Negara-negara yang mengirimkan wakilnya di antaranya, Palestina, Yaman, Sudan, Liberia, Mozambique, dan Gambia. Serta ada pula Madagaskar, Tunisia, Libya, Irak, dan Mesir. “Forum ini akan fokus pada topik reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan tata kelola pemerintahan,” kata Febri A. Ruddiyard, Direktur Timteng Kementerian Luar Negeri (kemenlu) RI.
Dia melanjutkan, momen ini dimanfaatkan para peserta sebagai ajang saling bertukar pengalaman. Di Indonesia, pemerintah daerah dipandang sebagai ujung tombak implementasi good governance. Oleh karenanya, delegasi dari Afrika dan Timur Tengah diajak melihat secara langsung penerapannya di masing-masing kota.
Dikatakan Febri, pemilihan Kota Surabaya dan Walikota Tri Rismaharini sebagai narasumber berdasarkan seleksi oleh kemenlu dan kementerian pendayaagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan dan RB). Hasilnya, Surabaya memang dinilai layak dijadikan lokasi best practice bagi para delegasi.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Risma memaparkan hal-hal apa saja yang sudah ditempuh pemkot demi menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Salah satu caranya yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan seluruh manajemen perkotaan. “Dengan pemanfaatan teknologi, kinerja pemerintahan kini menjadi lebih efisien secara waktu dan hemat dari segi anggaran,” ujarnya.
Pengusulan pembangunan pun sekarang diajukan secara elektronik melalui e-musrenbang. Perhitungan biaya/anggaran juga sangat detail karena sudah menggunakan sistem e-budgeting. Pun demikian halnya dengan proses pembayaran transaksi. Walikota mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pembayaran proyek secara cash.
Tak hanya dalam sistem keuangan, pemanfaatan teknologi juga diterapkan di berbagai penjuru kota dalam bentuk pemasangan kamera close-circuit television (CCTV). Menurut Risma, selain untuk faktor keamanan, pemasangan CCTV juga bertujuan untuk pengaturan lalu lintas. “Dari segi keamanan kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memantau tindak kriminalitas. Sedangkan pengaturan lalu lintas dioperasikan oleh dinas perhubungan,” papar walikota.
Masih kata Risma, disamping membangun infrastruktur kota, program pemkot tidak pernah mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas, pemkot membangun sarana untuk peningkatan kualitas manusia. Sedikitnya 972 perpustakaan dan taman baca sudah tersebar di seluruh penjuru kota. Ditambah dengan broadband learning center (BLC) di 11 lokasi. Di tempat tersebut masyarakat dapat menggunakan maupun belajar komputer dan internet secara gratis.
Pengalokasian 35 persen dari total anggaran APBD Kota Surabaya untuk pendidikan juga menjadi indikator bahwa Kota Pahlawan serius bertekad membenahi kualitas sumber daya manusia. Dengan alokasi anggaran sebesar itu, tak mengherankan jika pendidikan tersedia secara gratis hingga bangku SMA/SMK.
Paparan walikota ternyata mendapat apresiasi positif dari para delegasi IAMTCP-GG. Mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya-jawab dengan walikota perempuan pertama di Surabaya. Sejumlah delegasi terlihat mengajukan pertanyaan terkait program-program Kota Surabaya. Seperti delegasi Irak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ketahanan pangan, serta delegasi Mesir yang membuka pembicaraan seputar konsep kerjasama yang diusung Surabaya dengan kota-kota mitra di luar negeri. (*/arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar