KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Suasana dengar pendapat antara anggota Komisi C DPRD Surabaya Bidang Pembangunan dengan Pejabat Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang semula gayeng berubah menjadi panas.Pemicunya, Syamsul Hariadi Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan menjawab semaunya, saat beberapa anggota dewan menanyakan sulitnya koordinasi dengan yang bersangkutan guna menyampaikan persoalan pembangunan di lapangan yang ditengarai menjadi penyebab minimnya serapan anggaran. “Pak Syamsul Hariadi sulit sekali jika diajak berkoordinasi, berkali-kali dihubungi gak pernah diangkat, di-sms gak dijawab,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron.
Padahal menurut Buchori, jika komunikasi terjalin lancar, persoalan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik. Mendengar keluhan Buchori yang disampaikan langsung ke Syamsul Hariadi, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri langsung menimpali. “Gak hanya sampeyan, saya telpon juga gak pernah diangkat,” sahutnya singkat.
Menanggapi komentar para anggota DPRD Surabaya yang mulai mendesaknya, Syamsul Hariadi yang duduk di samping Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dengan enteng menjawab, bahwa dirinya malas mengangkat telpon para wakil rakyat tersebut. “Malas aja, kan gak ada aturan dalam kamus jika saya harus mengangkat (telpon) itu,” terangnya tanpa beban.
Merespon tanggapan Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang terkesan melecehkan, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Habibah, naik pitam. Ia meminta Kabid Pematusan Kota tersebut menghargai kalangan dewan. “Jangan asal kalau menjawab Pak. Persoalan yang dihadapi Dinas PU Bina Marga dan Pematusan sangat banyak. Makanya koordinasi dan komunikasi itu diperlukan. Jika gak mampu mundur saja,” tuturnya dengan nada tinggi.
Syamsul Hariadi dengan nada menantang malah mengaku siap dievaluasi bila dianggap tak mampu menjalankan kinerjanya dengan baik. “Jika dinilai tak mampu saya siap dievaluasi. Tapi tak ada dalam kamus saya mundur dari jabatan sampai kapanpun, karena ini amanat,” tegasnya.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya lainnya, Vinsensius Awey usai dengar pendapat dengan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan menilai statemen pejabat yang bersangkutan melecehkan dan menganggap rendah kalangan dewan. “Kami tersinggung, kami minta PJ Walikota untuk mengajarkan etika berkomunikasi,” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem ini mengancam, jika statemen yang tak etis kembali terulang saat hearing dengan DPRD Surabaya, pihaknya akan melaporkan masalah tersebut ke Badan Kehormatan. “Kita bawa ke BK dan PJ Walikota untuk mempersoalkan yang bersangkutan,” katanya.
Ketua Komisi C Syaifudin Zuhri menambahkan, sikap Syamsul Hariadi yang mengabaikan telpon dari DPRD Surabaya tersebut tak pantas sebagai abdi masyarakat. Menurutnya, jika dengan anggota dewan saja bisa bersikap seenaknya, apalagi dengan masyarakat. “Tak selayaknya sebagai abdi masyarakat. Saya minta PJ (Walikota) atau Sekda untuk mengevaluasi keterpurukan Bina Marga,” tegasnya.
Ia menduga buruknya kinerja DPUBMP, karena pejabat disekeliling kepala dinas yang ternyata tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pasalnya, hingga saat ini, Senin (21/12/2016) serapan anggran di dinas terkait masih sekitar 56 persen. Sedikitnya seratus proyek di bawah tanggung jawab DPUBMP diperkirakan tak selesai hingga akhir tahun ini. “Banyak kegiatan yang tak sesuai dengan jadwal,” ujarnya. (arf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar