Gubernur Jatim Dukung Pemkot Surabaya Kelola KBS

KABARPROGRESIF.COM : Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung sikap pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya.

Hal itu disampaikan Soekarwo usai mengikuti pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beserta sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Soekarwo menyampaikan bahwa pengelolaan KBS kepada Pemkot Surabaya merupakan keputusan sangat penting dan wajib mendapat dukungan."Ini keputusan penting tentang bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan penuh kepada Wali Kota Surabaya, karena akan dikelola lebih baik dan profesional," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, kendati pengelolaan KBS saat ini masih dalam proses hukum dan mengarah pada kasasi, pemerintah telah berpikir panjang dalam kelanjutan pengelolaan KBS ke depan.

Melihat kondisi itu, kata dia, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada Tri Rismaharini dan akan ditindaklanjutinya dengan langkah-langkah kongkret."Kendati demikian, diakui kalau langkah itu masih belum bisa dilakukan sepenuhnya karena harus ada perbaikan. Semuanya segera berjalan dan semuanya butuh proses," kata Pakde Karwo.

Menurut dia, dukungan Pemprov jatim akan diberikan maksimal. Jika Wali Kota Surabaya membutuhkan dukungan kebijakan, maka akan didukungnya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan dana jika itu dibutuhkan.

"Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak. Salah satunya melalui konsolidasi dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya," kata dia.

Mantan Sekdaprov Jatim itu akan meminta FKH Unair ikut dalam penanganan KBS, khususnya dalam hal observasi, termasuk dalam hal penanganan binatang dan kandangnya."Fakultas Kedokteran Hewan Unair akan mengidentifikasi, mana sebenarnya yang sudah tua, sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, serta mana yang over populasi akan ditata," katanya.

Sementara itu, agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari, Pakde Karwo bersama Menteri kehutanan akan merancang satu bahasa dalam penegasan pengelolaan KBS."Namun sekali lagi, penanganan KBS butuh waktu. Kami harap semua pihak dapat memberikan keleluasaan kewenangan dalam mengelola KBS kepada Tri Rismaharini," katanya.

Tidak itu saja, dalam waktu seminggu ini, Surat Keputusan (SK) akan diputuskan dan tinggal jalan, serta mencari menejemen enerjik dan memiliki hati kehewanan. (*/arf)