KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Melalui Sekneg, Wakil Presiden RI telah mengirim surat tertanggal 2 juni 20I5 kepada Walikota Surabaya. Perihalnya, tentang menindaklanjuti arahan wapres terkait permasalahan pembangunan Pasar Turi. Dan surat ini sendiri juga balasan atas surat dari Walikota Surabaya dan pedagang yang ditujukan kepada Presiden dan ditembuskan ke wapres.Dalam surat yang ditandatangani oleh kepala secretariat waprès, Mohamad Oemar meminta agar walikota segera menyelesaikan adendum kontrak perjanjian dengan investor, dan pembongkaran TPS (tempat penampungan sementara). Selain itu meminta penyelesaian masalah ini dilakukan jangan terlalu lama, sehingga aktivitas perdagangan di Pasar Turi bisa dilakukan sebelum Ramadan.
Djaniadi Hadi Sadikin , salah satu pedagang Pasar Turi mengatakan berdasarkan surat tersebut, sudah jelas agar walikota tertindak tegas. Artinya, melakukan tindakan nyata di lapangan agar persoalan Pasar Turi tidak terkatung-katung seperti saat ini.
“Kalau membaca surat dari secretariat wapres, justru Bu Risma (Walikota Tri Rismaharini, red) yang berjanji akan menyelesaikan carut marut persoalan Pasar Turi. Namun ternyata Bu Risma tak segera bertindak,” jelas pedagang yang sudah membuka stan di Pasar Turi Baru.
Akibatnya, yang merasakan dampak adalah pedagang yang sudah melunasi pembayaran stan yang jumlahnya mencapai 45I0 pedagang. Sebab, mereka tak bisa berjualan secara maksimal. Padaha, Ramadan adalah panen bagi pedagang, namun kali ini, mereka hanya bisa gigit janji.
“Ada sekitar 400 pedagang yang berjualan di Pasar Turi. Namun karena tak kejelasan soal TPS, maka banyak pembeli yang enggan masuk. Akibatnya, kondisi di dalam masih sepi sehingga pedagang pun yang berjualan tak maksimal. Mereka berjualan hanya 2 hingga 3 jam saja,” cetusnya.
Untuk itu, mereka meminta agar walikota lebih serius menyelesaikan masalah Pasar Turi, terutama melaksanakan surat dari wapres. “Kami sudah tujuh tahun menunggu bisa berjualan lagi setelah kebakaran. Karena sudah jadi, kami meminta Pemkot ikut meramaikan Pasar Turi,” ucap pedagang alat elektronik ini.
Sementara itu Pemkot Surabaya sendiri telah melakukan pendataan di terhadap pedagang yang berjualan di TPS. Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi M Taswin, mengatakan Disperindag Kota Surabaya sudah melakukan pendataan di lapangan beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk mendata berapa banyak pedagang yang masih bertahan di TPS dan berapa banyak sudah masuk ke Pasar Turi.
"Hingga saat ini masih ada pedagang yang bertahan di TPS. Tentu saja kami belum bisa melaksanakan pembongkaran TPS" ungkapnya.
Dikatakan pembongkaran baru bisa dilaksanakan ketika seluruh pedagang sudah masuk semua ke PasarTuri.“Kami berharap tahun ini bisa melakukan pembongkaran. Yang pasti TPS harus bersih dulu dari pedagang," jelasnya.
Agar pembongkaran bisa berjalan lancar, menurut Taswin, pihaknya akan mengajukan persetujuan penghapusan aset pada DPRD Surabaya. Sebab, pembangunan TPS tersebut itu menggunakan APBD. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar