Kabar Progresif

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota Surabaya menetapkan tiga anggota Direksi Perumda Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya periode 2026 - 2029.  Jajaran baru tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan pengumuman hasil seleksi Nomor 11/PANSEL/VIII/2026, tiga nama yang ditetapkan yakni Tias Alvin Papatria sebagai Direktur Utama, Sayid Mochamad Iqbal sebagai Direktur Pelayanan, dan Bagus Andi Puspito sebagai Direktur Operasi. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil dari rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Vykka, proses seleksi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018.  Para peserta mengikuti seleksi administrasi, uji ke...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak masih melanjutkan penyidikan dugaan korupsi tata kelola sewa stand dan lahan di lingkungan PD Pasar Surya (PDPS) Kota Surabaya.  Meski telah memeriksa 35 saksi, penyidik belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak I Made Agus Mahendra Iswara mengatakan proses penyidikan masih difokuskan pada pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi.  Hingga Rabu, 5 Agustus 2026, sebanyak 35 orang telah dimintai keterangan. "Masih running pemeriksaan. Sudah 35 saksi," kata Iswara. Menurut dia, seluruh saksi yang diperiksa sejauh ini masih berasal dari internal PD Pasar Surya.  Penyidik belum memanggil pedagang penyewa stand untuk dimintai keterangan. "Pedagang belum diperiksa. Info awal pemeriksaan saksi masih internal PDPS," ujarnya. Iswara belum bersedia mengungkap materi pemeriksaan maupun pihak-pihak yang telah diperiksa.  Ia juga belum memastikan kapan p...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Kota Surabaya, Rabu 5 Agustus 2026.  Di kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Surabaya.  Saat di lokasi, Wali Kota Eri disambut antusias oleh ratusan pelajar dan guru SRT 2 Kota Surabaya.  Di momen ini, ia memberikan motivasi kepada ratusan pelajar yang hadir. Wali Kota Eri mengatakan, sebagai pelajar harus memiliki karakter dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.  Mulai dari menanamkan rasa gotong royong, tolong menolong, hingga saling menghormati satu sama lain.  Menurutnya, ketika pelajar memiliki nilai-nilai tersebut, maka akan bisa menjadi seorang pemimpin besar ke depannya.  “Percuma menjadi seorang pemimpin kalau tidak bisa menolong, percuma menjadi seorang pemimpin kalau tidak pernah menci...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan bangunan liar (bangli) di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih sebagai bagian dari upaya perluasan area pemakaman. Lahan seluas sekitar 1.800 meter persegi yang berhasil diamankan akan dikembalikan sesuai fungsinya sebagai fasilitas pemakaman bagi warga Kota Surabaya. Kepala UPTD Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Khoirun Nisa mengatakan, lahan yang ditertibkan merupakan aset pemerintah kota yang akan dimanfaatkan untuk menambah kapasitas TPU Keputih. "Aset ini adalah milik Pemerintah Kota Surabaya. Kami kembalikan ke fungsinya sebagai tempat pemakaman umum. Luasan dari area ini adalah sekitar 1.800 m2," ujar Khoirun Nisa, Kamis 6 Agustus 2026. Setelah proses penertiban selesai, Pemkot Surabaya akan melakukan pemerataan lahan sebelum digunakan sebagai area pemakaman baru.  "Harapan kami setelah kegiatan ini selesai, kami laksanakan bersama dengan PD (Perangkat Daerah) t...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak mengajukan tuntutan berbeda terhadap tiga pejabat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yang menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran yang melibatkan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu 5 Agustus 2026.  Erna Hayu Handayani, Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas Pelindo Regional 3, dituntut 2 tahun penjara.  Sementara mantan Regional Head Pelindo Regional 3 Ardhy Wahyu Basuki dan Division Head Teknik Hendiek Eko Setiantoro masing-masing dituntut 3 tahun penjara. Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar.  Apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang.  Jika hasilnya tidak mencukupi, d...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh warganya untuk saling menguatkan rasa gotong royong dan kebersamaan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI).  Dirinya juga mengajak seluruh warga untuk menjaga keamanan dan ketentraman di Kota Surabaya.  Menurutnya, Hari Kemerdekaan RI juga menjadi ujung tombak untuk membangkitkan semangat warga Kota Surabaya dalam menebar kebaikan.  “Ayo jaga Kota Surabaya, karena Surabaya adalah Kota Pahlawan dan Hari Kemerdekaan ini menjadi ujung tombak kita, menjadi ujung tombak kita untuk selalu menebar kebaikan,” kata Wali Kota Eri, Kamis 6 Agustus 2026. Di kesempatan ini, Wali Kota Eri mengimbau kepada warganya untuk tidak menarik iuran dengan cara memaksa dalam merayakan HUT RI.  Menurutnya, menarik iuran untuk berpartisipasi menyemarakkan HUT RI bisa dengan cara sukarela atau tanpa memaksa.  “Saya minta tolong kepada warga Surabaya, kita ini harus hidup gotong royong, a...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pembangunan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya menuai sorotan.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya, M Machmud, menilai langkah tersebut dapat memunculkan kesan bahwa Kota Surabaya sedang berada dalam situasi yang tidak aman. Menurut Machmud, pagar dengan tinggi hampir dua meter yang dilengkapi jeruji lancip di bagian atas menunjukkan adanya kekhawatiran berlebihan dari pihak pengelola mal terhadap potensi gangguan keamanan. "Saya melihat itu merupakan bentuk kekhawatiran yang amat sangat. Seolah-olah ada ancaman besar yang akan terjadi, padahal selama ini Surabaya relatif kondusif," kata legislator Partai Demokrat, Kamis 6 Agustus 2026. Ia menilai pembangunan pagar tersebut berpotensi memperkuat opini publik terkait isu kerusuhan atau gangguan keamanan yang belakangan beredar menjelang berbagai agenda masyarakat pada bulan Agustus. "Kalau masyarakat melihat mal sampai dipagari tinggi seperti itu, bisa muncul persepsi bahwa ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Hidayat Syah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia bersama jajaran DSDABM langsung mendatangi lokasi proyek.  Dari hasil pengecekan, pekerjaan konstruksi disebut telah menerapkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun masih ditemukan material sedimentasi yang menumpuk di sekitar area pekerjaan. "Memang tadi kelihatan K3 sudah ada, cuma tinggal dirapikan. Dari keterangan warga dan hasil kami lihat di lapangan, sedimentasi menumpuk itu harus segera diambil supaya tidak menumpuk di jalan dan ketika dilakukan penyiraman tidak licin," kata Hidayat, Selasa 4 Agustus 2026. Hidayat juga mempertemukan pihak kontraktor dengan warga yang menjadi korban.  Ia meminta kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan sepeda motor serta biaya pengobatan korban. "Sudah saya tegur juga waktu di sana (lokasi proyek) dan saya bawa ke sini (rumah korban). Saya mint...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti sejumlah kasus warga yang dinilai menjadi korban ketidaktepatan data desil kemiskinan. Akibat perubahan status desil, sejumlah keluarga kehilangan akses terhadap program bantuan pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian (19), yang terancam tidak dapat melanjutkan kuliah ke semester tiga karena keterbatasan ekonomi keluarga.  Padahal, prestasi akademiknya tergolong sangat baik dengan Indeks Prestasi (IP) mencapai 4,0 pada semester pertama dan 3,9 pada semester kedua. "Ini sangat memprihatinkan. Ada mahasiswa berprestasi yang terancam putus kuliah hanya karena persoalan administrasi dan validitas data kemiskinan. Negara tidak boleh kehilangan generasi unggul hanya karena sistem tidak mampu membaca kondisi riil masyarakat," kata Imam Syafi'...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang pembacaan tuntutan terhadap enam terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu, 5 Agustus 2026, tertunda.  Majelis hakim menskors persidangan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum menyerahkan surat tuntutan dalam bentuk fisik kepada majelis hakim maupun penasihat hukum. Sidang yang semula dijadwalkan dimulai pukul 11.00 WIB itu memasuki agenda pembacaan tuntutan. Namun, hingga persidangan dibuka, dokumen tuntutan masih dalam proses pencetakan sehingga belum dapat dibagikan kepada seluruh pihak. Keberatan kemudian disampaikan penasihat hukum para terdakwa, Sidabuke. Ia menilai pembacaan tuntutan tidak layak dilanjutkan apabila salinan surat tuntutan belum diterima oleh majelis hakim dan tim pembela. "Surat tuntutan harus terlebih dahulu diserahkan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. I...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Sidang dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep mengungkap adanya pergeseran alokasi bantuan rumah dari Kota dan Kabupaten Kediri ke Sumenep.  Pergeseran sebanyak 133 unit itu disampaikan Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, Sultan, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin 3 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Sultan menjelaskan pergeseran alokasi tersebut berkaitan dengan aspirasi Komisi V DPR RI.  Menurut dia, pada Juli 2024, sebanyak 133 unit bantuan yang semula dialokasikan untuk Kota dan Kabupaten Kediri dipindahkan ke Kabupaten Sumenep. "Total sebanyak 133 unit dari Kota dan Kabupaten Kediri yang bergeser ke Sumenep," kata Sultan saat sidang. Sultan mengatakan, selain Sumenep, program BSPS juga sempat direncanakan untuk dialokasikan ke Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.  Namun, ia menegaskan BP3KP Jawa IV ...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Surabaya Tahun 2026 di Graha Sawunggaling, Selasa 4 Agustus 2026. Acara pembukaan tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, Ahmad Zaini, yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Korem 084/Bhaskara Jaya, Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polres Sidoarjo, Kodim, serta Kejaksaan. Dalam sambutannya, Ahmad Zaini mengungkapkan rasa bangganya kepada para peserta terpilih.  Dari ratusan pemuda yang mengikuti proses seleksi, sebanyak 98 pemuda terbaik.  Terdiri dari 49 putra dan 49 putri berhasil lolos untuk bertugas di tingkat Kota Surabaya.  Selain itu, dua putra-putri terbaik Kota Pahlawan juga berhasil melenggang untu...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Keselamatan warga menjadi perhatian Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah seorang warga terpeleset di sekitar proyek pengerjaan saluran air di Jalan Ngemplak, Sambikerep, Surabaya.  Wali Kota Eri langsung meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) mengecek lokasi dan memastikan kontraktor bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Wali Kota Eri menyampaikan instruksi itu kepada Kepala DSDABM Surabaya Hidayat Syah melalui sambungan telepon setelah menerima laporan dari warga.  Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pengecekan lapangan, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab kontraktor apabila kejadian tersebut terjadi akibat kelalaian dalam pelaksanaan proyek. "Kalau itu ternyata karena kelalaiannya, pengobatan harus ditanggung kontraktor. Kontraktornya juga harus datang ke rumah warga yang melapor dan meminta maaf," kata Wali Kota Eri, Selasa 4 Agustus 2026. Ia juga meminta DSDABM memberikan sanksi apabila ditemukan kela...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyeleksi 24 pelamar untuk mengisi tiga posisi Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS).  Seleksi tidak hanya mempertimbangkan kemampuan manajerial dan bisnis, tetapi juga pemahaman terhadap konservasi serta komitmen terhadap kesejahteraan satwa. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan pengelolaan KBS memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha pada umumnya.  Karena itu, direksi yang terpilih harus mampu menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus menjalankan fungsi konservasi, edukasi, sosial, dan lingkungan. “Pengelolaan KBS memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha pada umumnya. Karena itu, kami membutuhkan direksi yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial dan bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap satwa liar serta memahami aspek konservasi,” kata Syamsul, Rabu 5 Agustus 2026. Proses penjari...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima 13.091 pengaduan masyarakat melalui Hotline Lapor Cak Eri sejak diluncurkan pada 11 Mei hingga 31 Juli 2026.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.058 laporan telah dituntaskan, sedangkan 33 laporan lainnya masih dalam proses penanganan. Tingginya partisipasi warga dalam menyampaikan pengaduan menjadi sumber informasi bagi Pemkot Surabaya untuk memetakan persoalan di lapangan, mengevaluasi pelayanan, sekaligus menentukan prioritas penanganan di berbagai sektor. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan banyaknya laporan yang masuk tidak serta-merta menunjukkan penurunan kualitas pelayanan pemerintah.  Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal pengaduan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. “Semakin banyak masyarakat menyampaikan laporan, semakin banyak pula persoalan riil yang bisa dipetakan. Data inil...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.  Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kota Surabaya berhasil meraih Peringkat 1 Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada ajang Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil yang berlangsung di Jakarta pada 3 - 4 Agustus 2026.  Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin. Apresiasi ini diberikan atas komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung transformasi digital perlindungan sosial melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Prestasi tersebut melengkapi capaian Surabaya pada hari pert...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Pemkot Surabaya menertibkan enam bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas aset daerah seluas 1.800 meter persegi di kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Senin 3 Agustus 2026.  Lahan yang sebelumnya dimanfaatkan pihak lain tanpa hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya tersebut selanjutnya akan dikembalikan sesuai peruntukannya sebagai area pemakaman sekaligus untuk perluasan lahan pemakaman blok muslim dan nonmuslim. Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya, Rizal Zainal Arifin, mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan aset milik Pemkot Surabaya tidak dimanfaatkan tanpa dasar hukum. “Seperti kegiatan sebelumnya, kami kembali melakukan pengamanan aset milik Pemkot Surabaya yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya,” kata Rizal, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas menertibkan enam bangunan yang berdiri di atas lahan aset daerah.  L...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkoordinasi dengan pengelola mal di Kota Pahlawan agar tidak meninggikan pagar.  Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, serta tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Wali Kota Eri mengatakan, bahwa ia telah bertemu dengan sejumlah pengelola mal sekaligus memberikan saran agar tidak membuat pagar yang terlalu tinggi.  Menurutnya, jika pagar ditinggikan, maka akan mengurangi estetika.  Selain itu, ia juga memastikan soal keamanan dan kenyamanan pengunjung mal.  “Jadi insyaallah nanti kami koordinasikan, yang saya ingin ketika ada pagar itu ada, orang jalan itu semakin terang, tidak terlalu tinggi yang mencerminkan orang itu merasa takut gitu. Padahal kota Surabaya ini aman,” kata Wali Kota Eri, Selasa 4 Agustus 2026. Wali Kota Eri menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak meminta untuk membongkar pagar mal, akan tetapi hanya menurunkan tingginya.  “Kenapa kami t...

Surabaya - KABARPROGRESIF.COM Fakta baru mengemuka dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dengan terdakwa Ari Her Sofiawanudin, tenaga ahli Anggota DPR RI Sri Wahyuni, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin 3 Agustus 2026. Majelis hakim menyoroti keterangan saksi Erick Ady Novendra, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Swadaya II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV, terkait transfer uang sebesar Rp1 miliar kepada Roni Susanto. Fakta tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sumenep mengonfirmasi kepada Erick mengenai transaksi tersebut.  Di hadapan majelis hakim, Erick mengakui pernah mentransfer uang Rp1 miliar kepada Roni Susanto.  Namun, ia mengaku tidak mengenal Roni secara pribadi, tidak pernah mendatangi toko miliknya. Ia juga menegaskan bahwa dana bantuan BSPS pada prinsipnya disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. Untu...