April 2014 ~ Kabar Progresif

Selasa, 29 April 2014

Pemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya

KABARPROGRESIF.COM : Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-mPemkot Palu Kagumi Prestasi Surabaya

Kota Surabaya menjadi jujugan bagi pemerintah kota/kabupaten di Indonesia untuk menimba ilmu tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selama tahun 2014 ini, sudah banyak kepala daerah yang berkunjung ke Surabaya untuk mengetahui kiat-kiat Pemerintah Surabaya (Pemkot) dalam mewujudkan good governance.

Kemarin, giliran jajaran Pemkot Palu yang bertamu ke Balai Kota Surabaya. Rombongan Pemkot Palu yang dipimpin langsung oleh Walikota Palu, Rusdy Mastura, tiba di Balai Kota, Rabu (28/5/2014) pagi. Mereka diterima oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, didampingi jajaran pejabat Pemkot Surabaya.

Walikota Palu, Rusdy Mastura mengatakan, dirinya tahu banyak dari media massa tentang prestasi dan reputasi kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan indah di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharin. Karena itulah, pihaknya ingin melihat langsung dengan datang ke Surabaya.

“Kami kagum. Dalam hal kebersihan dan keindahan, Surabaya lebih baik dari Jakarta. Karena itu, kami ingin belajar dari Surabaya untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang bersih dan indah,” tegas Mastura.

Walikota Surabaya lantas mengajak walikota Palu beserta rombongan ‘jalan-jalan’ mengelilingi Kota Pahlawan. Tetapi bukan jalan-jalan dalam artian sebenarnya melainkan berkeliling Surabaya melalui paparan yang disampaikan Walikota Tri Rismaharini.

Walikota Risma memulai paparannnya dengan menjelaskan keberadaan rumah kompos di Surabaya. Tahun ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki 23 rumah kompos yang tersebar di berbagai kelurahan. Rumah kompos ini merupakan solusi untuk mengurangi biaya angkut sampah. Walikota lantas memaparkan keberadaan kampung-kampung di Surabaya yang bersih dan bebas puntung rokok, serta dilengkapi IPAL komunal juga komposter.

“Itu semua warga yang mengelolanya. Nanti saya bawakan komposter untuk Pak Wali yang bisa diterapkan di Palu,” tegas Walikota Risma.

Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya yang sarat prestasi ini kemudian memaparkan tentang pemberdayaan ekonomi warga melalui kegiatan pahlawan ekonomi di mana ada banyak warga Surabaya yang sudah sukses menjalankan usaha kecil menengah. Termasuk beberapa mantan pekerja seks komersial di lokalisasi Dupak Bangunsari yang sudah ditutup, kini mereka sukses memproduksi produk UKM seperti batik dan keset. Bahkan, mereka sudah bisa mengekspor produk tersebut.

Rombongan Pemkot Palu semakin terlihat antusias ketika Walikota Risma menjelaskan tentang pelaksanaan e-government, e-budgeting dan e-Musrenbang di Surabaya. Beberapa dari mereka terlihat serius mendengarkan paparan dan mencatatnya.

“Semua tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Surabaya, dilaksanakan dengan arah yang jelas. Apa yang kita lihat di media bukan hanya pencitraan tetapi kenyataan,” ujar Anshar Sutiadi, Asisten II Sekkota Palu.

Asisten II Sekkota Palu yang membidangi ekonomi dan pembangunan ini lantas menanyakan tentang banyaknya taman kota yang dibangun di Surabaya, juga bagaimana ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam membangun kota, serta bagaimana upaya mendorong aparat untuk melaksanakan e-government.

Walikota Risma lantas menjelaskan bahwa taman-taman di Surabaya dibangun tidak hanya di atas lahan biasa. Beberapa taman malahan dibangun di atas lahan bekas SPBU, sawah dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti di Taman Keputih. Sementara untuk mendorong partisipasi warga, Walikota Risma menybut yang dibutuhkan adalah keteladanan sehingga dirinya sering turun langsung ke warga untuk mengikuti kerja bakti setiap Jumat pagi.

“Kalau untuk e-government, intinya administrasi kita harus simple supaya ada waktu untuk turun ke masyarakat. Kita juga ada kerja sama antar kota. Kalau pak wali mau, silahkan,” sambung walikota Risma.

Sesuai acara, Walikota Risma dana Walikota Palu lantas bertukar cindera mata berupa simbol kota masing-masing.(*/arf)

Temui Warga Gunung Anyar, Walikota Prioritaskan Tangani Banjir

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menutup mata terhadap situasi yang dialami warga Kota Pahlawan. Sebaliknya, Pemkot Surabaya memberikan respon cepat terhadap keluhan warga terkait kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Jumat (23/5) kemarin, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini turun langsung ke Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar. Walikota menepati janjinya untuk meninjau lokasi yang oleh warga setempat dikeluhkan sering terjadi banjir karena sungai tidak lagi berfungsi mengalirkan air seperti dulu. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan perwakilan warga Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar ketika datang ke Balai Kota Surabaya, Rabu (21/5) dan walikota mengatakan akan mengecek ke lokasi agar tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Ketika tiba di kelurahan Rungkut, walikota yang datang bersama Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto, Kepala Bakesbang Linmas, Soemarno dan Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser, langsung disambut antusias oleh warga. Walikota Risma dengan menaiki sepeda motor, langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga. Di lokasi, walikota turun melihat saluran air lantas mendengarkan aspirasi warga yang menunjukkan peta rencana pembangunan perumahan oleh pengembang di kawasan tersebut, sembari memberikan arahan dan masukan.

Permintaan warga bervariasi. Ada yang menginginkan fungsi saluran air termasuk sungai, dikembalikan seperti semula karena selama ini sudah dialihfungsikan. Ada juga warga yang menginginkan adanya pelebaran sungai. Termasuk juga aspirasi agar pagar di atas bibir sungai yang dibangun pengembang segera dibongkar.

“Kami ingin sungai bisa menampung air hujan seperti dulu. Intinya warga berharap kawasan Gunung Anyar tidak lagi kebanjiran,” ujar warga.

Mendengar keluhan itu, walikota menegaskan akan segera mempelajari berkasnya. Menurut walikota, kalau ijin-ijin yang baru, kalau untuk saluran air harus tetap berfungsi sebagai saluran air. Dan itu pastii ada hitungannya. “Kalau ijin baru begitu. Cuma kita juga evaluasi karena ijinnya juga lama. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa, karena kita juga ndak tahu proses ruislagnya seperti apa dan penggantiannya seperti apa,” ujar walikota.

Sembari mempelajari berkas, walikota menegaskan akan langsung melakukan action seperti tuntutan warga semisal dengan membuat sudetan saluran air. Menurut walikota, yang mendesak untuk dilakukan adalah menjamin warga Kelurahan Gunung Anyar tidak lagi mengalami kebanjiran. “Prioritasnya supaya warga ndak kebanjiran, yang penting itu dulu,” sambung walikota.

Sebelumnya, ketika menemui perwakilan warga Gunung Anyar yang menyampaikan aspirasinya di Balai Kota, walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini menegaskan siap membantu menyelesaikan persoalan yang dialami warga. Ketika itu, walikota mengatakan akan mengecek ke lapangan agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walikota juga menyebut Pemkot Surabaya akan membangun pompa air untuk mengurangi banjir di sana.

Respon cepat yang dilakukan walikota membuat warga senang. Mereka optimistis bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan mereka, akan segera teratasi. “Terima kasih bu Risma. Kami tunggu ya,” ujar warga.(*/arf)

KABAR PROGRESIF.COM : Kasus dugaan Pungli yang dilakukan Joko Sutrisno, Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam kasus Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikat tanah, mendapat sorotan dari Inspektorat Pemkot Surabaya bahkan 'polisi' pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Surabaya ini mengancam akan menindak tegas bila hal tersebut terbukti benar.

“Ya sesuai peraturan kami tanya dulu keterangan dari Camat setempat yang merupakan atasan Lurah. Dari situ kami akan melakukan proses lebih lanjut,” kata Plt Inspektorat Pemkot Surabaya, Yayuk Eko Agustin.

Ditambahkan Yayuk, yang juga menjabat sebagai asisten I bidang pemerintahan, akan segera berkoordinasi dengan Camat Tambaksari untuk mengetahui dugaan Pungli yang dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno.

“Pokoknya begini mas, saya sudah memerintahkan Camat Tambaksari, Ahmad Zaini, untuk mengecak kebenaran laporan itu. Kalau memang terbukti ada Pungli kepada warga saat mengurus sertifikat tanah, pasti akan kami proses. Tapi sampai sekarang laporan itu belum ada dan kami masih menunggunya,” terangnya.
Seperti diberitakan dugaan Pungli prona ini diduga dilakukan Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno pada ratusan warganya.

warga merasa keberatan dengan biaya yang dipatok oleh lurah yakni sekitar Rp. 1.500.000 per pemohon.
Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar. (arf)

Dua Korupsi di Jatim Diekspose di Kejagung

KABARPROGRESIF.COM : Sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur diekspose di Kejaksaan Agung (Kejagung). Informasi diperoleh menyebutkan, kasus yang diekspose terutama kasus yang penanganannya cukup alot.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengakui itu ketika ditanya perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemkot ke Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya dan korupsi penjualan aset milik PT Garam.

"Orang-orang Pidsus Kejati lagi di Kejagung ekspose perkara tersebut (KONI dan PT Garam)," katanya dikonfirmasi Minggu (20/4/2014). "Belum tahu pasti perkara mana saja yang diekspose di Jampidsus," tambah Kasipenkum asal Manado itu.

Informasi diperoleh menyebutkan, salah satu kasus korupsi yang diekspose di Kejati adalah dugaan korupsi hibah di KONI Surabaya. Kasus ini diekspose untuk menentukan siapa tersangka kasus ini. Padahal, sejak awal Maret lalu Kejati telah menaikkan level pengusutan kasus ini ke penyidikan.

Kepala Kejati Jatim Arminsyah dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Febry Adriansyah pernah menjanjikan tersangka kasus KONI akan ditetapkan pada 28 Maret lalu. Namun, hingga kini tak satu pun tersangka ditetapkan. "Belum, belum ada tersangkanya," kata Arminsyah pekan lalu.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus Mohammad Rohmadi sebelumnya menuturkan, penetapan tersangka belum dilakukan karena pihak KONI berjanji menyerahkan bukti transfer dana penggunaan hibah untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur korupsi. "Ada sebagian bukti transfer sudah diberikan ke tim," tandasnya.

Rohmadi menjelaskan, pada 2012 KONI Surabaya menerima kucuran dana hibah dari pemkot sebesar Rp 6,5 miliar. Temuan penyidik, ada selisih dana Rp 1,9 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain di KONI, penyidik juga mendalami dana hibah dari pemkot tahun 2011-2012 ke lembaga lainnya. (komang)

Mirip Ruang Makan, Smoking Area Tandes Tak Diminati Perokok Aktif

KABAR PROGRESIF.COM : Perokok aktif ternyata tak mau memanfaatkan smoking area yang disediakan Kecamatan Tandes.

Entah kenapa para perokok enggan mampir ke tempat itu padahal pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp. 69 juta agar asap dari rokok tak terhisap oleh orang yang tidak merokok.

Malah sebaliknya tempat tersebut condong digunakan berleha-leha bagi kaum hawa (lihat foto). Bahkan tempat itu juga dijadikan lalu lalangnya bagi para pelajar, baik laki-laki atau perempuan yang memang lagi tugas praktek di Kecamatan Tandes.

Juga tak jarang, ruangan tersebut digunakan untuk makan pasalnya meja dan kursinya tak seperti ruang smoking area pada umumnya. Bisa dikata-kan tempat itu mubazir (*/arf)

KABAR PROGRESIF.COM : Dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) yang digelontorkan untuk membangun smoking area di Kecamatan Tandes ternyata membawa sial.

Pembangunan ruangan bagi perokok aktif itu, kini mendapat sorotan dari Ke-jaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Diduga Pembangunan smoking area yang letaknya persis disamping Kantor Kecamatan Tandes tersebut sarat dengan penyimpangan.

Alhasil, tiga orang dari Kejari Tanjung Perak pun mendatangi lokasi tersebut. Sayangnya hingga saat ini masih terkesan adem ayem. Menurut hitungan hingga saat ini sudah satu bulan lebih saat ketiga jaksa tersebut ‘menyerbu’ Kecamatan Tandes.

Jaksa bidang Pidsus Kejari Perak, Ferdi Ferdinan mengklaim, bila pihaknya telah memiliki bukti yang kuat atas penyimpangan pembangunan smoking area tersebut."Karena itu, kasus ini jadi produk hukum Kami dan akan segera kami lakukan lit ke tingkat penyelidikan dulu lalu ke penyidikan,"ungkap Ferdi saat ditemui di ruang kerjanya. Jum'at (4/4).

Ferdi juga berambisi, tak hanya di Tandes, namun bidikannya juga dialamatkan ke kantor Kecamatan lain, tentunya yang berada di wilayah hukum Kejari Tanjung Perak. Tapi Ferdi enggan menyebutkan kecamatan mana saja yang sudah dilaku-kan sample untuk produk hukumnya. "Yang jelas bukan cuma di Tandes saja,"ujarnya.

Seperti diketahui, aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area di Kantor Kecamatan Tandes itu mulai di sorot pada awal Januari 2013 lalu. Kejaksaan menilai pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dananya tidak sesuai dengan anggaran, bila dibanding dari ukuran bangunan itu yakni 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area tersebut terkesan asal-asalan, tempat duduk bagi perokok berupa kursi kayu yang biasa digunakan di meja makan hal serupa juga terlihat pada mejanya. Parahnya lagi alat hisap asapnya terlalu minim. Nah, bila diasumsikan, penyerapan dana pembangunannya hanya menghabiskan dana berkisar Rp. 40 jutaan.

Selain Kejari Tanjung Perak, Kejari Surabaya juga dikabarkan telah menelaah kasus serupa di wilayah kerjanya. Selasa (4/3/2014) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Hal itu dibenarkan Dedi Agus Oktavianto, Jaksa yang bertugas dibagian Intelijen Kejari Surabaya, "Iya, kita sudah terjunkan tim,"ujar Dedi.

Sayangnya, Dedi belum menentukan sikap apakah kasus ini akan dijadikan produk hukumnya, seperti yang dilakukan sejawatnya."Kalau masalah itu kita masih perlu mendalaminya. Saat ini kami masih melakukan pul data dan pul baket," akunya.

Perlu diketahui, dari informasi yang diterima dua kejaksaan ini, dari 31 Kantor Kecamatan, 3 Kantor Kecamatan yang tidak menerima kucuruan DBHCT tersebut lantaran dalam proses renovasi total. 3 Kantor Kecamatan itu yakni Sawahan, Bulak dan Kenjeran. (Komang)

KABAR PROGRESIF.COM : Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya ternyata menimbulkan gejolak di masyarakat.

Informasi yang diterima Kabar Progresif.Com, masyarakat yang melakukan pengurusan sertifikat tanah secara massal tersebut mengaku diharuskan membayar dana sebesar Rp. 1,5 Juta. "Kami mencurigai ada permainan yang dilakukan, biaya-nya sangat mahal, kami dipungut biaya Rp. 1,5 Juta untuk satu sertifikat ," ungkap seorang warga pada Lurah di wilayah Kecamatan Tambaksari yang disaksikan Kabar Progresif.Com

Ia menegaskan yang mengurus serti-fikat prona di wilayah Dukuh Setro terdapat ratusan Kepala Keluarga (KK). “ Ada sekitar 300 surat tanah pak. “ katanya lirih.

Ironis memang bila hal tersebut terbukti, sebab bila diakumulasikan dana yang dikantongi cukup fantastis, yakni Rp. 450 juta. Tapi entah apa jadinya, sebab pada kasus mantan Lurah Kebraon, Hamzah Fajri, jaksa telah menjeratnya dengan pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Bahkan denda-nya pun minimal Rp. 200 juta dan paling banyak sebesar Rp. 1 miliar.

Sementara Lurah Dukuh Setro, Joko Sutrisno, saat dikonfirmasi ke hp-nya pe-rihal kebenaran pemohon prona yang ditarik biaya sebesar Rp. 1,5 juta, tak diangkat meski terdengar nada dering, di sms-pun juga tak dibalas. Selang satu jam lebih, Joko pun membalas namun bukan sebuah jawaban tapi pertanyaan seolah Ia tak membaca sms yang ditujukan kepadanya. ” Sorry mas bro kait buka, eneng opo mas...” kata Joko dalam balasannya.

Saat ditanya ulang, Joko membalasnya dengan singkat.” Gak mass.” ujarnya. (*/arf)

Walikota Ajak Semua Pihak Kedepankan Kejujuran dalam Menghadapi Unas

KABAR PROGRESIF.COM : Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, mengajak semua stake holder di dunia pendidikan di Surabaya untuk mengedepankan pentingnya kejujuran dalam menghadapi Ujian Nasional (Unas) yang akan dimulai pekan depan.

Ajakan walikota ini untuk merespon masih adanya kepala sekolah, guru dan siswa-siswi yang menganggap Unas sebagai momok menakutkan. Mereka merasa terbebani untuk sukses karena menganggap ukuran sukses adalah Unas. Ironisnya, terkadang ada yang menghalalkan segala cara demi meraih keberhasilan.

“Saya harap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Unas nanti. Saya tidak mau ada yang pakai cara-cara tidak benar. Masa depan anak-anak ini tidak tergantung hanya melalui Unas saja. Kalau terbiasa cari jalan pintas untuk sukses dengan cara menyontek, nanti mereka bisa kena masalah pada fase kehidupan mereka berikutnya,” tegas Walikota Risma ketika memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerja walikota, Senin (7/4).

Walikota Risma menjelaskan, pihaknya tidak pernah menargetkan pelajar di Surabaya harus mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan pelajar dari kota/kabupaten lain di Jawa Timur. Menurut walikota, prestasi seorang Kasek tidak hanya diukur dari pencapaian di Unas. Tetapi bagaimana para Kasek bisa menjadikan siswa-siswi di Surabaya bisa sukses di segala bidang demi menghadapi tantangan masa depan di mana mereka akan bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia.

“Saya tidak pernah menargetkan harus dapat nilai tertinggi. Karena kalau begitu, khawatirnya justru akan melakukan apa saja. Saya hanya ingin anak-anak Surabaya memiliki komitmen untuk berjuang,” sambung walikota.

Namun, walikota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini meyakini, angka kelulusan Unas di Surabaya bisa mencapai 100 persen alias semua siswa-siswi peserta Unas lulus. Keyakinan walikota dipicu oleh persiapan yang matang. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, siswa-siswi di Surabaya lebih siap menghadapi Unas tahun ini.

Ini karena pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk melatih kesiapan siswa-siswi. Diantaranya melalui pelaksanaan try out mandiri dari para guru di sekolah masing-masing, penambahan jam belajar khusus untuk persiapan Unas, bimbingan belajar bersama per wilayah, doa bersama persiapan Unas, serta koordinasi dengan wali murid bersama-sama memotivasi siswa dalam persiapan Unas.

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya juga telah melakukan berbagai upaya seperti mempersiapkan try out online mulai SD, SMP, SMA, SMK, mengumpulkan semua guru mata pelajaran Unas guna memotivasi guru untuk menanamkan percaya diri siswa, sosialisasi ke semua lembaga penyelenggara Unas, hingga penandatanganan pakta integritas Unas pada Minggu (6/4/2014) yang dilakukan dihadapan Menteri Pendidikan, M.Nuh.

Pemkot Surabaya, sambung walikota, juga sudah memetakan sekolah mana yang kemampuan siswa-siswi nya dinilai kurang berdasarkan nilai di rapor online. Untuk menggenjot kemampuan siswa-siswa tersebut, Dispendik telah memberikan klinik khusus sejak enam bulan lalu.

“Tahun ini kita punya try out online. Untuk yang kelas III, setiap hari ada ulangan. Kita punya bank soal yang memiliki pola-pola soal seperti Unas. Karena itu, saya yakin persiapan anak-anak Surabaya jauh lebih siap dibanding tahun lalu,” sambung walikota.

Dalam kesempatan itu, walikota juga mengingatkan siswa-siswi peserta Unas, untuk tidak mudah percaya dengan adanya pesan selebaran ataupun short message service (SMS) yang berisi bocoran jawaban soal. Menurut walikota, selebaran maupun SMS berisi jawaban itu sama sekali tidak benar. Ini karena kerahasiaan naskah soal Unas sangat terjamin. Menurut walikota, pihaknya bersama jajaran Polrestabes melakukan pengamanan naskah Unas secara maksimal. Naskah Unas itu dikunci dengan tiga kunci yang dibawa oleh pihak yang berbeda dari kepolisian, dan Dispendik. Walikota Risma juga menjamin tidak akan ada insiden soal tertukar seperti pelaksanaan Unas tahun lalu.

“Tidak mungkin kunci jawaban bocor. Anak-anak ini sudah siap, sudah cukup belajar dan latihan mengerjakan soal. Intinya anak-anak harus percaya diri dan tidak percaya adanya bocoran soal,” sambung walikota terbaik dunia versi citymayors.com ini.

Fenomena beredarnya jawaban soal, memang marak terjadi jelang pelaksanaan Unas. Apalagi, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang. Rumor bocoran jawaban soal itu bisa beredar lewat SMS ataupun BlackBerry Messenger (BBM). Padahal, jelas walikota, banyak siswa-siswi yang kondisi psikologisnya labil. Sehingga jika tidak diberikan pengarahan dengan benar, bisa saja siswa-siswi percaya begitu saja dengan bocoran jawaban itu.(*/arf)

Jelang Pileg Besok Wali Kota Sidak Persiapan TPS

KABAR PROGRESIF.COM : Menjelang Pemilu Legeslatif (pileg) yang akan dilaksanakan besok, Rabu (9/4). Wali Kota Surabaya bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) melakukan sidak kesiapan di 6 Kecamatan. Sidak ini dilakukan untuk melihat kesiapan TPS-TPS supaya pileg besok pagi berjalan lancar dan aman.

Beberapa TPS yang dikunjungi diantaranya, wilayah Surabaya pusat yakni TPS 2, Jalan Candirejo RT3 RW8, Kec. Genteng, Kel. Genteng; wilayah Surabaya Timur TPS 7,8,9,10,11 di Balai RW5 wilayah Perumahan Wisma Mukti Kec. Sukolilo, Kel. Klampis Ngasem; serta wilayah Surabaya Barat di TPS 7 Balai RW04 Jalan Darmo Indah Barat Kec. Tandes, Kel Tandes.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes pol Setija Junianta, Kapolres Tanjung Perak AKBP Aries Syahbudin, Ketua KPU Surabaya Eko Waluyo Suwardiono, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariadi, Kepala Satpol PP Irfan Widianto dan Kepala Bakesbanglinmas Soemarno.

Rombongan pertama kali mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di RW 8 Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Dalam kesempatan tersebut Risma menanyakan kesiapan dan keamanan yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) RW 8.

Risma juga menyinggung adanya bilik suara dan kotak suara berbahan karton. Ketua PPS, Syahri menjelaskan kalau itu dia terima langsung dari KPU. Menurutnya ada 17 kotak suara dan bilik karton yang diterima.

Wali Kota Surabaya yakin pileg besok akan berjalan lancar dan aman. Keyakinan tersebut disampaikan Risma setelah melakukan sidak TPS di Surabaya. Risma juga berharap warga Surabaya turut menyukseskan pileg demi masa depan bangsa ini 5 tahun mendatang. “Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali akan bepengaruh pada masa depan kita sendiri dan bangsa Indonesia kedepan,” ujarnya.

Mengenai kemanan pelaksanaan pileg besok, Bakebangpollinmas mengerahkan kurang lebih 13.000 pasukan dilengkapi seragam lengkap. Kepala Bakesbangpollinmas, Soemarno selain pasukan yang disiagakan di TPS-TPS, pihaknya juga menyiapkan pasukan tambahan yang di siagakan di Kecamatan sebanyak 10 orang. “Pasukan tembahan ini difungsikan untuk mengantisipasi terjadi kekacauan di TPS. Tapi, saya berharap pileg besok bisa berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (*/arf)

Walikota Imbau Tak Percaya Bocoran Jawaban Soal

KABARPROGRESIF.COM : Dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilu 2014 di wilayah Jawa Timur, para prajurit dan PNS Kodam V/Brawijaya melaksanakan do’a bersama di Masjid At-Taqwa Kodam V/Brawijaya pada hari Senin (7/4). Do’a bersama yang dihadiri oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP dan pejabat Kodam lainya bertujuan untuk mensukseskan tugas TNI dalam pengamanan Pemilu 2014.

Sebelum acara do’a bersama, diawali wirid oleh KH. Drs Mohammad Mahmud, S.H., M.H. dan istighosah oleh KH. Ahmad Hilmi Basaiban dari Kedinding Surabaya. Pada acara inti yaitu do’a bersama dipimpin oleh para kyai secara bergantian antara lain : KH. Ahmad Hilmi Basaiban, Habib Ali, KH. Machrus Abdul Malik, KH. Machrus Ali, KH. Khumaidi dan Habib Muhammad Ali Al Hadad.

Dalam sambutannya Pangdam berharap semoga masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur mampu memilih dengan hati yang jernih. Sehingga pesta demokrasi berjalan dengan tertib dan aman serta dapat terwujud pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia. Selain itu para kandidat maupun tim sukses sudah siap menerima apapun hasil yang akan diperoleh dengan harapan hasil tersebut dapat diterima oleh semua pihak.

Selanjutnya semoga masyarakat yang akan bertugas nanti, baik secara langsung maupun tidak langsung agar selalu mengedepankan profesionalisme. Dengan membangun koordinasi, menampakkan kejujuran, keterbukaan, sabar dan ramah untuk melayani.

Di akhir sambutannya, Jenderal bintang dua ini berharap kepada kita semua khususnya warga masyarakat untuk menjaga dan menciptakan Jawa Timur sebagai wilayah zona damai dan kita berdoa semoga Allah Yang Maha Pengasih memilih wakil yang terbaik dari yang baik untuk membawa kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. (*/arf)

Kunjungan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda ke Surabaya

KABAR PROGRESIF.COM : Perkembangan infrastruktur di Surabaya menuai pujian dari Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Melanie Shultz van Haegen. Menurut dia, Surabaya berhasil menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan sehingga masuk dalam jajaran kota-kota berpengaruh di Asia. Hal tersebut membuat pihak Belanda tertarik melakukan penjajagan kerjasama dengan Kota Pahlawan.

Melanie berkunjung ke balai kota Surabaya dengan didampingi Duta Besar (dubes) Belanda untuk Indonesia, Tjeerd de Zwaan pada Jumat (4/4) pagi. Beberapa personel yang juga turut dalam rombongan di antaranya, Director General Environment and International Affairs Chris Kuijpers; Deputy Director International Water Affairs Willem Mak; Delta Coordinator Indonesia, International Water Affairs Michiel de Lijster; dan Chief of Protocol Chantal Bijkerk.

Datang dengan setelah blouse formal hitam dipadukan dengan bawahan hitam, Melanie diterima Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Sekretaris Daerah Hendro Gunawan beserta beberapa kepala SKPD. Awalnya rombongan diterima secara personal terlebih dulu di ruang kerja walikota. Di sana, baik walikota dan menteri terlibat perbincangan santai seputar Kota Surabaya. Selang 30 menit, delegasi Belanda bergeser ke ruang sidang walikota yang letaknya tepat di sebelah ruang kerja walikota. Dalam ruangan tersebut, sejumlah kepala SKPD sudah terlihat menunggu dan bersiap untuk pertemuan formal.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Risma memaparkan banyak hal tentang Kota Surabaya. Mulai dari kondisi alam, demografi, kependudukan, inftrastruktur, transportasi hingga sistem drainase kota. Dikatakan Risma, kota yang dipimpinnya sudah memiliki program yang dinamakan Surabaya Drainase Masterplan. Sistem ini terbukti ampuh mengatasi banjir. Buktinya, kawasan-kawasan yang dulunya langganan banjir kini banyak berkurang. Kendati demikian, hal tersebut belum membuat mantan Kepala Bappeko itu puas. Dia berniat mencari peta saluran gorong-gorong yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Usaha sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu, yakni menelusuri jejak peta saluran bawah tanah hingga ke Den Haag. Namun sayangnya, upaya tersebut belum menemui hasil. “Kalau kita bisa maksimalkan saluran bawah tanah itu, saya optimis Surabaya bisa dengan mudah mengatasi problem banjir,” paparnya.

Selain itu, walikota juga mengungkapkan keinginannya untuk memfungsikan kembali jembatan Petekan. Adapun alasannya karena jembatan tersebut memiliki nilai historis tinggi. Pada zaman dulu, kapal-kapal barang bisa masuk hingga ke pusat kota Surabaya lantaran jembatan Petekan bisa dibuka-tutup. Kini, jembatan yang terletak di Surabaya Utara tersebut tak lagi difungsikan lantaran sudah rusak.

Soal transportasi, Risma menjelaskan tentang rencana pembangunan angkutan massal cepat (AMC) berupa trem dan monorel. Rencananya, koridor utara-selatan sepanjang 17,14 kilometer akan dihubungkan oleh moda trem sedangkan monorel akan melayani koridor timur-barat sepanjang 24 kilometer. Konsep pemilihan jenis moda tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, pemilihan trem dan monorel untuk kedua koridor menyesuaikan kondisi lanskap Surabaya dimana jalur utara-selatan banyak berdiri bangunan cagar budaya.

Risma mengakhiri paparannya dengan ketertarikan kerjasama berupa pengiriman staf untuk belajar di bidang drainase dan transportasi. Sejatinya, 2 tahun lalu, sebanyak 10 staf Pemkot Surabaya pernah diutus ke Rotterdam untuk kursus singkat. Peningkatan skill melalui pelatihan sangat dibutuhkan mengingat pembangunan Surabaya memang tengah fokus pada kedua aspek tersebut.

Di samping itu, Risma juga tertarik teknologi yang digunakan di Belanda untuk pembersihan saluran dan gorong-gorong. Di negeri kincir angin tersebut, pengerukan sedimentasi sungai menggunakan alat khusus sehingga tidak perlu lagi menepi hanya untuk menaruh hasil pengerukan. Jadi, proses bisa dilakukan sekali jalan dan lebih efisien.

Menteri Melanie terlihat mencatat beberapa poin penting dari paparan walikota. Dikatakan Melanie, Surabaya sebagai kota besar tentu punya tantangan tersendiri di bidang infrastruktur. Dia menilai baik Surabaya maupun kota-kota di Belanda punya banyak kesamaan. Yakni, arah pembangunan sama-sama berawal dari sungai. “Kami tahu betul bagaimana mengelola sungai sebagai suatu komponen penting dalam kota. Kami juga paham betul tentang pengelolaan pengairan dan banjir karena sebagian besar wilayah Belanda berada di bawah permukaan air laut,” kata Melanie yang menjabat Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda sejak 2010.

Dia juga menyambut baik inisiatif pemkot mengirimkan stafnya untuk belajar di Belanda. Di akhir pertemuan, alumnus Universitas Leiden dan Universitas Erasmus ini berharap kerjasama kedua pihak bisa lebih komprehensif. “Secara keseluruhan, saya sangat terkesan dengan pembangunan Kota Surabaya. Lain waktu, saya harus lebih lama lagi di sini untuk mengetahui lebih dalam tentang kota ini,” pungkasnya. (*/arf)

52 PMKS Dipulangkan ke Daerah Asal

KABAR PROGRESIF.COM : Sebanyak 52 orang penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang selama ini dirawat di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, dipulangkan ke daerah asalnya dengan menggunakan sembilan mobil. Dari 52 orang PMKS tersebut, sebanyak 37 orang merupakan gelandangan dan pengemis. Sisanya merupakan psikotik (mengalami gangguan jiwa). Prosesi pemulangan PMKS dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di halaman Taman Surya, Kamis (3/4).

Walikota Surabaya dalam sambutannya mengatakan, pemulangan PMKS ke daerah asalnya ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Para PMKS tersebut dipulangkan karena sudah dinyatakan ‘lulus’ untuk bisa kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Selama di Liponsos, mereka didampingi psikiater dan juga tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).
“Kita rutin melakukan ini (pemulangan PMKS) setiap tahun. Tentunya kalau mereka sudah sembuh. Jadi tergantung kesiapan mereka,” tegas Walikota Risma.

Dikatakan Walikota Risma, pemulangan PMKS ini juga menjadi upaya untuk mengurangi kapasitas Liponsos Keputih yang semakin sesak. Ini karena jumlah penghuni Liponsos Keputih sudah jauh melebihi kapasitas huniannya. Sekarang ini, jumlah penghuni Liponsos Keputih mencapai 1204 orang. Padahal, kapasitas normalnya hanya 400 orang. Pemkot Surabaya selama ini sudah mengupayakan penambahan ruangan untuk mengatasi sesaknya Liponsos. Termasuk juga melakukan penambahan tenaga pendamping.
“Sebetulnya kan kita sudah overload. Tapi masak saya tega membiarkan mereka ada di jalanan dan makan dari sampah-sampah. Makanya itu kita rawat. Kalau belum sembuh saya kan ndak boleh memaksa mereka pulang, kan ndak benar. Jadi yang dipulangkan ya yang sembuh saja,” sambung walikota.

Untuk memastikan bahwa pemulangan PMKS ini berjalan lancar, TKSK ikut menyertai prosesi pemulangan mereka hingga ke rumah masing-masing. Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial juga sudah melakukan berbagai upaya. Diantaranya menyampaikan rencana pemulangan tersebut kepada Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Termasuk juga menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Jatim. Nantinya, para PMKS tersebut akan diserahkan ke kepala kelurahannya masing-masing.
“Ke depannya, saya berharap semua daerah menaruh perhatian terhadap mereka. Mereka harus dibimbing sampai bisa mandiri. Meskipun mereka gila, tetapi mereka kan juga manusia. Jadi harus dirawat,” sambung walikota.

Selaras dengan walikota, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo mengatakan, Pemkot Surabaya selama ini sudah berbaik hati karena meskipun para PMKS tersebut bukan warga Surabaya, mereka tetap dirawat di Liponsos Keputih. Mereka yang dipulangkan berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jatim seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Mojokerto, Tulungagung, Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Madiun, Ngawi, Malang, Blitar, Banyuwangi. Serta Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan. “Pemkot tidak mau menelantarkan orang meski mereka ini bukan asli Surabaya,” ujar Supomo.

Sebelum dipulangkan, kondisi para PMKS tersebut berangsur membaik dibandingkan ketika pertama kali mereka masuk ke Liponsos Keputih. Setelah didampingi psikolog dan psikiater serta TKSK, mereka yang awalnya susah diajak ngomong dan perilakuknya sulit dikendalikan, perlahan mulai membaik dan bisa beraktivitas normal. Mereka juga dibekali berbagai pelatihan ketrampilan.
“Sebelum pemulangan ini, mereka kami ajak rekreasi dan outbond di KBS. Mereka senang dan itu berpengaruh positif terhadap pemulihan kesehatan dan mental mereka,” sambung mantan Camat Kenjeran ini.

Sementara Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Liponsos Keputih, Sri Supadmi menambahkan, tidak mudah untuk merawat para PMKS tersebut. Ketika ditemukan di jalanan, kebanyakan dari mereka merupakan psikotik yang sulit diajak bicara dan juga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahkan, ada yang ditemukan tanpa sehelai benang pun melekat di badannya. Dan untuk bisa menyimpulkan seorang PMKS dinyatakan ‘lulus’ sehingga bisa dipulangkan atau tidak ke daerah asalnya, harus sehat secara fisik dan sudah bisa ngomong dengan benar. “Maksudnya, ketika ditanya A ya jawabnya A. Kalau masih melenceng berarti belum stabil. Dan itu butuh proses, rata-rata bisa dua atau tiga bulan. Tapi untuk golongan psikotik bisa lebih lama,” ujar Sri.

Selama di Liponsos, Sri menyebut mereka dibekali dengan berbagai pelatihan ketrampilan seperti membuat sulam pita, membuat taplak dan keset yang dilakukan setiap hari. Termasuk juga diikutkan dalam siraman rohani demi memulihkan mental mereka. “Sebagian ada yang sudah bisa berinteraksi dan bahkan memiliki tabungan dari hasil ketrampilan mereka,” sambung Sri. (*/arf)

KABAR PROGRESIF.COM : Setelah mobil dinas, kini kembali Walikota surabaya, Tri Rismaharini gelontorkan 320 unit sepeda motor operasional kepada babinsa dan babinkamtibmas dengan dalih status pinjampakai.

Risma mengklaim bantuan ratusan sepeda motor tersebut, dapat membantu kinerja serta mobilitas aparat keamanan TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas kota.

Dijelaskan Risma, hal terpenting yang wajib dimiliki oleh kota modern yakni keamanan dan kenyamanan. Dua hal itu memegang peranan dan menentukan per-kembangan suatu kota. Kalau Surabaya aman dan tertib, maka sektor perekonomi-an juga akan terdongkrak, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kesjahteraan warga. Situasi itulah yang diidam-idamkan walikota. “Makanya, keamanan dan kenyamanan selalu menjadi prioritas kita bersama,” ujarnya dalam acara serah-terima sepeda motor operasional yang nilainya mencapai Rp 3,784 M ter-sebut di balai kota, Kamis (3/4)

Inisiatif pemkot tersebut mendapat apresiasi positif dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta. Menurut dia, fasilitas sepeda motor ini dipastikan sangat membantu kinerja jajaran babinkamtibmas yang ada di setiap kelurahan.

Setija mengatakan bahwa baik babinsa dari unsur TNI maupun babinkamtibmas dari Polri sama-sama merupakan garda terdepan ujung tombak operasional keamanan. “Jadi, kalau rekan-rekan ini bekerja maksimal, Insyaallah Surabaya akan tetap terjaga kondusifitasnya,” katanya.

Mantan Analis Kebijakan Madya Bidang Akpol Lemdikpol ini juga mengisyaratkan akan memaksimalkan fasilitas sepeda motor untuk pengamanan jelang dan saat pemilu. Dalam hitungan hari, kota-kota di Indonesia termasuk Surabaya akan memasuki masa pemilihan legislatif (pileg). Nah, dengan menggunakan sepeda motor ini diharapkan pengecekan logistik pemilu serta monitoring pergerakan logistik di TPS-TPS bisa dilakukan dengan lebih cepat dan praktis.

Hal senada diungkapkan Dandim Su-rabaya Timur Letkol Inf H.D. Arifin Simanjuntak, sepeda motor ini sudah sangat ideal untuk membantu kinerja babinsa karena dipandang sesuai dengan medan. Hal ini merujuk pada kemampuan mobilitas personel menjangkau daerah yang selama ini sulit diakses. Seperti gang-gang kecil di wilayah permukiman pada penduduk. “Yang jelas mobilitas personel sangat terbantu,” ujarnya.(*/arf)

Risma: Generasi Muda Wajib Lestarikan Budaya

KABAR PROGRESIF.COM : Kendati arus modernisasi kian gencar, namun nilai-nilai budaya harus tetap dipertahankan sebagai jati diri bangsa. Sebab, jika generasi penerus tidak melestarikan kebudayaan lokal maka kondisi itu rentan membuat pihak asing mengklaim budaya Indonesia. Hal tersebut diutarakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat didapuk menjadi pembicara dalam rapat koordinasi pusat dan daerah bidang kebudayaan tahun 2014 di Hotel JW Marriot, Rabu (2/4).

Oleh karenanya, Risma tak henti-hentinya mendorong para pelajar dan kaum muda di Kota Pahlawan untuk mencintai budaya. Salah satu upaya pemkot guna membangkitkan semangat berbudaya yakni dengan memperkenalkan kultur lokal sejak usia dini. Dia mengatakan, kesenian sudah mulai diajarkan mulai jenjang sekolah dasar. Misalnya, seni karawitan, gamelan, ludruk hingga tari-tarian tradisional. Tujuannya, agar kecintaan akan budaya Indonesia tertanam kuat di benak para pelajar Surabaya.

Setelah menanamkan nilai budaya melalui jalur edukasi formal di sekolah, pemkot juga menyediakan wadah untuk berekspresi. Beberapa hari yang lalu, walikota menuturkan, baru saja digelar konser kolaborasi musik jazz, keroncong dan campur sari. Semua genre musik itu dikemas dalam bentuk orkestra dan dihelat di balai budaya. Tampaknya, pertunjukan itu mampu menarik animo masyarakat. Gedung berkapasitas sekitar 800 orang tersebut penuh. “Kolaborasi merupakan salah satu cara memperkenalkan budaya kepada para kawula muda Surabaya. Kini musik keroncong sudah bukan milik orang-orang tua saja. Sekarang sudah banyak grup-grup musik keroncong yang digawangi para pemuda. Mereka membawakan aneka lagu terkini dengan aransemen keroncong,” papar Risma dihadapan 300 peserta rakor dari 32 UPT Dirjen Kebudayaan se-Indonesia.

Disamping itu, berbagai event yang diselenggarakan di Surabaya diharapkan mampu menjadikan kota ini sebagai etalase budaya. Setiap tahunnya, pemkot mengadakan parade budaya dan pawai bunga dimana dalam kegiatan tersebut, banyak budaya dari berbagai daerah juga ditampilkan. Parade itu rutin dihelat setiap tahun pada bulan Mei dalam rangka peringatan hari jadi kota Surabaya (HJKS).

Pun demikian halnya dengan festival rujak uleg. Diselenggarakan juga untuk menyemarakan HJKS, festival ini diharapkan mampu memperkenalkan makanan khas Surabaya yakni rujak cingur di kancah internasional. Konsep acara tersebut, ribuan peserta dengan dandanan unik me-nguleg rujak cingur secara massal. Kostum nyeleneh yang dikenakan peserta semakin menambah kemeriahan festival.

Berbicara masalah budaya, Risma menyatakan, pelestarian budaya juga tidak bisa dilepaskan dari bangunan cagar budaya. Sebagaimana diketahui, bahwa Surabaya sebagai Kota Pahlawan memiliki banyak bangunan peninggalan masa lampau dengan nilai sejarah tinggi. Nah, agar tidak tergerus pembangunan di era modern, pemkot membuat kebijakan populer. Bangunan yang ditetapkan oleh SK walikota sebagai cagar budaya hanya dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 50 persen dari harga normal.

Dampaknya, para pemilik bangunan tersebut dengan senang hati mau merawat bangunan milik mereka. “Tapi kalau mau merenovasi ada aturannya. Tidak boleh mengubah bentuk aslinya,” tutur mantan kepala bappeko ini.

Walikota juga berpendapat bahwa berhasil tidaknya Kota Surabaya menjadi kota yang berbudaya tergantung pada peran serta masyarakatnya. “Saya bersyukur ternyata warga Surabaya sangat support terhadap program-program kebudayaan,” pungkasnya. (*/arf)

RUSUN UNTUK PRAJURIT KODAM V/BRAWIJAYA SERENTAK DIRESMIKAN

KABARPROGRESIF.COM : Pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Susun setara tower (Rumah Tapak) di wilayah Kodam V/brawijaya merupakan wujud nyata upaya pemerintah dan perhatian pimpinan Angkatan Darat untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP meresmikan penggunaan salah satu Rusun dan Rumah Tapak Kodam V/Brawijaya yang berada di Sawotratap Kab. Sidoarjo pada hari Rabu (2/4) pukul 09.00 WIB.

Pembangunan Rusun dan Rumah Tapak ini merupakan pertama kalinya di jajaran TNI dimana Kodam V/Brawijaya mendapat alokasi pembangunan perumahan dalam jumlah yang besar. Perlu diketahui pada TA 2013 Kodam V/Brawijaya mendapat program pembangunan 4 paket Rumah Susun setara tower. Rusun tersebut terdapat di Korem 082/CPYJ di Yonif 521/Kediri sejumlah 108 KK, Korem 083/BDJ sebanyak 108 KK, di Sumber alur 56 KK

Selain ditempat tersebut masih terdapat lagi di Yonzipur-5 sebanyak 52 KK, Korem 084/BJ paket-1 di Sawotratap sejumlah 108 KK, Korem 084/BJ paket-2 100 KK dengan rincian di Jl.Perwira Surabaya 48 KK dan yang terakhir di Yonarhanudse-8 sejumlah 52 KK.

Dalam sambutannya, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP menyampaikan bahwa pembangunan perumahan ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah Prajurit yang layak, sehat, aman dan terjangkau jarak. Untuk itu, para unsur Pimpinan yang mendapat alokasi rumah bagi anggotanya, agar bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian sehingga tetap terawat dan sesuai peruntukannya.

Sedangkan bagi prajurit dan PNS Kodam V/Brawijaya yang diberi kepercayaan menempati perumahan ini, agar memperhatikan pemeliharaan sehingga perumahan ini dapat dimanfaatkan dalam waktu yang cukup lama, pesan Jenderal bintang dua ini.

Selanjutnya pucuk pimpinan utama Kodam V/Brawijaya ini meminta para penghuni Rusun dan Rumah Tapak agar segera membentuk organisasi lingkungan (RT/RW dan Danplek) sesuai dengan situasi dan kondisi Rusun maupun Rumah Tapak yang ditempati untuk mewadahi berbagai kepentingan warga. "Laksanakan komunikasi sosial yang baik dengan lingkungan sekitar sehingga membawa suasana yang nyaman bagi masyarakat sekitar, pungkasnya.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Dalam rangka memperingati HUT Persit Kartika Candra Kirana ke-68, Persit KCK PD V/Brawijaya yang diketuai oleh Ny. Shinta Ediwan Prabowo melaksanakan ziarah di TMP Mayjen Sungkono dan dilanjutkan bakti sosial yang dilaksanakan pada hari Rabu (2/4).

Bakti sosial yang diselenggarakan Persit KCK PD V/Brawijaya ini meliputi donor darah dan pemberian bantuan Alkes berupa selimut, tabung oksigen, stetoskop dll. Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari Ibu Ketua Persit Pusat Ny. Wanti Budiman kepada Kodam V/Brawijaya khususnya diperuntukan kepada Rumkitban jajaran Kodam V/Brawijaya.

Bantuan diserahkan secara langsung oleh Ny. Shinta Ediwan Prabowo kepada Rumkitban Tingkat III Surabaya, Rumkitban Tingkat IV Madiun, Rumkitban Tingkat III Jember dan Rumkitban Tingkat III Kediri bertempat di Rumkitban Tingkat III Surabaya. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jatim berkerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Jatim memberikan pemahaman tentang keselamatan belalulintas, khususnya masyarakat atau pengendara yang melintasi pintu rel Kereta Api (KA).
“Masyarakat yang melintas pintu KA, dalam ini bisa dari berbagai kalangan, mahasiswa pelajar dan lainnya terutama pengguna kendaraan roda dua, empat atau lebih untuk lebih berhati-hati dan waspada serta tidak diperbolehkan menyerobot palang pintu KA,” ujar Kasubag Humas dan Hukum PT Jasa Raharja Jatim Totok Ery, di Surabaya, Rabu (2/4).
Totok menjelaskan, sosialisasi itu disampaikan setiap saat, disaat pihak Jasa Raharja Jatim menjadi narasumber untuk menyampaikan tugas pokok Jasa Raharja selaku pelaksana UU No 33 tahun 1964 dan UU No 34 Tahun 1964. “Hak dan kewajiban masyarakat terhadap kedua undang-undang akan dijelaskan mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan santunan,” katanya.
Karena itulah, katanya, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk mentaati aturan- aturan berlalulintas terutama dalam hal perlintasan Kereta Api untuk tidak menyerobot palang pintu.
Menurutnya, pemberian santunan kepada korban kecelakaan merupakan bagian dari tugas pokok Jasa Raharja adalah sebagai pelaksana UU 33 dan 34 yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas jalan maupun yang disebabkan oleh alat angkutan penumpang umum sesuai dengan UU 33 dan 34.
Untuk meningkatkan pelayanan kepada korban kecelakaan Jasa Raharja juga mengadakan penerbitan surat jaminan biaya perawatan dari Jasa Raharja ke Rumah Sakit sehingga korban dan keluarganya merasa tenang karena mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja sesuai dengan UU No.33 dan 34 Tahun 1964.
Sementara itu, Kadishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, sosialisasi keselamatan perkeretaapian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keselamatan terutama masyarakat yang sedang melintas atapun masyarakat yang tinggal disekitar rel Kereta Api. “Jumlah masyarakat yang menjadi korban kecelakaan di perlintasan dari waktu ke waktu semakin meningkat sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan-aturan keselamatan terutama aturan perkeretaapian,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, Dishub dan LLAJ Jatim juga meminta kepada seluruh komponen terkait untuk ikut peduli terhadap keberadaan sarana dan prasarana di perlintasan kereta api di Jatim. “Kami juga memberikan sosialisasi keselamatan kereta api kepada mahasiswa, pelajar dan perwakilan pengemudi. Sosalisasikan perkeretaapian yang menyangkut keselamatan karena seringnya tejadi kecelakaan perkeretapaian khususnya di perlintasan sebidang,” paparnya. (ris

KABARPROGRESIF.COM : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus melalukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. UU tersebut merupakan perubahan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kamis (27/3), di Graha Sawunggaling melakukan sosialisasi kepada Kecamatan, Kelurahan, Polsek, dan perusahaan.

Sejak awal tahun 2014, Dispendukcapil Kota Surabaya sudah menerapkan beberapa hal yang diatur dalam UU tersebut. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, banyak perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan yang diatur dalam perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 ini.

Beberapa substansi dalam UU 23 Tahun 2006 yang mengalami perubahan (revisi) diantaranya pelaporan kelahiran, pelaporan kematian, pengesahan anak, akta kelahiran dan juga masa berlaku Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Terkait penerbitan akta pencatatan sipil, di UU Nomor 23 Tahun 2006, pada Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Sementara penjelasan atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, di Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Sementara di ayat(2) dijelaskan bahwa penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa penting, diubah menjadi di tempat domisili penduduk. Jadi sekarang, orang luar Surabaya lahir di sini melaporkan ke Dispendukcapil tempat di domisili penduduk tersebut. Penduduk Surabaya yang kelahiran di luar Surabaya melapornya ke Dispendukcapil Surabaya supaya lebih mudah," jelas Suharto Wardoyo.

Lebih lanjut, Suharto Wardoyo menjelaskan, untuk pasal 32 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

Adapun Pasal 32 ayat (2) di UU Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, di dalam revisi UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 32 ayat (2) ini dihapus.

Sementara itu, Asisten I bidang Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin Wahyuni menjelaskan bahwa masa berlaku e-KTP masa berlakunya dirubah menjadi seumur hidup. Jadi, tidak perlu perpanjangan. Dan kalau e-KTP ini rusak atau hilang, penduduk pemilik e-KTP wajib melaporkan kepada instansi pelaksana melalui camat, lurah atau kepala desa, paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinyua rusak atau hilang. “Penggunaan e-KTP penggunannya sangat banyak. Yang paling penting seluruh masyarakat segera mengurus e-KTP. Dan memahami perubahan UU tentang adminstrasi kependudukan,” ujarnya.

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang dokumen kependudukan ini juga mengatur tentang masa berlaku KTP elektronik (e-KTP). Dinyatakan di Pasal 64 ayat (7) bahwa e-KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) masa berlakunya seumur hidup dan bagi orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku ijin tinggal tetap. Sementara untuk KTP non elektronik atau KTP biasa yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desmeber 2013, diperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2014. (*/arf)

111 PERWIRA KODAM V/BRAWIJAYA NAIK PANGKAT

KABARPROGRESIF.COM : Hakekat kepangkatan dalam kehidupan militer merupakan simbol yang mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang prajurit dalam organisasi militer.

Kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan negara atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh setiap individu prajurit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai jabatan masing-masing. Demikian yang diucapkan Pangdam V/Brawijaya pada acara laporan korps kenaikan pangkat para Perwira jajaran Kodam V/Brawijaya pada hari Selasa (1/4) di Aula Kodam V/Brawijaya.

Para Perwira yang naik pangkat pada periode kali ini sebanyak 111 orang terdiri dari Kolonel 3 orang, Letkol 14 orang, Mayor 35 orang, Kapten 42 orang, Lettu 2 orang dan Letda (penghargaan) 15 orang.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP dalam amanatnya meminta agar prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kenaikan pangkatnya baik kepada Pimpinan dan institusi TNI maupun kepada bangsa dan negara dengan meyakini bahwa pangkat dan jabatan merupakan rahmat, titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pangdam, juga menyampaikan bahwa masih banyak anggota yang belum dapat memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dikarenakan hasil kesegaran jasmani yang belum memenuhi standart kelulusan atau masih di bawah nilai 61. Kendala lainnya diakibatkan oleh adanya permasalahan catatan personel dan administrasi. Masalah seperti ini berkaitan erat dengan hasil pembinaan satuan.

Oleh karena itu diharapkan kepada para Komandan Satuan, agar lebih meningkatkan program pembinaan fisik dan disiplin di satuan masing-masing. Jadikan masalah ini sebagai pembelajaran bahwa kondisi jasmani dan catatan kepribadian sangat menentukan bagi pengembangan karier dan masa depan prajurit, ujarnya.

Selanjutnya pucuk pimpinan utama Kodam V/Brawijaya ini menjelaskan, tuntutan dan tantangan tugas kita dimasa mendatang, khususnya Perwira sebagai unsur pimpinan, bukanlah semakin ringan. Permasalahan yang dialami oleh prajurit dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Kita harus menyadari bahwa perubahan tata nilai kehidupan masyarakat secara umum telah mengalami pergeseran. Keadaan ini juga berpengaruh pada cara pandang dan berfikir para prajurit bawahan kita yang semakin kritis dan maju.

Sehingga sebagai Perwira diharapkan mampu menyikapi secara arif dan bijaksana serta menyiapkan kemampuan diri. Yaitu kemampuan menganalisis (yang baik dan yang tidak baik) serta bertindak dengan wawasan yang relevan sesuai tuntutan perkembangan lingkungan masyarakat. Ikuti setiap perkembangan agar para Perwira dapat menganalisa dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat merugikan pribadi maupun institusi, pesan Jenderal bintang dua ini.

Laporan korps kenaikan pangkat yang dihadiri juga oleh Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Asma’i, para Staf Ahli, Asisten Kodam V/ Brawijaya, Kabalak Kodam V/Brawijaya dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah V/Brawijaya Ny. Shinta Ediwan Prabowo beserta para pengurus dan para perwira jajaran Kodam V/Brawijaya. (*/arf)

KABAR PROGRESIF.COM : Tak kunjung kelarnya proyek box culvert Banyuurip mengundang perhatian Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Selasa (1/4) siang, Risma -panggilan Tri Rismaharini- didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga, Kabag Humas, dan Kabag Umum Protokol meninjau pelaksanaan proyek milik pemerintah pusat tersebut.

Maksud kedatangan walikota yakni untuk melihat langsung kendala-kendala yang dihadapi selama pengerjaan. Jika sudah teridentifikasi permasalahannya, pemkot siap membantu penyelesaian masalahnya agar proyek bisa cepat selesai.

Tiba di lokasi, Risma ditemui oleh Detik, perwakilan dari pihak kontraktor yang mengerjakan box culvert. Risma menanyakan problem apa saja yang dihadapi sehingga menghambat pengerjaan proyek. Detik lantas menjelaskan soal adanya dua tiang listrik milik PLN, tepatnya di pertigaan Jl. Raya Tandes dengan Jl. Darmo Indah. Dari pantauan, kedua tiang tersebut tampaknya sudah tidak difungsikan lagi. Kemungkinan tiang listrik itu sudah tidak terkoneksi, pasalnya pada bagian atas hanya ada kabel-kabel yang menjuntai ke bawah.

“Lihat, tiangnya tidak terhubung kabel dengan tiang lainnya. Namun, keberadaan tiang yang tidak terpakai itu menghambat pengerjaan box culvert lantaran posisinya tepat di jalur yang akan dibangun,” ujarnya sambil menunjuk salah satu tiang.

Menanggapi hal tersebut, walikota kontan menghubungi pihak PLN saat itu juga. Risma menyampaikan hambatan yang dihadapi dan berharap tiang listrik tersebut bisa segera dipindah oleh PLN. “Tolong ya pak, karena minggu ini kita akan mulai pengerjaan di area itu,” katanya melalui sambungan telepon selulernya.

Tak hanya itu, hambatan lain yang dihadapi yakni soal pengaturan aliran air. Mantan Kepala Bappeko ini menjelaskan, proyek ini memang butuh percepatan karena sudah terlalu lama. Konsekuensinya, untuk kelancaran pengerjaan air harus dibendung. Nah masalahnya, kalau hujan air akan meluber sedangkan di sisi lain jika tidak dibendung maka pengerjaan tidak bisa cepat selesai. Di sinilah terjadi kontra kepentingan, sehingga pemkot terpaksa memberlakukan sistem buka-tutup aliran air menyesuaikan kondisi cuaca. “Ya, mudah-mudahan cuacanya sekarang mendukung,” tuturnya.

Agar proyek segera rampung, Risma menyarankan penambahan dua titik pengerjaan. Saat ini sudah ada dua spot pengerjaan namun menurut dia jumlah tersebut masih kurang. Dengan penambahan dua titik lagi, maka diharapkan box culvert sepanjang 1,6 kilometer bisa segera kelar.

Disamping itu, pengerjaan saluran tepi juga mendapat perhatian Risma. Dia mengatakan, sebenarnya boxnya sudah siap, tinggal proses pemasangan saja. Hanya, dalam pemasangan dibutuhkan proses presisi dan perhitungan lebih detail, agar box-box tersebut terpasang dengan benar. Fungsi saluran tepi yaitu sebagai filter supaya sampah-sampah dari rumah tidak masuk ke box culvert.

Ditanya target penyelesaian, Risma berharap tahun ini proyek tersebut sudah selesai. Dengan demikian, pada 2015 mendatang warga sudah dapat menikmati ruas jalan box culvert yang baru.(*/arf)

Selasa, 29 April 2014

Kamis, 24 April 2014

Senin, 21 April 2014

Rabu, 09 April 2014

Selasa, 08 April 2014

Sabtu, 05 April 2014

Jumat, 04 April 2014

Kamis, 03 April 2014

Rabu, 02 April 2014

Narkoba

Koperasi & UMKM

Categories

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo

Halaman

Hankam

Popular Posts

Blog Archive