Postingan

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), buka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo, dan ajudan Dwi Yoga Ambal. Pengusutan mengarah pada dugaan gratifikasi. “Jika ditemukan bukti terkait penerimaan lainnya atau gratifikasi, tentu akan kami kembangkan untuk memperkuat pembuktian perkara,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis, 23 April 2026. Ia mengatakan, penyidik masih fokus melengkapi konstruksi perkara dugaan pemerasan. Gatut Sunu diduga memeras sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung. “Keterangan saksi yang lengkap, jujur, dan benar akan membuat konstruksi perkara ini semakin terang,” kata Budi. Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sembilan pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur di Surabaya sebagai bagian dari pendalaman perkara. Budi menjelaskan, penyidikan dilakukan secara intensif mengingat keterbatasan wa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Tersangka Pembuat Rekening Penampungan Aliran Dana Bandar Narkoba Ko Erwin Berhasil Ditangkap

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka dari pengembangan kasus bandar Erwin Iskandar Alias Ko Erwin. Tersangka tersebut adalah Muhammad Jainun. “Tersangka ditangkap di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Jumat (17/2/2026) pukul 21.00 WIB,” ungkap Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, Jumat (24/4/2026). Eko menerangkan, tersangka ditangkap setelah tim penyidik melakukan analisa dan ditemukan salah satu rekening penampungan diduga dana hasil transaksi penjualan barang atas nama Muhammad Jainun.  Saat dilakukan penangkapan, tersangka mengaku awalnya dihubungi seorang berinisial HB yang berdomisili di Malaysia untuk membuat rekening, m-banking, dan token, untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia. Berdasarkan analisis rekening koran periode Desember 2018 hingga Januari 2026, lanjut Eko, tercatat perputaran dana sebesar kurang lebih Rp211,2 miliar, dengan total dana masuk d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

20 Pejabat Pemkab Tulungagung Diperiksa KPK di Surabaya

-
Gambar
Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sebanyak 20 pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya selama tiga hari pekan ini.  Pemeriksaan tersebut terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengatakan pemeriksaan berlangsung di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur secara maraton. "Pemeriksaan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu sampai Jumat pekan ini di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya," kata Baharudin di Tulungagung, Kamis, 23 April 2026. Ia menambahkan informasi yang diterima pemerintah daerah masih bersifat umum, yakni adanya sejumlah pejabat yang tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan penyidik KPK. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tulungagung, Chandra Gupta Mauria, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Berdasar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Supervisi di Polres Semarang, Kabaharkam Tekankan Peningkatan Profesionalisme dan Pelayanan Personel

-
Gambar
Semarang - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri bersama tim melanjutkan kegiatan supervisi di Polres Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).  Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Dalam pelaksanaannya, supervisi meliputi pengecekan alat utama (alut) dan alat material khusus (almatsus), serta pemberian arahan kepada seluruh jajaran personel.  Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional kepolisian berjalan optimal. Dalam arahannya, Kabaharkam menekankan pentingnya peran Bhabinkamtibmas sebagai sumber awal informasi intelijen di wilayah. Selain itu, pelaksanaan analisa dan evaluasi (anev) secara rutin dinilai krusial dalam menentukan langkah operasional yang tepat di lapangan. Kabaharkam juga mengingatkan pentingnya peningkatan kemampuan personel, khususnya dalam penangan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KPK Periksa Khalid Basalamah soal Pengembalian Uang & Pembahasan Kuota

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi perihal pengembalian uang dan pembahasan mengenai kuota haji kepada Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah dan empat saksi lain yang diperiksa pada hari ini, Kamis (23/4). "Dalam pemeriksaan hari ini, para saksi dimintai keterangan soal pengembalian uang oleh PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) kepada KPK sebelumnya, serta pembahasan mengenai kuota tambahan haji 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis malam. "Benar, pemeriksaan terkait Forum Sathu dan pembahasan mengenai kuota tambahan haji 2023-2024," sambung Budi. Tiga saksi lain yang diperiksa ialah Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata, Firman M. Nur; Direktur PT Chairul Umam Addauli, Dahrizal Dahlan; Direktur PT Nadwa Mulia Utama, Zulhendri; dan Direktur Utama PT Sriwijaya Mega Wisata, Salwaty. Dalam menangani kasus ini, selain dari Khalid, KPK juga m...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mendagri Tekankan Pentingnya Kekompakan Forkopimda dan Hindari Korupsi

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kekompakan tersebut menjadi modal mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan bersih dari korupsi.  Mendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Ia mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan. "Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua [Forkopimda] itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah," ujar Mendagri dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, Sumut, Rabu (22/4). Ia menjelaskan bahwa daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sinergi Pertamina Patra Niaga, Korlantas Polri, dan BPH Migas Diperkuat demi Penyaluran BBM Subsidi Lebih Tepat Sasaran

-
Gambar
Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah terus mengintensifkan upaya memastikan distribusi energi subsidi tepat sasaran.  Hal ini dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas), yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu (22/04). Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya dalam memanfaatkan data kendaraan bermotor sebagai dasar pengaturan dan pengawasan distribusi BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite. Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan data kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran, ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Jumat (24/4/2026). Ia menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelo...
Posting Komentar
Baca selengkapnya