Pemkot Bakal Beri Pelatihan Pekerja Konstruksi

KABARPROGRESIF.COM: Momen pergantian tahun dimanfaatkan Pemkot Surabaya untuk evaluasi diri. Perhatian besar diarahkan pada masalah proyek yang tidak selesai pada 2013. Terkait hal tersebut, pemkot punya kiat khusus agar problem yang sama tidak terulang tahun ini.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan fisik yang tidak kelar sesuai kontrak. Kebanyakan penyebabnya dari sisi kontraktor yang memang tidak bisa mengerjakan proyek tepat waktu. Dengan demikian, rekanan tersebut harus menerima konsekuensi berupa blacklist. Data terbaru menyatakan, jumlah kontraktor yang masuk daftar hitam pemkot sebanyak 42 rekanan. Rinciannya, 27 rekanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) dan 15 rekanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Mereka dipastikan tidak dapat mengikuti lelang pekerjaan pada 2014 dan 2015.

Tidak rampungnya sejumlah proyek itu berdampak pada serapan APBD Kota Surabaya. Kendati demikian, walikota menyatakan angka serapan APBD masih dalam koridor bagus. “Secara keseluruhan, serapan APBD Kota Surabaya sekitar 80 persen. Itu sudah cukup bagus. Daerah lain rata-rata berkisar 60 persen,” kata Risma -sapaan Tri Rismaharini-.

Walikota menyadari peningkatan kualitas para pekerja konstruksi diperlukan guna mendorong tingkat penyelesaian pekerjaan fisik. Untuk itu, pada 2014 pemkot berencana memberikan pelatihan yang mencakup para tukang, mandor hingga manajer proyek. Di sisi lain, sanksi terhadap kontraktor lelet juga akan dipertegas.

Selain peningkatan kualitas jasa konstruksi, sumber daya aparatur Pemkot Surabaya juga bakal disiapkan. Menurut Risma, sejumlah staf terkait akan diberi pelatihan khusus tentang perhitungan detail proyek. Dengan metode itu nantinya setiap pengeluaran terkait pekerjaan bisa diketahui lebih rinci. Pertanggung jawabannya pun akan lebih cepat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan pembanguan kota merupakan suatu hal yang krusial. Apalagi mengingat pada 2014 besaran anggaran paket fisik di atas Rp 3 triliun. Jumlah tersebut naik signifikan bila dibanding tahun 2013 yang berkisar Rp 2 triliun. “Oleh karenanya, pengelolaan pembangunan harus dipersiapkan secara matang,” terang walikota yang pernah menjabat kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (bappeko) Surabaya ini.

Walikota berharap, dengan adanya beberapa upaya tersebut, pelaksanaan pembangunan tahun 2014 bisa lebih baik lagi. (*/arf)