Kabar Progresif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memfasilitasi pelaku seni dan budaya di Kota Pahlawan.  Salah satu wujud komitmen tersebut direalisasikan melalui kegiatan On The Spot (OTS) atau melukis bersama bertajuk "Beauty of Balai Pemuda Surabaya".  Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026. Ketua Sanggar Merah Putih, M. Anis, menegaskan pentingnya mempertahankan Balai Pemuda sebagai pusat kesenian yang memiliki nilai historis sekaligus peran strategis dalam melahirkan seniman-seniman besar. "Kami berharap pemkot tetap mempertahankan Balai Pemuda sebagai kuasa kesenian. Ini sudah berlangsung sejak 1972. Dari sinilah lahir misalnya Gombloh, Leo Kristi, Franky Sahilatua, seniman-seniman yang kondang-kondang dulu berasal dari Balai Pemuda," kata M Anis, Selasa 21 April 2026. Anis menilai keberadaan Balai Pemuda tidak hanya penting sebagai ruang fisik, tetapi juga seb...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan berdalih dana CSR di Kota Madiun. Pihak swasta bernama Salwa (SW), diperiksa penyidik, hari ini, 21 April 2026. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa, 21 April 2026. Budi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Salwa sudah rampung dilakukan.  Dalam kasus ini, saksi tersebut merupakan staf orang kepercayaan Wali Kota nonaktif Madiun Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR). “Saksi SW yang merupakan staf dari RR yang menjadi orang kepercayaan Wali Kota MD,” ucap Budi. Dalam pemeriksaan, penyidik KPK meminta Salwa menjelaskan soal aliran dana terkait perkara, yang disiapkan untuk Maidi. Detil pemeriksaan tidak dirinci oleh Budi. “Dalam pemeriksaan kali ini didalami terkait penampungan sejumlah dana CSR, serta terkait pengerjaan proyek-proyek CSR,” ucap Budo. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu, ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah pascaperceraian menuai apresiasi dari Mahkamah Agung (MA), MA juga dikabarkan tengah mengkaji regulasi yang memungkinkan penerapan kebijakan serupa secara nasional melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama. Di Surabaya, kebijakan tersebut telah terintegrasi dalam sistem digital antara Pemkot Surabaya dan Pengadilan Agama.  “Setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) otomatis terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan, sehingga kewajiban nafkah tidak hanya berhenti sebagai putusan hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi administratif,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Selasa 21 April 2026. Penonaktifan NIK itu dampaknya cukup luas.  Selain itu juga berpotensi memengaruhi berba...

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Tiga terdakwa eks bos PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dituntut jaksa Fajar Santoso cs selama 16 tahun penjara dalam sidang kasus korupsi kredit modal kerja tiga bank milik pemerintah daerah di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 20 April 2026.  Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Rommel Franciskus Tampubolon mengingatkan jangan ada pihak yang coba menghubunginya terkait perkara ini. Ketiga terdakwa itu ialah dua bersaudara, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, serta Allan Moran Severino.  Iwan Setiawan merupakan mantan Komisaris Utama PT Sritex, sedangkan Iwan Kurniawan tak lain eks Direktur Utama, serta Allan Moran mantan Direktur Keuangan. Hakim Rommel menegaskan, akan menjatuhkan putusan yang adil dalam memutus perkara dugaan kredit modal kerja yang digulirkan tiga bank BUMD untuk Sritex.  Namun, ia juga tidak mau diintervensi terkait perkara tersebut. "Kami memang bukanlah malaikat yang sempurna, tapi jangan c...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah pascaperceraian. Kebijakan yang digagas oleh Pemkot Surabaya tersebut menjadi langkah progresif dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.  Selain mendorong kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama (PA), kebijakan ini juga efektif memastikan pelaksanaan kewajiban pascaperceraian berjalan lebih tertib dan disiplin. Bunda Rini Indriyani sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada perempuan dan anak.  Ia juga mengaku menjadi salah satu pihak yang pertama mendukung langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menerapkan kebijakan tersebut. “Terkait peran perempuan dan dukungan pemerintah, saya merasa sangat bangga dan mengapr...

Semarang - KABARPROGRESIF.COM Tiga terdakwa kasus korupsi kredit modal kerja Bank bjb kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjalani persidangan dengan agenda tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 20 April 2026.  Dalam sidang itu, jaksa Fajar Santoso cs menuntut eks Direktur Utama (Dirut) Bank bjb, Yuddy Renaldi selama 10 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan. Yuddy dinilai harus bertanggung jawab atas pemberian fasilitas kredit yang bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) perbankan, hingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.  "Menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yuddy Renaldi selama 10 tahun," tandas jaksa. Terdakwa lain, Benny Riswandi eks Senior Executive Vice President Bisnis Bank bjb, dituntut lebih rendah, yaitu selama delapan tahun penjara.  Mantan Kepala Divisi Korporasi dan Komersial Bank bjb, Dicky Syahbandinata dituntut jaksa ...

Jakarta - KABARPROGRESIF.COM Bareskrim Polri bersama Polda jajaran kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dalam periode 7 hingga 20 April 2026.  Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil mengamankan 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, didampingi Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, Selasa (21/4/2026). Dalam sambutannya, Wakabareskrim Polri menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional dengan mempertahankan stabilitas harga BBM dan LPG bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah dinamika global. Namun, ia menegaskan masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi. “Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, meman...

Kediri - KABARPROGRESIF.COM Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto,S..I.K menyoroti masih kurangnya kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Kediri Kota, Senin (20/4/2026). Sorotan itu disampaikan dalam amanatnya saat memimpin apel di lapangan Mako Polres Kediri Kota yang diikuti ratusan personel gabungan, mulai dari jajaran Polres, Bhabinkamtibmas, hingga unsur Damkar dan BPBD. “Kehadiran kami bertujuan untuk melihat secara langsung serta memotret bagaimana perilaku anggota Polri di lapangan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Karyoto dalam amanatnya. Ia menegaskan, berdasarkan sejumlah hasil survei internal, masih terdapat kekurangan dalam hal kehadiran polisi di ruang publik, terutama dalam kondisi berseragam. Hal tersebut dinilai menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran untuk segera diperbaiki. “Masih terdapat kekurangan dalam hal kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Ada pemandangan berbeda di ruang pelayanan kantor pusat Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya pada hari ini, Senin, 20 April 2026.  Dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional 2026, jajaran direksi turun langsung melayani pelanggan yang hadir di kantor pusat yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Moestopo Nomor 2, Surabaya.  "Pelanggan adalah denyut nadi perusahaan kami. Di Hari Konsumen ini, kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta memastikan bahwa suara masyarakat didengar langsung oleh direksi dan jajaran manajemen," ujar Achmad Prihadi selaku Plt. Direktur Utama di sela-sela kegiatan melayani warga. Hari Konsumen Nasional menjadi pengingat penting bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Suasana hangat dan meriah menyambut setiap pelanggan yang datang.  Sembari menunggu antrean, para pelanggan disuguhi berbagai hidangan makanan dan minuman gratis.  Tak hanya itu, suasana kantor pun sem...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan program Medical Tourism dan Bakti Sosial Terintegrasi dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 bertempat di Halaman Balai Kota, Selasa 21 April 2026.  Peluncuran program ini, bertujuan menjadikan Kota Pahlawan sebagai destinasi utama layanan kesehatan bagi warga Indonesia Timur hingga mancanegara. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 8 rumah sakit di Surabaya yang mengantongi sertifikasi Medical Tourism dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Rumah sakit tersebut adalah, RSUD Dr Soetomo, RSUD Dr Soewandhi, RS Unair, RS Husada Utama, RS Primier Surabaya, RS Siloam, RS Ubaya, dan RS Katolik St. Vincentius a Paulo (RS RKZ), yang masing-masing memiliki layanan unggulan seperti penanganan jantung, terapi khusus, hingga kesehatan perempuan dan anak.  Ia menjelaskan bahwa program Medical Tourism bukan sekadar promosi fasilitas medis,...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya terus memperkuat strategi penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.  Upaya ini mulai menunjukkan hasil nyata, ditandai dengan penurunan signifikan jumlah kasus dalam setahun terakhir. Kepala DP3APPKB Surabaya, Ida Widayati, menyampaikan bahwa tren kenakalan remaja di Kota Pahlawan mengalami perbaikan cukup drastis.  Berdasarkan data hasil kolaborasi dengan Satpol PP, jumlah kasus yang ditangani pada tahun lalu tercatat lebih dari 450 kasus.  Sementara pada tahun ini, jumlahnya turun jauh hingga berada di bawah 100 kasus. “Alhamdulillah ada penurunan yang cukup signifikan, terutama sejak diberlakukannya kebijakan jam malam bagi anak-anak,” kata Ida, Selasa 21 April 2026. Ia menjelaskan, kebijakan pembatasan aktivitas malam hari menjadi salah satu faktor penting dalam m...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menonaktifkan sementara 147.545 kartu keluarga (KK) yang tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  Akibatnya, puluhan ribu warga tersebut belum dapat mengakses layanan publik maupun program intervensi pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa per 31 Maret 2026 terdapat 148.537 KK yang dinonaktifkan sementara karena tidak diketahui keberadaannya dalam survei DTSEN. Setelah diumumkan ke publik sejak 1 April hingga Jumat (17/4/2026), sebanyak 992 KK tambahan telah melakukan konfirmasi. Dengan demikian, jumlah KK yang masih dinonaktifkan kini tersisa 147.545 KK. “Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” kata Eddy, Selasa 21 April 2026. Jika ditarik ke belakang, Pemkot Surabaya sempat merilis angka awal sebanyak 181.867 KK dalam konferensi...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Di tengah derasnya arus digital dan perubahan generasi, sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan TP PKK Surabaya terus diperkuat untuk menjawab tantangan baru perempuan masa kini.  Pergeseran makna perjuangan perempuan pun kian terasa, jika dulu emansipasi identik dengan membuka akses, kini tantangan beralih pada bagaimana menjaga keseimbangan antara peran publik dan tanggung jawab domestik. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, memaknai peringatan Hari Kartini sebagai momentum refleksi atas perubahan besar peran perempuan di era modern.  Jika dahulu perempuan berjuang menembus keterbatasan akses pendidikan dan budaya, kini tantangannya justru hadir dalam bentuk yang lebih kompleks, menjaga keseimbangan di tengah dunia yang serba terbuka. Menurutnya, perempuan masa kini hidup dalam kelimpahan peluang. Akses pendidikan semakin luas, ruang berkarya terbuka, dan kesempatan untuk berkembang tersedia tanpa sekat....

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Eksistensi seni tradisi seperti ludruk dan reog di Kota Surabaya terus berkembang dari tahun ke tahun.  Dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui berbagai fasilitas dan program, turut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kesenian tradisional tersebut. Pendiri Komunitas Ludruk Luntas, Robert Bayonet, menilai dukungan Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) sudah cukup dirasakan oleh para pelaku seni. "Selama ini yang diberikan cukup bagus juga terhadap seni tradisi, khususnya ludruk ini juga diperhatikan. Walaupun belum 100 persen, tapi cukup kami rasakan ketika kita membuat event-event atau melestarikan ludruk ke masyarakat," ujar Robert, Selasa 21 April 2026. Ia mencontohkan program "Ludruk Merdeka" yang digelar dengan konsep keliling ke 10 kampung sebagai salah satu bentuk dukungan nyata dari pemerintah.  "Jadi kami ada program Ludruk Merdeka it...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mengubah jadwal pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).  Yang biasanya dilakukan pada siang, kini jadwal pengangkutan sampah diubah menjadi malam hari.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pengubahan jadwal ini bertujuan untuk memperlancar proses pengiriman sampah dari TPS ke TPA Benowo.  Selain itu, pengubahan jadwal pengiriman ini juga agar tidak mengganggu aktivitas warga.  “Jadi, TPS bersih itu kan memberikan kebersihan di Kota Surabaya ya. Yang kedua, tidak mengganggu lalu lintas, karena kalau truk kalau ke TPA pagi hari dan jam-jam sibuk maka akan mengganggu lalu lintas di Kota Surabaya, karena kita juga membatasi truk di dalam Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Senin 20 April 2026. Selain itu, lanjut Wali Kota Eri, ketika pengangkutan sampah dari TPS ke TPA itu dilakukan pada malam hari, maka jarak tempuhnya akan lebih cepat. ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kasus pungutan liar (Pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jatim dipastikan semakin panjang. Pasalnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tak puas hanya menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka itu diantaranya Kepala Dinas (Kadis) Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo Santoso mengaku akan menelusuri rekam jejak digital aliran pungli perizinan tersebut. Wagiyo menduga ada pihak lain yang juga kecipratan dalam aliran dana 'haram' tersebut. Makanya penyidik Pidsus Kejati Jatim akan meminta bantuan ke lembaga terkait untuk turut menelusurinya. "Kita juga berkoordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait dengan ini, melihat transfer - transfer ini," kata Wagiyo, Jum'at 17 April 2026. Wagiyo juga tak menampik ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meluncurkan kebijakan solutif untuk menjawab tantangan pengasuhan anak di era digital.  Melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 400.2.4/7809/436.7.8/2026, diterapkan Gerakan Surabaya Tanpa Gawai setiap pukul 18.00 - 20.00 WIB sebagai upaya memperkuat perlindungan anak sekaligus memulihkan interaksi sosial dalam keluarga. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas.  Regulasi tersebut menekankan pentingnya peran negara, platform digital, dan keluarga dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, menyebut kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan gerakan bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, hingga masyarakat dalam satu sistem pengawasan terpadu. “Ini bukan hanya soal memb...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya memperkuat intervensi atau memperkuat pendampingan pascaperceraian dengan menegaskan dua fokus utama, yakni melindungi anak dan memberdayakan ibu terdampak, sekaligus menyediakan ruang konseling sebagai wadah pendampingan. Melalui pengawalan ketat pelaksanaan putusan Pengadilan Agama (PA), penyediaan layanan konseling, hingga penerapan sanksi administratif bagi orang tua yang lalai menunaikan kewajiban nafkah, langkah ini menjadi upaya komprehensif untuk mencegah munculnya kerentanan sosial baru pascaperpisahan. Kepala DP3A-PPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak boleh terputus dalam kondisi apa pun.  “Tidak ada istilah mantan anak. Hubungan suami-istri mungkin berakhir, tetapi tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat,” kata Ida, Senin 20 April 2026. Ia menekankan, kewajiban nafkah h...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terus mengembangkan kasus pungutan liar (Pungli) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur. Tiga pejabat Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu tak hanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan terkait pemerasan dalam KUHP.  Tetapi penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim kemungkinan bakal menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketiga tersangka itu diantaranya Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. "Kita masih dalami tentunya, apakah dari hasil tindak pidana korupsi ini kemungkinan ada yang mereka lakukan untuk menyamarkan asal - usulnya. Kalau TPPU seperti itu ya, untuk menyamarkan itu kita lakukan pendalaman," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo San...