Dituding Arogan Kasatpol Diadili

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perseteruan dua institusi yakni DPRD dan Satpol PP Pemkot Surabaya ternyata masih berlanjut, meskipun sudah ada pertemuan antar dua lembaga tersebut untuk berdamai. Namum beberapa fraksi di legislatif tidak terima atas sikap arogansi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Paolina.

Dimana saat anggota Satpol PP sedang melakukan penertiban Pasar Tembok beberapa hari lalu dengan sikap arogan, dimana saat itu Agustin Paolina sedang makan malam dengan keluarganya diarela pasar mendengar suara teriakan pedagang. Spotan politikus PDI Perjuangan ini berusaha menghentikan supaya lebih sopan dalam menertiban karena dirinya tidak tega melihat perlakuan anggota Satpol PP terhadap pedagang.

Namum hal tersebut tidak direspon oleh Satpol PP dan terjadilah pertikaian.

Karena persoalan tersebut membuat Komisi A (hukum dan pemerintahan) mengundang sejumlah pihak untuk membahas masalah tersebut. Dalam keterangannya, Agustin Poliana menilai Kepala Satpol PP Irvan Widyanto telah gagal dalam memberikan pendidikan terhadap para penegak Peraturan Daerah (Perda). Itu dibuktikan saat penertiban pedagang di Pasar Tembok beberapa hari lalu.

“Saat mau diangkut, saya sudah menghubungi pak Irvan. Mestinya jika tahu yang diangkut anggota dewan bisa diturunkan di tengah jalan” kata Agustin Poliana.

Dalam kesempatan itu, Agustin Poliana juga menuding Irvan Widyanto tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Kondisi itu diperparah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang di bawah rata-rata.

“Di sini saya tidak membela diri. Saya hanya ingin menegakkan yang sebenarnya. Secara pribadi, memang saya sudah memaafkan. Tapi secara institusi sebagai anggota dewan saya tidak terima martabat lembaga dewan diinjak-injak,” beber Titin, sapaannya.

Sementara itu Ratih Retnowati wakil ketua DPRD Surabaya meminta kepada seluruh anggota Satpol-PP Kota Surabaya untuk menjaga sikapnya kepada siapapun termasuk pedagang apalagi sudah mengetahui secara pasti jika yang dihadapi adalah anggota dewan.

“Mereka harus bisa menjaga sikap kepada siapapun termasuk pedagang yang akan ditertibkan, agar tidak terjadi seperti kasus yang menimpa ibu Agustin,” katanya.

Adi Sutarwijono (Awi) wakil ketua Komisi A mengatakan jika pihaknya telah menemukan kejadian yang dianggapnya tidak boleh lagi terjadi yakni, Satpol-PP masih melakukan tindakan dilapangan tatkala Agustin sudah diketahui secara pasti sebagai anggota dewan. “Ada hal yang bersifat emosional saat terkonfirmasi sebagai anggota dewan, apapun tindakan menaikkan ke truck Satpol-PP yang mengundang crowded untuk tidak lagi dilakukan,” tandasnya.

Menanggapi keterangan Agustin Poliana, salah satu aparat Satpol PP Anna, mengklarifikasinya. Menurut dia, kedatangan Agustin Poliana saat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tembok sebenarnya sudah terlambat. Sebab ketika yang bersangkutan datang, penertiban sudah selesai satu jam sebelumnya.

“Waktu itu penertiban PKL berlangsung kondusif. Makannya suasana kisruh seperti yang disampaikan ibu Agustin itu tidak benar. Bahkan pedagang mendukung langkah kami karena tidak sedikit para pedagang yang ditarik iuran tidak resmi,” terang Anna.

Sedangkan Kasatpol PP Irvan Widyanto berharap agar masalah tersebut tidak diperpanjang. Menurutnya, jika memang ada pihak yang harus disalahkan itu adalah dirinya selaku pimpinan Satpol PP Kota surabaya. “ Tidak ada namanya prajurit yang salah. Jika memang harus ada yang bertanggung jawab itu adalah saya selaku komandan mereka,” tandas Irvan.

Dalam kesemptan itu, mantan Camat Rungkut ini juga mengaku siap menerima sanksi baik dari inspektorat maupun walikota Surabaya Tri Rismaharini. “Kalau ada yang harus diberi sanksi itu adalah saya,” pungkasnya. (arf)