KABARPROGRESIF.COM : (Tegal) Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal, Lantamal V Letkol Laut (P) Sirilus Arif Susbintoro,SE., bersama Forkompinda Kabupaten Brebes menyambut kedatangan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta ibu negara Hj. Iriana Joko Widodo di Sub terminal Agribisnis desa Larangan Kecamatan Larangan , Kabupaten Brebes, kemarin.
Kedatangan Presiden RI Ir H Joko Widodo beserta rombongan menteri Kabinet Kerja ini, dalam rangka kunjungan kerja dan peluncuran Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diikuti oleh 600 peserta. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 30 personel Lanal Tegal bergabung dengan unsur TNI/Polri dan unsur pendukung lainnya turut serta mengamankan kegiatan kunjungan Presiden tersebut.
Tampak hadir Mennakertrans, Ahmad Dakiri, Darmin Nasution (Menteri Perekonomian), Mentri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum, Mentri Agraria dan tata ruang, Pramono Anung (Mensekneg), Ferri Mursidan Buldan (Kepala BPN Pusat), Kepala BI Pusat, Mulyamad Hadar (Kepala OJK Pusat) dan juga Forkompinda Prop Jateng, Bupati/walikota se eks karisidenan Pekalongan dan Muspika Kec. Larangan Kab Brebes.
Jaokowi –sapaan akrab Presiden Ri ini- mngatakan bahwa program sinergi aksi ini sebelumnya telah dipersiapkan oleh sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Darmin Nasution. Dalam beberapa kali rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, disepakati bahwa Brebes akan menjadi program percontohan pengentasan kemiskinan terpadu lintas kementerian.
Adapun alasan dari dipilihnya Brebes adalah karena daerah ini merupakan salah sentra penghasil bawang nasional. Pemerintah berencana akan membuat sistem produksi bawang secara berkelanjutan. Sehingga, bawang yang dihasilkan ditargetkan dapat digunakan secara jangka panjang.
Pada program ini, Brebes juga akan menjadi pilot project untuk mengintegrasikan antara program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan finansial inklusion. Melalui program ini lanjutnya, masyarakat di pedesaan nantinya tak perlu untuk melakukan kunjungan ke Ibukota Kabupaten atau Ibukota Provinsi demi mendapatkan modal dari perbankan.
Pasalnya, pemerintah akan menyediakan program laku pandai untuk mempermudah masyarakat di pedesaan dalam mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, diharapkan angka finansial inklusion yang saat ini masih 31 persen dapat meningkat.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk mengenalkan sistem online kepada para petani untuk mempermudah distribusi perdagangan. Sistem ini diharapkan dapat memangkas rantai makanan yang selama ini menjadi penyebab utama mahalnya harga pangan.
Pada aspek kepemilikan tanah, masyarakat Brebes tak lagi perlu bersusah payah untuk mengurus sertifikat tanah secara mandiri. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan melakukan strategi jemput bola terhadap masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. (arf)
0 komentar:
Posting Komentar