Edan!!! Dipimpin Risma, APBD Surabaya 2014 Naik 100 Miliar

KABARPROGRESIF.COM : Benar-benar keterlaluan dan edan!!!, APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tahun 2014 naik sebesar Rp 100 miliar. Hal ini membuat kalangan anggota DPRD ricuh, mereka menilai kenaikan itu tergolong cukup fantastis. Terlebih, alasan kenaikan itu disebut-sebut untuk perekrutan karyawan baru.

Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya memang beralasan, kenaikan itu dikarenakan adanya perekutan pegawai baru dan hampir semua anggaran di tingkat dinas serta SKPD mengalami kenaikkan yang juga cukup fantasis.

Dalam APBD 2013 total gaji untuk PNS mencapai Rp 1,7 triliun, jumlah itu meningkat menjadi Rp 1,8 triliun pada 2014. Alokasi gaji itu, mengarah pada penambahan tunjangan. Sepanjang 2013 belum ada rekruitmen pegawai baru.

Pemkot baru membuka penerimaan PNS pada akhir tahun. Sementara jumlah formasi yang dibuka sebanyak 375 orang. Penambahan gaji Rp 100 miliar tentu terlalu banyak untuk mengaji 375 orang PNS baru.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono menjelaskan, dirinya tak percaya bahwa anggaran Rp 100 miliar dipakai untuk menggaji PNS baru. PNS yang masuk ke pemkot hanya 375 orang. “Bisa dihitung saja, kalau Rp 100 miliar dipakai menggaji untuk 375 orang. Rasanya, takmungkin seperti itu,” katanya. Ia melanjutkan, anggaran untuk gaji pegawai tak hanya mengalami penambahan Rp 100 miliar, “ kata Politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut pria yang sudah dua kali menjabat itu menuturkan, pada pos anggaran belanja langsung ada dana Rp. 414 miliar untuk tunjangan bagi PNS, sehingga kantong pegawai di pemkot jelas lebih tebal dengan tambahan itu. “Kalau di total anggaran untuk gaji pegawai menembus Rp 2,2 triliun. Itu sudah gaji pokok dan tunjangan, kanbesarsekali,” ujarnya.

Bahkan, katanya, anggaran untuk gaji pegawai lebih besar dari pada anggaran barang dan jasa yang hanya Rp1,8 triliun, sehingga APBD Surabaya 2014 banyak didominasi gaji pegawai di lingkungan pemkot.

Tahun 2014, kekuatan APBD Surabaya mencapai angka sebesar Rp 6,3 triliun. Kekuatan anggaran itu meliputi belanja langsung Rp 4,1 triliun dan belanja tidak langsung Rp 2,2 triliun. Anggaran sebesar itu berarti naik atau bertambah Rp 800 miliar karena pada APBD Surabaya 2013 sekitar Rp5,5 triliun.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud menjelaskan, kenaikkan anggaran ditingkat
pembangunan dipergunakkan untuk pembebasan lahan dalam membangun inprastruktur jalan. “Belanja langsung selain untuk melakukan pembebasan lahan juga untuk pembangunan jalan terutama kawasan jalan A. Yani,” bela Machmud.

Besaran APBD Surabaya 2014 mencapai angka Rp 6,6 triliun lebih, dengan defisit anggaran mencapai Rp. 824 miliar lebih. Dari besaran Rp. 6,6 triliun lebih itu, anggaran belanja daerah terbanyak masih untuk membayar belanja langsung yang mencapai Rp. 4,4 triliun lebih dan belanja tidak langsung yang mencapai Rp. 2,2 triliun lebih.“Untuk target pendapatan daerah, Surabaya hanya menargetkan Rp. 2,9 triliun lebih dengan dana perimbangan dari pusat sebesar Rp. 1,6 triliun lebih,” tegasnya. sembari menjelaskan instansi mengalami kenaikkan yang cukup tinggi yakni Dinas Pekerjaan Umum yang sekarang anggarannya mencapai 1,5 triliun.

Proses pembahasan APBD Surabaya sempat diwarnai protes dan interupsi anggota DPRD Surabaya, karena APBD Surabaya 2014 dinilai tidak peduli rakyat miskin. Dalam APBD Surabaya 2014, tidak memberikan anggaran santunan kematian untuk warga miskin, sementara yang dicantumkan justru anggaran hibah yang mencapai Rp. 341 miliar lebih, bahkan ironisnya ada anggaran hibah sebesar Rp. 184 juta lebih, hanya untuk grup musik di Surabaya yang kepentingannya tidak terlalu signifikan, dibanding anggaran santunan kematian untuk keluarga miskin.

Banyak anggaran hibah yang tidak jelas keperuntukkannya dengan kegiatan yang tidak jelas tersebut membuat geram para wakil rakyat. "Dalam APBD 2014 ini ada anggaran hibah Rp 341 miliar lebih, tapi anggaran santunan kematian untuk warga miskin tidak ada, meski sudah mulai 2011 lalu kit usulkan, kondisinya tetap sama, kenapa Surabaya tidak bisa kalau daerah lain bisa," kata Sachiroel Alim Anwar.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menyayangkan beberapa anggaran hibah yang dinilai tidak jelas dipergunakan untuk apa. padahal saat ini masyarakat miskin di Surabaya sangat membutuhkan namun pemkot tidak memperdulikan kepetingan rakyat melainkan lebih memetingkan kepetingan pembangunan yang tidak bisa dinikmati langsung oleh rakyat surabaya.“ Buat apa ada pembangunan mega jika tidak bisa dinikmati rakyat secara langsung,” pungkasnya.(arf)