Benarkah Gerbong Koalisi 6 Parpol di Surabaya Masih Rawan Kandas?

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Koalisi 6 partai politik di Surabaya yang di deklarasikan hari ini Senen (29/6/15) di Hotel Majapahit Surabaya sepertinya bakal rawan kandas, karena masih terkesan tetap belum jelas arahnya. Apakah bakal mengusung calon Bacakada sendiri atau memilih bersikap diam dengan membiarkan munculnya pasangan tunggal di Pilkada Surabaya 2015, sehingga Pilkada Surabaya 2015 gagal dilaksanakan dan mundur di tahun 2017.

Diawal prescom yang digelar 6 parpol anggota koalisi yakni Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PKB dan Demokrat, masing masing perwakilan (ketua DPC Surabaya-red), menyampaikan dengan semangat berapi - api bahwa kelompoknya harus bisa mengusung sosok yang bisa menandingi pasangan incumbent (petahan) yakni Risma – Whisnu yang di usung PDI Perjuangan.

Namun setelah sejumlah pertanyaan dari wartawan mulai dilontarkan saat sesi tanya jawab, para pimpinan parpol di Surabaya ini ternyata hanya berkutat soal wacana perlawan terhadap popularitas dan kekuatan pasangan Risma – Whisnu yang diusung PDI Perjuangan. Sementara disisi lain, juga mengakui bahwa untuk memunculkan pasangan calon Bacakada masih harus mendapatkan restu dari DPP masing-masing parpol yang berkoalisi.

Keyakinan untuk melawan didasari pemikiran bahwa popularitas Risma tetap bisa dilawan bahkan merasa yakin bakal bisa mengalahkan manakala koalisi parpol yang terbentuk bisa benar-benar dijadikan tonggak untuk menyatukan visi dan misi demi perubahan Kota Surabaya yang lebih baik.

Berawal dari Hartoyo ketua DPC Demokrat Surabaya yang mendapat giliran pertama, mengatakan bahwa koalisi 6 parpol merupakan hasil proses yang panjang dengan tujuan bagaimana menjadikan Surabaya menjadi lebih baik.

Kemudian disambung BF Sutadi ketua DPC partai Gerindra Surabaya yang menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi 5 parpol di Surabaya tidak bermaksud untuk menjegal pasangan Risma – Whisnu.

“kami hanya menginginkan persaingan yang berimbang dalam kompetisi Pilkada, untuk itu kami haris siapkan calon dalam waktu dekat,” jelas mantan pejabat structural di Pemkot Surabaya ini.

Sementara Syamsul Arifin ketua DPC PKB Surabaya lebih menekankan kepada kesempatan berkompetisi di Pilkada Surabaya masih sangat mungkin, karena pasangan incumbent adalah manusia biasa, sehingga masih bisa dilawan.

“sebenarnya walikota Risma adalah biasa biasa saja, dan yakin tetap bisa dilawan atau dikalahkan. Dan saya sangat yakin jika pemenang Pilkada mendatang bukan perempuan, tapi laki laki,” tegasnya.

Ibnu Shobir ketua DPD PKS Surabaya mengatakan bahwa kehadiran seluruh pimpinan 6 parpol untuk berkoalisi merupakan wujud keseriusan dalam rangka mengahasilkan kepemimpinan yang lebih bagus.

“untuk itu kami mohon dukungan kepada seluruh elemen masyarakat, agar partai koalisi bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat kota Surabaya,” ucapnya saat diberikan waktu untuk berbicara.

Demikian juga dengan M Alyas ketua DPD Golkar Surabaya, dirinya hanya berharap bahwa terlibatnya Golkar di partai koalisi bisa memberikan kesejukan kepada siapapun dan pihak manapun.

“misi koalisi ini adalah rahmatn lil alamin, dan berusaha untuk mematuhi aturan perundang undangan agar memunculkan dua pasangan bacada dalam kompetisi Pilkada di Surabaya, jadi bukan untuk berlawanan, tetapi untuk beriringan, bahkan besar kemungkinan bakal ada tambahan 3 partai lagi,” tandasnya.

Terakhir, Surat perwakilan dari DPC PAN Surabaya mengaku bahwa kehadirannya dan pertisipasinya dalam koalisi partai sekaligus menjawab keragu-raguan semua pihak yang masih mempertanyakan sikap politik partai dengan lambang matahari terbit ini.

Saat season tanya jawab yang dibuka oleh AH Tony dan Satuham sebagai moderator, muncul beberapa pertanyaan dari wartawan yang antara lain, apakah hasil seleksi calon Bacakada di koalisi parpol juga masih meminta restu dari DPP masing-masing?

Terkesan diplomatis, akhirnya Hartoyo wakil dari partai Demokrat mengakui bahwa partainya tetap harus melibatkan DPP, karena merupakan aturan UU yang harus dipatuhi.

“untuk mengusung calon Pilkada, maka sesuai aturan harus mendapatkan persetujuan dari DPP, untuk itu kami akan koordinasikan dengan DPD, yang kemudian diteruskan ke DPP, dan untuk Demokrat sudah tidak ada masalah,” ucapnya.

Namun saat ditanya, apakah partai koalisi bisa dipastikan bakal mengusung calon Bacakada atau masih ada kemungkinan lain, Samsul Arifin wakil dari PKB menjawab jika terkait calon Bacakada yang bakal dimunculkan oleh koalisi partai masih dalam proses pembahasan.

Ditanya soal bagaimana proses seleksi calon Bacakada versi partai koalisi, sementara masing - masing partai telah mendapatkan sejumlah calon Bacakada hasil proses penjaringan dan tahapannya belum selesai, BF Sutadi wakil dari Gerindra mengatakan jika calon Bacakada yang terdaftar di beberapa partai ada kesamaan nama dan sosok.

“beberapa nama yang terdaftar ternyata kan orong-orangnya juga sama, jadi kami tinggal menyeleksi siapa yang terbaik diantara yang baik itu,” pungkasnya. (arf)