"BK DPRD belum menerima surat pengaduan secara tertulis terkait persoalan tersebut. Kami sudah melakukan rapat koordinasi atas kasus pemerasan oleh oknum anggota DPRD Surabaya. Dan BK pada prinsipnya menunggu pengaduan resmi sesuai prosedur tata tertib DPRD," kata Ketua BK DPRD Surabaya, Minum Latif, Senin (19/1/2015).
Dijelaskan Minun, jika nantinya sudah ada pengaduan resmi baik itu dari Pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD ataupun masyarakat, maka BK akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut.
Hanya saja, langkah yang dilakukan BK sebatas melakukan klarifikasi kepada pengadu beserta saksi dan oknum anggota DPRD yang diduga melakukan tindakan kurang terpuji tersebut. Hasil klarifikasi BK akan dikirim ke Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya diambil keputusan.
"Jadi BK dalam posisi tidak mengambil keputusan atas suatu kasus karena BK hanya sebatas melakukan klarifikasi," ucap Minun Latif.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Ratih Retnowati mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan soal kasus oknum anggota DPRD yang melakukan pemerasan terhadap korban eksekusi tanah. Dan pimpinan DPRD sepakat menyampaikan kasus tersebut ke BK DPRD Surabaya.
"Silahkan BK yang menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh oknum DPRD," kata Ratih Retnowati. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar