Selama hampir 30 menit, Presiden SBY meninjau loket pelayanan, laboratorium, poliklinik, ruangan lansia dan berbincang dengan beberapa petugas Puskesmas. "Kalian harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati karena itu adalah ibadah. Mari kita dukung dan kita awasi program ini sehingga bisa berjalan baik," tegas Presiden SBY kepada petugas di loket pelayanan.
Setelah berkunjung ke Puskesmas Pucang Sewu, Presiden SBY lantas melanjutkan kunjungan ke RSUD Dr.Soetomo. Presiden mengajak semua dokter dan petugas kesehatan untuk menyukseskan program JKN ini. "Kalaupun di seluruh nusantara masih ada kekurangan, itu masih wajar karena program ini masih baru. Tapi saya lihat transisi ini berjalan baik," urai Presiden SBY.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menyambut kedatangan Presiden SBY, menegaskan bahwa Pemkot masih mendata berapa total warga yang sebelumnya masuk dalam program Jamsostek, Askes dan TNI/Polri, yang dicover JKN ini.
Tetapi, Walikota Risma menyebut, jika ada warga yang sebelumnya belum tercover dan berada di luar program tersebut, akan tetap ditampung oleh Pemkot Surabaya."Asal dia mau yang kelas III, kami layani dulu. Kan ndak bisa ditolak, masak suruh ngurus dulu. Alurnya setelah dilayani, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) nagih ke kami, mereka masuk BPJS tapi berikutnya," jelas walikota Risma.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan pasien di ruang kelas III, walikota sudah melakukan upaya antisipatif. Diantaranya dengan men-down grade kelas ruangan di dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya yakni RSUD dr.Soewandhie dan RSUD Bakti Dharma Husada (BDH)."Ruangan VIP di rumah sakit yang milik Pemkot Surabaya, saya down grade jadi kelas I, kelas I turun jadi kelas II dan kelas II jadi kelas III supaya kelas III nya lebih banyak. Jangan sampai kurang," tegas walikota.
Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku khawatir jika ternyata kelas III akan penuh oleh warga yang tercover oleh program ini. "Kalau kepepet, Puskesmas yang sudah memenuhi syarat, saya akan buka kelas III," imbuh walikota.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Surabaya punya 48 rumah sakit rujukan selain Puskesmas. Untuk prosedur pendaftarannya, calon peserta mendaftar ke kantor BPJS lalu diterbitkan virtual account. Kemudian, peserta melakukan pembayaran via bank dan mendapatkan bukti pembayaran yang bisa diserahkan ke kantor BPJS untuk pencetakan kartu.
Syaratnya, peserta membawa e-KTP asli atau foto copy, Kartu Keluarga (KK) asli atau fotocopy, foto copy surat nikah, foto copy akte lahir/surat keterangan lahir anak, pas photo satu lembar 3x4 dan bagi WNA menunjukkan kartu ijin tinggal sementara/tetap.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait JKN kepada warga beberapa bulan sebelum pergantian tahun 2014. Untuk saat ini, kartu JKN belum jadi karena masih dalam masa transisi yang kemungkinan memakan waktu tiga bulan."Kartu JKN belum terbit, tapi kita terima kartu lama (Jamkesmas biru, Askes, Jamsostek). Kalau kartu JKN nya jadi, kartu diganti," ujarnya.
Selain peserta BPJS, Pemkot juga menampung pasien tak mampu dengan syarat mereka melampirkan keterangan miskin dan KTP Surabaya di mana biayanya ditanggung oleh Pemkot Surabaya."Ada empat peserta, Jamkesmas, Askes, TNI/Polri, Jamsostek, mereka pakai kartu lama Jamkesmas biru sambil menunggu (JKN). Peserta yang tidak masuk dalam BPJS tetap kita layani dan ditanggung Pemkot Surabaya," ujarnya.
Terkait perbedaan JKN dengan program sebelumnya, Febrianita menyebut untuk program JKN ini ada soft were yang bisa langsung online dengan rumah sakit rujukan sehingga datanya siap.(*/arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar