Pengukuhan pengurus FKUB Kab. Tuban,Yakini Bahwa Peristiwa Tolikara Bukan Permasalahan Agama.

KABARPROGRESIF.COM : (Tuban) Pada hari Kamis  tanggal 06 Agustus 2015 pukul 10.30 di Pendopo Krido Manunggal Tuban Jl. Gub. R.M. Soeryo, Kelurahan Sendangharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dilaksanakan kegiatan pengukuhan keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2015-2020 dan Penandatanganan pernyataan sikap terkait peristiwa Tolikora Papua, sebagai penyelenggara kegiatan tersebut adalah Kakesbangpolinmas Kab. Tuban Bpk. Aguk Waluyo Raharjo, yang dihadiri 100 orang diantaranya Forpinda Kab. Tuban, SKPD Kab. Tuban, Muspika Sekab-Tuban, Dewan Penasehat FKUB Kab. Tuban, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Tuban, Tomas dan Toga Kab. Tuban.
           
Dalam acara pengukuhan tersebut, Dandim 0811/Tuban Letkol Kav Rahyanto Edy Yunianto menyampaikan bahwa di wilayah Kab. Tuban terdapat beberapa titik kerawanan yang harus diantisipasi dan perlu dilaksanakan pencegahan secara dini terkait permasalahan kerukunan umat beragama,  sehingga pihaknya berharap kepada segenap aparat terkait agar meningkatkan soliditas kerja sama dengan saling bersinergi untuk memberikan kontribusi nyata terhadap forum kerukunan umat beragama, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga konflik yang ada di wilayah lain Indonesia tidak berpengaruh negative bagi masyarakat di wilayah Kab. Tuban.  Dandim juga menghimbau, agar seluruh hadirin yang menyaksikan pengukuhan pengurus FKUB tersebut dapat menjadi panutan bagi masyarakat dilingkungannya, dengan mengedepankan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang berorientasi pada Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di wilayah.
           
Sementara sebelum penandatangan kesepakatan oleh perwakilan tokoh semua penganut agama yang ada di wilayah Kab. Tuban, mereka sepakat untuk secara bersama – sama bersinergi dalam memantapkan rasa persatuan dan kesatuan di wilayah Kab. Tuban dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, mengutuk keras aksi yang dilakukan oleh oknum pada peristiwa Tolikara Papua dan berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai hukum yang berlaku, serta menyepakati pandangan yang sama bahwa peristiwa Tolikara Papua bukanlah permasalahan agama, tetapi bentuk upaya oknum tertentu yang dengan sengaja membenturkan hubungan antar kelompok agama menjadi inharmonis, sehingga tercipta instabilitas keamanan demi dapatnya dukungan atau upaya melegitimasi campur tangan asing dalam usahanya untuk memisahkan diri dari bingkai NKRI. (arf)