Untuk mendukung integrasi tersebut berjalan lancar, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menekankan pentingnya verifikasi data yang valid. Data valid sangat penting agar tidak ada warga tidak mampu yang tidak mendapat akses kesehatan. Karenanya, walikota mengimbau agar para lurah dan camat se-Surabaya untuk rajin meng-up date data warganya.
Menurut walikota, bila sumber datanya sudah kuat, apabila ada perubahan data kependudukan semisal ada warga yang meninggal atau datang dan pergi berpindah tempat tinggal, bisa segera ditindaklanjuti. Bahkan, walikota sampai harus mengulang tiga kali kalimat “data itu menjadi penting” untuk menekankan pentingnya validitas data tersebut.
“Kita butuh data karena dari data kita bisa bergerak. Datanya harus diupdate terus, karena kalau tidak diupdate bisa gawat. Bukan tidak mungkin ada warga luar kota yang ingin pindah ke Surabaya karena ingin dapat jaminan kesehatan. Padahal, ini kan diambilkan dari pajak yang dibayar warga Surabaya,” jelas walikota di acara sosialisasi penerima bantuan iuran (PBI) Kota Surabaya di Graha Sawunggaling Lantai VI Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Walikota menekankan, bila nantinya para camat atau lurah mendapati sejumlah masalah di lapangan, diharapkan agar segera disampaikan kepada Asisten IV Sekkota (bidang Kesra) agars egera bisa ditindaklanjuti. “Saya yakin di lapangan akan ada temuan masalah, dan itu tolong disampaikan,” ujar walikota perempuan pertama sepanjang sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini.
Khusus untuk PBI, walikota menyebut warga dari luar kota yang tinggal di Surabaya masih tercover. Ini karena datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memang acuannya adalah warga yang tinggal di Surabaya. Data tersebut nantinya akan di up grade berdasarkan data milik Pemkot Surabaya. PBI merupakan peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang diatur melalui peraturan pemerintah yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. “Data dari Pemkot dengan data BPS itu ndak sama. Kita lebih besar angkanya dari angka BPS karena lebih baik kita bisa membantu daripada kelewatan,” sebut walikota.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, integrasi jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional tersebut akan efektif berlaku mulai Oktober 2014 ini. Menurutnya, manfaat utama bagi Surabaya terkait integrasi tersebut adalah efisiensi. “Ya memang lebih efisien. Coverage nya juga secara keseluruhan,” tegas Febria.
Menurut Febria, hingga kini, warga tidak mampu yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan jumlahnya mencapai 291.686 warga. Jumlah tersebut merupakan pasien miskin yang didata oleh Bapemas KB Kota Surabaya, kemudian ada peserta Jamkesmas yang tidak menerima kartu kartu jamkesmas baru dan warga penerima SKTM. “Mereka betul-betul miskin sehingga bisa dimasukkan karena memang sesuai kriteria,” ujarnya.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan kantor wilayah regional VII wilayah Jatim, Andi Afdal Abdullah mengatakan, per Agustus 2014, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh Indonesia mencapai 128 juta jiwa. Jumlah itu hampir setengah dari total jumlah penduduk Indonesia.
Andy Afdal menjelaskan, sejauh ini, dari total 400 kabupaten/kota di Indonesia, sudah ada 143 kabupaten/kota yang telah berintegrasi masuk ke jaminan kesehatan nasional. Sementara di Jawa Timur, sudah ada lima kabupaten/kota.
“Surabaya menjadi kota yang ke 144. Tapi Surabaya memiliki jumlah kepesertaan BPJS kesehatan terbesar di seluruh Indonesia, mencapai 290 ribu sekian. Kalau kabupaten/kota lainnya biasanya puluhan ribu. Kami mangpresiasi bu walikota dan Pemkot Surabaya yang mendukung program BPJS ,” tegas Andy Afdal Abdullah.
Dalam acara tersebut, secara resmi dilakukan penyerahan simbolik kartu BPJS dari Andi Afdal Abdullah yang diserahkan kepada Walikota Tri Rismaharini.(arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar