Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Otoda dari Kemendagri

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah XIX, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi satu dari sepuluh pemerintah kota di Indonesia yang oleh Kemendagri dinilai telah berhasil mengelola manajemen pemerintahan daerah secara optimal.

Penghargaan tersebut diberikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, di sela upacara hari Otonomi Daerah XIX yang digelar di lapangan kantor Kemendagri, Jakarta, Senin lalu (27/4/2015). Selain Walikota Surabaya, beberapa kepala daerah yang juga menghadiri peringatan ini antara lain Gubernur Jatim Soekarwo, Wali Kota Semarang,  Hendrar Prihadi serta sejumlah Sekda dari berbagai kota.

Pemberian penghargaan itu berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2013. Melalui evaluasi tersebut diketahui ada tiga provinsi, sepuluh kabupaten dan sepuluh kota.

Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan kategori kota yang diberikan penghargaan yakni Surabaya, Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara untuk kabupaten ada Bantul, Kulon Progo, Kutai, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo, Sleman dan Tuban.

“Ibu walikota menyampaikan terima kasih kepada semua SKPD, kawan-kawan di Pemkot Surabaya yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan ibu walikota, penghargaan ini bisa memotivasi semua SKPD untuk terus meningkatkan kinerja,” terang Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser (28/4).

Dijelaskan Fikser, ada banyak aspek yang menjadi penilaian dari Kemendagri. Dan, Pemkot Surabaya menjadi salah satu pemerintah daerah yang dinilai bagus dalam hal manajemen pemerintahan. “Ada banyak aspek yang menjadi dasar penilaian. Termasuk pelayanan publik yang transparan, cepat dan juga inovasi yang dihasilkan,” sambung Fikser.

Sebelumnya,  Mendagri dalam peringatan Otoda ke-XIX berharap penghargaan tersebut bisa memacu daerah otonomi lain agar juga bisa berprestasi. “Hasil ini harus diperhatikan untuk memacu daerah lain untuk berprestasi.  Monitoring dan evaluasi secara teratur, mengukur keberhasilan dan tingkat kemajuan Pemda dalam prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan," jelas Tjahjo.

Mendagri juga berharap, laporan keuangan daerah pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lalu, hanya 36 persen daerah yang mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya.  "Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya," sambung Mendagri seperti dikutip dari website resmi Kementrian Dalam Negeri. (arf)