Gubernur Akmil Hadir Dalam Penetapan Komcad

Depok - KABARPROGRESIF.COM Gubernur Akademi Militer, Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E., menghadiri upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, M. Herindra. 

Sebanyak 1.145 personel secara resmi ditetapkan sebagai anggota Komcad Matra Darat TA. 2024 setelah menjalani pendidikan dan latihan intensif selama dua bulan. 

Upacara ini berlangsung di lapangan Mako Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat. 

Wamenhan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), mewakili Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, yang berhalangan hadir karena tugas kenegaraan lainnya.

Dalam amanat tertulis Menhan RI, Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Wamenhan, bahwa keterlibatan anggota Komcad adalah bentuk pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. 

"Keikhlasan, antusiasme, dan kecintaan saudara-saudara sekalian pada NKRI tercermin melalui kontribusi ini. Dari sinilah kita membangun Indonesia yang lebih kuat dan maju," demikian pesan Menhan yang dibacakan oleh Wamenhan M. Herindra.

Menhan juga berharap agar para anggota Komcad yang telah ditetapkan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. 

"Selalu siap siaga membela negara, serta memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI," pesan Menhan.

Penetapan Komcad Matra Darat ini diharapkan dapat memperkuat pertahanan negara, dengan setiap anggotanya berperan sebagai kekuatan pendukung TNI di saat dibutuhkan.

Sejumlah pejabat tinggi militer dan Polri turut hadir dalam upacara tersebut, termasuk Kasum TNI, Dankorbrimob, Wakasad, Pangkoarmada RI, Wakasau, Rektor Universitas Pertahanan RI, Pangkostrad, dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan lainnya.

Read More

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan ada dugaan penggunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi.

"Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.

"Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan," kata Asep.

Lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitasnya kepada publik.

Hal itu akan disampaikan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Read More

Satgas Garuda Terbang ke Afrika, Usung Misi Perdamaian

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri secara resmi memberangkatkan 140 anggota Satuan Tugas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca untuk bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Bangui, Republik Afrika Tengah.

Upacara pelepasan digelar di Jakarta dengan kehadiran pejabat tinggi dan keluarga para personel.

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, keikutsertaan Polri dalam misi internasional bukanlah hal baru.

Menurutnya, sejak 1989, Polri telah berpartisipasi aktif dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan total 3.374 personel yang telah diberangkatkan untuk tugas-tugas di berbagai belahan dunia.

Kali ini, 140 personel dari Satuan Tugas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca akan menjalankan misi di Republik Afrika Tengah, membawa serta pengalaman dan keterampilan yang telah teruji.

Proses persiapan untuk kontingen ini sangat menyeluruh. Selama delapan bulan terakhir, para personel telah menjalani rangkaian seleksi ketat, pelatihan intensif, dan asesmen yang dilaksanakan langsung oleh tim dari PBB.

“Kami memastikan bahwa seluruh personel yang diberangkatkan telah dibekali dengan kemampuan serta keterampilan yang memenuhi standar PBB,” kata Agus, Rabu, 18 September 2024.

Hal ini menunjukkan komitmen Polri untuk memenuhi tuntutan tinggi dari misi internasional.

Menariknya, dalam misi kali ini, Polri juga melibatkan 27 polisi wanita, yang merupakan bagian dari total personel yang dikirim.

Menurut Agus, keterlibatan polisi wanita dalam misi ini menegaskan peran penting mereka dalam kepolisian internasional.

Agus menilai, partisipasi polisi wanita dalam misi ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender di kepolisian tetapi juga membuktikan bahwa polisi wanita Indonesia dapat bersaing di tingkat global.

“Misi ini adalah yang ke-6 bagi kontingen Polri di Minusca. Pada periode sebelumnya, kontingen Polri telah berhasil menunjukkan prestasi yang sangat baik di lapangan, termasuk mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Tengah atas kontribusi mereka dalam pengamanan pemilu,” ujar Agus.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan dan dampak positif dari kehadiran Polri dalam misi perdamaian internasional.

Secara keseluruhan, pengiriman Satgas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca ke Afrika Tengah mencerminkan dedikasi Polri dalam upaya global untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Misi ini tidak hanya menambah reputasi Polri di dunia internasional tetapi juga memperkuat peran Indonesia sebagai kontributor utama dalam upaya pemeliharaan perdamaian global.

Read More

Prajurit Yontaifib 2 Marinir Asah Kemampuan Melumpuhkan Musuh

Pasuruan - KABARPROGRESIF.COM Prajurit Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir yang tergabung dalam Latihan Satuan Dasar (SKPL) TW III 2024 menggelar latihan menembak Senjata Bantuan di Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir 3 Grati, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (19/09/2024).

Latihan menembak yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Letkol Marinir Sandi Varikta, S.E., M.Tr.Opsla tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik serta taktik prajurit Intai Amfibi Korps Marinir dalam menggunakan beberapa jenis senjata Senjata Mesin Ringan ataupun Sedang dan Sniper.

Kegiatan yang dilaksanakan prajurit Yontaifib 2 Marinir tersebut merupakan bagian dari penyiapan personel dan material untuk penugasan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan perorangan, baik dari segi keterampilan bertempur maupun kesiapan mental prajurit.

Komandan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir Letkol Marinir Sandi Varikta, S.E., M.Tr.Opsla  menyampaikan bahwa kegiatan menembak yang dilaksanakan prajuritnya merupakan salah satu bentuk pembinaan kemampuan prajurit secara berkesinambungan sehingga kesiapan maupun profesionalisme prajurit Tri Media selalu terjaga.

"Laksanakan kegiatan dengan sungguh sungguh dan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan, baik personel maupun material, sehingga kegiatan benar benar zero accident," pesan Letkol Marinir Sandi Varikta, S.E., M.Tr.Opsla.

Read More

Laporkan soal Jet Pribadi, MAKI Minta KPK Dalami Keterangan Kaesang

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi kedatangan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS).

MAKI sebelumnya melaporkan dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan Kaesang itu ke KPK.

"Saya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Kaesang ke KPK dan ini akan memudahkan semuanya, termasuk memudahkan KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi," kata Boyamin, Rabu (18/9).

Boyamin berharap KPK akan segera menuntaskan analisis atas klarifikasi yang disampaikan Kaesang untuk menentukan apakah fasilitas jet pribadi itu bentuk gratifikasi atau bukan.

Dia pun menilai kedatangan Kaesang ke Gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat ataupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apa pun dari pihak lain.

"Kaesang yang bersedia datang, dan ini bisa menjadi teladan dan contoh bagi pejabat atau keluarga pejabat yang menerima fasilitas apapun itu melaporkan kepada KPK," ujarnya.

Jika jet pribadi itu dinyatakan sebagai gratifikasi oleh KPK, Boyamin berharap Kaesang mengembalikan nominal yang setara dengan fasilitas yang diterimanya kepada negara.

Kaesang yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi kantor KPK pada Selasa (17/9). Ia didampingi Jubir Francine Widjojo, Kuasa Hukum Nasrullah, dan Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.

Ia mengaku datang atas inisiatif pribadi untuk memberikan klarifikasi sekaligus konsultasi soal dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang dialamatkan kepadanya.

Dugaan gratifikasi itu mulanya terungkap dari unggahan sang istri, Erina Gudono, di akun Instagram @erinagudono.

Erina membagikan foto perjalanannya ke AS dan gaya hidup mewahnya saat tiba di sana. 

Pesawat yang digunakan Erina dan Kaesang diduga merupakan jet pribadi karena memiliki bentuk jendela pesawat yang berbeda dari biasanya.

Sejumlah pihak menduga Kaesang menggunakan jet pribadi Gulfstream G650E milik Garena, perusahaan asal Singapura.

KPK kemudian mengungkapkan Kaesang ikut serta alias nebeng jet pribadi sang teman berinisial Y menuju AS pada 18 Agustus 2024. Hal ini berdasarkan keterangan Kaesang saat memberikan klarifikasi.

KPK akan mendalami lebih lanjut informasi dari Kaesang. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pun menyatakan tak mengetahui apakah Y merupakan WNI atau WNA.

Selain itu, Pahala juga masih belum mengetahui pasti siapa pemilik jet pribadi yang membawa Kaesang dan rombongan ke AS.

Read More

140 Personel Satgas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca Polri Dikirim ke Afrika Tengah Ikuti Misi Perdamaian

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Polri mengirim ratusan personel dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang akan bertugas di Bangui, Republik Afrika Tengah.

140 personel Polri yang akan ikuti misi perdamaian itu tergabung dalam Satuan Tugas Garuda Bhayangkara FPU 6 Minusca. 

Upacara pelepasan sendiri dilakukan dalam upacara yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024) pagi.

Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto yang membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyebut kontingen ini telah melalui tahap penyiapan yang panjang. 

Diawali dari proses seleksi, pembekalan, pelatihan, dan asesmen yang dilaksanakan secara langsung oleh tim dari PBB.

“Seluruh personel yang diberangkatkan diyakini telah dibekali dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang terstandarisasi standar PBB,” ujarnya.

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, dalam misi Minusca ke-6 ini, Polri menyertakan 27 anggota polisi wanita (Polwan).

Keterlibatan polisi wanita dalam penugasan FPU, lanjut Agus, disebut sebagai bukti bahwa polisi wanita Indonesia mampu menunjukkan eksistensi dalam center state of policing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional.

Wakapolri Komjen Agus Andrianto melepas 140 personel FPU 6 Minusca yang akan menjalankan misi perdamaian PBB di Afrika Tengah.

“Saya yakin para polisi wanita Indonesia mampu menjadi aktor utama dalam dunia kepolisian yang sejajar dengan kepolisian lainnya. Ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mengarusutamaan gender di dalam organisasi Polri yang sejalan dengan program kelima dalam Sustainable Development Goal PBB,” jelasnya.

Mantan Kabareskrim ini mengingatkan personel akan kiprah Polri dalam misi Minusca. 

Di mana pada periode sebelumnya, Polri diganjar penghargaan dari Presiden Afrika Tengah atas partisipasi kontingen Polri yang turut membantu pengamanan pemilu.

Apresiasi juga didapat dari Deputy of Special Representative for the Secretary General, Madam Jean Adamson terhadap kinerja kontingen Polri.

Agus menyampaikan keikutsertaan Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan bagian dari upaya mewujudkan salah satu tujuan bernegara. 

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pengiriman personel Polri sebagai pasukan perdamaian PBB juga merupakan peran aktif dan wujud nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam kancah diplomasi dan pergaulan internasional,” katanya.

Read More

Danpuspom TNI Pimpin Apel Gelar Personel dan Materiil POM TNI Dalam Rangka HUT Ke-79 TNI Tahun 2024

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) melaksanakan Apel Gelar Personel dan Materiil Polisi Militer TNI beserta Unsur Pendukung Pengawalan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir (Waldallakir) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Ke-79 Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, S.IP., bertempat di Lapangan Apel Gedung B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/09/2024).

Saat memberikan sambutan, Danpuspom TNI menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan apel gelar Personel dan Materiil ini, diharapkan pelaksanaan Waldallakir dalam rangka rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI dapat berjalan aman dan lancar. 

Adapun rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI dimulai tanggal 2 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 sebagai puncak acara yang akan diselenggarakan di Silang Monas nantinya.

Mayjen TNI Yusri Nuryanto juga menegaskan terkait hal yang harus diperhatikan dan di pedomani oleh petugas Polisi Militer dan petugas pendukung lainnya dalam bertugas di lapangan. 

"Laksanakan dengan humanis namun tegas, perhatikan penampilan saat melaksanakan tugas, pastikan alat komunikasi terdukung dan dapat terhubung ke semua koordinator dan sub koordinator baik turlalin maupun kantong parkir dan tetap jaga kesehatan," pungkasnya.

Total kekuatan personel gelar ini terlibat dalam apel berjumlah 650 orang, terdiri dari 175 personel gabungan POMAD, 150 personel gabungan POMAL, 50 personel gabungan POMAU, 150 personel Polri, 50 personel Dishub, 50 personel Satpol PP dan 25 personel Pamdal Monas. 

Turut hadir pada Apel gelar tersebut, diantaranya Wadanpuspom TNI Marsma TNI Bambang Suseno, CHRMP., para Pejabat Utama Puspom TNI serta para Perwakilan Puspom Angkatan.

Read More

Kemplang Pajak Rp 529,7 Juta, Direktur CV Perdagangan Besar Di Sidoarjo Dilimpahkan Ke JPU Kejaksaan

Sidoarjo - KABARPROGRESIF.COM Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur (Jatim) II bersama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jatim dan Tim Korwas Reskrimsus Polda Jatim menyerahkan (tahap 2) tersangka perpajakan DSB beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (18/09/2024). 

Tersangka DSB yang merupakan direktur sebuah CV perdagangan besar ini, disinyalir tidak membayar (ngemplang) pajak sebesar Rp 529,7 juta.

Penyerahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dinyatakan lengkap alias P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). 

Tersangka DSB merupakan Direktur CV IM yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.

Tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana bidang perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

"Tindak pidananya terjadi di lokasi usaha CV IM dan dilakukan pada masa pajak Januari sampai Desember 2018 kemarin. CV IM terdaftar sebagai wajib pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara," ujar Kepala Kejari Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, Rabu (18/09/2024).

Lebih jauh Roy menjelaskan tersangka DSB dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

"Akibat perbuatan tersangka DSB ini, kerugian pendapatan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar diduga sebesar Rp529.734.880," ungkapnya.

Sedangkan modus operandi yang dilakukan, Direktur CV IM melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak berupa sirtu. 

Kemudian menerbitkan faktur pajak dan/atau memungut PPN dari PT KLU, PT WK, PT WBP, dan NJKSO.

"Tapi terdapat PPN yang sudah dipungut yang tidak disetorkan ke kas negara," tegasnya.

Sementara itu Humas Kanwil DJP Jatim II, Karsita mewakili Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Avantin mengucapkan terima kasih kepada semua aparat penegak hukum mulai Polda Jatim dan Kejari Sidoarjo yang membantu melibatkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. 

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Jawa Timur.

"Kami (Kanwil DJP Jatim II) berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka DSB maupun untuk hak-hak negara (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak)," pintanya.

Bagi Karsita penindakan terhadap kasus DSB merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan. 

Harapannya, memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka serta efek wajib pajak lain agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan. 

Kepada Wajib Pajak diimbau untuk menghindari segala praktek yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

"Kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju. Perlu diingat DJP selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir penegakan hukum perpajakan setelah seluruh tindakan administratif sudah ditempuh," pungkasnya. 

Read More

Perilaku Tidak Tertib Pengendara Jadi Awal Penyebab Kemacetan Parah di Puncak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Kemacetan panjang parah yang terjadi baru lalu di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada libur panjang kemarin kembali menjadi sorotan publik. 

Banyak faktor yang menyebabkan kemacetan terjadi, namun perilaku tidak tertib pengendara dinilai sebagai salah satu pemicu utama.

Petugas kepolisian yang bertugas di jalur Puncak mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan yang melintas di jalur Puncak melebihi capacity ratio. 

Hal ini dikarenakan selain digunakan sebagai akses wisata, jalur puncak juga dilewati oleh masyarakat lokal untuk mobilitas sehari-hari.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menyikapi masalah kemacetan di Puncak yang baru lalu dan menjadi viral dengan melihat prilaku pengendara berperan penting menjadikan macet di Puncak semakin parah.

“Kesadaran atau perilaku mengemudi juga berperan penting. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami memberlakukan one way dari atas ke bawah, ternyata banyak yang menyerobot dari bawah ke atas. Itu salah satu perilaku yang harus diperbaiki. Selain itu, kapasitas rasio kendaraan, yaitu perbandingan antara jumlah panjang dan lebar jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada, diperparah dengan banyaknya kendaraan yang berhenti di badan jalan sehingga kapasitasnya menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Korlantas Polri bersama Dinas Perhubungan dan Dinas PU berencana merumuskan program jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang untuk mengatasi kemacetan berulang yang kerap terjadi di jalur Puncak - Bogor. 

Namun, solusi ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan kesadaran dan disiplin dari para pengendara.

“Penambahan kapasitas jalan utama itu perlu dan nanti kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan dam Dinas PU. Kemudian juga terkait kelengkapan rambu. Kemudian juga perilaku pengemudi akan kita perbanyak sosialisasi dan deseminasi,” kata Brigjen Pol Raden Slamet Santoso kepada NTMC.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga berencana memperbaiki infrastruktur dan menambah fasilitas pendukung di jalur Puncak untuk mengurangi risiko kemacetan di masa mendatang. 

Namun demikian, perilaku pengendara tetap menjadi faktor kunci dalam menciptakan lalu lintas yang lebih lancar di kawasan ini.

Read More

Komandan Lanud Adi Soemarmo Hadiri Pembukaan Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI TA 2024

Surakarta - KABARPROGRESIF.COM Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Marsma TNI Bambang Juniar Djatmiko, S.Sos., M.M., menghadiri pembukaan Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI TA 2024 di Gelanggang Olahraga Sritex Surakarta. Kamis (19/9/2024). 

Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Komandan Resort Militer (Korem) 074/Wirastratama Kolonel Inf. Ali Akhwan, S.E., menyampaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, TNI akan selalu berkomitmen dan berkontribusi serta berperan aktif dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui berbagai event-event olahraga seperti kegiatan open tournament kali ini. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet, prajurit TNI, Polri dan masyarakatsekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang bola voli.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa sesungguhnya olahraga khususnya olahraga prestasi adalah aktivitas untuk menghasilkan perubahan menyeluruh, baik fisik, mental, maupun emosional melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga, antara lain nilai-nilai sportivitas, kejuangan, kehormatan, disiplin, tanggung-jawab, kerja sama dan percaya pada kekuatan sendiri. Hal ini yang kemudian menjadi landasan karakter moral para peserta open tournament untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan prestasi yang setinggi-tingginya. 

Hadir dalam upacara pembukaan Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI TA 2024, Kapoksahli Pangdam IV/Diponegoro, Kapolresta Surakarta, Komandan Kodim 0725/Sragen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surakarta, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Surakarta, Perwakilan Anggota Kodim Jajaran Korem 074/Wrt serta Para Peserta Open Tournament Bola Voli Piala Panglima TNI TA 2024.

Read More

KPK Ngaku Belum Tau Detail Perjalanan Kaesang dengan Jet Pribadi

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mengetahui detail perjalanan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dengan jet pribadi ke Amerika Serikat. 

Jumlah orang dalam kendaraan itu pun belum diketahui.

“Soal siapa di situ, enggak tahu saya, pilotnya berapa orang, krunya saya enggak ngerti, tujuannya ke mana, belok dulu ke mana, belum sedetail itu,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Kantor Setneg, Jakarta Rabu, 18 September 2024.

Menurut Pahala, Kaesang cuma menjelaskan bahwa dirinya menumpang dengan teman saat bepergian ke luar negeri. Informasi itu kini diulik.

“Yang dia (Kaesang) bilang nebeng nanti saya tanya, nebeng ke siapa, pasti kita tanya,” ucap Pahala.

Kaesang Pangarep akhirnya buka suara soal penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat, beberapa waktu lalu. 

Dia mengaku menumpang dengan temannya saat bepergian ke luar negeri dengan pesawat tersebut.

“Saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahas bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya,” kata Kaesang di Kantor KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa, 17 September 2024.

Kaesang enggan memerinci nama temannya itu. 

Dia menegaskan kehadirannya ke Kantor KPK bukan dikarenakan dipanggil.

“Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri,” ucap Kaesang.

Read More

Korlantas Ajak Stakeholder Antisipasi Kejadian Macet Parah di Puncak

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Korlantas Polri mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di kawasan wisata Puncak, Bogor, terutama pada saat libur panjang seperti yang terjadi kemarin.

Dalam pernyataan yang disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, pihak Korlantas telah melakukan berbagai persiapan dan telah melakukan perencanaan matang jauh sebelum musim liburan panjang. 

Persiapan ini mencakup penempatan personel dari Polres Bogor dan Polda Jawa Barat, serta analisis kapasitas jalan.

Kapasitas rasio jalan dari Gadog hingga perbatasan Cianjur hanya sebesar 70 ribu kendaraan per hari. Namun, pada akhir pekan lalu, mencapai hampir 391.142 kendaraan melintas di kawasan tersebut, jauh melebihi kapasitas yang ada. Dalam upaya menangani kemacetan, pentingnya kolaborasi antara polisi lalu lintas dan stakeholder lain akan sangat berpengaruh pada kelancaran arus lalu lintas.

“Tentunya dari hasil rapat, kami sudah merumuskan beberapa rekomendasi. Dari Korlantas, bersama stakeholder terkait dan pemerintah daerah setempat, baik di Jawa Barat, Bogor, maupun Cianjur, perlu sinergitas. Kami telah merumuskan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.” Jelasnya.

Rencana jangka pendek menurut Dirgakkum mencakup penanganan travel demand, dengan harapan masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. 

Penambahan kapasitas jalan utama dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk antisipasi kejadian macet panjang seperti baru lalu.

Untuk rencana jangka panjang, Korlantas berharap Puncak dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. 

Dimana akan memberikan perhatian lebih dalam penanganan infrastruktur dan pengelolaan lalu lintas, serupa dengan wilayah wisata lain di Indonesia.

“Melalui kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak, diharapkan masalah kemacetan di Puncak dapat teratasi dengan lebih efektif. Korlantas berkomitmen untuk terus mengantisipasi dan memperbaiki sistem lalu lintas, terutama menjelang momen penting seperti Pilkada dan Natal,” tambah Brigjen Slamet Santoso.

Korlantas mengajak keterlibatan aktif masyarakat terutama pengendara yang sering berkunjung saat libur panjang di wilayah Puncak, Jawa Barat sangat diperlukan untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Read More