Juli 2014 ~ Kabar Progresif

Rabu, 23 Juli 2014

KOMANDAN KOREM 081/DSJ LAKUKAN PENGECEKAN KENDARAAN

KABARPROGRESIF.COM : Menjelang libur hari raya Idul Fitri 1435 H Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama bersama Kasrem 081/DSJ, Para Kasi Korem 081/DSJ dan Denpom V/ Madiun, melaksanakan pemeriksaan kendaraan para anggota TNI dan PNS Korem 081/DSJ serta anggota Satdisjan wilayah Madiun baik roda dua maupun roda empat pada hari Rabu 23 Juli 2014 pukul 08.15 s.d 09.00 WIB.

Setelah pelaksanaan apel pagi, Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Czi M. Reza Utama didampingi Kasrem dan para Kasi Rem 081/DSJ serta dibantu anggota provost dan anggota Denpom V/ Madiun melakukan pengecekan secara langsung kendaraan roda dua maupun roda empat bagi anggota Korem 081/DSJ yang digelar dihalaman depan Makorem 081/DSJ.

Komandan Korem 081/DSJ menjelaskan, pemeriksaan kendaraan itu dimaksutkan untuk mengecek kondisi nyata kendaraan para anggota dalam menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1435 H, saya ingin memastikan, pada pelaksanaan libur dan mudik lebaran nanti, semua anggota yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat semuanya sudah siap dengan kondisi kendaraan yang siap pakai.

Selain itu Danrem 081/DSJ juga mengingatkan, bagi anggota yang membawa kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat, untuk mengecek secara keseluruhan kondisi kendaraan sebelum berangkat mudik lebaran, patuhi tata tertib berlalu lintas dengan mentaati aturan yang ada dan lebih berhati-hati didalam mengendarai kendaraannya, perhatikan faktor keselamatan sehingga nanti dapat kembali bekerja menjalankan tugas di satuan masing-masing dengan selamat, aman dan lancar. Amin.

Sementara itu, Pasi Intel Rem 081/DSJ Mayor Inf Sunarto menjelaska, dalam pelaksanaan pengecekan kendaraan ini, kami menemukan beberapa penemuan diantaranya, dua kendaraan roda dua yang kondisi ban kurang layak pakai, beberapa lampu sen (lampu pengaman) mati, dan masih ada anggota menggunakan helm tidak standart (SNI), untuk itu kami tekankan kepada seluruh anggota agar segera mengecek dan memperbaiki kendaraannya, sebelum mudik lebaran agar menjaga keselamatan dan mempersiapkan dengan baik rencana perjalanan yang akan dilakukan. Cek kembali rumahnya dan barang-barang yang akan ditinggalkan maupun yang akan dibawa, jangan lupa bagi seluruh Prajurit dan PNS yang akan meninggalkan rumahnya dalam waktu lama agar memperhatikan keamanan rumah sehingga terhindar dari pencurian, kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik, dan kompor baik gas dan minyak tanah waspada dijalan saat menuju kampung halaman masing-masing serta jaga kesehatan saat liburan, periksa Dokumen kendaraan, cek kendaraan yang akan digunakan apakah masih layak pakai.(arf)

Dorong Warga Tertarik Pada Laut, Surabaya Segera Punya SMK Kelautan

KABARPROGRESIF.COM : Sebagai bangsa bahari, warga Kota Surabaya diharapkan agar lebih tertarik kepada laut. Tidak hanya dengan menjadi taruna dan taruni di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, tetapi juga memaksimalkan potensi laut yang selama ini belum tergarap. Pesan tersebut disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika menerima taruna dan taruni AAL sebagai warga baru Kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Minggu (20/7).

Ada 100 orang taruna angkatan 62 yang akan menjalani pendidikan di AAL di Kota Surabaya yang kemarin diterima walikota. Kebanyakan mereka berasal dari Surabaya, Malang, Jakarta dan juga dari luar pulau Jawa seperti Papua dan Maluku. Dari jumlah tersebut, 90 orang merupakan taruna dan 10 orang adalah taruni. Mereka didampingi Wakil Gubernur AAL, Laksamana Pertama TNI Dedy Yulianto.

“Semoga kehadiran para taruna dan taruni ini mendorong anak-anak Surabaya lebih tertarik kepada laut. Bukan hanya diangkat menjadi AAL, tapi juga jadi pelaut. Sebab, banyak potensi dan kekayaan laut yang bisa dimaksimalkan,” jelas Walikota Tri Rismaharini.

Untuk lebih mendorong kecintaan anak-anak Surabaya pada laut, walikota menyebut di Surabaya akan segera memiliki SMK Kelautan. Selama ini, Pemkot Surabaya sudah memberikan beasiswa kepada para siswa-siswi d Surabaya untuk masuk ke SMK Pelayaran untuk menjadi nahkoda, pengarah kapal termasuk juga teknik perkapalan.

“Saya pengennya didirikan juga SMK Kelautan. Rencananya tahun ini mulai dibangun. Lokasinya di Balas Klumprik. Itu lebih fokus pada tekologi kelautan meliputi pascapanen laut, olahan hasil laut karena lautan kita sangat kaya. Sayang sekali kalau diambil bangsa lain karena kita tidak bisa mengolahnya,” ujar walikota.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tri Rismaharini mengatakan, Kota Surabaya relatif terbuka bagi semua etnis. Faktanya, ada banyak etnis yang bisa hidup rukun berdampingan dengan warga asli Surabaya. Bahkan, itu harmoni itu sudah terjalin sejak era Bung Tomo memimpin arek-arek Suroboyo dan juga orang-orang dari luar Surabaya untuk bertempur melawan sekutu pada November 1945 silam. “Jadi tidak usah canggung, di Surabaya ada banyak warga yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia,” kata walikota.

Walikota yang telah membawa Surabaya meraih banyak prestasi tingkat nasional dan internasional ini juga mempersilahkan para taruna dan taruni untuk bisa senyaman mungkin di Kota Pahlawan. Menurut walikota, ada banyak fasilitas di Surabaya yang bisa dimaksimalkan taruna dan taruni. Diantaranya taman-taman kota yang dilengkapi fasilitas free wi-fi. Juga ada Rumah Bahasa di kompleks Balai Pemuda di mana para taruna-taruni bisa belajar berbagai bahasa asing mulai bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Jepang dan Jerman. Juga ada fasilitas climbing dan wisata mangrove. “Kalau mau latihan dayung juga sudah ada lawan tandingnya. Di Surabaya, siswa-siswi SMA/SMK punya tim dayung dan rutin berlatih,” jelas walikota.

Kepada para taruna dan taruni AAL tersebut, walikota juga berpesan agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan hingga lulus. “Memang berat, mental nya harus kuat. Apalagi nanti jarang melihat daratan. Karena itu saya pesan harus bisa sampai lulus,” pesan walikota.

Sementara Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksamana Pertama Dedy Yulianto mengatakan, AAL memiliki komitmen tinggi dalam mencetak generasi masa depan yang handal. Harapannya, setelah melalui proses penggemblegan dan lulus, taruna dan taruni tampil menjadi generasi yang memiliki leadership, komitmen dan interkonesivitas. “Harapan kami, AAL mampu memberikan kontribusi, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga skala global sehingga kita mampu sejajar dengan bangsa-bangsa maju,” ujar Dedy Yulianto.

Dikatakan Dedy Yulianto yang didampingi Komandan Resimen AAL, Kolonel Marinir Bambang Sutrisno dan Sekretaris Lembaga AAL, Kolonel MArinir RM Trusoro, selama ini, AAL telah melakuka berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas AAL sehingga menjadi berkelas dunia. Diantaranya melengkapi sarana dan prasarana di AAL seperti simulasi anjungan kapal, membuat smart class. “Termasuk juga melengkapi sarana akomodasi taruna dan taruni,” sambung Dedy.

Selain itu, AAL juga mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan melalui sinergi dengan beberapa perguruan tinggi seperti ITS, Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya Malang. Salah satunya dengan membuka diskusi-diskusi bahasa inggris. “Kami juga mengikuti konferensi taruna internasional di Jepang,” jelas Dedy.

Setelah saling beramah tamah, Walikota Surabaya dan Wakil Gubernur AAL kemudian saling bertukar cinderamata dilanjutkan foto bersama dengan 100 taruna dan taruni AAL.(*/arf)

Kota Surabaya Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

KABARPROGRESIF.COM : Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, memberikan predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada 78 instansi negara. Para penerima penghargaan tersebut terdiri atas 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota. Nah, Surabaya merupakan salah satu di antaranya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menkopolhukam Djoko Suyanto yang didampingi Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana pada Jumat lalu (18/7) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Berdasar surat Ombudsman RI nomor 710/ORI-Srt/VII/2014 disebutkan, ada 14 SKPD di Kota Surabaya yang masuk dalam zona hijau. Yakni, dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), dinas PU bina marga, unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA), administrasi kependudukan pada dispendukcapil, pelayanan rumah sakit RSUD dr. Soewandhie, perizinan dinas kesehatan, dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (DPPK).

Di samping itu, badan lingkungan hidup (BLH), dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT), PDAM Surya Sembada, badan kepegawaian dan diklat (BKD), dinas sosial, bakesbanglinmas, dan dinas pendidikan.

Artinya, SKPD-SKPD tersebut dinilai memiliki standar kepatuhan tinggi terhadap UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 dan bab V UU tersebut, bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.

Adapun proses penilaian yang dilakukan Ombudsman menggunakan metode obsrevasi tanpa pemberitahuan dan mengikuti standar kode etik Ombudsman.

Danang Girindrawardana mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan ini sekaligus juga memperingati lima tahun kelahiran UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Sudah saatnya birokrasi kita menjadi birokrasi yang turun tangan untuk menggiatkan peningkatan kualitas pelayanan publik," terang Danang.

Pada kesempatan itu, Tri Rismaharini menyampaikan, Pemkot Surabaya terus berupaya membuat pelayanan publik semakin praktis dan efisien. Salah satu wujud konkretnya yakni melalui sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW). Melalui SSW, pemohon dapat mengakses perizinan kapan pun dan dimana pun. Di samping itu, pemrosesan berkas perizinan kini lebih praktis karena segala sesuatunya serba elektronik. “Sebelumnya, dengan sistem manual, prosesnya jauh lebih panjang dan ribet. Tapi, kini tidak lagi. Masyarakat juga dapat memantau berkas perizinannya sudah sejauh mana,” katanya.

Risma mengungkapkan, kunci sukses Surabaya terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal itu diakui sangat membantu ditengah keterbatasan jumlah pegawai negeri di Pemkot Surabaya. “Rata-rata pegawai yang pensiun tiap tahunnya 800 orang. Sedangkan, tahun lalu pegawai baru yang masuk hanya sekitar 300-an orang. Kalau tidak memanfaatkan teknologi informasi kami sadar akan kerepotan. Makanya, sekarang semua serba elektronik,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Dia berharap, dengan diraihnya predikat kepatuhan ini, ke depan akan terus lahir inovasi-inovasi demi memudahkan masyarakat. Risma juga menginginkan para abdi masyarakat tidak cepat puas. Sebaliknya, mereka harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*/arf)

Wilayah Eks-Lokalisasi Terbukti Tertinggi Penderita HIV/AIDS

KABARPROGRESIF.COM : Beberapa kawasan di Kota Surabaya yang sebelumnya berdiri tempat-tempat lokalisasi, menjadi kantong-kantong (sumber) kemunculan penyakit HIV/AIDS. Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menunjukkan, angka kasus HIV/AIDS di beberapa kawasan di Surabaya seperti Benowo, Krembangan, Pabean Cantikan, Sawahan, dan Wonokromo cukup tinggi. Sebelumnya, di kawasan tersebut berdiri lokalisasi atau karena berdekatan dengan lokalisasi. Lokalisasi tersebut kemudian dialihfungsikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kasus HIV/AIDS banyak ditemukan di kawasan tersebut dikarenakan dampak dari keberadaan lokalisasi. Selain itu, di kawasan itu juga terdapat hot spot seperti tempat hiburan. Di kawasan lain seperti Gubeng, Sukolilo dan Rungkut juga ada, tetapi tidak sebesar di daerah tersebut,” jelas dr. Mira Novia M.Kes, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya dalam jumpa pers di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Kamis (17/7).

Dijelaskan Mira, keberadaan kantong-kantong berupa lokalisasi dan hot spot itulah yang membuat angka penderita HIV/AIDS di Surabaya lumayan tinggi. Berdasarkan data Dinkes, selama periode Januari hingga Mei 2014, ditemukan 281 kasus dengan rincian 171 HIV dan 110 AIDS. Ironisnya, jumlah penderitanya didominasi oleh mereka yang berusia produktif. Untuk tahun 2013 lalu, di Surabaya ada 754 kasus dengan rincian 501 HIV dan 253 AIDS. Sementara di tahun 2012, ditemukan 752 kasus dengan rincian 418 kasus HIV dan 300 AIDS. Keberadaan Puskesmas di Surabaya yang dilengkapi Voluntary Counseling Test (VCT) membuat keberadaan penderita HIV/AIDS bisa cepat terdeteksi.

“Dengan lokalisasi di Surabaya sudah ditutup, harapan kami angka ini bisa terus menurun. Sebenarnya warga Surabaya nya ndak banyak. Yang banyak itu warga dari luar Surabaya. Tapi, untuk penanganannya kan, kita tidak melihat darimana mereka berasal,” sambung Mira.

Pemkot Surabaya sudah melakukan upaya pro aktif untuk menangani masalah ini. Ketika di Surabaya masih berdiri lokalisasi, Dinkes sudah melakukan upaya penyuluhan kepada para pekerja seks komersial (PSK) maupun warga terdampak. Berawal dari penyuluhan, ada beberapa dari mereka yang kemudian bersedia memeriksakan diri. “

Pascapenutupan lokalisasi, Mira mengatakan bahwa Dinkes Kota Surabaya memeriksa 486 orang PSK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 orang diketahui positif. Tetapi tidak semuanya penderita baru. Sebagian adalah penderita lama. Mereka kebanyakan berasal dari luar kota seperti Bandung, Indramayu, Malang dan Jember. “Ada wisma yang tidak berkenan (diperiksa) karena beralasan memiliki dokter sendiri,” ujarnya.

Untuk penanganan, selain berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Jatim, Dinkes Kota Surabaya juga menyurati Dinkes tempat tinggal para PSK tersebut berdasarkan Kartu Tempat Tinggal (KTP). Dinkes Kota Surabaya juga bekerja sama dengan lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan penularan HIV/AIDS. “Kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat transaksi seks. Termasuk juga bekerja sama dengan LSM untuk masuk ke komunitas yang berisiko,” sambung Mira.

Sementara dr. Ita Puspita Dewi, SpKK dari RSUD Soewandhi menambahkan, orang yang mengidap HIV, secara kasat mata tidak terlihat sakit. Sebab, mereka bisa beraktivitas normal. Mereka baru terlihat sakit ketika dilakukan pemeriksaan. Dijelaskan Ita, sejak tahun 2005, pihaknya sudah mobile ke titik-titik yang berisiko seperti misalnya panti pijat.

“Seluruh ibu hamil di Surabaya juga harus dilakukan pemeriksaan HIV. Ini untuk pemutusan dini supaya bayinya tidak ikut terkena. Termasuk di 62 Puskemas di Surabaya, ibu hamil pertama kali dites HIV. Sebab, penularan HIV ke anak bisa melalui asupan makanan. Makanya, bila ditemukan, kami kemudian melakukan terapi untuk memperkuat imun ke ibunya sehingga virusnya bisa tertekan,” jelas Ita.

Selain masalah HIV/AIDS, kawasan bekas lokalisasi ternyata juga menjadi prioritas untuk dilakukan rehabilitasi. Ini karena angka penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit karena lingkungan, cukup tinggi. Mira Novia, Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya mencontohkan angka penyakit di Kelurahan Putat Jaya yang merupakan kawasan lokalisasi Dolly. Dari data yang ada dari Januari-Juli 2014, penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, diare, ispa cukup tinggi. Untuk DBD ada 21 kasus, diare ada 476 kasus. Sementara untuk penyakit menular seperti TBC ada 25 kasus.

“Dengan ditutupnya lokalisasi, yang kita harapkan menurun adalah penyakit menular langsung. Untuk penyakit berbasis lingkungan kan bisa turun kalau ada kesadaran warganya terkait perilaku. Makanya, Dinkes akan melakukan intervensi dengan terus melakukan edukasi,” imbuh Mira.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 tinggal menghitung bulan. Guna menghadapi era perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara tersebut, Pemkot Surabaya memutuskan untuk fokus pada pembenahan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing. Banyak cara telah dilakukan, salah satunya dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.

Nah, upgrade mutu pendidikan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengiriman guru dan siswa ke luar negeri. Tujuannya, agar wawasan mereka tentang dunia pendidikan lebih baik. Korea Selatan (Korsel), dalam hal ini dipandang sebagai suatu negara yang maju pendidikannya. Oleh karenanya, kerjasama sistercity antara Surabaya dengan Busan telah mengerucut ke sektor kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Bahkan, kerjasama yang terjalin tidak hanya antara pemerintah dengan pemerintah, namun juga antar sekolah dan perguruan tinggi.

“Korsel merupakan negara yang paling pas dijadikan kiblat untuk belajar tentang kemajuan sektor pendidikan. Itu karena meskipun telah maju di segala bidang, Korsel tetap melestarikan budaya lokal. Sehingga manusianya tidak menjadi seperti robot yang didikte oleh kemajuan teknologi,” ujar Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima kunjungan petinggi Dong-Eui University Lee Gyeong Gyu di balai kota, Kamis (17/7).

Risma mengatakan, adapun pengiriman guru dan siswa Surabaya ke Busan tiap tahunnya adalah untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Harus diakui, bahwa Busan memang lebih maju ketimbang Kota Pahlawan. Dalam kegiatan belajar-mengajarnya, para siswa sudah dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi sejak usia dini. Tak heran jika Korsel kini menjelma menjadi raksasa produsen alat-alat elektronik terkemuka di dunia.

Di samping itu, konsep pembelajaran di sekolah-sekolah di Negeri Ginseng sudah mengarah pada dunia usaha. Jadi, para pelajar di Korsel sudah akrab dengan iklim wirausaha sejak masih mengenyam pelajaran di bangku sekolah. Dengan demikian, ketika lulus mereka semua sudah siap. “Hal itulah yang ingin kami terapkan secara optimal di Surabaya. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, kami yakin bisa bersaing dengan negara-negara lain. Hanya itu cara bagi bangsa ini bisa maju dan lebih baik,” kata walikota.

Sebagai informasi, pekan depan sebanyak 20 guru akan diberangkatkan ke Busan untuk menimba ilmu di Dong-Eui University. Tahun ini Pemkot Surabaya mengagendakan pelatihan di Busan untuk 70 tenaga pendidik, meliputi guru SMP, SMA/SMK serta beberapa kepala sekolah. “Pemberangkatannya kemungkinan akan dibagi dalam tiga gelombang,” kata Ifron Hady Susanto, Kabag Kerjasama Pemkot Surabaya.

Ifron menyatakan, selama di Busan para guru tersebut tidak hanya melulu belajar masalah pendidikan. Mereka juga akan diajak berkunjung ke pasar-pasar, pusat kesenian dan olahraga. Hal itu bertujuan agar delegasi pendidikan Surabaya mendapat informasi yang menyeluruh tentang kemajuan suatu bangsa dari sudut pandang SDM.

Bahkan, Ifron menyebut, sesuai instruksi walikota bahwa selama berada di Busan, para guru diwajibkan menggunakan sarana transportasi publik seperti kererta, bus dan subway. Harapannya, mereka bisa menyampaikan pentingnya pemanfaatan transportasi publik kepada para siswanya. Serta, yang lebih penting memahami konsep fasilitas umum. “Jadi, pembelajaran selama di Busan akan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif,” sambung dia.

Berdasar evaluasi program pengiriman tenaga pendidik tahun lalu, dapat diketahui bahwa beberapa sekolah sudah mulai menerapkan sejumlah disiplin yang didapat dari Busan. Misalnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan belajar-mengajar serta optimalisasi program sekolah dengan wawasan dunia usaha.

Sementara, Lee Gyeong Gyu yang hadir didampingi Vice Director Dong-Eui University Youngmi Jung dan pengusaha asal Korsel Lee Kyeong Youn memprediksi, dalam 10 tahun mendatang Surabaya berpotensi menjelma menjadi kota maju di bidang teknologi. Hal itu bisa terjadi karena saat ini pemerintahnya fokus pada pembenahan SDM.

Gyeong Gyu mengatakan, kalau sekarang Korsel bisa menjadi negara maju itu dikarenakan faktor edukasi. Jadi, pendidikan-lah yang menjadi rahasia sukses Korsel saat ini.

Soal para guru Surabaya yang diutus ke Busan, menurut Gyeong Gyu sejauh ini program tersebut berjalan lancar. Sama sekali tidak ada masalah berarti. “Malah, mereka antusias bertanya dan menggali pelajaran dari materi yang diberikan. Itu membuat kami senang dan semangat,” kata Gyong Gyu dalam Bahasa Korea yang lantas diterjemahkan oleh Lee Kyeong Youn.

Youngmi Jung menambahkan, sedikit kendala yang mungkin dihadapi oleh delegasi Surabaya saat berada di Busan yakni perbedaan kultur dan iklim. Sebagaimana diketahui, saat musim dingin suhu udara di Busan bisa sangat ekstrem yakni mencapai minus 7 derajat celcius. Sedangkan faktor bahasa tidak jadi soal karena ada penterjemah khusus yang mendampingi para guru asal Surabaya. Disamping, guru-guru yang dikirim sudah banyak yang mahir berbahasa Inggris.(*/arf)

Surabaya dan Tangsel Tanda Tangani Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan

KABARPROGRESIF.COM : Sistem hubungan antar kota terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Terbaru, Kota Pahlawan menjalin kerjasama dengan Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Nota kesepakatan bersama tentang kerjasama jaringan lintas perkotaan ditandatangani Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany di balai kota Surabaya, Selasa (15/7).

Pada beberapa kesempatan, Tri Rismaharini kerap menyatakan bahwa indikator kota masa depan bukan hanya dilihat dari kemajuan teknologi informasi saja. Melainkan bagaimana kota tersebut membentuk jaringan/network dengan kota-kota lain. Nah, Surabaya telah menerapkan konsep jaringan kota tersebut dengan banyak kota, baik di dalam maupun luar negeri.

Kabag Kerjasama Ifron Hady Susanto mengatakan, Surabaya telah merajut kerjasama sister city dengan delapan kota luar negeri dan puluhan kota dalam negeri. Tujuannya memang untuk membentuk jaringan kota yang saling mendatangkan keuntungan. “Termasuk kerjasama dengan Tangsel yang baru diteken ini,” ujarnya.

Dalam kunjungan kali ini, Walikota Airin tampaknya ingin serius belajar tentang e-Government dari Surabaya. Dia membawa serta rombongan pejabat meliputi para kepala dinas, tim anggaran serta tujuh camat yang kesemuannya berjumlah lebih kurang empat puluh orang.

Pertemuan di balai kota diawali perkenalan masing-masing personel oleh Walikota Airin. Dia lantas menyebutkan bahwa maksud kedatangannya kali ini yakni untuk belajar tentang manajemen pemerintahan. Sebagaimana diketahui, bahwa selama ini Surabaya memang dikenal sebagai kota yang mampu menjalankan pengelolaan dengan sangat baik. “Pengalaman Kota Surabaya sudah tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, transfer ilmu sangat berguna bagi kota kami yang baru menginjak usia lima tahun,” katanya.

Pada kesempatan itu, Tri Rismaharini memaparkan tentang sistem manajemen sumber daya pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan GRMS (Government Resources Management System). Penjelasan mengenai proses pembangunan disampaikan secara rinci mulai usulan hingga realisasi. “Setelah usulan masyarakat melalui e-musrenbang disetujui, kemudian diproses masuk ke e-budgeting dan perencanaan. Semua dilakukan serba online dengan pemanfaatan teknologi informasi,” papar Risma.

Tak hanya itu, mantan kepala bappeko itu juga menerangkan berbagai program Kota Surabaya di segala bidang. Antara lain, pendidikan, kesehatan, pertamanan, pembangunan infrastruktur hingga penanganan banjir.

Kesempatan bertemu langsung dengan Walikota Surabaya tak disia-siakan para pejabat Tangsel yang hadir. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada Risma guna menggali lebih dalam bagaimana cara Pemkot Surabaya menerapkan program-programnya. Risma pun meladeni setiap pertanyaan seputar manajemen kota dengan penuh semangat. Apalagi ketika ditanya tentang GRMS, walikota perempuan pertama di Surabaya ini terlihat lancar memberi penjelasan secara gamblang. Hal tersebut lantaran Risma lah yang kala itu mencetuskan GRMS di Surabaya. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Kepala Bina Pembangunan (sekarang Bina Program).

Mendapat penjelasan dari Walikota Surabaya, Airin mengaku puas. Dia berharap apa yang didapat dari kunjungan ini dapat diterapkan di Tangsel sehingga pembangunan di sana berjalan efektif dan efisien. “Semoga reformasi birokrasi di Tangsel bisa berjalan sebaik di Surabaya,” katanya.

Usai pertemuan, Airin beserta segenap rombongan dari Tangsel diajak Walikota Risma berjalan kaki menuju unit layanan pengadaan (ULP) yang letaknya persis di sebelah balai kota. Di situ, rombongan Tangsel bisa melihat langsung cara kerja dan sistem yang dipakai di ULP. Kemudian, kunjungan berlanjut ke Diskominfo dan Bagian Bina Program guna melihat server dan skema GRMS. Selama kunjungan, para tamu dari Tangsel tersebut mendapat penjelasan langsung dari Walikota Risma.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Selasa (15/07). Bulan puasa merupakan bulan yang penuh rahmat bagi umat muslim, sehingga dalam kondisi lapar dan haus, mampu mengendalikan diri dari perbuatan tercela serta memperbanyak Ibadah dan amal. Selain itu dituntut menciptakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat. Hal itu disampaikan Panglima Kodam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadhan 1435 H di Korem 084/Bhaskara Jaya. Pangdam V/Brawijaya mengajak seluruh unsur Pimpinan Kodam V/Brawijaya, Prajurit dan PNS beserta keluarga besar Korem 084/Bhaskara Jaya untuk dapat memanfaatkan momen puasa sebagai sarana meningkatkan Silaturahmi dan kepedulian antar sesama.

Buka puasa bersama sekitar 250 orang bertempat di Makorem 084/Bhaskara Jaya, dihadiri oleh Pangdam V/Brawijaya, Para Pejabat Kodam V/Brawijaya se-Surabaya dan seluruh Prajurit, PNS, Persit dan keluarga serta anak yatim piatu. Dalam Momen kebersamaan ini Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi, SE. Juga mengharapkan agar segenap keluarga besar Korem 084/Bhaskara Jaya selalu memperkuat Iman dan Taqwa pada bulan suci Ramadhan yang didalamnya berisi perintah untuk menjalankan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam yang sangat dinantikan dan disambut dengan suka cita oleh seluruh umat Islam.

Sebelum melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah Pangdam V/Brawijaya didampingi Danrem 084/Bhaskara Jaya memberi tali asih kepada 50 Anak Yatim Piatu putra putri TNI Asuhan Korem 084/Bhaskara Jaya.

Tema pada Safari Ramadhan Pangdam V/Brawijaya di Makorem 084 Bhaskara Jaya adalah : “DENGAN SEMANGAT RAMADHAN MARILAH KITA TINGKATKAN SILATURRAHMI DAN KEPEDULIAN ANTAR SESAMA”. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Beragam pelatihan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap warga terdampak penutupan lokalisasi, mulai terlihat hasilnya. Beberapa warga terdampak yang sebelumnya bekerja mengikuti geliat bisnis lokalisasi di daerahnya, kini mulai beranjak mandiri dengan berbekal pelatihan yang diberikan Pemkot Surabaya.

Selasa (15/7) kemarin, beberapa warga yang telah ‘lulus’ mengikuti pelatihan, memamerkan hasil produk buatan mereka di kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya. Diantaranya kue kering, telor asin, deterjen dan sabun cair serba guna. Mereka juga bercerita perihal upaya mereka beralih profesi dari yang awalnya bekerja ‘mengikuti arus lokalisasi’ hingga bisa mandiri.

Salah satunya Sutik. Warga Putat Jaya II A yang dulunya menggantungkan penghasilan dari jualan kopi di warung kopi miliknya, kini beralih profesi menjadi pembuat telur asin. Hasilnya lumayan. Dalam waktu tidak terlalu lama, bisnis telur asin milik Sutik telah berkembang. Sutik sudah berhasil memasarkan telur asinnya ke sejumlah warung di dekat rumahnya. Ibu empat anak ini juga menerima order (pesanan) telur asin di rumahnya.

“Alhamdulillah sekarang sudah ada 30 toko yang jadi pelanggan telur asin bikinan saya. Kalau bikin 1000 telur, untungnya bisa Rp 700 ribu. Kalau dulu jualan kopi nggak tentu, kadang hasilnya lumayan kadang kecil. Dan yang jelas, kalau jualan kopi kan hampir 24 jam. Sementara kalau jualan telur asin ada waktu istirahatnya,” jelas Sutik.

Sementara Tutik yang dulunya berprofesi sebagai penjual gorengan dan operator café di kawasan lokalisasi Jarak, kini mulai mantap beralih profesi sebagai pembuat kue kering. Setelah mengikuti pelatihan yang digelar Taman Bacaan (Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya), Tutik kini sudah bisa membuat beberapa kue seperti putri salju, nastar dan kastengel. Dia mengaku sudah berhasil menjajakan 50 toples kue buatannya. Dulu, sewaktu menjadi operatot café, dia harus bekerja dari mulai pukul 22.00 hingga pukul 01.00 WIB tetapi hasilnya tidak menentu.

“Ini saya masih pakai modal sendiri. Besaranya nggak banyak. Semoga nanti ada bantuan modal dari Pemkot Surabaya sehingga usaha pembuatan kue saya ini bisa lebih besar. Saya juga berharap dibantu pemasaran,” ujar Ibu tiga anak ini.

Sedangkan Suryono (45), warga RW 12 Putat Jaya C yang sebelumnya membantu kakaknya berjualan nasi, awalnya mengaku penutupan lokalisasi Dolly membuat pendapatan dari usaha warung nasinya tidak seperti sebelumnya. Karenanya, dia kemudian tertarik untuk mengikuti pelatihan pembuatan produk rumah tangga seperti sabun cair, karbol dan softener yang digelar oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB). Kini, bapak dua anak ini sudah bisa memproduksi sendiri. Bahkan, sejak dua minggu lalu, produk buatannya seperti sabun cair serba guna, karbol dan shampo cuci motor yang diberi merk “Delta 5”, diminati banyak warga di sana.

“Produk buatan saya ini ramah lingkungan. Jadi ndak bahaya. Kapan hari pas ada bazaar di Dolly saya pasarkan dan Alhamdulillah banyak yang berminat. Tetangga saya juga mulai tertarik untuk belajar membuat produk seperti ini,” jelas Suryono.

Anto Handiono dari Bapemas KB Kota Surabaya mengatakan, sejak mulai 2010 hingga 2013, pihaknya sudah melakukan pelatihan di 31 kecamatan dan sudah ada 49.470 orang yang sudah dilatih. Untuk 2014, khusus di Kecamatan Sawahan, Bapemas KB sudah melatih 1067 orang. Sedangkan khusus untuk Kelurahan Putat Jaya, sejak Februari lalu sudah ada 395 orang diberi pelatihan yang terdiri dari 19 kelas. “Pelatihannya itu berbasis permintaan masyarakat. Dan yang diminati masyarakat di Putat Jaya adalah pelatihan makanan olahan, kue basah, kue kering, dan produk rumah tangga. Kelompok swadaya yang telah dibentuk dalam pelatihan, kini mulai merintis usaha,” ujarnya.

Anto Handiono menambahkan, selain melakukan pelatihan kepada warga terdampak, Bapemas KB juga memberikan bantuan untuk alat produksi dan juga menfasilitasi pemasaran. “Kita juga fasilitasi untuk menggunakan gerai milik Pemkot di mal, termasuk di gerai milik Bapemas di rumah kreatif masyarakat Surabaya,” sambung dia.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser mengatakan, banyaknya warga terdampak yang telah merintis usaha sendiri, menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Surabaya tidak sekadar menutup lokalisasi. Tetapi juga serius melakukan upaya penanganan berupa intervensi dari beberapa dinas.

“Terkait testimoni warga ini, nanti akan saya sampaikan ke dinas terkait. Jadi Pemkot tidak hanya menutup. Tetapi juga melakukan berbagai kebijakan agar warga di sana bisa beralih profesi dan menjadi mandiri,” jelas Fikser. (*/arf)

Diduga Taswin Ketahui Ulah M. Syahrir

KABARPROGRESIF.COM : Bisa dikatakan kalau M. Syahrir ini sebagai makelar jabatan. Ini terbukti dari tingkah polah M. Syahrir, Lurah Kalianak yang seperti sok penguasa dengan menawarkan jabatan Lurah terhadap sekretaris kelurahan di wilayah Surabaya barat.

Namun hal itu tak mungkin terjadi, bila M. Syahrir tak memiliki jaringan di jalan Jimerto, Surabaya.

Usut punya usut, ternyata M. Syahrir ini sering berkoar-koar terhadap semua rekan seprofesinya bila dia merupakan saudara dari M. Taswin, Asisten II Sekkota ( bidang perekonomian dan pembangunan).

Entah itu benar atau tidak, bila ditelusuri dari rangkaian peristiwanya, memang ada suatu kecocokan. Saat itu si sekretaris kelurahan yang berjenis perempuan ini mengatakan, bila ia telah diajak ke suatu ruangan Pejabat tinggi Pemkot Surabaya.

Saat itu, M. Syahrir menggiringnya tepat di pintu salah satu ruangan asisten. Namun anehnya ia tidak dipersilahkan turut masuk ke rua-ngan salah satu asisten Sekkota itu yang diduga ruangan dari M. Taswin.

Perempuan paroh baya ini hanya dipersilahkan menunggu diluar. Entah apa yang diomongkan M. Syahrir ini kepada Asisten itu.

Selang berapa lama, lantas muncul M. Syahrir dengan mengatakan, bila ia (sekel kelurahan) bisa menjadi Lurah. Syaratnya cukup ringan, pertama harus menyerahkan biaya sebesar Rp. 2 Juta rupiah yang tujuannya untuk biaya administrasi. Sedangkan untuk yang lainnya atau biaya tambahan menung-gu informasi lebih lanjut.

Sementara itu, terkait keterlibatan M. Taswin, Asisten II Sekkota, apakah ikut dalam jaringan makelar jabatan yang dilakukan M. Syahrir dengan mengaku sebagai saudaranya. M. Taswin saat dihubungi ke nomor ponselnya 081730xxxx tak ada jawaban, bahkan saat di sms, hingga kini M. Taswin belum membalasnya. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Merasa telah dikibuli oleh Lurah Kalianak, perempuan yang masih menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan di wilayah Surabaya Barat ini tak mau tinggal diam. Ia terus berusaha mengejar Moch. Syahrir agar segera mengembalikan uangnya yang telah ‘dirampok’ sebesar Rp. 2 juta itu.

Alhasil, meski agak kecewa pasalnya Moch. Syahrir masih mengembalikannya cuma lima puluh persen. “Sudah mas, cuma dibayar satu juta saja.” katanya memelas.

Dia menambahkan, tak hanya uang yang dirisaukannya, namun berkas-berkas yang diminta Moch. Syahrir kala itu sebagai penunjang dirinya untuk di promosikan menjadi Lurah, hingga kini juga belum dikembalikannya. Padahal, berkas-berkas tersebut sangat dibutuhkannya.

“ Tinggal berkas-berkasnya yang belum dikembalikannya.” jelasnya sambil mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikannya.

Sementara Moch. Syahrir, saat dikonfirmasi pada jum’at (23/5) dikantornya sedang tidak ada ditempat, menurut sumber yang enggan menyebutkan jati dirinya, Moch. Syahrir sedang melaksanakan ujian untuk mendapatkan sertifikasi atas pengadaan barang/jasa di Yogyakarta.

” Nggak ada mas, katanya ikut ujian di jogja.” ujar sumber.

Seperti diberitakan, Saat itu korban ditawari oleh Moch. Syahrir sebagai Lurah. Pasalnya korban ini di anggap sudah senior menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan (Sekel). Namun untuk melangkah ke jenjang tersebut tentunya tak gratis. Ada syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh korban.

Bagi korban, syarat yang diajukan oleh Moch. Syahrir itu, tidaklah sulit ataupun ribet. Koraban hanya disuruh menyetorkan uang administrasi sebesar Rp. 2 juta.

Sedangkan uang tersebut merupakan sebuah ikatan namun tidak termasuk sebuah uang muka.Korban pun me-nyanggupinya apalagi saat penyetoran uang tersebut dilakukan di depan salah satu ruangan pejabat di Balai Kota, yang kabarnya pewjabat tersebut diakui oleh M. Syahrir sebagai saudaranya. (*/arf)

Lurah Kalianak Tukang Kibul

Mengaku bisa promosikan jadi Lurah, ehh.. setahun di tunggu tak ada kabar, uang jaminan pun amblas

KABARPROGRESIF.COM : Lurah Kalianak, Moch. Syahrir memang benar-benar keterlaluan, gaji, tunjangan serta tetek bengek yang diberikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Su-rabaya ternyata tak membuatnya bersyukur.

Jabatan lurah, baginya bukan sebuah amanah, tapi sebuah kesempatan untuk meyakinkan orang lain yang sedang dilanda galau dalam mencari jaba-tan.

Kenekatan M. Syahrir dalam menge-labui ‘pasiennya’ ini dilontarkan oleh salah seorang sekretaris kelurahan (Sekel) di wilayah Surabaya Barat.

Korban yang berjenis perempuan ini mengaku telah dikibuli oleh M. Syahrir. Uang simpanan yang ditabungnya untuk keperluan keluarga bila sewaktu-waktu dibutuhkan akhirnya raib di ‘makan’ M. Syahrir.

Ceritanya, korban ini ditawari oleh M. Syahrir sebagai Lurah sebab korban ini dianggap sudah senior menjabat sebagai Sekel. Namun untuk melang-kah ke jenjang tersebut, tentunya tak gratis. Ada syarat administrasi yang ha-rus dipenuhi oleh korban yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan dulu.

Bagi korban, syarat administrasi yang harus dipenuhinya tidaklah susah, korban disuruh menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp. 2 juta. Uang tersebut merupakan sebuah ikatan dan tidak ter-masuk sebuah uang muka.

Korban pun menyanggupinya apala-gi saat penyetorannya dilakukan di salah satu ruangan Balai Kota. Kini korban meratapinya, saat ditagih, M. Syahrir se-lalu membual. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Melemahnya pengawasan para aparatur pemerintah kota (Pemkot) Su-rabaya terhadap berdirinya tower, mem-buat para pengusaha tower berlomba-lomba untuk mencari keuntungan seba-nyak-banyaknya. Mereka berfikir daripada mengurus perijinannya yang terlalu ribet dan memakan waktu cukup lama, lebih baik menempuh jalur ilegal bahkan biayanya juga sangat minim

    Padahal dalam Perda Nomer 5 tahun 2013 telah dijelaskan tentang Penyeleng-garaan Menara Telekomunikasi Bersama dan Perda Nomer 7 tahun 2009 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selain itu juga ada Ijin Oprasional ( OP ) atau Cell Plan ( CP ) dari Dinas Komunikasi dan In-formatika (Diskominfo)..

    Terbukti, tower bodong tersebut terli-hat berdiri mentereng di wilayah Kenjeran tepatnya di daerah Tanah Merah Sayur VII Surabaya.

    Kuat dugaan bila tower tersebut bo-dong juga dikatakan oleh Kasi Pengen-dalian Bangunan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang(DCKTR) Pemkot Surabaya Ali Murtadlo. “Ada laporan adanya tower liar yang ada di jalan Tanah Merah Kita langsung bergerak dengan mengirimkan anggota untuk turun dilapangan untuk me-mastikan dan kebenaran keberadaan tower itu.” ujarnya (3/6).

    Namun, kata Ali, hingga kini pemilik tower belum menemuinya, padahal pihak-nya telah mengirimkan surat panggilan.” Surat undangan klarifikasi sudah saya ki-rimkan mas, akan tetapi sampai sekarang pihak tower belum menemui saya ,” jelas-nya.

    Bahkan ada rumor berkembang di ma-syarakat, mokongnya bos tower ini, didu-ga sudah mengantongi ijin dari warga hingga aparat pemerintahan yang berkua-sa di wilayah tersebut, dengan membagi-kan kompensasi kepada masing-masing warga dalam satu keluarga mendapatkan kucuran dana Rp. 2-3 juta.

    Sedangkan untuk aparat setingkat Lurah dan Camat, bos tower itu juga me-ngucurkan anggaran sebesar Rp. 5 Juta. “ Setau saya segitu anggarannya mas, rumah saya kan sebelahan dengan tower. “ Aku warga yang mewanti-wanti agar namanya tidak dipublikasikan.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Meski Indonesia merupakan negara rawan bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami hingga banjir, tetapi Kota Surabaya bukanlah kota yang termasuk dalam kawasan rawan bencana. Namun, situasi itu tidak membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merasa terlena. Sebaliknya, Pemkot Surabaya waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Kewaspadaan terhadap potensi terjadinya bencana itu diwujudkan Pemkot Surabaya dengan membentuk satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana di Kota Surabaya. Nantinya, Kota Surabaya akan memiliki Satgas penanggulangan bencana yang tidak hanya ada di pusat kota, tetapi juga tersebar di lima kawasan.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ketika memberikan pengarahan perihal pembentukan Satgas penanggulangan bencana kepada lurah, camat dan jajaran dinas di Graha Sawunggaling Lantai VI gedung Pemkot Surabaya, Senin (14/7) mengatakan, Pemkot mengambil pelajaran dari Jepang tentang bagaimana cara mengatasi bencana.

“Saya berharap tidak terjadi apa-apa di Surabaya. Tetapi kalau terjadi sesuatu kita harus siap. Kita harus sedia paying sebelum hujan. Nah, kalau ada Satgas di masing-masing wilayah, kalau terjadi apa-apa kan geraknya jadi lebih cepat karena tidak terpusat di satu pusat saja,” jelas Walikota Tri Rismaharini.

Dijelaskan walikota, Satgas penanggulangan bencana tersebut akan dibentuk di lima wilayah. Dari mulai wilayah Surabaya pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, dan Surabaya Selatan. Di masing-masing wilayah ada koordinatornya, dari mulai dokter sampai petugas lapangan. “Kami juga akan menyiapkan peralatan di tiap wilayah. Kami siapkan perahu karet, tenda, sleeping bed, penjernihan air, peralatan baju kebakaran dan juga tabung oksigen. Termasuk juga makanan,” sambung walikota.

Untuk saat ini, walikota mengakui, pekerjaan rumah bagi Pemkot adalah menyiapkan tenaga yang memiliki skill dalam penanggulangan bencana. Walikota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan mencontohkan, personel Satgas penanggulangan bencana harus paham bagaimana cara memasang tenda, menyelamatkan warga dan juga berenang atau mengemudikan mobil.

“Yang belum memang skill. Makanya tolong siapkan dulu anggotanya. Nanti misalkan ada yang belum bisa renang, nanti kita ajari renang. Nanti kita akan datangkan expert untuk melatih skill dari Satgas kami,” sambung walikota.

Walikota yang sudah membawa Surabaya meraih banyak penghargaan level nasional dan internasional ini menambahkan, nantinya, bila skill dari personel Satgas penanggulangan bencana Pemkot Surabaya sudah terlatih, jelas itu akan berguna. “Di Surabaya tidak rawan bencana. Banjir di kawasan barat yang lalu itu kan karena tanggulnya jebol saja. Tapi nanti, kalau skill personel nya sudah terlatih, kami bisa membantu wilayah lain yang membutuhkan pertolongan apabila terjadi bencana,” sambung walikota.

Kela Bakesbang Linmas Kota Surabaya, Soemarno menambahkan, yang paling mendesak di Surabaya adalah mengantisipasi datangnya musim kemarau dan musim penghujan. “Keberadaan Satgas penanggulangan bencana ini diharapkan bisa berperan efektif bagi kehidupan masyarakat Surabaya,” ujar Soemarno.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Ada banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Surabaya yang memproduksi berbagai macam produk. Mayoritas dari pelaku UKM tersebut membutuhkan adanya sarana untuk memasarkan produk-produk mereka agar dikenal di pasaran.

Tingginya antusiasme para pelaku UKM di Kota Surabaya untuk memasarkan produk-produk mereka itu direspon positif oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pemkot Surabaya menggelar bazar kue yang digelar di sepanjang jalan Jimerto (di depan kantor Pemkot Surabaya). Acara yang baru pertama kali ini digelar mulai Senin (14/7) hingga Jumat (18/7).

Ada puluhan stan yang berjajar rapi menjajakan produk kue basah, kue kering, minuman tradisional, jajanan, dan beraneka produk lainnya. Stan yang berasal dari UKM binaan Pemkot Surabaya dan juga dari warga ini stand by dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Di hari pertama penyelenggaraan nya, animo warga cukup tinggi.

Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya, Chalid mengatakan, kegiatan bazar kue ini merupakan bentuk upaya Pemkot Surabaya untuk menggairahkan semangat berwirausaha dari para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Surabaya.

“Ada banyak sekali UKM di Kota Surabaya ini. Semangat para pelaku UKM ini luar biasa untuk memasarkan produk-produk mereka. Karena itulah, kami kemudian menfasilitasi mereka dengan menggelar bazar kue ini,” tegas Chalid, Senin (14/7).

Dikatakan Chalid, kegiatan ini penting untuk menumbuhkan semangat para pelaku UKM untuk terus mengembangkan usahanya. Lebih dari itu, melalui kegiatan bazar kue ini, Pemkot Surabaya bisa memberikan penilaian terhadap produk dari masing-masing UKM. Misalnya tentang apa saja yang masih perlu diperbaiki.

“Nanti kan kita bisa melihat, kita bisa evaluasi kurangnya apa. Misalnya kemasan produknya bagaimana, atau juga perizinannya (legalitas) produknya. Intinya, melalui kegiatan ini, kita bisa tahu apa dari UKM yang masih bisa ditingkatkan agar semakin maju,” sambung Chalid.

Selama ini, jelas Chalid, ada cukup banyak pelaku UKM di Surabaya yang meminta pendampingan kepada Pemkot SUrabaya. Dan Pemkot Surabaya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB), Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan pendampingan seperti memberikan pengetahuan tentang cara mengemas produk, cara memasarkan, hingga pengurusan perizinan produk.

Menurut Chalid, upaya evaluasi produk UKM tersebut sangat penting demi menyiapkan UKM-UKM di Surabaya untuk siap bersaing menhadapi era perdagangan bebas ASEAN mulai tahun 2015 mendatang. “Dengan terus meningkatkan kualitas produknya, para pelaku UKM ini ke depannya kita harapkan siap bersaing menghadapi AFTA,” imbuh Chalid.

Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, dipilihnya kawasan Jalan Jimerto sebagai lokasi bazaar kue ini bukannya tanpa alasan. Justru, dengan digelar di depan kantor Pemkot Surabaya tersebut, kegiatan ini diharapkan mendapatkan respon bagus dan jauh dari kata sepi. “Karena calon konsumennya, selain warga kan juga pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang ketika pulang kerja bisa mampir ke stan bazaar kue ini. Sehingga bazar kue ini bisa lebih laku,” jelas Fikser. (*/arf)

Tokoh Lintas Agama Surabaya Serukan Kedamaian

KABARPROGRESIF.COM : Suksesnya penyelenggaraan pemilihan legislatif pada beberapa bulan yang lalu merupakan bentuk nyata betapa dewasanya warga kota surabaya. Mereka sadar bahwa menjaga persaudaraan dan keamanan yakni untuk menjaga stabilitas nasional.

Agar keamanan tersebut tetap terjaga dalam menunggu hasil penghitungan suara pilpres 2014 dari KPU. Tokoh lintas agama kota Surabaya memberikan pernyataan bersama sebagai sikap mendukung dan menjaga kondusifitas kota pahlawan selama penghitungan suara berlangsung.

Pernyataan sikap disampaikan kepada Wali Kota yang dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Bakesbangpolinmas Surabaya, Sumarno, Minggu (13/7), di kediaman walikota jalan sedap malam.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Surabaya, Chalimi menjelaskan latar belakang pertemuan ini yakni untuk membentengi kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Surabaya yang sudah terjalin begitu baik.

"Kondisi seperti ini memang diperlukan kewaspadaan. Agar tidak ruang bagi kelompok maupun orang yang mengambil kesempatan untuk menambah keruh suasana. Jangan sampai hal itu terjadi di kota pahlawan. Selama ini, warga Surabaya dikenal dewasa, toleransi tinggi, saling menghargai dan menghormati menyikapi persoalan yang rawan menimbulkan konflik," tukasnya.

Sementara itu, Sumarno mewakili Wali Kota Surabaya mengatakan bahwa sampai saat ini suasana kota Surabaya sangat kondusif. Walaupun, berbeda pendapat warga tetap hidup damai di lingkungan mereka masing-masing.

Masyarakat Surabaya dihimbau jangan sampai termakan isu-isu yang menambah keruh suasana. Sehingga, menodai kondusifitas yang telah lama dijaga bersama-sama. “Kita berharap tokoh lintas agama ini bisa memberikan contoh sehingga tetap menjaga kesejukan di kota Surabaya. Jika menemukan adanya indikasi kegiatan anarkis hendaknya melaporkan kepada pihak berwajib. Supaya segera ditangani secara hukum, jangan pernah melakukan tindakan main hukum snediri. Karena hal itu akan menambah keruh suasana,” himbaunya.

Pemkot Surabaya akan semaksimal mungkin menjaga kondusifitas kota Surabaya. Tentunya, Pemkot tidak bisa berjalan sendiri, maka itu seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, kepolisian, serta eleman lainnya diminta untuk kerjasamanya dalam menjaga Surabaya dari segala tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

“Segala problematika di Surabaya hendaknya diserahklan kepada yang berwenang. Seperti keamanan, kecurangan pilpres serahkan ke pihak yang berwenang. Saya mewakili Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang mau menjaga Surabaya tetap menjadi kota yang damai, sejuk, dan menghormati perbedaan tanpa tindakan anarkis,” tukasnya.

Isi seruan bersama yang disampiakan tokoh lintas agama. Diantaranya, pertama, senantiasa menjaga persaudaraan, kerukunan dan keamnan, khususnya di Kota Surabaya. Kedua, Eforia politik dalam pemilihan Presiden hendaknya bisa dikendalikan oleh masing-masing pendukung calon presiden. Sehingga, kondusifitas kota Surabaya tetap terjaga. Ketiga, para elit dan pimpinan masyarakat, bersama tokoh-tokoh lintas agama tetap mengedepankan kerukunan, kebersamaan, persaudaraan sebagai bangsa, daam menyikapi hasil pesta demokrasi pemilu presiden 2014. Kedepankan saling menghormati dan mendukung aspirasi rakyat yang telh berhasil menentukan kepemimpinan nasional indonesia, demi keberlangsungan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Keempat, bersamaan dengan situasi yang berkembang di Palestina saat ini, tokoh lintas agama melakukan doa kepada tuhan yang maha kuasa agar masalah di negara Pelestina segera mendapatkan penyelesaian secara damai. (*/arf)

MAYOR MARINIR ERNESTA ARDEND BRAHMANA JABAT DANYONMARHANLAN VI MAKASSAR

KABARPROGRESIF.COM : Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso memimpin serah terima jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makassar, di lapangan apel Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jumat (11/07/2014).

Jabatan Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makassar diserahterimakan dari pejabat lama Letkol Marinir Andi Sultan Alimuddin kepada pejabat baru Mayor Marinir Ernesta Ardend Brahmana yang sebelumnya menjabat sebagai Paspers Brigif-2 Mar, sedangkan Letkol Marinir Andi Sultan Alimuddin akan menempati jabatan baru sebagai Danden 3 Grup C Paspampres.

Dalam amanatnya Komandan Pasmar-1 mengatakan, serah terima jabatan dilingkungan TNI AL/Korps Marinir merupakan suatu proses rotasi alami dan akan terus dilaksanakan, ini merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi guna memberikan kesempatan sekaligus peluang bagi Perwira terpilih untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kinerjanya yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan, sehingga akan muncul pemikiran baru, daya kreatifitas dan langkah yang efektif serta efisien dalam mengatasi segala kendala yang ada di Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makassar.

Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI Makasar, lanjutnya, merupakan Satuan pelaksana Pasmar-1 yang bertugas membina dan menyiapkan kekuatan serta kemampuan unsur-unsur pertahanan pangkalan dan menyelenggarakan tugas-tugas pengamanan Pangkalan Utama Angkatan Laut di wilayah Lantamal VI Makassar, pembinaan Satuan Yonmarhanlan VI Makassar merupakan tugas dan tanggung jawab Pasmar-1, namun dalam penyelenggaraan operasinya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Lantamal VI Makassar. Kondisi tersebut harus dicermati dan dipahami oleh seorang Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VI, sehingga dalam pembinaan Satuannya dengan memanfaatkan kearifan lokal harus pandai berkomunikasi, baik dengan Pasmar-1, Lantamal VI Makassar, maupun satuan TNI/Polri serta masyarakat setempat sehingga mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan yang dapat mendukung tugas Yonmarhanlan di wilayah Lantamal VI Makassar.

Diakhir amanatnya Komandan Pasmar-1 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Marinir Andi Sultan Alimuddin atas segala usaha dan pengabdian saudara selama menjabat Danyonmarhanlan VI Makassar, serta kepada Mayor Marinir Ernesta Ardend Brahmana, Komandan Pasmar-1 mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas sebagai Danyonmarhanlan VI Makassar yang baru.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, para Asisten Pasmar-1, para Dankolak/Satlak Pasmar-1, serta para pejabat teras dijajaran Pasmar-1. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Aksi keprihatinan juga ditunjukkan pendukung Jokowi-JK terhadap agresi Israel di Gaza Palestina. Puluhan Relawan Jokowi-JK Jawa Timur ini selain menggelar orasi, mereka juga membakar bendera Israel.

"Agresi ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian. Tidak hanya perempuan dan laki-laki saja, tapi anak-anak ikut menjadi korban," kata Abdul Ghoni koordinator lapangan di sela-sela aksinya di depan Posko Relawan Jokowi-JK Jawa Timur, Jalan Gayungsari, Surabaya, Jumat (11/7/2014).

Dalam aksinya, mereka menggelar orasi yang mengutuk agresi militer Israek ke Gaza Palestina, yang menyebabkan korban jiwa baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak.

Massa juga mengenakan ikat kepala yang bertuliskan 'Save Gaza'. Selain itu, juga digelar teatrikal yang melibatkan anak-anak. Teratrikal tersebut menggambarkan suasana duka banyaknya korban perang.

Abdul Ghoni berharap, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, mampu bersikap tegas dan mengutuk agresi militer zionis Israel ke Palestina.

"Saya yakin Pak Jokowi bersikap proaktif melalui diplomasi untuk mengakhiri agresi," tuturnya sambil menyerukan, masyarakat seluruh Indonesia juga turut mendukung kemerdekaan Palestina. Karena Palestina memiliki catatan hubungan baik dengan Indonesia sebelum Indonesia merdeka.

"Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 bawah, Kemerdekaan adalah hak segala bangsa," tandasnya. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Sebanyak 45 mortir aktif ditemukan di sebuah gudang penimbunan besi tua di Jalan Benteng Miring 3, Semampir. Puluhan bahan peledak tersebut langsung dievakuasi oleh tim Jihandak.

"Iya, ada penemuan 45 buah mortir di Semampir," kata Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Lily Djafar kepada wartawan, Sabtu (12/7/2014).

Sayangnya Lily belum mengetahui dengan detil adanya penemuan tersebut. Menurut Ruslan, warga sekitar, Puluhan mortir aktif tersebut ditemukan oleh salah satu pekerja gudang besi tua tersebut. Takut ada apa-apa, pekerja itu lalu melapor ke rekan-rekannya yang lain yang meneruskannya ke polisi.

"Barang (mortir) itu sebenarnya datang dari Timika, Papua dan hendak dikirim ke pabrik peleburan besi, tetapi ditolak. Karena itu masih teronggok di gudang ini," ujar Ruslan.

Sayangnya pria 37 tahun itu tak tahu siapa pemilik gudang tersebut. Mortir itu sendiri cukup panjang dan besar dengan panjang sekitar 30 cm dan berdiameter 10 cm. Meski sudah kusam, namun mortir tersebut terbilang masih utuh.(arf)

Rumah Warga Tandes Roboh, Akibat Pengerjaan Box Culvert, Belum terima Ganti Rugi

KABARPROGRESIF.COM : Warga yang rumahnya ambruk akibat pengerjaan proyek box culvert mengaku sudah didatangi pihak kontraktor. Namun belum ada pembicaraan serius tentang ganti rugi.

"Tadi pagi sudah didatangi pihak kontraktor," kata Yunus, salah satu putra pemilik rumah yang ambruk, Sudarti, kepada detikcom, Jumat (11/7/2014).

Yunus menambahkan, pihak kontraktor sendiri berjanji akan memberikan ganti rugi. Tetapi pembicaraan ke arah itu belum ada karena belum semua korban rumah ambruk bisa ditemui.

Ali, salah satu putra pemilik rumah lain yang ambruk, Marsiadi, mengaku belum bertemu dengan pihak kontraktor. Pasalnya, dia dan keluarganya mengungsi sehingga tidak bisa bertemu dengan pihak kontraktor.

Yang pasti, baik Yunus dan Ali, tetap meminta ganti rugi atas kerusakan yang dideritanya. Untuk nominal ganti rugi, mereka belum mengetahuinya karena harus dihitung dulu. "Yang pasti kami minta ganti rugi," tandas Ali.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Supaya pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya melakukan mutasi pejabat struktural, Jumat (11/7), di Graha Sawunggaling. Mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabat lama sudah pensiun.

Ada 3 pejabat struktural yang menempati posisi baru. Diantaranya Sigit Sugarhosono dari Kepala Dinas Pertanian dimutasi melaksanakan tugas sebagai Inspektur. Posisi Kepala Dinas Pertanian digantikan Joestamadji sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menggantikan Joestamadji, Yusron Sumartono.

Sebanyak 147 pejabat struktural lainnya juga turut dilantik langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Surabaya tampak hadir. Hadir juga seluruh Kepala SKPD dan Camat.

Dalam sambutannya, Tri Rismaharini menyampaikan mutasi ini dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong. Hilangkan prasangka buruk dalam diri kita masing-masing. Karena, apa yang menurut kita baik, belum tentu dimata tuhan baik.

“Kita sebagai manusia punya keterbatasan pikiran dan nalar, yang penuh kekurangan dan kelemahan. Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Karena masyarakat sudah menunggu untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Selamat bertugas, yakinlah kalau kalian terpilih akan bermanfaat dan mengabdi kepada masyarakat,” pesannya.

Risma juga menambahkan dalam melakukan mutasi tidak ada nepotisme. Semua dilakukan secara professional melihat kinerja dan prestasi. Sebab, Kota Surabaya membutuhkan orang-orang yang mau menciptakan lingkungan kerja positif. Sehingga, mampu bersaing di dunia internasional.

“Kota Surabaya tidak hanya dikenal di Asia, sekarang Surabaya dikenal di Eropa. Sekali lagi saya mengajak saudara sekalin untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bedanya pejabat dan direktur adalah pejabat lebih punya tanggung jawab tinggi atas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan direktur hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan,” pungkasnya. (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggelar kegiatan Bazar Ramadan selama bulan puasa tahun ini. Pelaksanaan Bazar Ramadan yang akan digelar di beberapa kawasan di Kota Surabaya ini bakal dimulai di Sentra Ikan Bulak (SIB), Kecamatan Bulak, Jumat (11/7) sore.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro mengatakan, untuk Ramadan tahun ini, kegiatan Bazar Ramadan akan digelar di 10 lokasi yang tersebar di berbagai kawasan di Surabaya. Menurutnya, setelah digelar di SIB, Bazar Ramadan akan digelar di lapangan futsal kenjeran, terminal Keputih Sukolilo, Sentra PKL Rusun Penjaringan Sari Rungkut, lapangan UPTD Dinas Pendidikan Mulyorejo, Sentra PKL Karah Jambangan, lapangan voli RW 4 Sukomanunggal, halaman gedung Pandan Sari, Griya Benowo Indah Pakal, dan SMPN 11 Kecamatan Semampir. Masing-masing lokasi akan digelar selama tiga hari.

“Intinya, melalui Bazar Ramadan ini, Pemkot memberikan kesempatan kepada pelaku UKM dan IKM untuk memasarkan produk-produk mereka,” tegas Widodo Suryantoro.

Selain memasarkan produk UKM, Widodo menyebut pelaksanaan Bazar Ramadan juga memiliki peran penting dalam ikut me-stabilkan harga kebutuhan pokok dengan menyediakan komiditi yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Apalagi, seperti sudah menjadi siklus tahunan, ketika menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok seperti beras, gula dan telur, yang ikut terkerek naik. Situasi itu jelas tidak berpihak kepada masyarakat berekonomi lemah.

“Ada lima komoditi yang diintervensi oleh Pemkot. Yakni beras, gula, telur, minyak goring dan tepung Harapannya, masyarakat kecil dengan daya beli rendah, bisa terbantu dengan kegiatan Bazar Ramadan ini,” jelas Widodo.

Mantan Kepala Bagian Perekonomian Kota Surabaya ini menjelaskan, harga komoditi yang dijual di Bazar Ramadan, jauh lebih murah dari harga di pasaran. Ini karena Disperdagin Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak distributor. Dia mencontohkan, untuk harga gula, dipasaran umumnya di jual Rp 12.500 hingga Rp 13 ribu per kilogram, sementara di Bazar Ramadan dijual dengan harga Rp 9 ribu. Lalu untuk harga telor, di pasaran dijual dengan harga Rp 18.500 hingga Rp 19 ribu per kilogram, sedangkan di Bazar Ramadan dijual dengan harga Rp 16 ribu per kilogram.

“Interval harganya kan lumayan jauh. Karena kita menggandeng distributor, kalau di pasar kan harga eceran,” jelas Widodo.

Agar kegiatan Bazar Ramadan selama bulan puasa Ramadan tahun ini bisa tepat sasaran dalam artian benar-benar bisa dimanfaatkan oleh warga Surabaya yang memang membutuhkan, Disperdagin Kota Surabaya bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Harapannya, pihak kecamatan dan kelurahan bisa melakukan sosialisasi ke warga sehingga masyarakat yang masih memiliki daya beli rendah, bisa ikut menikmati kegiatan tahunan ini.

Penentuan 10 lokasi sebagai tempat digelarnya Bazar Ramadan tersebut juga tidak sembarangan. Dalam hal ini, Disperdagin Kota Surabaya bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) untuk menentukan lokasi agar kegiatan ini bisa menyentuh sasaran.

“Kita penentuannya berdasarkan data skala wilayah yang diberikan Bapemas. Dari skala wilayah tersebut bisa diketahui, wilayah mana yang masyarakatnya benar-benar membutuhkan kegiatan Bazar Ramadan ini,” sambung Widodo.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Dua anggota TNI terlibat duel sengit di Jl. Randu No. 20, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Surabaya, tepat nya di depan Puskesmas Sidotopo Wetan, Kamis (10/07/2014) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kedua oknum TNI tersebut adalah itu Sertu H dari anggota Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) dan Lettu SP dari Kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD).

Baca juga: Penyanyi dangdut disergap polisi saat sedang asyik nyabu dan Pemalsu surat tanah cuma dijadikan saksi

Informasi yang dihimpun lensaindonesia.com, perkelahian tersebut terjadi secara tiba-tiba. Saat itu, SP terlihat sedang berdiri di tempat kejadian. Lantas H yang datang dan langsung menyerang menggunakan pisau, sehingga membuat SP mengalami luka di lengan kanannya.

Namun warga yang melihat kejadian tidak berani melerai karena mengetahui bahwa mereka oknum TNI, akhirnya warga memilih melapor ke Polsek Kenjeran.

Polisi yang mengetahui kejadian tersebut, langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan keduanya. SP langsung dibawa ke rumah sakit.

Menurut warga sekitar yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan, H dikenal sebagai tuan tanah dan sering menyerobot milik orang lain.

Kasubbag Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Lily Djafar saat dikonfirmasi, membenarkan telah mengamankan oknum TNI yang melakukan penganiayaan.

“Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, sementara seorang lainnya kami amankan,” kata Lily.

Menurut Lily pihaknya telah menyerahkan kasus ini, termasuk orang yang terlibat ke Garnisun Tetap (Gartap) III, karena keduanya merupakan anggota aktif (*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyadari bahwa penutupan lokalisasi tidak hanya soal mengakhiri geliat bisnis prostitusi, tetapi juga ikut mencarikan solusi, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokalisasi yang terimbas dampak penutupan. Upaya mencarikan solusi kepada warga terdampak itulah yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya pascadeklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak pada 18 Juni lalu.

Sudah ada puluhan warga terdampak yang diterima bekerja di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Beberapa dari mereka kini bekerja sebagai tenaga keamanan dan juga driver.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Dedy Sosialisto mengatakan, berdasar data dinsos, sudah ada 38 orang warga terdampak yang kini dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di lingkup Pemkot Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 orang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Bakesbangpol Linmas) dan 14 orang lainnya di Dinsos. Beberapa dari mereka mulai masuk kerja pada awal Mei atau bahkan sebelum deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak.

“Sebenarnya ada 50 orang yang masuk data kami, tetapi baru jumlah itu yang masuk. Ada yang dari Dolly, Jarak, juga dari Krembangan dan Benowo. Sementara yang lainnya mungkin masih wait and see. Mungkin masih merasa tidak enak sama temannya karena kan masih ada yang pro-kontra menyikapi pengalihfungsian lokalisasi ini,” terangnya.

Dijelaskan Dedy, program alih fungsi dan wisma itu sudah menjadi pemikiran pemkot jauh sebelum penutupan. Menurutnya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini sudah menginstruksikan kepada masing-masing SKPD bahwa dalam hal penutupan lokalisasi, selain sasaran pokoknya para pekerja seks komersial (PSK), juga terkait masyarakat yang rentan dan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung. Menyikapi instruksi tersebut, dinsos selaku ujung tombak d lapangan, lantas melakukan sosialisasi dan beberapa kegiatan, serta verifikasi data para PSK, mucikari dan keluarga rentan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

Dedy mencontohkan tenaga Linmas yang bekerja di wilayah lokalisasi. Ada Linmas sampingan dan pokok. Adapun yang terkena dampak langsung adalah Linmas pokok. “Apabila lokalisasi ditutup, tentunya mereka tidak akan memiliki pekerjaan. Mereka inilah yang kemudian kita rekrut. Selain di Linmas, Pemkot juga menerima banyak permohonan untuk beralih profesi pada pekerjaan yang lebih baik. Seperti di Dinsos, ada yang menjadi sopir juga tenaga keamanan,” sambung Dedy.

Menurut Dedy, pihaknya mendapatkan informasi ada sekitar 600 masyarakat terdampak. Namun, pihaknya cukup kesulitan melakukan assessment. Padahal, jauh hari sebelumnya, Dinsos sudah mendapatkan tembusan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya untuk menyampaikan surat ke lurah dan camat barangkali ada warga di sekitar lokalisasi yang ingin mendapatkan pelatihan. Namun, dari Dinsos tidak bisa langsung tembus ke masyarakat.

“Itu yang membuat rencana kami kurang optimal. Barangkali dengan momen ini, bisa dilakukan sosialisasi kepada warga terdampak yang selama ini belum tertarik sehingga kami di SKPD bisa melaksanakan program yang kita siapkan,” ujarnya kepada para wartawan.

Salah satu warga terdampak yang kini bekerja di Pemkot Surabaya, Totok Basuki Rahmat, mengaku senang bisa beralih profesi. Menurut warga Krembangan yang lahir di daerah lokalisasi Dupak Bangunsari, pasca-penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari, dirinya diterima bekerja sebagai tenaga outsourching di Dinsos Sosial Kota Surabaya dan ditempatkan di UPTD Keputih.

“Saya berterima kasih kepada Pemkot Surabaya karena dengan adanya penutupan lokalisasi, sangat banyak manfaat yang bisa dipetik. Di wilayah saya, di Dupak Bangunsari, adanya penutupan membuat kawasan Dupak berubah jadi lebih baik. Ekonomi warga juga semakin meningkat tanpa ada kegiatan lokalisasi,” tegas Totok.

Warga terdampak lainnya, M.Gufron mengatakan, dengan bekerja di Pemkot Surabaya, dirinya merasa mendapatkan pemasukan lebih dari yang dia dapatkan sewaktu bekerja di lingkungan lokalisasi. Dia menyebut, selama sebulan, dirinya rata-rata mendapatkan pemasukan Rp 750 ribu per bulan. Sementara bekerja di Linmas Kota Surabaya, dirinya mendapatkan gaji sesuai Upah Minimun Regional (UMR) yakni sebesar Rp 2,2 juta. “Bedanya jauh. Kalau dulu (di lokalisasi), dapat honor tidak menentu. Kalau malam Minggu kita bisa dapat banyak, tapi kalau hari biasa ya sepi. Kalau di Pemkot cukup untuk menghidupi anak dan istri,” ujar warga Kelurahan Putat Jaya ini.

Sementara Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser menambahkan, yang menjadi prioritas bagi Pemkot adalah merekrut warga terdampak yang menjadi tulang punggung keluarga. Perekrutan itu sudah dilakukan sebelum pengalihfungsian lokalisasi.

“Kami prioritaskan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Pemkot sudah merekrut warga terdampak dalam jumlah cukup siginfikan yang sudah diserap masuk dalam beberapa SKPD seperti Bakesbang Linmas, Bapemas KB, Dinkes dan DKP lewat jalur outsorching. Selain Pemkot, juga ada pihak swasta yang juga siap merekrut warga di sana. Ini yang jarang dipublikasikan. Makanya, kami informasikan progress yang dilakukan Pemkot supaya tidak ada kesan kok Pemkot tidak melakukan apa-apa,” jelas Fikser.(*/arf)

KABARPROGRESIF.COM : Penyelidikan kasus dugaan pembangunan smoking area di 28 Kantor Kecamatan di Surabaya semakin tak ada kejelasan. Kasipidsus Kejari Tanjung Perak, Bayu Setyo Pratomo melalui Jaksa Penyidik Pidsus Ferdi Ferdian mengaku masih memfokuskan diri untuk penyidikan dua kasus korupsi lainnya.

Dua kasus korupsi itu yakni, dugaan Korupsi Disnaker Kota Surabaya dan Penyimpangan Proyek Kali Beringin.”kita fokuskan dua kasus itu dulu,”terang Ferdi.

Saat ditanya, langkah apa saja yang sudah dilakukan pihaknya dalam mengungkap dugaan korupsi pada proyek pembangunan smoking area yang dananya dikucurkan dari dana bagi hasil cukai Pemprop Jatim Tahun 2013 senilai miliaran rupiah. Pria berpangkat ajun jaksa ini mengaku masih sebatas penyelidikan saja.”masih penyelidikan mas, karena harus bertul-betul dikaji dengan teliti, karena unsure kerugian negaranya sangat besar,”ujarnya.

Sementara, Penyelidikan dugaan Korupsi Smoking Area di wilayah hukum Kejari Surabaya juga terlihat landai, terlebih saat ini, Kasipidus Kejari Surabaya telah bergeser tugas di Kejati Papua. Dari keterangan yang dihimpun ke tim intel, pihaknya telah melimpahkan kasus ini ke Pidsus. Andry Winarto selaku tim pidsus mengaku masih mendalami penemuan data dan keterangan yang dilimpahkan tim intel. “masih kita dalami,”singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, ‘Mandeg’ nya proses penyidikan ini diduga lantaran dua Korps Adhyaksa ini saling ‘intip’, siapa yang akan lebih dahulu menaikan status perkara ini menjadi penyidikan?. Pasalnya dari 28 Kantor Kecamatan yang terindikasi Korupsi pembangunan smoking area ini, 10 Kantor Kecamatan masuk dalam wilayah hukum Kejari Tanjung Perak, Sedangkan 18 Kantor Kecamatan lainnya wilayah hukum Kejari Surabaya.

Seperti diketahui, Aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area ini, pertama kali terungkap di Kantor Kecamatan Tandes pada awal Januari 2013 lalu. Kejari Perak menilai, pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dana nya tidak sesuai dengan anggaran yang ada bila dibanding dari ukuran bangunan yang hanya 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area terebut minim fasilitas, ruangan tidak terlihat fasilitas elektronik, seperti Televisi maupun AC. Dalam ruangan itu hanya ada kursi santai dan alat hisap udara atau hexos. Bila diasumsikan, penyerapan dana pembangunannya hanya menghabiskan dana berkisar 40 jutaan.

Hal serupa juga dilakukan Kejari Surabaya , pada Selasa (4/3/2014) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Proyek pembangunan smoking area itu, di danai dari bagi hasil cukai tembakau yang dikucurukan langsung oleh Kementerian Keuangan RI melalui Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota di daerah masing-masing. Setiap provinsi/ kabupaten/ kota se- Indonesia memperoleh dana kucuran dana bagi hasil cukai rokok setiap tahunnya. Hanya saja besaran perolehan dananya tidak rata, tergantung dari keberadaan pabrik rokok
yang ada di masing-masing daerah.

Untuk seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK 07/ 2013, digerojok dana bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprov Jatim sendiri memperoleh kucuran Rp 305.073.519.347.

Sedangkan khusus untuk Pemkot Surabaya sebesar Rp 31.196.892.354. Konon untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang turun ke 28 Kecamatan se- Surabaya di tahun 2013 merupakan dana yang dicairkan melalui Pemkot Surabaya. Total nilainya mencapai Rp 51 miliar.

Masing-masing kecamatan minimal memperoleh sekitar Rp 79 jutaan. Oleh masing-masing kecamatan dipergunakan untuk membangun ruangan khusus merokok. (Komang)

KABARPROGRESIF.COM : Lantaran mengemplang pajak hasil industrinya selama 9 tahun , sejak 2005 hingga 2014, Direktur PT Indu Manis di Kawasan Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Tjoa Gunawan (51), warga Sukomanunggal, Surabaya duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Djuwariyah menjelaskan, Tjoa tak hanya menghindari pajak atau tidak melaporkan hasil kegiatan industrinya yang bergerak di bidang ekspor pembekuan udang tersebut, Tjoa diketahui menggunakan software bajakan dengan sengaja pada perangkat komputernya dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial.

" Terdakwa dijerat pasal pasal 24 ayat (1) jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984, tentang perindustrian," ujar Djuwariyah.

Tak hanya itu, terdakwa juga dijerat dengan Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian jo Pasal 31 Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

"Dan atau Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, karena menggunakan software bajakan dalam perangkat komputernya," terang Djuwariyah.

Dia menambahkan, perusahaan yang dipimpin Tjoa Gunawan ini, sudah beroperasi sejak tahun 2005 hingga 2014 dan belum pernah sekalipun melaporkan hasil kegiatan industrinya kepada pemerintah secara berkala. "Karena itulah, ada potensi negara dirugikan," ujarnya.

Dengan modus seperti itu (tidak melaporkan hasil produksinya), lanjut Yusep, penghitungan pajak perusahaan menjadi tidak termonitor.

"Sehingga kewajiban pajak perusahaan juga tidak terpenuhi. Selain itu, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut juga menggunakan komputer yang di dalamnya berisi program yang diduga bajakan," tandas dia. (Komang)

Nyabu, Sekel Moro Krembangan Divonis 4 tahun

KABARPROGRESIF.COM : Gara-gara nyabu, Sekretaris Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Abdul Rachman (54), dijatuhi hukuman selama empat tahun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 3C yang tinggal di jalan Dapuan Baru ini dianggap terbukti bersalah melanggar UU Narkotika. ”Terdakwa terbukti menyimpan dan memeiliki narkotika golongan I,” tegas ketua majelis hakim Fathurrahman.

Terdakwa diringkus Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak lantaran kedapatan menyimpan alat hisap sabu-sabu di sebuah dus kecil, di kantor Kelurahan Morokrembangan. Penangkapan ini , berawal dari informasi di Kelurahan Morokrembangan sering digunakan untuk menghisap sabu-sabu, Saat kami grebek dikantornya kami temukan kotak kecil yang berisi seperangkat alat hisap sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Rachman mengakui jika mengonsumsi sabu-sabu.

Rahman sering menghisap sabu-sabu bersama keponakannya bernama Ruslan yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Rochman mengatakan, dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk sehingga dituntut untuk kerja lembur. Untuk menambah tenaga dan agar tidak ngantuk saat lembur dirinya menghisap sabu-sabu. ”Menjelang Pemilu pekerjaan saya sangat padat, dan sering lembur hingga malam, hanya untuk untuk menambah stamina dalam bekerja lembur,” kata Rachman yang kemarin mengajukan rehabilitasi tapi ditolak oleh hakim.

Namun Rachman membantah jika dirinya menghisap sabu-sabu di dalam kantor Kelurahan. “ Saya tidak pernah memakai di dalam kantor, tapi di luar kantor. Biasanya saya di memakai di belakang atau di samping kantor,” kata Rachman.(komang)

Penyelidikan Korupsi Smoking Area Semakin Tak Jelas

Dua Kejaksaan Saling ‘Intip’

KABARPROGRESIF.COM : Dugaan korupsi pada pembangunan smoking area di Surabaya yang telah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Surabaya pada awal April 2014 lalu terkesan tak serius untuk melanjutkan kasus yang merugikan uang negara berlanjut ke meja hijau.

Padahal bagi internal di dua Kejari ini, yang tak terlibat langsung menangani kasus tersebut, mengatakan bahwa kasus smoking area ini sangatlah mudah pembuktian dari segi yuridisnya.

“ Analisanya cukup tinggal membandingkan harga dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi alat penghisapnya bisa lihat di mbah google.” saran sumber lantas tertawa.

Mandegnya proses penyidikan ini diduga lantaran dua Korps Adhyaksa ini saling ‘intip’ siapa yang akan menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan?

Pasalnya temuan penyelidikan saat ini yang sasarannya hanya di 28 Kantor Kecamatan yang terindikasi Korupsi pembangunan smoking area ini, 10 Kantor Kecamatan masuk dalam wilayah hukum Kejari Tanjung Perak, Sedangkan 18 Kantor Ke-camatan lainnya wilayah hukum Kejari Surabaya.

‘Kejari Perak Naik atau tidak,”ucap Jaksa Dedi Agus Oktavianto dari Kejari Surabaya saat dikonfirmasi.

Menurut Jaksa yang bertugas di bagian Intel ini menyatakan, saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan ke bagian pidana khusus (pidsus). Ia mengaku, hanya sebatas melakukan pengumpulan data dan keterangan (puldata dan pulbaket) saja.

”Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, tugas kita hanya puldata dan pulbaket dan perkara ini sudah kita serahkan ke Pidus untuk ditindak lanjuti, silahkan kroscek ke Pak Andy Winanta selaku Ketua Tim,”Kata Jaksa Dedi.

Setali tiga uang, Jaksa Andry Winanta juga menyampaikan keterangan yang sa-ma, Jaksa yang bertugas dibagian Pidsus ini juga mengaku baru melakukan puldata dan pulbaket,

”Belum, kita baru sebatas puldata dan pulbaket saja,”ujar Andry

Sementara, Jaksa Ferdi Ferdinan dari Kejari Tanjung Perak juga melontarkan ka-limat yang sama. Namun untuk kasus ini, Pihaknya juga bakal menelisik keterlibatan sejumlah pejabat di Pemprov Jatim yang terlibat langsung dalam pencairan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut.

”Yang kita akan telusuri alur pencairan dana itu, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ada penyimpangan,”ujar Ferdi.

Aroma dugaan korupsi pembangunan smoking area ini, pertama kali terungkap di Kantor Kecamatan Tandes pada awal Januari 2013 lalu. Kejari Perak menilai, pembangunan ruang perokok itu dibangun dengan cara asal-asalan dan penyerapan dana nya tidak sesuai dengan anggaran yang ada bila dibanding dari ukuran bangu-nan yang hanya 2 X 3 meter persegi.

Selain itu, dalam ruangan smoking area terebut minim fasilitas, ruangan tidak terli-hat adanya fasilitas yang layak pada umum-nya. Dalam ruangan itu hanya berupa kursi santai dari kayu yang sering dipergunakan orang untuk ruang makan, alat peng-hisap asap rokok atau hexos, ki-pas angin dan blower. Bila di-asumsikan, penyerapan dana pembangunannya diperkirakan hanya menghabiskan sekitar Rp. 40 jutaan.
Hal serupa juga dilakukan Kejari Surabaya , pada Selasa (4/3) lalu, tim intelijen Kejari Surabaya telah melakukan pengamatan di dua kantor Kecamatan, yakni Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Dukuh Pakis.

Informasinya, Kejari Surabaya juga ‘menyisir’ ke kecamatan lainnya yakni di Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Simikerto.

Perlu diketahui, Dana bagi hasil cukai tembakau ini dikucurkan langsung oleh Kementerian Keuangan RI melalui Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kota di daerah masing-masing.

Setiap provinsi/ kabupaten/ kota se- Indonesia memperoleh dana kucuran dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) setiap tahunnya. Hanya saja besaran perolehan dananya tidak rata, tergantung dari keberadaan pabrik rokok yang ada di masing-masing daerah.

Untuk seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur, berdasarkan PMK.181/PMK07/ 2013, digerojok DBHCT sebesar Rp 1.016.811.731.156. Dari total nilai tersebut, untuk Pemprov Jatim sendiri memperoleh kucuran sebesar Rp 305.073.519.347.

Sedangkan khusus untuk Pemkot Surabaya sebesar Rp 31.196.892.354. Ko-non untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang turun ke 28 Kecamatan se- Surabaya di tahun 2013 merupakan dana yang di-cairkan melalui Pemkot Surabaya. Total nilainya mencapai Rp 51 miliar.

Masing-masing kecamatan minimal memperoleh sekitar Rp 69 jutaan. Oleh kecamatan dipergunakan untuk memba-ngun ruangan khusus merokok. (komang)

Rabu, 23 Juli 2014

Senin, 21 Juli 2014

Sabtu, 19 Juli 2014

Jumat, 18 Juli 2014

Rabu, 16 Juli 2014

Selasa, 15 Juli 2014

Senin, 14 Juli 2014

Sabtu, 12 Juli 2014

Jumat, 11 Juli 2014

Kamis, 10 Juli 2014

Narkoba

Koperasi & UMKM

Categories

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo

Halaman

Hankam

Popular Posts

Blog Archive