Kepala Dishub & LLAJ Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, sikap tegas tersebut diambil menyikapi adanya informasi dan perintah dari DPP Organda agar seluruh bus melakukan aksi mogok massal untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
“Pokoknya kalau ada PO bus yang tidak sampai melayani masyarakat, tindakan tegas akan kita lakukan. Di antaranya, izin trayek mereka tidak akan kita keluarkan,” tegasnya usai membuka workshop “Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) bagi perusahaan angkutan barang akan meningkatkan keselamatan dan pelayanan lalu lintas angkutan jalan serta benefit perusahaan di Surabaya, Rabu (19/11/2014).
Menurut Wahid, sanksi pencabutan trayek akan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki Dishub dan LLAJ Jatim, yakni khusus izin trayek untuk bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Sedang untuk bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) izin trayeknya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
"Makanya kami akan melakukan evaluasi terhadap PO-PO yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya minta PO bus tetap memberikan layanan kepada masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan angkutan umum dirugikan,” imbuh Wahid. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar