KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Polemik berkepanjangan soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada), berpengaruh serius terhadap kondisi politik di Surabaya. Elit parpol lebih banyak wait and see, menyikapi Pilwali kota Surabaya 2015. Kabar yang beredar, baru PDIP dan Golkar yang menyiapkan amunisi dan strategi. Entah nanti Pilkada digelar langsung maupun melalui DPRD.
Nah, di tengah-tengah menunggu kepastian walikota dan wakil walikota dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD Kota Surabaya, berhembus kabar di internal PDIP yang akan mempertahankan duet Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana (WS). Pasangan ini dinilai masih layak sebagai calon walikota dan wakil walikota Surabaya periode 2015-2020. Pasalnya, sosok Risma dan WS dinilai cocok untuk memajukan kota Surabaya. Sedang dari Partai Golkar, Adies Kadir yang kini menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, disebut-sebut bakal menantang duet Risma-WS.
Menyikapi kabar ini, Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya Baktiono mengatakan, sampai detik ini pihaknya belum melakukan penjaringan teerhadap kandidat cawali maupun cawawali. Pasalnya, masih menunggu keputusan DPC, DPD dan DPD. Namum mayoritas kader mulai dari tingkat ranting, kelurahan, kecamatan sampai kota, menghendaki PDI Perjuangan mencalonkan kadernya sendiri untuk maju sebagai calon walikota periode 2015-2020.
“Kita masih menunggu DPP PDIP. Apa pun keputusan partai, kita akan melaksanakannya. Namum apa yang dikehendaki kader dari tingkat RT sampai kota menghendaki mengusung kader internal partai sendiri dan layak, yakni Ketua DPC PDIP Pak Wisnu Sakti Buana,” ungkap Baktiono saat dihungungi melalui telpon selulernya, Rabu (11/12).
Lebih lanjut pria yang sudah empat periode menjadi anggota DPRD Surabaya ini menuturkan, adanya kabar tetap menduetkan Risma dan WS, Baktiono menegaskan Risma sampai saat ini bukan kader PDIP. Status Risma masih pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Surabaya yang posisinya masih cuti. Mantan Kepala Bappeko itu juga di kabarkan tidak mau lagi diusung PDIP dalam pilwali nanti.
“Katanya Bu Risma tidak mau diusung lagi dan tidak mau menjadi kader partai (PDIP), lebih memberatkan posisinya sebagai PNS. Seharusnya etika politik harus dipakai mengundurkan diri dari PNS, karena jabatan walikota merupakan jabatan politik. Hanya saja, di aturan memang diperbolehkan untuk cuti PNS calon kepala daerah,” jelas Baktiono.
Ia menjelaskan lantaran sikap Risma itu, pihaknya menghendaki calon walikota mendatang diambil dari kader internal. “Kami semua kader menghendaki kader internal partai dan saya juga yakin seperti Bu Mega waktu menunjukan Jokowi, kader sendiri maju jadi persiden. Kemudian Ginanjar Gubernur Jateng dan Bambang DH waktu Pilgub Jatim, semuanya dari kader internal partai. Pilwali Surabaya nanti, yang mempunyai potensi dari kade ya seperti Wisnu Sakti Buana,” bebernya.
Tidak hanya PDI Perjuangan yang mulai siap-siap, DPD Partai Golkar Surabaya tak mau kalah. Sosok Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Adies Kadir masih menjadi kandidat terkuat di internal partai ini. Namum beda dengan PDIP yang masih menghendaki Pilkada langsung, Golkar lebih memilihan melalui DPRD. Kabar di internal Golkar menyebutkan, jika Pilkada kembali lagi dipilih melalui DPRD, maka partai berlambang pohon beringin ini akan menggunakan kekuatan koalisi merah putih (KMP) seperti di DPR RI.
Namum jika masih dilakukan pemilihan langsung, Golkar masih melakukan proses maupun tahapan. “Kalau dipilih lagi lewat DPRD, Ketua DPD Golkar Surabaya (Adies Kadir) siap untuk maju,” ujar kader internal Golkar Surabaya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar