"Kebijakan Pemkot Surabaya tersebut tidak berbeda dengan penjagaan taman-taman di sejumlah kawasan kota yang sudah diterapkan selama ini," kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, M Fikser, kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, pengawasan para Kepala SKPD beserta stafnya menjadi sorotan sebagai dampak persoalan yang terjadi di kawasan konservasi itu. "Sekarang KBS jadi sorotan, jadi lihatnya jadi berbeda," katanya.
Fikser menambahkan pengawasan langsung para kepala SKPD ke KBS bukan karena situasi yang darurat, akibat kematian sejumlah satwanya. Namun, penjagaan di KBS telah lama direncanakan.
"Taman-taman sudah biasa, sekarang fokus ke KBS. Agenda jaga KBS sudah lama," katanya.
Pengawasan KBS yang melibatkan seluruh jajaran struktural dan staf di Pemerintah Kota Surabaya, menurut Fikser, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pada Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS.
Fikser mengatakan keikutsertaan para kepala SKPD memantau situasi di KBS telah dimulai sejak Sabtu (11/1). Tugas melakukan pengawasan tersebut dilakukan oleh seluruh SKPD secara bergantian, mulai Pukul 18.00–24.00 WIB dan 24.00–18.00 WIB.
"Ada jadwalnya, SKPD ini kapan, kemudian berikutnya SKPD lain," tegas alumnus STPDN ini.
Ketika ditanya sampai kapan kebijakan Wali Kota Surabaya meminta para Kepala SKPD dan staf mengawasi KBS, Fikser mengaku tidak mengetahui. "Sampai kapan kita ikut mengawasi, itu perlu komunikasi dengan PDTS," katanya.
Sementara terkait kabar bahwa wali kota turut memantau situasi di KBS melalui koneksitas CCTV yang dipasang di KBS dari ruang kerjanya, Kabag Humas Pemkot Surabaya ini mengatakan belum mengetahui informasi itu.
Menurutnya, untuk pengelolaan KBS telah diserahkan pada PDTS. "Saya kira tidak sampai ke sana, wali kota percayakan pada pengelola KBS," tegasnya.
Namun, ia mengakui pemasangan CCTV akan dilakukan di dalam KBS untuk melihat kondisi di lingkungan ruang terbuka hijau itu. Pemasangan CCTV di KBS akan dibantu oleh pemerintah kota melalui Dinas Kominfo. (*/arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar