diperbolehkan menumpangi pesawat umum.

Ia menyebut jet pribadi yang digunakan Kaesang itu adalah pinjaman dari seorang teman. Budi jjuga mengatakan Kaesang tak bisa disebut menerima gratifikasi.

Lalu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mendapatkan informasi Kaesang berangkat ke Amerika Serikat (AS) karena diajak temannya yang merupakan anak seorang pengusaha dengan jet pribadi.

Meski begitu, ia tak merinci siapa teman Kaesang yang memiliki jet pribadi tersebut. Noel kembali mengatakan Kaesang kebetulan diajak oleh temannya. 

Baginya, kesempatan ini diambil Kaesang ketimbang menggunakan pesawat dengan biaya yang mahal.

Jokowi juga merespons singkat soal dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi oleh Kaesang. 

Ia hanya menekankan seluruh WNI memiliki kedudukan yang sama dalam tatanan hukum Indonesia.

"Ya semua warga negara sama di mata hukum, ya, gitu saja," kata Jokowi usai menonton Timnas Indonesia Vs Australia di GBK, Jakarta, Selasa (10/9).

Read More

Atlet Taekwondo Polri Koleksi Emas, Perak dan Perunggu di PON XXI Aceh Sumut

Aceh - KABARPROGRESIF.COM Atlet Taekwondo Polri Bripda Rizky Anugrah Prasetyo yang mewakili provinsi Jawa Timur berhasil merebut medali emas pada PON XXI Aceh Sumut.

Di pertandingan final kelas 87 kg putra di Martial Arts Arena, Komplek Sumut Sport Center, Deli Serdang hari Jumat (13/09/24) Rizky mengalahkan atlet Taekwondo Jawa Barat, Nicholas Armanto.

Atlet Taekwondo Polri lain yakni Bripda Shaleha yang mewakili provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua dan meraih medali perak Taekwondo kelas 62 kg putri.

Sementara itu dua medali perunggu juga diraih atlet Taekwondo Polri yakni Bripda Sekar Embun. Sekar yang merupakan seorang Polwan Polda Bangka Belitung bertanding di kelas 73 kg putri.

Medali perunggu juga berhasil diperoleh atlet Taekwondo Polri, Bripda Farel yang mewakili provinsi Jambi.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas prestasi patra atlet Taekwondo Polri pada PON XXI Aceh Sumut.

“Beberapa atlet Taekwondo Polri belum lama ini juga menorehkan prestasi di kejuaraan Taekwondo internasional di Malaysia dan Thailand. Polri akan terus menfasilitasi para atlet dengan pembinaan dan agenda pertandingan yang dibutuhkan agar prestasi mereka terjaga. Pak Kapolri juga terus memantau dan tentunya memberikan penghargaan kepada semua atlet yang berprestasi terutama di PON XXI,” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi Prasetyo yang juga selaku ketua harian Komite Olahraga Polri (KOP) menambahkan dengan adanya KOP para atlet Polri bisa fokus berlatih menjelang pertandingan dan tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri.

“KOP juga merupakan salah satu bentuk apresiasi Kapolri kepada para anggotanya yang mengharumkan nama Polri dan negara melalui olahraga. KOP adalah wadah dan sistem guna memastikan pembinaan dan penjamninan hak-hak atlet Polri yang berprestasi,” pungkas Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Read More

Kasrem 172/PWY Pimpin Penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/BS Dan Yonif 512/QY

Papua - KABARPROGRESIF.COM Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E, M.M diwakili oleh Kasrem 172/PWY Kolonel Inf Bobby Triyanto memimpin Upacara Penerimaan Satgas Pamtas Yonif 131/BS dan Yonif 512/QY, bertempat di Lapangan Pancasila Rindam XVII/Cenderawasih, Selasa (17/9/2024).

Dalam amanat Pangdam XVII/Cen yang dibacakan oleh Kasrem 172/PWY mengatangan kedatangan Satgas Pamtas 131/BS Dan Yonif 512/QY untuk menjaga Kedaulatan Negara, mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan dan melindungi masyarakat di wilayah Papua.

Terkait saat ini masih ditemukannya pelintas batas ilegal yang keluar masuk wilayah RI-PNG dengan membawa barang terlarang, diantaranya narkoba, senjata ilegal serta barang lainnya yang melanggar hukum dan terdapat aksi teror yang dilakukan oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM), baik merusak fasilitas umum, mengancam dan membunuh masyarakat dan aparat TNI-POLRI. Kasrem menegaskan kepada prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Braja Sakti dan Yonif 512/Quratara Yudha agar dalam bertindak mempedomani ketentuan hukum dan protap yang berlaku, serta jangan ragu dalam bertindak.

"Gunakan kemampuan terbaik kalian, tetap waspada dan jangan lengah, serta jalin kerjasama dan kolaborasi dengan aparat keamanan lainnya. Perkuat Kemanunggalan TNI dengan Rakyat dengan memberikan manfaat atas kehadiran kalian," pungkas Kasrem.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Parav Kasi Korem 172/PWY, Kasdim 1701/Jayapura, dan Para Kabalak Aju Rem 172/PWY.

Read More

Polisi Tangkap Pelaku Pengiriman WNI Ilegal ke Kamboja dengan Modus Tawaran Kerja

Tangerang - KABARPROGRESIF.COM Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta (Polresta Soetta) kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan orang. 

Dalam operasi yang berlangsung pekan ini, polisi menangkap dua pria yang diduga akan mengirimkan 14 Warga Negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Kamboja dengan modus tawaran pekerjaan menggiurkan.

“Para korban diberi iming-iming pekerjaan di Kamboja, seperti bekerja di perusahaan, restoran, hingga operator layanan pelanggan, namun semuanya dilakukan secara non-prosedural,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi, Senin (16/9/2024).

Para calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditangkap mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan melalui aplikasi media sosial seperti Telegram.

“Pelaku menjanjikan gaji besar tanpa prosedur resmi,” ujar Reza.

Namun, korban tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di luar negeri saat diamankan oleh petugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Penangkapan ini berlangsung di beberapa tempat, dengan waktu yang berbeda. Pada Rabu (11/9), polisi mengamankan delapan PMI di Terminal 2 Bandara Soetta. 

Lalu pada Jumat (13/9), satu PMI bersama dua tersangka inisial MZ dan PJ ditangkap. 

Sabtu (14/9) menjadi hari penangkapan terakhir, di mana lima PMI lainnya diamankan di dua terminal berbeda.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan barang bukti berupa paspor dan boarding pass rute Jakarta-Kuala Lumpur-Phnom Penh. 

Kedua tersangka, MZ dan PJ, dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Mereka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 15 miliar.

Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Pol Roberto Pasaribu, mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran kerja luar negeri yang tidak jelas. 

Ia menegaskan pentingnya melaporkan setiap indikasi perdagangan orang agar kasus serupa dapat segera ditindaklanjuti.

“Modus perdagangan orang seringkali dimulai dari janji manis gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas,” ungkap Roberto.

Read More

Pemkot Surabaya Apresiasi Bunda PAUD dengan Dedikasi Lebih dari 10 Tahun

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD, sebagai bentuk rasa terima kasih atas dedikasinya mendidik anak-anak usia dini di Kota Pahlawan. 

Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Rini Indriyani di halaman Balai Kota, Selasa (17/9).

Apresiasi tersebut diberikan kepada 31 Bunda PAUD yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. 

Selain itu, ada pula apresiasi untuk 12 Bunda Paud terbaik dari Kecamatan dan Kelurahan se-Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa apresiasi ini diberikan, lantaran Bunda PAUD menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak sejak usia dini. 

Tak hanya itu, Bunda PAUD juga berperan penting dalam menciptakan masa transisi yang menyenangkan dari Taman Kanak-Kanak (TK) menuju Sekolah Dasar (SD) di Kota Surabaya. 

"Apresiasi ini diberikan untuk semangat Bunda PAUD dalam mengerjakan dan menyiapkan anak-anak. Ini adalah rasa terima kasih kita karena mereka (Bunda PAUD) menyiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin yang Akhlakul Karimah, dimulai sedini mungkin," ujar Wali Kota Eri ditemui usai acara.

Disamping itu, pihaknya juga terus berupaya untuk memberikan apresiasi seluruh Bunda PAUD dalam bentuk Jasa Pelayanan (Jaspel), berupa BPJS Ketenagakerjaan. 

Bagi Wali Kota Eri, hal ini adalah bentuk perlindungan yang diberikan Pemkot Surabaya kepada seluruh Bunda PAUD yang bertugas.

"Saat ini, sudah hampir 70 persen Bunda PAUD termasuk kader lingkungan dan lainnya yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan terus berupaya agar semuanya bisa tercover," ujar Wali Kota Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu berpesan kepada seluruh Bunda PAUD di Kota Surabaya agar tidak lelah mendidik anak-anak, serta mengedukasi orang tua betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum masuk ke jenjang SD.

"Dengan begitu angka keikutsertaan anak-anak pada PAUD bisa meningkat. Target kami di tahun 2026 angkanya bisa meningkat sebesar 70 hingga 80 persen," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK sekaligus Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriyani menjelaskan, apresiasi yang diberikan kepada Bunda PAUD untuk penilaiannya melibatkan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga para pakar.

"Untuk Bunda PAUD tingkat Kecamatan dan Kelurahan itu, mereka lomba dengan mengisi aplikasi Si Bunda. Penilaiannya melibatkan Kementrian Pendidikan dan Pakar PAUD dari Unesa. Selain itu, ada pula apresiasi untuk para pengajar yang berdedikasi lebih dari 10 tahun," kata Rini Indriyani.

Untuk diketahui, jumlah Bunda PAUD di Kota Surabaya mencapai 20 ribu yang mengajar di TK, RA (Raudhatul Athfal) dan Pos PAUD terpadu (PPT).

Ditemui di tempat yang sama, Direktur PAUD Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudristek, Komalasari mengapresiasi apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas PAUD.

Menurutnya, apresiasi kepada Bunda PAUD adalah salah bentuk kolaborasi untuk mewujudkan transisi TK menuju SD yang menyenangkan mulai dari usia 0-8 tahun. 

Artinya anak-anak kelas satu dan dua SD juga harus mendapatkan pelajaran yang menyenangkan.

"Sehingga mereka memiliki pondasi untuk menciptakan transisi TK ke SD yang menyenangkan. Apa yang dilakukan hari ini, bisa menjadi contoh baik bagi pendidik PAUD tidak hanya di Kota Surabaya, tapi di Indonesia," terang Komalasari.

Apresiasi yang diberikan menjadi semangat tersendiri bagi Bunda PAUD. 

Salah satunya adalah Chamimah yang sudah berdedikasi mengajar selama 63 tahun. 

Nenek berusia 80 tahun tersebut, hingga kini masih aktif mengajar di TK Masa Putra Bakti Kecamatan Sawahan. 

Kecintaanya kepada anak-anak membuatnya tak lelah untuk terus mendidik anak usia dini.

"Saya senang mendapatkan penghargaan. Sampai saat ini saya juga masih aktif mengajar, karena memang sejak dulu saya menyukai anak-anak," pungkasnya.

Read More

Presiden Jokowi soal Dualisme Kadin: Siapapun yang Ingin Bertemu, Saya Terbuka

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Presiden Joko Widodo mengaku belum menerima surat yang dilayangkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 20121-2026 Arsjad Rasjid terkait terkait kisruh Munaslub Kadin.

Pada Senin (16/9) kemarin, Istana mengkonfirmasi surat tersebut masih berada di Kementerian Sekretariat Negara.

"Belum sampai ke meja saya, belum sampai di meja saya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Jokowi juga mengaku terbuka dengan siapapun yang ingin bertemu dengannya, termasuk dengan petinggi Kadin Indonesia yang kini tengah kisruh dalam dualisme kepemimpinan, yakni Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

"Siapapun [yang ingin] bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah," kata dia.

Selain itu, Jokowi berpesan agar kisruh Munaslub Kadin Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid diselesaikan secara internal.

Ia pun mengimbau agar kisruh Kadin tersebut kemudian tidak dikaitkan dengan pemerintah terutama dirinya.

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin," ujar Jokowi.

"Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," imbuhnya sembari terkekeh.

Anindya Bakrie terpilih menjadi ketua umum Kadin dalam Munaslub yang dihadiri 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. 

Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sejatinya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Beberapa pejabat yang hadir dalam Munaslub di antaranya Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

Kemudian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Erwin Aksa, dan Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas.

Usai diangkat, Anindya Bakrie menjelaskan di bawah kepemimpinannya, Kadin akan menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah. 

Ia ingin Kadin bekerja sama lebih baik dan kian terlibat sebagai mitra strategis pemerintahan Jokowi maupun Prabowo Subianto.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan keputusan presiden (keppres) penetapan Anindya jadi bos baru Kadin segera terbit. 

Politikus Gerindra itu tampak hadir dalam konferensi pers Kadin kubu Anindya pada Minggu (15/9).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru tidak sah alias ilegal. 

Pasalnya, Munaslub itu melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad pun akan menginvestigasi dugaan pelanggaran AD/ART dalam pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru organisasi pengusaha itu. 

Ia yakin akan menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.

Read More

Polda Jateng Manfaatkan Kamera ETLE, Wujudkan Ketertiban Lalu Lintas Modern

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Polda Jateng terus berkomitmen menjaga Kamseltibcar Lantas melalui pemanfaatan teknologi modern.

Ini sebagai wujud dari komitmen ini, Dit Lantas Polda Jateng mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam menindak pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Tengah. 

Sistem ETLE dirancang untuk menangkap pelanggaran secara otomatis menggunakan kamera canggih, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, serta menjaga transparansi penegakan hukum. 

Hal tersebut dikatakan Dir Lantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan, di Mako Dit Lantas Polda Jateng, pada Senin (16/9/2024) Pagi.

Program ETLE menjadi bukti keseriusan Polri, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, dalam menerapkan hukum secara adil dan objektif. 

Melalui pemanfaatan teknologi, Polda Jateng berharap mampu menjaga ketertiban lalu lintas secara lebih efektif. 

Selain itu, penggunaan teknologi ini memungkinkan proses penindakan berjalan tanpa hambatan birokrasi atau kendala di lapangan, sehingga masyarakat dapat merasakan sistem yang lebih adil dan terbuka.

Meskipun penegakan hukum berbasis teknologi semakin diutamakan, Kombes Pol. Sonny Irawan menekankan bahwa tindakan tilang manual masih diterapkan secara selektif untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

”Tilang manual hanya digunakan untuk 7 (tujuh) pelanggaran selektif prioritas yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas, dan dilakukan oleh petugas yang sudah mendapat surat perintah khusus,” jelas Kombes Pol Sonny Irawan.

“Adapun tujuh pelanggaran selektif tersebut adalah, 1. Kelebihan muatan, 2. Berboncengan lebih dari dua orang, 3. Tidak menggunakan helm, 4. Melanggar marka jalan, 5. Mengonsumsi narkoba saat berkendara, 6. Melebihi batas kecepatan atau balap liar dan 7. Menerobos lampu merah.” Jelas Dir lantas

Dirlantas menambahkan bahwa dalam upaya menegakkan hukum dengan adil, Polri tidak lagi melakukan razia stasioner atau tilang di tempat.

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas semua menggunakan kamera ETLE, Jadi, tidak benar jika di Polda Jateng dan jajaran masih ada penilangan secara stasioner atau razia di tempat,” tegasnya.

Dengan berfokus pada transparansi dan keadilan melalui pemanfaatan teknologi ETLE, Polda Jateng berharap masyarakat dapat semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas. 

Melalui sistem ini, pelanggaran dapat terpantau dengan jelas, sementara penindakan dilakukan tanpa prasangka atau perdebatan di lapangan, sehingga situasi jalan raya diharapkan menjadi lebih tertib dan aman.

“Polda Jateng terus mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti ETLE, untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan lebih efektif dan transparan. Kami berharap, dengan semakin minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat,” tambahnya.

Penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE merupakan langkah besar dalam upaya Polri untuk memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. 

Melalui penerapan sistem ini, Polri ingin menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib, aman, dan teratur, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeselamatan.

Read More

Jelang Misi Diplomasi Port Visit Unsur Koarmada III KRI WSH-991 Menerima Kunjungan Dirjen Renhan Kemhan RI

Sorong - KABARPROGRESIF.COM Salah satu unsur KRI Jajaran Kaormada III KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo (WSH)-991 yang saat ini sedang melakukan persiapan dalam rangka melaksanakan misi diplomasi "Port Visit" ke beberapa Negara Pasifik menerima kunjungan dari Dirjen Renhan Kemhan  RI Laksamana Muda TNI Supo Dwi Diantara, S.T., M.Tr.Opsla., IPU., M.A., M.S.P., APEC Eng. pada Jum'at (13/9/24).

Komandan KRI WSH-991 Letkol Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M. Tr. Opsla dalam keterangannya menjelaskan, Kegiatan kunjungan diawali dengan penyambutan rombongan Dirjen Renhan  Kemenhan RI oleh Komandan KRI WSH-991. 

Dilanjutkan dengan pemaparan laporan mengenai kesiapan KRI WSH-991 dalam rangka mendukung  Port Visit oleh Komandan KRI WSH-991, disambung dengan sambutan dan arahan dari Dirjen Renhan Kemenhan RI Laksamana Muda TNI Supo Dwi Diantara.

"Dalam kunjungan tersebut pihak Kemenhan RI mendukung penuh kesiapan KRI dalam rangka misi diplomasi Port Visit dengan membantu mendorong percepatan perbaikan kapal serta siap menyediakan sarana kesehatan berupa Mobil Ambulance." ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemenhan RI menyampaikan bahwa Port Visit membawa misi untuk merangkul dan menunjukkan bahwa Indonesia negara yang cinta damai, manfaatkan even olahraga dan pertunjukan kesenian untuk mendukung misi tersebut. 

Laksda Supo Dwi juga berharap kepada seluruh Anggota KRI WSH-991 untuk tetap menjaga moril dan semangatnya agar terwujudnya misi Port Visit nantinya.

Pada kesempatan terpisah, Panglima Komando Armada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menyampaikan kepada seluruh prajurit Koarmada III untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan dengan pengabdian tulus ikhlas agar bisa  mengharumkan nama Satuan, TNI AL, TNI, Bangsa dan Negara.

Kegiatan kunjungan berjalan dengan baik dan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari Dirjen Renhan Kemenhan RI kepada Komandan KRI WSH-991 dilanjutkan penyerahan cinderamata dari Komandan KRI WSH-991 kepada Dirjen Kemenhan RI.

Read More

Satreskrim Polrestabes Surabaya Amankan 8 Tersangka Curanmor Dalam Sepekan

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya telah mengamankan delapan tersangka, dalam sepekan beroperasi, periode 9-16 September 2024.

AKBP Aris Purwanto Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya mengatakan, delapan tersangka yang diamankan sekaligus mengungkap 20 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terdiri dari, 16 kasus pencurian motor dan empat kasus pencurian mobil.

“Kami, Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jatanras, dan Resmob, sudah mengamankan delapan tersangka dari 20 kasus pencurian kendaraan bermotor,” ungkapnya, Selasa (17/9/2024).

Delapan tersangka yang diamankan, lanjut Aris, memiliki modus yang berbeda dalam menjalankan aksinya.

“Enam tersangka menggunakan modus perusakan kunci stir dengan kunci T. Dua tersangka menggunakan modus perusakan stang tanpa alat dan mendorong kendaraan. Sementara tersangka pencurian pick up, membuka pintu mobil tanpa alat dan merusak kunci stir dengan kunci T,” jelasnya.

Dari hasil penangkapan itu, Satreskrim Polrestabes Surabaya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua potong pakaian, fotokopi BPKB dan STNK, dan rekaman CCTV yang memperkuat bukti kejahatan.

Sementara itu, upaya penangkapan pelaku kejahatan, khususnya curanmor ini terus digalakkan jajarannya untuk menciptakan kondisi Surabaya yang aman.

“Kami jajaran Satreskrim Polrestabes Surabaya akan menindak tegas segala pelaku kejahatan, khususnya yang saat ini kami rilis adalah curanmor,” tandasnya.

Read More

Penyusunan AKD DPRD Surabaya Menunggu Surat Rekomendasi dari PDIP

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Untuk nama nama calon pimpinan, Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya telah menerima penyerahan surat rekomendasi dari 3 partai yakni Golkar, PKB dan Gerindra. Jadi tinggal menunggu dari PDI Perjuangan.

Keterangan ini disampaikan Wakil Ketua (Sementara) DPRD Surabaya Bachtiar Rifai, yang berharap agar dalam minggu ini PDIP bisa segera menyerahkan nama calon pimpinan karena posisinya sebagai Ketua.

“Kalau untuk Fraksi, yang lain sudah menyerahkan, tinggal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sampai sekarang masih belum,” kata Bachtiar Rifai, Selasa (17/09/2024).

Terkait surat rekom untuk pimpinan dari PDIP di posisi sebagai Ketua, Bachtiar mengatakan jika itu menjadi ranah partai yakni Ketum dan Sekjen partai. 

Artinya, siapapun tidak bisa mengintervensi mekanismenya.

“Sebenarnya kita juga pingin cepat. Khusus untuk PDIP kita bisa memaklumi, karena memang se jatim masih belum. Semoga dalam minggu ini sudah masuk. Jika besok Rabu dari PDIP masuk, maka Kamis kita paripurnakan. Intinya lebih cepat akan lebih baik,” tandasnya.

Dia berharap dalam minggu-minggu ini kedua suratnya telah mendapatkan respon dari seluruh partai, baik yang untuk partai pemenang maupun partai parlemen lainnya.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah masuk semua, maka kita akan paripurnakan penetapan pimpinan definitifnya, kemudian kita kirimkan ke Gubernur untuk di SK kan, yang kemudian dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD,” tuturnya.

“Itu baru bisa kemudian bisa dilakukan pembentukan AKD, karena pimpinan sementara kewenangannya terbatas,” imbuhnya.

Untungnya, kata calon Wakil Ketua (definitif) DPRD Surabaya ini, RAPBD tahun 2025 sudah di sahkan, sehingga Pemkot Surabaya masih bisa menjalankan semua program yang telah ditetapkan.

Read More

Dir Lantas Polda Jateng; Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Semakin Transparan dengan Kamera ETLE

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Polda Jateng terus berkomitmen menjaga Kamseltibcar Lantas.

Melalui pemanfaatan teknologi modern, Sebagai wujud dari komitmen ini, Dit Lantas Polda Jateng mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam menindak pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Jawa Tengah. 

Sistem ETLE dirancang untuk menangkap pelanggaran secara otomatis menggunakan kamera canggih, sehingga meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.

Serta menjaga transparansi penegakan hukum.

Hal itu dikatakan Dir Lantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan, di Mako Dit Lantas Polda Jateng, Senin (16/9/2024).

"Program ETLE menjadi bukti keseriusan Polri, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, dalam menerapkan hukum secara adil dan objektif," kata Dir Lantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan.

Melalui pemanfaatan teknologi, lanjutnya, Polda Jateng berharap mampu menjaga ketertiban lalu lintas secara lebih efektif. 

"Selain itu, penggunaan teknologi ini memungkinkan proses penindakan berjalan tanpa hambatan birokrasi atau kendala di lapangan, sehingga masyarakat dapat merasakan sistem yang lebih adil dan terbuka," jelasnya.

Meskipun penegakan hukum berbasis teknologi semakin diutamakan, Kombes Pol. Sonny Irawan menekankan bahwa tindakan tilang manual masih diterapkan secara selektif untuk pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

”Tilang manual hanya digunakan untuk 7 (tujuh) pelanggaran selektif prioritas yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas, dan dilakukan oleh petugas yang sudah mendapat surat perintah khusus,” jelas Kombes Pol Sonny Irawan.

“Adapun tujuh pelanggaran selektif tersebut adalah, 1. Kelebihan muatan, 2. Berboncengan lebih dari dua orang, 3. Tidak menggunakan helm, 4. Melanggar marka jalan, 5. Mengonsumsi narkoba saat berkendara, 6. Melebihi batas kecepatan atau balap liar dan 7. Menerobos lampu merah.” Jelas Dir lantas

Dirlantas menambahkan bahwa dalam upaya menegakkan hukum dengan adil, Polri tidak lagi melakukan razia stasioner atau tilang di tempat.

“Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas semua menggunakan kamera ETLE, Jadi, tidak benar jika di Polda Jateng dan jajaran masih ada penilangan secara stasioner atau razia di tempat,” tegasnya.

Dengan berfokus pada transparansi dan keadilan melalui pemanfaatan teknologi ETLE, Polda Jateng berharap masyarakat dapat semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas. 

Melalui sistem ini, pelanggaran dapat terpantau dengan jelas, sementara penindakan dilakukan tanpa prasangka atau perdebatan di lapangan, sehingga situasi jalan raya diharapkan menjadi lebih tertib dan aman.

“Polda Jateng terus mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti ETLE, untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas berjalan lebih efektif dan transparan. Kami berharap, dengan semakin minimnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat,” tambahnya.

Penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE merupakan langkah besar dalam upaya Polri untuk memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. 

Melalui penerapan sistem ini, Polri ingin menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih tertib, aman, dan teratur, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeselamatan.

Read More

Danlanud Sam Ratulangi Antar Keberangkatan Kasad

Manado - KABARPROGRESIF.COM Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot C.P. Sinaga, S.E., M.Han., mengantar keberangkatan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., di VIP Room Pemda Sulawesi Utara, Manado, Sabtu (14/9/2024).

Selama kunjungannya di Sulawesi Utara, beberapa agenda Kasad diantaranya kunjungan kerja di Kodam XIII/Merdeka, penanaman jagung perdana dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional di Desa Kema 1 Minahasa Utara, dilanjutkan peninjauan sistem pengairan kebun jagung metode sprinkle, serta memberikan tali asih kepada masyarakat dan warakawuri.

Turut hadir mengantar keberangkatan Kasad diantaranya Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Martin Turnip, para pejabat Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Read More