PDIP minta Tri Rismaharini Rolling Pejabat yang Sudah Tiga Tahun Menjabat

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Siap-siaplah wahai pejabat mulai dari Lurah hingga Kepala Dinas, pasalnya pasca dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Rabu (17/2/2016) nanti, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mendorong Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana agar segera melakukan rotasi besar-besaran terhadap semua pejabat Pemkot Surabaya.

Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono mengharapkan, sosok kepala Kelurahan hingga SKPD adalah orang-orang yang mampu, mereka adalah penggerak mesin organisasi dalam melakukan percepatan pembangunan. Pasalnya menurut Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono, Senin (15/2/2016) ekspekatasi masyarakat terhadap pasangan dari PDIP ini sangat tinggi.

“Itu terbukti dari perolehan dukungan yang mencapai 86 persen pada pilkada kemarin,” tuturnya. Senin (15/2/2015).

Untuk itu, menurut politisi PDIP ini pejabat di tingkat SKPD harus mampu menyelesaikan rencana pembangunan selaras dengan visi- misi yang diusung pada pilkada.

“Seperti menghadapai MEA, maslaah SDM dan pendidikan dan kesejahteraan,” paparnya.

Selain memilih figur yang tepat, menurutnya perlu pembatasan masa jabatan. Adi Sutarwijono mengatakan seyogyanya jabatan kepala SKPD maksimal 5 tahun.

“Setelah itu, harus ada seleksi lagi,” tambahnya.

Namun, Pria yang akrab disapa Awi ini mengakui, untuk rekruitmen kepala SKPD sesuai aturan UU Aparatur Sipil Negara, pemerintah daerah harus melakukan konsultasi ke Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Komisi aparatur sipil negara.

“Itu untuk merancang pola mutasi eselon dua,” katanya

Pola seleksi tersebut sesuai dengan Undang-undang harus bisa dipertanggung jawabkan atau akuntabel. Modelnya, bisa melakukan seleksi sendiri atau bersifat terbuka. Ia mengakui, pola rekruitmen pejabat eselon II saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih dibawah kewenangan Baperjakat.

“Kalau dulu baperjakat yang godok mutasi,” jelasnya.

Adi menambahkan, bukan hanya pejabat eselon II, pihaknya juga mengusulkan, masa jabatan lurah dan camat sekitar 1 – 3 tahun.

“Kita ingin rolling wilayah tugas, maksimal 3 tahun supaya kinerja terjadi penyegaran,” tandas mantan staf ahli walikota.

Ketua Bappilu DCP PDIP Surabaya ini menegaskan, masih ada waktu bagi Walikota dan Wakil Walikota guna memilih figus yang pas memimpin SKPD. Pasalnya, sesuai aturan pasangan tersebut baru bisa melakukan mutasi pegawai 6 bulan pasca dilantik.

“Jika dilantik 17 Februari, maka paling cepat 17 Juli,” jelas Adi. (arf)