Pengarahan Pangdam V/Brawijaya Kepada Perwira Kodam V/Brawijaya

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi memberikan pengarahan kepada para Perwira Jajaran Kodam V/Brawijaya, di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya, Rabu 16/9/2015.

Pangdam dalam pengarahannya menekanankan kepada seluruh perwira di jajaran Kodam V/Brawijaya agar tidak mengendorkan kewaspadaan dan tetap meningkatkan kepedulian, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindakan anarkisme, terorisme dan berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 seperti semakin maraknya simbol atau gambar palu arit di wilayah Jawa Timur.  Menyikapi hal tersebut, tentunya peran serta aparat Intelijen dan Teritorial sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai masalah yang dapat menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur.             

 Pelaksanaan werving untuk mencetak prajurit-prajurit yang baru,  agar pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan transparan. Jangan ada permainan dalam bentuk apapun berkaitan dengan werving, karena hal tersebut akan berakibat buruk baik kepada calon maupun citra satuan dimata publik.                

               Tentang pengelolaan aset-aset BMN yang dimiliki baik berupa tanah, bangunan serta Hibah, agar data yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan, dan diselesaikan proses administrasinya sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan sertifikasi terhadap aset-aset negara, harus diteruskan karena menentukan keberadaan aset-aset kita di masa yang akan datang.  Tingkatkan rasa kepedulian terhadap upaya penghematan terhadap penggunaan daya listrik dan jasa air PDAM sesuai dengan pagu yang telah dialokasikan kepada satuan.

               Diakhir pengarahannya Pangdam menekankan, bahwa pada pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang,  seluruh jajaran agar tetap memonitor segala kemungkinan yang terjadi, dengan tetap berpegang pada prinsip “Netralitas” dan jangan sekali-kali  berpihak serta menggunakan asset satuan untuk kepentingan politik praktis.  TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah harus solid, jangan ada gesekan antara anggota TNI dengan TNI atau TNI dengan Polri atau bahkan TNI dengan masyarakat. (asmo)