KABARPROGRESIF.COM : Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendukung sikap pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya.
Hal itu disampaikan Soekarwo usai mengikuti pertemuan antara Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Wali Kota Surabaya
Tri Rismaharini, beserta sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu di Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Soekarwo
menyampaikan bahwa pengelolaan KBS kepada Pemkot Surabaya merupakan keputusan
sangat penting dan wajib mendapat dukungan."Ini keputusan penting tentang bagaimana pemerintah pusat
memberikan kewenangan pengelolaan penuh kepada Wali Kota Surabaya, karena akan
dikelola lebih baik dan profesional," katanya.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, kendati
pengelolaan KBS saat ini masih dalam proses hukum dan mengarah pada kasasi,
pemerintah telah berpikir panjang dalam kelanjutan pengelolaan KBS ke depan.
Melihat kondisi itu, kata dia, pemerintah pusat memberikan kewenangan
penuh kepada Tri Rismaharini dan akan ditindaklanjutinya dengan langkah-langkah
kongkret."Kendati demikian, diakui kalau langkah itu masih belum bisa
dilakukan sepenuhnya karena harus ada perbaikan. Semuanya segera berjalan dan
semuanya butuh proses," kata Pakde Karwo.
Menurut dia, dukungan Pemprov jatim akan diberikan maksimal. Jika Wali
Kota Surabaya membutuhkan dukungan kebijakan, maka akan didukungnya. Selain
itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan dana jika itu dibutuhkan.
"Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak.
Salah satunya melalui konsolidasi dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga Surabaya," kata dia.
Mantan Sekdaprov Jatim itu akan meminta FKH Unair ikut dalam penanganan
KBS, khususnya dalam hal observasi, termasuk dalam hal penanganan binatang dan
kandangnya."Fakultas Kedokteran Hewan Unair akan mengidentifikasi, mana
sebenarnya yang sudah tua, sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan,
serta mana yang over populasi akan ditata," katanya.
Sementara itu, agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari, Pakde
Karwo bersama Menteri kehutanan akan merancang satu bahasa dalam penegasan
pengelolaan KBS."Namun sekali lagi, penanganan KBS butuh waktu. Kami harap semua
pihak dapat memberikan keleluasaan kewenangan dalam mengelola KBS kepada Tri
Rismaharini," katanya.
Tidak itu saja, dalam waktu seminggu ini, Surat Keputusan (SK) akan
diputuskan dan tinggal jalan, serta mencari menejemen enerjik dan memiliki hati
kehewanan. (*/arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar