Hadapi MEA, 41 pejabat Pemprov Jatim dimutasi

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali merombak posisi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi. Sebanyak 17 pejabat eselon II dan 24 pejabat eselon III dimutasi dan langsung dilantik di Gedung Negara Grahadi, Senin (31/08/2015).

Sebanyak 17 pejabat eselon II yang dilantik yakni, Drs Sukardo M.Si sebagai Kadisnakertransduk Jatim, Dr A Mudjib Affan sebagai Assisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Dr I Made Sukartha sebagai Kadinkop & UMKM, Zainal Muhtadien SH, MM dilantik menjadi Asisten Pemerintahan Setdaprov Jatim, Drs Ec Jonathan Judianto MMT dilantik menjadi Kepala Bakesbangpol Jatim, Dr Idrus M.si sebagai Kepala Bakorwil Malang, Ir Supaad M.Si sebagai Kadis PU Bina Marga, Ir Dachlan MT Kadis dilantik menjadi PU Pengairan dan Dr H Asyhar dilantik sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan.

Sedangkan lainnya yaitu, Dr H Shofwan dilantik menjadi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Jatim, Indra Wiragana sebagai Kadis Kehutanan Jatim, Dr Sukesi sebagai Kadinsos Jatim, Dra Tutut Tri Herawati dilantik jadi Kepala BPPKB, Dr Ardo Sahak jadi Kepala Badan Ketahanan Pangan Jatim, Dr Ardi Prasetyawan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Suprayitno M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik dan Drs Agung Hariyanto M.Si dilantik untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro.

Gubernur Soekarwo menegaskan, situasi ekonomi saat ini tidak sama dengan situasi saat lalu. Hal ini akibat adanya kondisi ekonomi yang ada sedang terpuruk dan dirasakan hingga Jatim.

“Mutasi ini merupakan bagian dalam membangun organisasi terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015, sekaligus situasi yang bergejolak seperti sekarang ini,” katanya ditemui usai acara.

Menurutnya, gejolak ekonomi ini dirasakan oleh semua perbankan. Hampir semua perbankan mengerem kredit investasi, jika pemerintah tidak mengintervensi maka sektor UMKM kita akan hancur. Terutama, terhadap perusahaan yang bahan bakunya impor, saat ini sudah pada posisi slow down tinggal sebesar 75 persen produksinya.

Untuk mencarikan solusinya, pihaknya mengaku akan membahas dengan pimpinan DPRD Jatim. “Eksekutif dan legislatif harus bisa mengambil langkah tepat. Pemerintah harus mengintervensi terhadap gejolak krisis seperti sekarang ini,” imbuh pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini. (arf)