Dua Kasus Korupsi Mengancam Bambang DH

Selain Gratifikasi Japung Muncul Graifikasi Pembangunan SSC

KABARPROGRESIF.COM : Dugaan Korupsi yang dilakukan Bambang Dwi Hartono, Mantan Walikota Surabaya semakin mengerucut saja. Belum tuntas menghadapi dugaan korupsi gratifikasi dana jasa pungut Pemkot sebesar Rp 720 juta. Kini Caleg DPRD Jatim dari PDI-P ini didera dugaan gratifikasi  proyek pembangunan gedung Surabaya Sport Centre (SSC) Bung Tomo di Pakal Surabaya.

Hal itu diungkapkan Ahli hukum Universitas Airlangga dan aktivis Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) I Wayan Titib Sulaksana usai mendatangi kantor  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dia ingin menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana japung Rp 720 juta yang dilakukan Politikus PDI-P Jatim ini.

Wayan mengatakan, kedatangannya untuk mengklarifikasi proses penanganan kasus tersebut. Dia mempertanyakan keputusan jaksa penuntut yang mengembalikan lagi berkas tersangka Bambang ke penyidik Tipikor Polda Jatim.

"Kalau memang alasannya karena bukti kerugian negara yang dipertanyakan jaksa, karena sudah dimasukkan ke kas negara dalam kasus japng sebelumnya, itu seharusnya tidak perlu jadi hambatan," kata Wayan Rabu (19/3/2014) lalu.

Bahkan, lanjut Wayan,  jikapun kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara, proses hukum tindak pidana korupsi Bambang tetap harus dilakukan. "Itu sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor. Apalgi ini extra ordinarry crime (tindak pidana khusus)," ujarnya.

Diungkapkan, Pakar yang dikenal ceplas ceplos ini,  ada keterkaitan antara kasus dugaan korupsi dana japung pemkot Rp 720 juta yang menjerat Bambang DH, dengan proyek gedung Surabaya Sport Centre di kawasan Benowo. Kata dia, ada indikasi gratifikasi pada pembangunan SSC tersebut.

"Semula saya dan teman-teman LSM sebenarnya melaporkan dugaan gratifikasi proyek SSC ke Polda. Gak tahu tiba-tiba jadi japung. Laporannya tahun 2008," ungkap Wayan.

Dia menguraikan, data yang diperolehnya, saat itu dua orang anggota DPRD Surabaya, W dan H, menemui Sukamto Hadi dkk terkait proyek SSC. W dan mengatakan dewan tidak akan menyetujui pelaksanaan proyek SSC dengan alasan tertentu. "Lalu Pak Sukamto menemui Bambang DH. W dan H ini mengakui setelah itu keduanya menerima duit dari pemkot, yang kemudian bernama japung itu," jelas Wayan.

"Itu sudah gratifikasi proyek SSC," tambahnya. Wayan menduga, selain W dan H, anggota dewan lain juga menerima duit dari pemkot terkait itu. Karenanya, bersama gabungan LSM, dia akan melaporkan itu ke Polda Jatim. Dia mengaku "Tiba-tiba jadi korupsi japung," tandas Wayan.

Dia mengaku, setelah proses hukum korupsi japung selesai, pihaknya akan melaporkan dugaan gratifikasi proyek SSC tersebut ke kepolisian atau kejaksaan. Dia mengaku memiliki data terkait itu. "Nanti kita akan laporkan itu, terkait pemberian uang pemkot ke dewan. Itu gratifikasi SSC," pungkas Wayan.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Romy Arizyanto mengatakan, Kejati Jatim  dan Polda Jatim sepakat untuk merampungkan kasus dugaan korupsi dana japung pemkot Rp 720 juta, yang menjerat mantan Walikota Surabaya Bambang DH.

kepada Wayan, dia menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu penyerahan berkas kedua kalinya dari penyidik Polda Jatim. Saat gelar perkara beberapa waktu lalu, Polda dan Kejati sepakat akan merampungkan kasus yang telah menyeret empat mantan pejabat sebagai terpidana.

Romy menguraikan, berkas dikembalikan jaksa penuntut karena penyidik belum memenuhi petunjuk jaksa pada penyerahan berkas yang pertama. "Sebenarnya pengembalian berkas kedua untuk melengkapi berkas yang sudah diserahkan sebelumnya oleh penyidik. Saat ekspose penyidik menyanggupi untuk memenuhi petunjuk jaksa," Jelas Romy usai menerima I Wayan Titib Sulaksana.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu jaksa penuntut Kejati Jatim mengembalikan lagi berkas kasus Bambang DH dalam kasus dugaan korupsi japung pemkot Rp 720 juta ke penyidik Polda Jatim. Itu pengembalian kedua kalinya, setelah Polda berupaya melengkapi berkas pada penyerahan berkas pertama.

Selain menjerat Bambang DH sebagai tersangka, Kasus ini sudah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, tiga mantan pejabat pemkot, Asisten II Pemkot Surabaya Muklas Udin, Sekretaris Kota Sukamto Hadi dan Bagian Keuangan Purwito, sebagai terpidana. Keempatnya kini sudah bebas. (Komang)