Oktober 2016 ~ Kabar Progresif

Senin, 31 Oktober 2016

Teripang Surabaya Diminati Negara Lain

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Produk hasil laut di kota Surabaya yang dikemas secara baik, ternyata sangat diminati oleh negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo saat melihat langsung hasil olahan teripang UKM Fish Q dalam acara road show Pahlawan Ekonomi di lapangan AMD kecamatan Pakal, Minggu (30/10/2016).

"Teripang adalah barang bagus betul. Bila tidak pakai MSG atau tanpa pengawet serta di dalam kemasannya tercantum gizinya maka harga akan naik. Eksportir pengolahan ikan banyak di Surabaya. Titipkan saja produksi bu Nurul ini untuk dijual ke Singapura karena mereka butuh," kata Nilanto Perbowo di depan ratusan warga kecamatan Pakal.

Senada dengan Nilanto, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membenarkan jika produksi PE dari Nurul Hidayati warga Greges Kalianak tersebut juga diminati warga asing lainnya selain Singapura.

"Dengan dikemas secara baik maka harga naik. Contohnya teripang. Orang kaya itu gak peduli harga. Korea dan Amerika saja saat saya kesana mengejar teripang buatan Nurul karena mereka tahu kandungan gizi makanan laut itu sangat tinggi," tegas Risma meyakinkan.

Selain meminta agar teripang fish q untuk di ekspor, Nilanto Perbowo di kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa pembangunan Surabaya khususnya sentra ikan cukup bagus dan berkembang.

Nilanto yang mengaku lahir dari kota Pahlawan ini mengaku kaget dengan adanya sentra ikan bulak di Kenjeran yang tidak pernah terfikirkan olehnya.

"Saya kemarin melihat sentra ikan bulak ternyata bagus. Tak pikir gak ada disini. Sentra ikan bulak itu dulu becek bau dan sekarang dirubah jadi bagus dan ada tamannya. Saya berterima kasih sama Pemerintah Kota Surabaya yang menata nelayan jadi lebih baik," terusnya.

Nurul Hidayati, peraih juara II Home Industry Pahlawan Ekonomi 2011 dan Best of The Best Home Industry Pahlawan Ekonomi 2013 mengaku senang dengan adanya pelatihan PE yang diikutinya. Produksinya sendiri kini bertambah, mulai dari krupuk teripang atau nama latinnya sand sea cucumber/holothuria scabra, krupuk payus hingga yang terbaru roti kering bagelen butter.

“Saya bersama suami (Imam Sholeh, red) terus mencoba hal yang baru agar dapat memenuhi produksi pasar makanan di Surabaya dan kota lainnya. Hingga kini, kami mengisi produk di Carrefour dan Giant,” kata Nurul Hidayati.

Per minggunya, Nurul mengolah teripang untuk memenuhi pasar setiap minggunya mencapai 60-80 kg kering yang didapat dari pengolahan 7-8 kuintal teripang per hari untuk dikeringkan. Pengeringannya pun masih menggunakan sistem konvensional, yaitu dengan sinar matahari.

Dari hasil berbagai produk pengolahan hasil laut yang dibuatnya, Nurul mendapatkan omzet Rp 12 juta per minggunya. "Saya memperoleh teripang segar dari 18 nelayan yang kami bina, dan 6 pegawai untuk pengolahan," tukasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Kota Surabaya kini menempati peringkat ke-2 di Indonesia untuk menjadi jujukan para wisatawan setelah pulau Dewata Bali. Hal tersebut berdasarkan dari survei salah satu media yang menyebutkan jika Surabaya banyak didatangi wisatawan dengan alasan menjadi destinasi wisata pelesir dan juga wisata MICE (meeting, incentive, convention, event).

"Kota Pahlawana menjadi kota ke-2 jujukan wisatawan setelah Bali. Bukan lagi Malang dan Banyuwangi bahkan Yogyakarta. Jadi bapak ibu sekalian bila tidak memanfaatkan kesempatan ini maka akan hanya jadi penonton saja," tegas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri acara road show Pahlawan Ekonomi (PE) di lapangan AMD kecamatan Pakal, Minggu (30/10/2016).

Oleh karena itu, peraih Ideal Mother Award 2016 dari Kairo Mesir ini berharap agar warga Surabaya tidak menjadikan PNS menjadi tujuan utamanya. Namun diharapkan agar menjadi pengusaha dengan membuat produk-produk yang berkualitas.

"Bila jadi PNS, maka tidak bisa diwariskan. Tetapi dengan menjadi UKM dan sukses bisa diwariskan hingga ke cucu. Sudah ada UKM dari pelatihan PE yang anak-anaknya meneruskan usaha orang tuanya dan ternyata berhasil. Kalau tidak mau ambil peluang ini maka akan diambil orang lain. Cilakanya bukan daerah sekitar seperti Madiun dan Malang tapi warga asing," urainya.

Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu meneruskan, kota Pahlawan di bagian barat sebentar lagi akan menjadi jujukan warga sekitar. Hal ini dikarenakan sebentar lagi jalan ring road atau JLLB akan selesai. Harga tanah di Surabaya Barat akan melambung tinggi karena banyak pengusaha yang ingin beriventasi disini dan akan menjadi kota baru bila pembangunan infrastrukturnya selesai.

Bila tidak mempunyai pegangan penghasilan, maka ketika tanahnya ditawar akan dilepas dan pindah ke luar kota Surabaya. Oleh karena itu, Risma meminta agar warga kecamatan Pakal tidak usah takut mencoba dan dikritik untuk memasuki dunia UKM.

"Wong saya jadi Wali Kota juga banyak diejek. Jangan mudah menyerah. Saya ajarkan untuk menjadi terhormat dan jangan suka menaruh tangan dibawah atau meminta-minta," pesannya.

Tri Rismaharini berjanji, bahwa para pelaku UKM di PE mumpung ada peluang, pihak Pemerintah Kota) Pemkot Surabaya akan membantu penjualan produk-produk yang dihasilkan.

Mulai dari pameran di luar negeri sering dilakukan pihaknya melalui Dinas Perdagangan dan banyak dibangunkan sentra PKL di kota Pahlawan untuk menampung para UKM.

Risma mencontohkan, salah satu pelaku PE sejak tahun 2010 lalu, bu Wiwid dulunya hanya mencari enceng gondok. Sekarang berkat ketekunannya, san suami yaitu Pardi tidak lagi kerja dan sibuk membantu istrinya untuk berproduksi.

Juga ada Choirul Mahpuduah warga Rungkut Lor dari UKM Pawon Kue yang sukses kini membantu 1 kampung dengan 65 pekerjannya untuk bekerja padanya. Padahal dulunya, Choirul adalah pekerja pabrik PT Ria Star yang telah di PHK.

"Kami ajarkan ibu bapak sekalian kemerdekaan untuk berwira usaha. Ke dua orang ini contoh kecil kesuksesan dari pelatihan PE yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu di Kaza," tukasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Sebagai Elemen pembiayaan sosial dalam ekonomi dan keuangan syariah, ternyata zakat dan wakaf sangat berperan penting dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, bahwa zakat dan wakaf dapat berkontribusi kepada kemakmuran sosial ekonomi bangsa,karena Zakat dan Wakaf selalu disalurkan kepada orang - orang yang membutuhkan,yakni masyarakat yang paling terdampak oleh resesi.

" Karena Zakat sifatnya wajib,zakat juga akan terus mengalir secara proporsional dengan harta / pendapatan.saat pendapatan berkurang kewajiban zakatpun berkurang. dan saat pendapatan meningkat zakatpun juga akan meningkat, dengan adanya pengelolahan pemerintah.alokasi zakat dapat dikelolah,sehingga bertindak sebagai stabilisator." Katanya saat menghadiri pembukaan Indonesia Shari' a Ekonomic Festival ( ISEF ) 2016 di Surabaya.

Sementara dengan nilai wakaf, masih kata Agus, yang terus meningkat akibat pemasukan dari kegiatan produktif dan penambahan wakaf ,maka wakaf dapat berperan sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi

" Mengingat potensi zakat dan wakaf yang sangat besar,maka managemen zakat dan wakaf harus dilakukan secara efisien dan penuh kehati- hatian. Sejak 2014, Bank Indonesia bersama Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah menyusun prinsip-prinsip utama pengaturan zakat atau Zakat Core Principles, yang diluncur,kan di Istanbul pada 23 Mei 2016, dalam rangkaian World Humanitarian Summit Perserikatan Bangsa-Bangsa." jelasnya

Agus menambahkan, Saat ini, tengah dirintis pula usaha menyusun prinsip-prinsip utama pengaturan wakaf, atau Awqaf Core Principles.untuk berjalan lebih efektif, pengelolaan zakat dan wakaf perlu dilakukan secara serius dalam konteks keuangan syariah.

" Dengan sifatnya yang bebas dari ribā (bunga), maysir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan), hasil studi menunjukkan bahwa keuangan syariah lebih memiliki daya tahan terhadap krisis keuangan dibandingkan keuangan konvensional. " ungkap Agus

Ditempat yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Benny Siswanto menambahkan , pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara bersamaan dengan pengembangan keuangan syariah. Bagian dari usaha tersebut adalah dengan melakukan berbagai penelitian dan kajian terkait keuangan syariah.

" Seminar yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk memperkaya berbagai pemikiran terkait dengan hal tersebut, khususnya prinsip pengaturan wakaf, yang kemudian akan dimuat dalam Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)." ujarnya

Menurut Benny Siswanto, JIMF merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 2 kali dalam setahun, yaitu setiap Februari dan Agustus. JIMF memuat penelitian dari berbagai negara, yang telah di-review oleh peer atau peneliti lainnya. Bertindak sebagai pembicara seminar hari ini adalah para ahli dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang antara lain berasal dari Bahrain Institute of Banking and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, serta Bank Indonesia.

" Dengan pemaparan dan pembahasan hari ini, diharapkan ekonomi dan keuangan syariah, baik dari sisi komersial maupun sisi sosial, dapat lebih berkembang, baik di Indonesia maupun di dunia." pungkasnya (Dji)

Authentcity Gebrak Surabaya Bareng Kotak, Aura Kasih, Seringai

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Lagi, Surabaya mendapatkan suguhan musik spektakuler, Tur KOTA AUTHENTICITY 2016.

Konser Musik Bergengsi Lintas Pulau ini melibatkkan Kotak, Seringai, Aura Kasih , Atika Dora dan DJ Zabbyla, Sabtu (29/10), di parkir Lenmarc, PTC Surabaya.

"Selama even, tidak ada MC. Main visual sama maping. Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati musik dengan berbagai genre," ujar Anes, dari Markom Pusat di Hotel Horison, kemarin.

Lanjut Anes, Ini menjadi wujud komitmen dan respon dariAUTHENTICITY terhadap permintaan banyak sekalipenikmat musik di berbagai kota di Indonesia akangelaran musik bagus Indonesia yang otentik, berkelas, danmemiliki kualitas yang baik.

"Sengaja memang konser ini kita bikin unik, siapapun bisa berkolaborasi dengan lainnya," seloroh Anes.

Tantri, vokalis Kotak mengatakan, akan memberikan sesuatu yang berbeda saat konser di Surabaya.

"Akan ada lagu baru hiters, baru banget khusus di Surabaya. Kita nanti juga akan kolaborasi dengan grup lainnya," ujar Tantri.

Sebelumnya, Musisi yang terpilih di tur 7 kota ini adalah: Kotak, Isyana Sarasvati, Judika, Sore, Seringai, Andra & The Backbone, Aura Kasih, Atika Dora serta DJ Zabylla.

“AUTHENTICITY bukan sekedar konser musik biasa.Tapi wadah yang bsa menyatukan semua idealisme darimusisi itu sendiri. Dengan adanya kolaborasi denganmusisi lain dan kita bisa mengekspresikan taste musikmasing-masing tanpa tuntutan apa-apa. Semuanyakembali ke warta otentik kita,” kata penaynyi cantik Aura Kasih menambahkan.

Helatan musik ini dimulai dari Bandung 10 September, Kendari, 24 September, Palu, 1 Oktober, Makassar, Samarinda, 15 Oktober, Mataram dan Surabaya 22 Oktober. (arf)

Camat wonocolo Arogan, Ancam Bongkar Paksa Lapak PKL

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Benar-benar keterlaluan Camat yang satu ini, berdalih ingin memperindah wilayahnya, dengan semena-mena Camat Wonocolo, Dodot Waluyo mengancam puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) wilayah Jl Jemursari VIII.

Alhasil ancaman tersebut membuat resah para pengais rejeki recehan itu. Para PKL yang kebanyakan warga sekitar tersebut menganggap ancaman Dodot Waluyo ini tanpa memiliki alasan jelas.
Kendati demikian, para PKL ini tetap mengahargai ancaman camat Wonocolo itu, meski bangunan semi permanen itu didirikan dari uang para pedagang sendiri.

Ini terbukti sebagian para pedagang dengan terpaksa harus menghentikan bangunan yang hampir rampung sekitar 75 persen tersebut sedangkan separuh pedagang lainnya yang sudah berjualan tetap melakukan aktifitas meski dihantui rasa ketakutan.

"Saya resah dan takut akan ancaman Pak Camat, untuk itu saya belum berani meneruskan bangunan yang masih 75 persen. Dihadapan puluhan PKL, Camat menyampaikan pada kita agar segera membongkar bangunan yang ada. Kalau tidak akan dilakukan bongkar paksa," cerita salah satu pedagang yang minta namanya tidak dupublikasikan.

Menurut para pedagang, kemarahan Camat Wonocolo, Dodot Waluyo sangat membingungkan sebab banyak versi yang tidak dapat diterima oleh para pedagang. Para pedagang ada yang mengatakan dengan berdirinya PKL ini maka di tanah RW 10 terkesan kumuh.

"Bangunan ini kan belum jadi kok bisa dikatakan kumuh. Nanti kalau semua bangunan sudah jadi cat nya pun akan kita seragamkan," tambahnya.

Dari pengakuan pedagang lainnya, perintah pembongkaran oleh Camat dikarenakan nantinya akan ada panitia yang akan membangun sendiri lapak-lapak PKL. Dan setelah bangunan jadi, para pedagang diwajibkan mengangsur biaya pembangunan sesuai dengan harga yang ditentukan.

"Yang jelas kami keberatan jika harus mengangsur. Karena untuk biaya saat ini saja kami sudah menghabiskan jutaan," keluhnya.

Diceritakan pedagang, pada tanggal 27 September 2016 ada surat pemberitahuan dari Camat Wonocolo pada Lurah Jemur Wonosari untuk segera menertibkan PKL yang berjualan di lahan milik SMA 10 Surabaya. Perintah itu ditindaklanjuti Lurah Jemur Wonosari dan dilakukan pembongkaran pada tanggal 1 Oktober 2016. Kemudian Lurah memberikan solusi kepada PKL untuk berjualan di sebelah Kelurahan setempat. Namun setelah ada beberapa bangunan yang sudah berdiri, tiba-tiba Camat memanggil semua pedagang pada tanggal 21 Oktober 2016 dan memerintahkan merobohkan bangunan tanpa ada ganti rugi. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pemerintah pusat tengah gencar mendorong program sertifikasi tanah. Targetnya, pada 2024 mendatang, setiap jengkal tanah di Indonesia telah bersertifikat. Sebagai tahap awal, tiga kota ditunjuk sebagai pilot project program sertifikasi tanah, yakni Surabaya, DKI Jakarta dan Batam.

Di Surabaya, program tersebut mulai berjalan sejak di-launching di Kelurahan Made pada 26 September lalu oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sofyan Djalil. Sejak itu, pemkot melanjutkan dengan menggelar sosialisasi hingga RT/RW dan LKMK.

“Dengan sosialisasi hingga tingkat RT/RW dan LKMK, harapannya informasi ini dapat diketahui oleh seluruh warga Surabaya,” kata Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya, Eddy Christijanto, Jumat (28/10).

Dia menjelaskan, saat ini tanah di Surabaya yang belum bersertifikat sebanyak 224.107 bidang. Namun, pemkot menarget pada akhir 2017 seluruh tanah di Kota Pahlawan sudah tersertifikat.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemkot terus melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi tanah. Alhasil, pengajuan berkas permohonan sertifikasi tanah kini bisa dilayani di semua kantor kelurahan. Dengan catatan, pengajuan permohonan tersebut masuk dalam program sertifikasi massal swadaya (SMS).

Adapun syarat mengikuti program SMS yaitu pengajuan permohonan dilakukan secara massal minimal 10 bidang/berkas. Pemohon melalui program SMS dikenai tarif 75 persen dari total biaya yang ditetapkan, sehingga dari segi biaya menjadi lebih murah dibanding mengurus secara individual.

Eddy mencontohkan, untuk luas lahan 500 meter persegi, biaya yang diperlukan untuk sertifikasi tanah sekitar Rp 545 ribu. “Menurut kami, angka itu tergolong cukup murah,” imbuh mantan Camat Genteng ini.

Tak hanya itu, untuk memudahkan warga mengurus sertifikasi tanah, semua lurah di Surabaya telah diinstruksikan oleh wali kota agar membantu pengurusan persyaratan sertifikasi tanah. “Lurah wajib membantu persyaratan seperti surat keterangan waris, riwayat tanah dan sebagainya. Tentunya, kalau tanah yang diajukan untuk sertifikasi tidak bermasalah,” terang Eddy.

Terkait bantuan kelengkapan persyaratan dari lurah ini, Eddy menegaskan tidak ada pungutan sepeser pun alias gratis. Bila warga mendapati ada oknum yang memberlakukan pungutan untuk kelengkapan persyaratan ini, lanjut dia, dapat segera melaporkan kepada pihak pemkot, khususnya di Bagian Pemerintahan dan Otoda.

“Jadi perlu dibedakan antara biaya penetapan sertifikasi dan kelengkapan persyaratan. Kalau penetapan sertifikasi itu memang ada biayanya dan itu resmi dari BPN. Sedangkan kelengkapan persyaratan seperti surat keterangan waris dan riwayat tanah bebas biaya,” tegasnya.

Selain pemkot, kemudahan pengurusan sertifikasi tanah juga datang dari pihak BPN. Jika sebelumnya, pemohon perlu 8 lembar surat pernyataan dan menyiapkan 8 lembar materai, kini lembar pernyataan dirangkum menjadi 1 lembar. Sedangkan jumlah materai yang dibutuhkan hanya 2 saja, yakni untuk lembar saksi dan surat permohonan kepada BPN.

Kasubsie Pengaturan Tanah Pemerintah BPN Surabaya I, Edy Susilo menjelaskan, proses penerbitan sertifikat tanah memakan waktu 98 hari kerja sejak surat perintah setor (SPS) dibayar. “Setelah pembayaran SPS, nanti akan melalui proses verifikasi oleh petugas ukur yang hasilnya akan diproses untuk penerbitan sertifikat tanah,” tuturnya.

Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser menambahkan, dengan segala kemudahan yang telah diberikan dalam hal pengajuan sertifikasi tanah ini, warga diharapkan mau mengurus sendiri. Hal itu bertujuan untuk menghindarkan dari tudingan-tudingan pungutan liar yang justru bukan berasal dari petugas resmi.
“Intinya pengurusan sertifikasi tanah sudah sangat mudah, oleh karenanya tidak usah pakai calo. Diurus sendiri saja,” pungkas Fikser. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Jumlah penghuni di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) di kawasan Keputih, cenderung terus bertambah. Bahkan, mayoritas penghuninya seperti penderita gangguan jiwa atau psikotik, orang jompo, dan tuna wisma, berasal dari luar Kota Surabaya. Mereka terjaring razia yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya ketika berada di jalanan di Surabaya.

Meski kebanyakan bukan warga Surabaya, tetapi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bersikap setengah-setengah dalam merawat mereka. Selain rutin memberikan konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, Pemkot Surabaya juga menyediakan tempat yang layak kepada penghuni Liponsos tersebut. Bahkan, Pemkot juga memperhatikan kesehatan mereka.

Seperti yang terlihat pada Jumat (28/10) pagi, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menggelar bakti sosial dan pelayanan pengobatan di halaman Liponsos Keputih. Puluhan dokter dan perawat didatangkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, bakti sosial dan pelayanan kesehatan sebenarnya sudah sering diadakan di Liponsos Keputih. Tetapi kali ini skalanya lebih besar dari biasanya. Di Liponsos Keputih juga terdapat balai pengobatan yang buka setiap hari. Dokter nya juga stand by setiap hari di Liponsos Keputih.

“Untuk Baksos ini, kami menambah personel dengan melibatkan dokter dari rumah sakit, Puskesmas, juga dari rumah sakit jiwa. Ada 20 dokter umum dan kurang lebih 35 perawat. Juga ada tiga psikiater dan apoteker untuk membantu penyelenggaraan Baksos ini,” jelas Febria.

Dengan adanya pelayanan kesehatan seperti ini, perempuan yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini berharap, kesehatan para penghuni Liponsos Keputih bisa terjaga. Termasuk juga untuk meng-update data kesehatan mereka. “Harapan kami dengan adanya Baksos ini, kualitas kesehatan mereka akan terjamin. Ke depan, kami akan rutin menggelar agenda ini agar data kesehatan mereka yang sudah ada, bisa terus kami pantau,” sambung perempuan yang biasa dipanggil Bu Feni ini.

Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo menambahkan, pelayanan kesehatan dan bakti sosial ini diikuti oleh semua penghuni di Liponsos Keputih. “Semua pasien ikut serta. Khususnya yang psikotik dulu. Semuanya diperiksan dan diobati,” ujar Supomo.

Pantauan di lokasi, ada meja dan kursi yang tertata berjajar di halaman Liponsos Keputih. Penghuni Liponsos bergantian menjalani pemeriksaan kesehatan. Mereka didampingi pendamping dari Liponsos. Setiap pasien ditanya apakah sudah sarapan, apakah ada keluhan sakit dan sebagainya. Selanjutnya, mereka kemudian diukur tensi darahnya dan ditimbang badannya. “Rata-rata kondisi fisiknya sehat. Tetapi memang kondisi kejiwaan nya yang berbeda,” ujar Agung Triatmodjo, salah seorang dokter. (arf)

Dahlan Iskan Akhirnya Dimedaengkan

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Kamis (27/10$2016) akhirnya menahan Mantan Menteri BUMN diera SBY, Dahlan Iskan terkait pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) yang diduga menyalahi aturan.

Penahanan Bos Jawa Pos itu dilakukan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan selama 9 jam lamanya.

Tak tanggung-tanggung penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka memakan proses waktu yang cukup lama. Dipemeriksaan yang ke lima inilah, penyidik akhirnya "bernyali" untuk memenjarakan Dahlan Iskan.

Dahlan yang menjabat sebagai Dirut PT PWU periode 2000-2010 keluar dari ruang penyidikan Pidsus sekitar pukul 19.25 WIB dan keluar dari pintu lift sebelah selatan. Tersangka Dahlan saat berjalan mengenakan rompi merah dan terus melempar senyum. Begitu sampai pintu utama, Dahlan memberikan keterangan selama 1,5 menit.

Dengan suara lantang, Dahlan mengungkapkan, saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini kemudian ditahan. Seperti semua Anda tahu, karena saya diincar terus oleh yang lagi berkuasa. Biarlah sekali-kali terjadi seorang yang mengabdi dengan setulus hati dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah.

Yang dulu seperti itu jeleknya. Yang tanpa digaji selama 10 tahun tanpa menerima fasilitas apapun dan harus menjadi tersangka. Bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana. Tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah.

Usai memberikan keterangan, mantan Dirut PLN itu masuk menuju mobil tahanan yang disiapkan sejak pukul 19.12 WIB. Sekitar pukil 19.28 WIB, mobil tahanan yang membawa Dahlan Iskan meluncur ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng.

Aroma akan ditahannya Dahlan terlihat sejak sore hari. Sekitar pukul 17.09 WIB, kuasa hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway SH datang ke Kejati Jatim dan langsung naik ke lantai V. Ketika datang, wartawan yang menunggu di lobi minta wawancara. Tapi Pieter menyanggupi.

"Nanti saja. Sekarang ke atas dulu (ke kantai 5 ruang penyidikan SI)," kata Pieter.

Sekitar pukul 18.00 WIB, datang seorang perempuan berjilbab abu-abu mengenakan baju motif kembang masuk ke lobi. Petugas pengamanan yang jaga pun mendekati. Ternyata perempuan itu adalah dokter.

"Katanya dokter pribadi. Dia membawa stetoskop dan tensi," ujar petugas jaga yang sempat berdialog.

Kecurigaan penahanan makin kuat setelah mobil tahanan stand by di halaman depan sekitar pukul 19.12 WIB. Tak lama berselang, Dahlan keluar dari lift mengenakan rompi merah.

Sementara itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jatim Edy Birton SH, menjelaskan penahanan Dahlan itu terkait penanganan penjualan aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung.

"Penanganan perkara sampai selesai dan tuntas. Tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahannnya mengenai penjualan aset," ujar Edy Birton.

Apakah Dahlan menerima keuntungan atau fee dari penjualan aset?

"Itu nanti dibuktikan di pengadilan. Yang jelas disitu ada kerugian negara," ungkapnya.

Dalam kasus ini, Dahlan dijerat karena kewenangannya sebagai Direktur Utama. Ia mengetahui dan menyetujui untuk menjual aset.

Apakah ada alasan politis atas penahanan Dahlan? Edi membantah.

"Penetapan tersangka ini murni untuk penegakan hukum," jelasnya.

Alasan penahanan tersangka agar tidak menghilangkan barang bukti dan prosesnya cepat. Juga agar tidak mempengaruhi saksi.

Apakah ada tersangka lain selain tersangka Wisnu Wardha (WW) dan Dahlan Iskan?

"Itu nanti akan menunggu hasil penyidikan berikutnya," terang Edy Birton.

Sementara itu, Kasidik Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, menjelaskan Dahlan dijerat pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam persoalan ini, sebagai Direktur Utama PT PWU, Dahlan tentu tahu dan menyetujui penjualan aset yang secara teknis dilaksanakan oleh tersangka WW selaku ketua tim.

Dalam kasus ini, Dahlan diperiksa karena pernah menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan milik Pemprov Jatim periode 2000-2010. Ada dua aset yang diduga kuat bermasalah pelepasannya. Yakni aset di Kediri dan Tulungagung. Transaksi penjualan terjadi pada tahun 2003 silam.

Penyidik menduga penjualan aset itu cacat hukum sejak proses awal. Penjualan dilakulan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Selain itu, penyidik menengarai aset dijual denga harga di bawah harga pasaran saat transaksi berlangsung. Diduga uang hasil penjualan aset tidak semuanya dimasukkan ke kas PT PWU. (Komang)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan Mantan Kepala Unit Pasar Kembang Surabaya, Budi Witjaksono (45).

Warga Kalidami 4 No 6 Surabaya ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana kegiatan perpasaran, ijin pemasangan listrik dan tunggakan rekening stand pedagang unit pasar kembang pada PD Pasar Surya tahun 2014-2016 senilai Rp 136,6 juta.

Kegiatan perpasaran tersebut meliputi ijin tempat usaha, balik nama, surat ijin berusaha, surat ijin jenis jualan, Buka Baru, Registrasi.

Budi ditahan usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Dia diperiksa sekitar pukul 11.00 WIB hingga pukul 18.15 WIB, dengan didampingi pendamping hukumnya dari Bidang Hukum PD Pasar Surya.

Selanjutnya dengan menggenakan baju tahanan, Pria bertubuh kurus itu langsung digiring petugas menuju mobil tahanan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Tahanan Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo (Rutan Medaeng)

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, penahanan tersebut dilakukan lantaran beberapa alasan, salah satunya untuk mempermudah proses penyidikan. "Tersangka Budi Witjaksono kita tahan selama 20 hari kedepan, tujuannya agar tidak melarikan diri dan memperlancar penyidikan,"terang Didik saat dikonfirmasi, Kamis (27/10/2016). (Komang)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Willy Tjiandra Djaya dan Elly Taufiq, dua bos PT Nanda Karya Sakti (NKS) yang didakwa kasus pengemplangan pajak dijatuhi hukuman berbeda oleh majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono. Terdakwa Willy divonis hukuman 2 tahun 4 bulan penjara, sedangkan terdakwa Elly dihukum 22 bulan penjara.

Dalam persidangan yang digelar terpisah, hakim Sigit menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut selama kurun waktu dua tahun (2012 dan 2013). "Terdakwa terbukti melanggar pasal 39 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang tindak pidana perpajakan," ujarnya di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (27/10/2016).

Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga dijatuhi hukuman denda oleh majelis hakim. Terdakwa Willy dijatuhi denda sebesar Rp 2,1 miliar, subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan terhadap terdakwa Elly, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda kepadanya selama 1,7 miliar, subsider 1 bulan kurungan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolfis Sambow. Pada persidangan sebelumnya terdakwa Willy dituntut 3,5 tahun, sementara terdakwa Elly dituntut 2,5 tahun penjara.

Atas vonis tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk mengambil upaya hukum banding. Langkah yang sama juga diambil jaksa Jolfis atas vonis tersebut. "Saya pikir-pikir Yang Mulia," kata terdakwa Willy kepada majelis hakim.

Usai sidang, jaksa Jolfis mengaku vonis majelis hakim terhadap kedua terdakwa telah memenuhi rasa keadilan. Pasalnya, semua pertimbangan dalam surat tuntutan telah dipakai semua dalam amar putusan kedua terdakwa. "Jadi kami memiliki waktu selama 14 hari untuk menyatakan banding atau tidak," terangnya.

Dalam kasus ini, terdakwa Willy yang merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Nanda Karya Sakti dan Elly sebagai Direkturnya selama kurun waktu 2012 hingga 2013 telah melakukan tranksaksi usaha berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan beberapa perusahaan, diantaranya PT Astra Internasional dan perusahaan berskala nasional lainnya.

Namun pada kurun waktu itu, PT Nanda Karya Sakti melalui Elly telah mengeluarkan faktur pajak yang isinya tidak sesuai dengan tranksaksi sebenarnya. Usut punya usut, pengemplangan pajak itu ternyata justru didukung oleh Willy, yang bertugas menandatangani keuangan PT Nanda Karya Sakti.

Keduanya bersepakat untuk mengemplang pajak dengan modus membuat faktur pajak yang tidak sesuai tranksaksi sebenarnya. Atas perbuatannya, negara merugi dari sektor pajak sebesar Rp 4,3 miliar. Jaksa pun akhirnya menjerat Willy dan Elly dengan pasal 39 ayat 1 huruf d jo pasal 43 ayat 1 tentang perpajakan. (Komang)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Menjelang tutup tahun, PT Kertabhakti Raharja akan memaksimalkan penjualanya unit apartemen Madison Avenue yang berada di Jl Jemur Andayani Surabaya. Tawarkan menguntungkan bagi pembeli ini berupa special unit yang tersebar di seluruh lantai apartemen.

Saat ini, Madison Avenue dianggap sebagai salah satu apartemen terbaik di Surabaya dengan harga terjangkau. Bahkan, beberapa agen properti ternama seperti, Era Galaxi, Era Sieto, Era Kota, Prop Next, Ray White sangat terkesan dan belomba untuk menjual produk apartemen Madison Avenue seperti saat launching tower satu dan tower dua tahun lalu. Harga yang ditawarkan pun cukup murah mulai Rp 170 jutaan dengan cicilanya mulai Rp 1,3 jutaan.

"Kali ini seluruh spesial unit akan kami lepas dan kami optimis langsung habis. Tentu saja yang kami pasarkan sangat menguntungkan untuk investasi karena harganya lebih mudah dari model sejenis dan jumlahnya limited," ujar Co-Owner Madison Avenue Henry J. Gunawan

Dirinya menjelaskan, Madison Avenue dibangun dengan konsep Eco-Cozy dan Smart Living dan membidik semua lapisan masyarakat seperti karyawan, mahasiswa, profesional, pengusaha muda maupun para star-up. Fasilitasnya cukup lengkap seperti kolam renang terpanjang 100 meter, fitnes centre dan gym, pusat bisnis dan eco garden seluas 1,2 hektar.

Lokasi Madison Avenue sangat strategis berada di Jl Jemur Andayani Surabaya. Kawasan disekitarnya merupakan daerah industri (SIER), kampus PTN dan swasta seperti PETRA dan UBAYA, Mall, pusat bisnis dan perkantoran. Selain itu, kawasan ini secara akses sangat didukung dengan jalan protokol Jl A. Yani dan pintu tol Waru dan Bandara Juanda. Insfrastruktur disekitar Madison Avenue ini membuat penghuni bisa dengan mudah pergi kemana-mana di Surabaya.

"Untuk prosesnya kami juga bekerjasama dengan BTN, BRI, dan Bank Arta Graha. Proses KPA nya juga cepat sehingga konsumen lebih mudah melakukan transaksi," kata pengusaha properti ini.

DISEWAKAN ATAU DIJUAL TETAP UNTUNG

Lokasi apartemen Madison Avenue yang berada di wilayah strategis dan mudah dijangkau membuat hunian modern ini tidak hanya nyaman dan cocok untuk menjadi tempat tinggal saja. Bahkan peluang bisnis dengan menyewakan sangat menguntungkan untuk investasi. Menurutnya, Madison Avenue berada di Jl Jemur Andayani Surabaya yang merupakan salah satu kawasan bisnis dan berkembang pesat. Disekitar kawasan ada komplek Surabaya Industri Estate (SIER) dan sejumlah kamus perguruan tinggi negeri dan swasta, dekat pusat perbelanjaan dan akses ke jalan tol Juanda Waru Sidoarjo

"Karena itu Madison Avenue sangat menguntungkan. Bisa disewakan ke mahasiswa, karyawan, pengusaha muda, maupun profesional. Passive Incomnya cukup bagus," kata Henry J. Gunawan.

Saat ini di Surabaya rata rata sewa unit apartemen tipe studio berkisar antara 1,5 juta hingga 2,5 juta per bulan. Sementara tipe 2 bedroom dan 3 bedroom paling murah sekitar Rp 3-5 juta perbulan. Karena itu, kalaupun tidak dipakai sendiri, mau disewakan saja sudah untung. Bahkan hasil sewanya sudah cukup untuk membayar cicilan KPA.

"Nilai propertinya juga terus menanjak. Sejauh ini belum ada properti yang harganya stag. Setiap tahun selalu naik," ujarnya

Selain itu, nilai investasinya juga menanjak karena sejauh ini belum ada properti yang harganya stag atau menurun. Setiap tahun selalu naik, hanya saja persentasenya berbeda beda tergantung lokasinya. semakin stretegis akan cepat naik harga propertuinya.

"Selama satu tahun kenaikan harganya sudah 25 persen. Sebab itu beli Medison Avenue selalu untung. mau disewakan atau dijual lagi tetap untung," tambahnya. (iwan/arf)

Bicarakan Bisnis, 3 WNA Digeledah

24 Lainnya Tunjukkan Dokumen

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Pengawasan orang asing terus dilakukan Imigrasi Jatim, khususnya untuk kepentingan bekerja. Diduga, belasan ribu WNA (warga negara asing) datang ke Jatim, dan bekerja di pabrik-pabrik. Berdasarkan data yang memiliki Kitas (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) yang dilaporkan, tidak sebanding dengan jumlah mereka yang begitu banyak dan tersebar di kota dan kabupaten.

Kondisi ini tentu mengancam tenaga lokal. Informasinya, tenaga asing ini mau dibayar murah di bawah UMK (upah minimum kota). Kemarin, 27 warga China, didapati berada di PT Lianying Pungging Mojokerto dan PT Hylon Trawas Mojokerto. Saat tim gabungan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, mereka tengah melakukan aktifitas.

“Ada 21 warga RRC yang bekerja di pabrik baja Lianying ini. Setelah kita cek, mereka bisa menunjukkan Kitas sesuai dengan yang dilaporkan ke kita. Biasanya yang dilaporkan ke kita, tidak sesuai dengan kenyataan,” tegas Med Evawadi, Kabid Intelijen dan Penindakan, mendampingi Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Lucky Agung Binarto, Kamis (27/10).

Setelah sidak di PT Lianying, imigrasi lantas melanjutkan menyisir ke PT. Hylon, Trawas Mojokerto. Di pabrik bahan bantal ini, timpora menemukan dua warga China. Satu orang berprofesi sebagai komisaris, dan satu orang lagi sebagai manajer. Saat dilakukan pemeriksaan, keduanya bisa menunjukkan paspor dan juga IMTA (ijin memperkerjakan tenaga asing) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Kependudukan.

“Karena ini pabrik baru, biasanya yang dilaporkan dengan yang di lapangan tidak sesuai. Saat kita masuk, banyak sekali orang-orang kita yang bekerja di sana,” sahut Agung, Kasi Penindakan Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya.

Usai melakuka pengawasan di PT, saat keluar tim mendapati tiga orang China tengah membicarakan bisnis. Tiga orang ini lantas diminta untuk menunjukkan dokumen terkait keberadaannya di dalam perusahaan tersebut.

“Ketika dilakukan pengecekan lapangan, WNA ini visa kunjungan. Kebetulan saat itu, mereka sedang meeting untuk membicarakan bisnis. Merejka datang ke Surabaya pada 25 Oktober, dan akan terbang melalui Jakarta pada 27 Oktober untuk pulang ke negaranya,” pungkas Agung. (arf)

Imigrasi Ajak Semua Pihak Awasi Pergerakan Orang Asing

Ancam Pekerja Lokal

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Mudahnya orang asing masuk Surabaya, cukup sulit untuk dideteksi. Kesulitan untuk memantau mereka, terutama orang asing yang masuk Indonesia dengan menggunakan bebas visa kunjungan wisata (BVKW). Alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kran lebar-lebar bagi WNA mengunjungi Indonesia, rupanya membuat imigrasi kewalahan. Meskipun tujuan pemerintah baik, yakni menambah devia negara. Imigrasi berharap, pengawasan orang asing dilakukan semua pihak. Pemda, pemkab, TNI dan Kepolisian harus ikut terlibat.

“Orang asing yang masuk Surabaya ini, tidak hanya tanggungjawab Imigrasi saja. Memang ketika masuk ke Indonesia melalui bandara atau pelabuhan, imigrasi merupakan yang pertama melakukan pemeriksaan. Dokumen-dokumen kita periksa semua, jangan sampai kecolongan. Tetapi ketika sudah masuk, kita kan tidak bisa mengawasi mereka. Makanya, semua pihak harus ikut bertangungawab,” tegas Zaeroji, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Kamis (27/8).

Lanjut Zaeroji, sebagai antisipasi dalam melakukan pengawasan orang asing, imigrasi membentuk tim pengawasan orang asing (timpora) yang terdiri dari beberapa instansi mulai pemda/pemkab, TNI dan Kepolisian. Kenyataanya, tidak dipungkiri timpora tidak berjalan maksimal. Orang asing di Surabaya, belum semua melapor ke imigrasi.

“Kita tidak memungkiri, tidak semua orang asing yang di Surabaya, sudah melapor ke kita. Makanya, kita sama-sama bersinergi untuk mengawasi. Kalau hanya imigasi saja, pasti kewalahan,” sambung mantan Kanim Kelas I Khusus Medan, Sumatera Utara ini.

Berdasarkan data WNA yang terdata di Kelas I Khusus Surabaya, dari tahun ke tahun kecenderungannya menurun. Terutama orang asing yang sudah memegang Kitas (kartu ijin tinggal terbatas). Memasuki bulan Oktober 2016 ini, tercatat sebanyak 7.940 orang asing yang memiliki Kitas, terdata imigrasi.

Jumlah tersebut, tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, orang asing jumlahnya lebih banyak. Tahun 2015 mencapai 11.509, dan tahun 2014 mencapai 16.994 jiwa. Dari data 2016, perpanjangan izin kunjungan dilakukan sebanyak 2.640 orang. Urutan berikutnya, orang asing yang melakukan perpanjangan Itas (ijin tinggal sementara) 2.229 orang. Khusus di Surabaya, mencapai hampir seribuan.

“Kita sudah tekankan, hanya orang-orang yang bermanfaat bagi negara dan bangsa saja yang diperboehkan masuk Indonesia. Ketika ada pelanggaran, kita tidak segan-segan akan menindak tegas. Mereka yang melanggar segera kita deportasi, lalu kita cekal untuk masuk kembali ke Indonesia,” sambung mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Sumatera Utara ini.

Pihaknya tidak memungkiri, jika pengawasan orang asing yang menggunakan visa kunjungan, sulit untuk deteksi. Program APOA (aplikasi pendataan orang asing), salah satu cara untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Pendataan inilah, imigrasi melibatkan hotel, apartemen pabrik, mess, kantor, kos yang kebetulan menjadi tempat tinggal mereka.

“Selain timpora rutin melakukan operasi di sejumlah tempat yang ditengarai disitu ada orang asing kerja atau tinggal, peran serta masyarakat juga sangat kita butuhkan. Keterbatasan tim kita inilah, yang membuat ruang gerak kita sempit. Makanya kita libatkan Kepolisian, TNI, Bakesbang Linmas dan juga Satpol PP untuk membantu kita,” pungkasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Ketua Komisi A Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, rotasi waktu kerja atau tour of duty para lurah dan camat sesuai usulan kalangan dewan sekitar 3 – 5 tahun.

“Memang ada (anggota dewan) yang usul 3 tahun sampai 5 tahun. Maka kita kaish spare waktu 3- 5 tahun itu,” terangnya, Kamis (27/10/2016).

Adi mengatakan, adanya batasan masa kerja para pejabat di lingkungan kecamatan dan kelurahan tersebut, tujuannnya agar leadership mereka bisa berkembang sekaligus mempersempit terjadinya penyalahgunaan kewenngan.

“Karena hingga hari ini, masih banyak lurah dan camat berada di suatu tempat 9 – 11 tahun. Ini kan tidak sehat,” paparnya

Menurut Adi, pejabat terkait perlu suasana dan tempat baru agar kemampuannya lebih berwarna dan berkembang. Diakuinya, integritas para lurah dan camat di kota surabaya hampir baik.

“Namun tetap membutuhkan pengawasan dari luar dan struktur yang lebih tinggi,” katanya

Politisi PDIP ini menambahkan, kalangan dewan juga mengusulkan para lurah dan camat sebelum menduduki jabatannnya terlebih dahulu mengenyam pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Diklat mengenai standar kebijakan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Selama ini tidak ada, seseorang dari jabatan sekretaris camat bisa langsung jadi camat,” ungkapnya

Adi menegaskan, jika ada mekanisme harus mengikuti pendidikan sebelum menjadi pejabat di tingkat kecamatan maupun kelurahan, maka tidak ada jabatan yang dijabat secara otomatis dari jenjang dibawahnya. Ia mengungkapkan, perlunya mekanisme pendidikan ini, karena banyak laporan warga, bahwa lurah dan camat pelayanannya tak sesuai standar.

“Ada lurah yang memberi layanan ke warganya yang ingin membuka dokumen letter c, tapi di tempat lain justru lurahnya tak mengizinkan itu,” ungkapnya

Wakil Ketua Komisi A ini menegaskan, dengan adanya standarisasi kebijakan mana yang bisa dan tiak dilakukan lurah dan camat, diharapkan seluruh persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Gak perlu sampai ke Balai kota , apalagi ke DPRD,” jelas Pria yang akrab disapa Awi

Pasalnya, menurut Adi, ke depan sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Camat diberi ruang untuk mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah.

“ Di Surabaya kan sudah jalan, untuk perizinan dengan ukuran tertentu bisa diurus di kecamatan. Di situ kan butuh pengetahuan dan kecakapan,” pungkasnya. (arf)

Incar WNA, Imigrasi Pelototi Hotel dan Rumah Musik

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Operasi orang asing yang sudah dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kanwilkumham Jatim, rupanya tidak hanya konsentrasi dengan orang asing yang berada di pabrik-pabrik yang banyak tersebar di Gresik, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo dan beberapa kabupaten lainnya di Jawa Timur. Imigrasi juga akan melakukan razia di sejumlah hotel, apartemen, tempat hiburan (rumah musik), perkantoran dan restoran yang didalamnya memperkerjakan orang asing.

“Semua akan kita razia, tidak terkecuali hotel, apartemen ataupun tempat hiburan. Sifatnya bertahap. Khusus di Surabaya, kita akan koordinasi dengan pemilik wilayah, Kelas I Khusus Surabaya juga Kelas I Tanjung Perak,” tegas Lucky.

Tidak dipungkiri, keberadaan orang asing yang diperkerjakan di Surabaya, khususnya di sejumlah tempat hiburan, rumah makan ini, sempat menyita perhatian Komisi III DPR RI. Beberapa waktu lalu, anggota Komisi III sempat melakukan sidak di beberapa lokasi dengan pihak imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusu Surabaya, Zaeroji saat dikonfirmasi mengatakan, jika pihaknya akan menindak tegas keberadaan orang asing yang masuk Surabaya tanpa dilengkapi dengan dokumen.

“ Orang asing yang boleh masuk adalah yang berguna bagi bangsa dan negara. Sekecil apapun mereka menyalahi ijin tinggal, akan kita tindak. Mulai dari administrasi sampai pidana. Saat ini, kita sudah memulangkan sekitar 20 orang asig mulai Januasri. Sedangkan pro justicia atau tindakan hukum imigrasi, sudah 3 yang sudah mendapatkan keputusan. Mereka sudah kita usir, dan masuk daftar cegah tangkal,” ujar pejabat yang tidak lama lagi menempati posisi Kepala Divisi Keimigrasian Kanwilkumham DKI Jakarta. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Baru enam hari status penyelidikan Korupsi di tubuh PD Pasar Surya ditingkatkan ke penyidikan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya akhirnya menetapkan Suhardi, Mantan Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Keuangan PD Pasar Surya Unit Pasar Wonokromo sebagai tersangka.

Suhardi diduga telah menyalahgunakan uang biaya buka segel tempat usaha (stand) selama tahun 2014-2016 sebesar Rp 110 juta yang telah dibayarkan 85 pedagang kepada PD Pasar Surya unit Pasar Wonokromo.

Selain menetapkan sebagai tersangka, Penyidik juga melakukan penahanan terhadap Suhardi. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam lamanya diruang Pidsus Kejari Surabaya, Selasa (25/10/2016) sekira pukul 21.00 WIB.

Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi membenarkan penahanan tersebut. "Suhardi ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Medaeng karena dikuatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta untuk kemudahan proses penyidikan,"ujar Jaksa asli Bojonegoro itu saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (26/10/2016).

Dijelaskan Didik, Modus korupsi yang dilakukan Suhardi sangat sederhana. Berawal dari penyegelan stand pedagang yang telat membayar biaya sewa. Ketika para pedagang membayar lewat Suhardi segelnya langsung dibuka. Namun uang titipan itu tidak disetor namun digunakan untuk keperluan pribadi.

Ketika ditanya, apakah akan ada tersangka lain, pria yang akrab dipanggil Kang DF itu mengatakan menunggu hasil perkembangan penyidikan selanjutnya. Pihak Kejari Surabaya berjanji akan menindak semua pihak yang diketahui terlibat dan memainkan uang buka segel dari para pedagang itu. "Siapapun yang terlibat akan kami tindak,"katanya.

Seperti diketahui laporan adanya penyalahgunaan uang buka segel di beberapa pasar di Surabaya telah ditangani Kejari Surabaya sejak awal September lalu. Kepala PD Pasar Surya dan puluhan pedagang pasar Wonokromo telah diminta keterangan Jaksa penyidik di kantor Jalan Sukomanunggal itu.

Penyelewengan keuangan pasar tersebut sejatinya bukan hanya terjadi di Pasar Wonokromo saja, melainkan juga terjadi di Pasar Kembang Senilai Rp 166.982.925,Pasar Kupang Rp 12 Juta lebih dan Pasar Keputran Selatan, Rp 10.836.198. (Komang)

54 WNA China Diperiksa Imigrasi

Puluhan Ribu Warga Asing Tersebar di Jatim

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Imigrasi Jawa Timur, gencar melakukan pengawasan terhadap orang asing yang angkanya sudah mencapai belasan ribu. Dari data di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur, jumlah orang asing yang tercatat hampir 10 ribu. Sisanya, ditengarai orang asing ini masuk dengan cara ilegal. Untuk menekan jumlah orang asing ilegal, imigrasi melakukan razia di sejumlah perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan orang asing.

Sebanyak 54 warga China, di wilayah Manyar, Gresik, diperiksa anggota timpora Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Rabu (26/10). PT Wuhan Engineering, perusahaan pihak ketiga Petro Kimia Gresik ini, imigrasi menemukan 42 orang asing yang tengah memperkerjakan sebuah bangunan untuk penyimpanan amoniak.

Dari 42 orang asing itu, 10 orang dinyatakan alih status. Saat menyisir PT Agri Timur Mas, perusahaan pupuk sawit, ditemukan tiga orang asing. Sedangkan di PT Jindal, perusahaan memproduksi stainless steel, ditemukan 10 orang asing diperkerjakan.

“10 orang dinyatakan alih status. Ijin tinggalnya belum jadi, dan masih menggunakan ijin kunjungan. Setelah IMTA atau ijin memperkerjakan orang asing jadi, baru dikonversi ke Itas, untuk mendapatkan ijin tinggal terbatas. Kebetulan tadi, 10 orang China itu berada di luar pabrik,” tegas Lucky Agung Binarto, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwilkumham Jatim, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, kemarin.

Dalam sidak yang dipimpin langsung Kadiv Keimigrasian, Lucky, timpora dibagi menjadi dua wilayah. Satu tim disebar di wilayah Gresik, dan satu tim lainnya disebar di wilayah Mojokerto. Untuk wilayah Mojokerto, masuk wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, operasi yang dipimpin oleh Kabid Intelejen dan Penindakan, Med Evawadi, belum berhasil dikonfirmasi terkait hasil razia.

Khusus di wilayah Gresik, timpora imigrasi dibantu oleh jajaran Polres Gresik dan Kodim 0817/Gresik untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diiginkan. Operasi tertutup kemarin, sempat membuat pihak perusahaan memberhentikan para pekerja asing yang tengah bekerja. Mereka orang asing, diminta berbaris dan kemudian dibawa ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan satu persatu terkait dokumen.

“Kegiatan ini, serentak dilakukan di Indonesia dalamrangka hari Dharma Karya Dika yang ke-71. Sasaran kita memang daerah-daerah seperttio Gresik, Tuban, Mojokerto dan beberapa kabupaten lain yang banyak memperkerjakan orang asing. Kalau di Malang dan Madiun, Lamongan rata-rata ada, tapi kebanyakan pondok pesantren. Itu juga kita sentuh, tapi bertahap, dan dilakukan oleh Kantor Imigrasi masing-masing,” sambung mantan Atase Imigrasi di Kedutaan Indonesia di Berlin, Jerman ini.

Sejak awal Januari hingga bulan Oktober 2016 ini, Imigrasi Jawa Timur sudah menindak sekitar 600 WNA melanggar. Orang asing yang ditindak itu, telah melakukan berbagai pelanggaran.

“Dari 600 WNA itu, ada yang melanggar administrasi imigrasi, langsung kita deportasi. Sementara yang melanggar pro justicia atau pelanggaran pidana imigrasi, lebih dulu harus menjalani masa hukuman di Indonesia sebelum akhirnya dideportasi,” beber Asisten Imigrasi di Singapura ini menambahkan.

Lanjut Lucky, pihaknya tidak memungkiri jika orang asing masuk Indonesia ini menggunakan berbagai celah. Salah satunya, menggunakan ijin kunjungan untuk kepentingan bekerja. Dibukanya ajang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), salah satu celah orang asing bisa bebas masuk Indonesia. China yang merupakan negara di luar Asia, memanfaatkan momen ini untuk masuk ke Indonesia dan bekerja.

“Itu yang kita antisipasi, jangan sampai kecolongan. Rata-rata penyalahgunaan ijinnya, bukan yang diinginkan pemerintah. Kebanyakan mereka ini, melakukan aktifitas kunjungan untuk kepentingan bekerja. Itu yang tidak kita perbolehkan. Tempat-tempat yang sudah kita datangi, kita meminta untuk melaporkan secara berkala,” tandas Lucky. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Puluhan wanita terlihat duduk bergerombol di salah satu sudut UPTD Liponsos Keputih. Jari-jemari mereka sibuk merangkai beragam kerajinan tangan seperti keset, taplak meja, vas bunga, bros, dan sebagainya. Melihat betapa cantik karya-karya itu, tiada yang menyangka kalau pembuatnya adalah para mantan penderita psikotik.

Memang, kumpulan wanita pembuat kerajinan tangan tersebut belum sepenuhnya sembuh. Mereka masih dalam tahap penyembuhan dari gangguan kejiwaan. Selama menjalani masa pemulihan, para peserta pelatihan dibimbing oleh pasangan pasutri Supadi dan Wiwit Manfaati.

Supadi mengatakan, pelatihan kerajinan tangan bagi para penghuni UPTD Liponsos Keputih ini pertama kali digagas pada 2012. Mereka yang diperbolehkan mengikuti pelatihan ini adalah penghuni dengan kondisi kejiwaan stabil. “Minimal bisa diajak bicara dan nyambung,” ujarnya.

Meski demikian, menjadi instruktur pelatihan kerajinan tangan di liponsos bukan perkara mudah. Supadi dan istrinya sudah sering menjumpai penghuni yang sesekali kambuh. Kondisi tersebut dihadapi Supadi dan Wiwit dengan sabar dan telaten. “Kalau sudah begitu (kambuh), ya kami sarankan untuk berhenti dulu dan kembali ke ruangan mereka,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas pelatihan sudah mulai mapan. Produk-produk yang dihasilkan sudah layak dijual di sejumlah sentra PKL milik pemkot. Di samping itu, hasil karya penghuni liponsos juga acap kali dibeli oleh tamu-tamu yang berkunjung ke sana. Saat ini, omset yang dihasilkan dari penjualan kerajinan tangan sebesar Rp 24,4 juta. Uang itu dipakai untuk rekreasi dan makan bersama para peserta pelatihan. “Mereka kalau diajak jalan-jalan seneng mas,” tutur Wiwit kepada salah seorang awak media.

Kepala UPTD Liponsos Keputih, Erni Lutfiyah mengatakan, saat ini Liponsos Keputih dihuni oleh 1.549 orang. Rinciannya, 1.316 penderita psikotik, 211 gelandangan/pengemis (gepeng), 8 anak jalanan, 12 wanita harapan dan 2 waria. Para penghuni liponsos ditampung di lima bangunan yang disesuaikan dengan klasifikasi masing-masing.

Untuk melayani ribuan penghuni, UPTD Liponsos Keputih mempekerjakan 55 orang. Antara lain, 5 juru masak, 22 tenaga keamanan, 8 petugas kebersihan, 6 petugas administrasi dan 14 tenaga pendamping. Menurut Erni, jumlah pegawai ini tentu belum proporsional jika dibanding dengan jumlah penghuni. Idealnya, lanjut dia, 1 tenaga pendamping meng-handle 10 penghuni.

Namun demikian, UPTD Liponsos Keputih tetap mengupayakan pelayanan yang manusiawi kepada seluruh penghuni. Dari segi makanan, kualitasnya sudah sangat baik. Setiap hari, para penghuni mendapat jatah makan tiga kali, lengkap dengan lauk dan buah-buahan.

Dari sisi kesehatan, para penderita psikotik secara rutin dirujuk ke RSJ Menur. Dengan pemberian obat dan penanganan yang tepat, penderita gangguan jiwa diharapkan bisa berangsur pulih.

Erni tak menampik kalau mayoritas penghuni liponsos berasal dari luar Surabaya. Namun, atas nama kemanusiaan, pemkot tak bisa serta-merta acuh terhadap mereka yang bukan dari Surabaya. Oleh karenanya, pemkot tetap berkomitmen merawat mereka. Dalam rangka pengurangan kepadatan di dalam liponsos, pemkot bekerja sama dengan Pemprov Jatim secara berkala memulangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang sudah mendapat pembinaan ke daerah asal.

Sementara Kepala Dinas Sosial Surabaya, Supomo menambahkan, pemkot selama ini sudah berusaha yang terbaik memberikan pelayanan kepada para penghuni liponsos. Untuk itu, dia juga berharap publik dapat melihat pelayanan ini secara lengkap. Pasalnya, menurut Supomo, masyarakat beberapa kali melihat hanya dari satu sudut pandang.

Mantan Camat Kenjeran itu lantas mencontohkan, saat diberi makanan, penderita gangguan jiwa membuang makanan ke sampah. Namun, penderita tersebut mengambil lagi makanan itu. “Kalau yang diketahui hanya sebagian maka hal itu bisa ditangkap berbeda kesannya,” urainya.

Ajak Awak Media

Bagian Humas Pemkot Surabaya punya agenda ‘tak biasa’ bagi para awak media. Yakni, mengajak liputan bersama ke UPTD Liponsos Keputih pada Rabu (26/10).

Kabag Humas M. Fikser menyatakan, agenda liputan bersama para wartawan tak harus melulu menyasar pelayanan publik, taman kota atau masalah birokrasi lainnya. Membingkai potret pelayanan di liponsos juga menjadi suatu hal yang menarik untuk disampaikan kepada publik.

Intinya, lanjut Fikser, pemkot ingin menyampaikan pesan bahwa seluruh penghuni liponsos diperlakukan secara manusiawi, mulai dari pelaksanaan operasi oleh Satpol PP hingga perawatan di liponsos. “Kebersihan, kesehatan dan pola makan para penghuni mendapat perhatian penuh dari pemkot. Pada intinya, kami mengupayakan yang terbaik bagi mereka,” tukasnya.

Kegiatan liputan bersama di Liponsos Keputih memberikan pengalaman berharga bagi sejumlah awak media. Sardjono Budi, salah seorang wartawan, mengatakan, pengalaman meliput di liponsos dapat menggugah sisi human interest. “Liputan di liponsos mampu membuat saya lebih mensyukuri hidup ini,” katanya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Perampingan struktur organisasi dan mutasi pegawai akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pasca ditetapkannnya Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana pasca Rapat Paripurna di DPRD menyatakan, perampingan yang dilakukan menindaklanjuti amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, ia menegaskan, restrukturisasi yang terjadi sifatnya hanya penyesuaian.

“Kita hanya melakukan penyesuaian saja. Kalau ada penambahan juga tak terlalu besar,” terangnya, Rabu (26/10/2016).

Whisnu mengakui dalam reorganisasi nanti beban beberapa dinas akan semakin berat, karena tugasnya menjadi bertambah. Di sisi lain, dampak restrukturisasi organisasi juga akan terjadi mutasi pegawai. Hanya saja, menurutnya, mutasi yang ada akan menempatkan personel sesuai dengan posisi yang tepat.

“Jika ada penggabungan tentu ada penambahan personel,” paparnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini mengaku sebelum mutasi akan ada evaluasi menyeluruh soal penataan pegawai. Apalagi, untuk penempatan kepala dinas dan camat harus melalui mekanisme tertentu.

“Sekarang Kepala dinas atau camat harus melalui pemilihan terbuka,” tandasnya.

Menanggapi perampingan Asisten Sekota, Whisnu Sakti menyebutkan pejabat yang tak menjabat asisten akan ditempatkan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau menjadi tenaga ahli.

“Yang pasti nanti bergantung evaluasi ke dalam,” sebutnya

Ia mengatakan, setelah penetapan perda, pemerintah kota akan segera membuat perwalinya guna percepatan penyegaran di lingkungan pemerintah kota.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyatakan, pasca pengeahan perda OPD, pemerintah kota harfus menyiapkan mekanisme seleksi terbuka. Jabatan yang penempatannnya harus memalui seleksi terbuka setingkat eselon dua atau pejabat tinggi pratama, seperti kepala dinas maupun kepala badan. Namun sebelum proses seleksi dilakukan, pemerintah kota membentuk panitis seleksi yang terdiri dari 3 unsur, meliputi, pemerintah kota, independen dan pemerintah provinsi.

“Selanjutnya bagaimana mendefinisikan ulang peran Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan),” tutur politisi PDIP

Menurutnya, sebelumnya Baperjakat mempunyai kewenangan dalam penataan pegawai. Tetapi setelaha da panitia seleksi, maka baperjakat hanya mengurusi pejabat eselon tiga ke bawah.

“beberapa jabatan yang masuk dalam eselon ini seperti Kabag, Kabid dan sebagainya,” katanya

Adi mengungkapkan, dalam rekruitmen pejabat eselon dua, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara parameternya meliputi pengetahuannnya tentang tupoksi pemerintahan, kemudian dedikasi dan loyalitas, integritas dan rekam jejaknya.

“Harapannya, terlaksananya prinsip the right man and the right place (penempatan sesuai kompetensinya),” paparnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menepis besaran anggaran pendidikan di kota Surabaya tak memenuhi ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan nasional yakni minimal 20 persen. Menurutnya, hasil evaluasi Pemprov Jatim terhadap APBD 2016 yang menyatakan, nilai anggaran untuk fungsi pendidikan sekitar 12,48 persen, di luar alokasi gaji dan pendidikan kedinasan tak tepat. Pasalnya, alokasi anggaran pendidikan tak sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan. Apabila anggaran pendidikan di beberapa SKPD digabungkan bisa melebihi ketentuan UU Sisdiknas.

“Anggaran pendidikan juga ada di dinas lainnya, seperti untuk sarana dan praasarana di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan sebagainya,” terangnya pasca mengikuti Rapat Paripurna di DPRD Surabaya, Rabu (26/10/2016)

Whisnu mengatakan, pihaknya akan menanggapi hasil evaluasi dari pemerintah provinsi tersebut. Saat ini menurutnya pemerintah kota masih menunggu keputusan Mahkamah Konsitusi atas gugatan Pemkot Surabaya soal Pengelolaan SMA / SMK ke Provinsi. Untuk itu, saat ini pemerintah kota belum mengalokasikan anggaran untuk SMA/SMK. Padahal, alokasi untuk SMA SMK cukup besar.

“Tapi jika keputusan MK sebelum pembahasan APBD bisa kita tambahkan lagi,” ungkapnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan, evaluasi gubernur yang menyebutkan alokasi anggran pendidikan di bawah UU Sisdiknas berkaitan dengan Perubahan APBD, dan belum APBD 2017.

“Makanya kita masih menunggu dulu keputusan MK nya seperti apa,” katanya.

Whisnu mengaku, pemerintah kota sudah dua kali mengirim surat ke MK guna mempertanyakan keputusan soal gugatan yang dilayangkan. Namun, lagi-lagi MK tetap meminta agar pemerintah kota tetap menunggu jawabannya.

“Kita desak, agar pembahasan APBD tak terkendala,” pungkasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya menjamin pelayanan yang diberikan kepada penghuni yang sesuai dengan standar kesehatan.

Kepala UPTD Liponsos Keputih, Erni Lutfiyah mengatakan untuk pelayanan makanan dan minuman sangat memenuhi standar. Untuk satu hari makan satu orang jatahnya sesuai takaran 0,4 beras dan lauknya Rp 13 ribu untuk tiga kali makan.

Saat ini jumlah penghuni Liponsos Keputih berjumlah 1.549, diantaranya 1.316 pasien psikotik, 211 anak jalanan, 12 wanita tuna susila, 2 waria.

"Kita saja mungkin tidak sebaik ini. Untuk lauk saja pagi biasanya telor ceplok, tempe, ati dan udang. Semua disiapkan oleh lima juru masak tiap hari," kata Erni, Rabu (26/10/2016).

Lebih detail, Erni menjelaskan saat ini penghuni Liponsos Keputih berjumlah 1.549 orang dengan daya tampung hanya 1000 saja. Dengan jumlah itu, anggaran yang untuk lauk dan prasarana saja mencapai Rp 800 juta.

"Jumlah anggaran itu belum termasuk beras. Untuk pengadaan ligistiknya semuanya melalui lelang resmi," kata perempuan berjilbab ini saat mendampingi kabarprogresif.com berkeliling Liponsos.

Tak hanya itu, Erni juga menyampaikan selain pelayanan makanan, beberapa petugas yang secara spesifik mampu menangani klien (penghuni Liponsos) terutama pasien psikotik (gangguan jiwa) juga melayani dengan baik.

Sebut saja untuk pendampingan penghuni gangguan psikotik, petugas dengan telaten memberikan pelayanan mulai memandikan, memotong rambut, memotong kuku, memberikan makanan hingga mengantar ke rumah sakit.

"Ini pekerjaan yang tidak biasa dan harus bekerja dengan hati. Kita hanya memiliki petugas pendamping hanya 14 orang untuk semua penghuni. Memang kalau bicara soal jumlah ideal ya gimana tapi harus dimaksimalkan," ungkapnya.

Namun, pihaknya mengaku sangat terbantu dengan beberapa penghuni yang sudah bisa beraktifitas dengan normal. Beberapa diantaranya terlihat banyak membantu meringankan tugas bahkan mampu membuat kerajinan yang punya nilai jual.

Makanya kita bekerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk menunjang kesehatan klien. Kalau sakit ringan pihak puskesmas rutin melakukan pemeriksaan. Sementara untuk kejiwaan dua kali seminggu harus melakukan pemeriksaan di RS Menur.

"Kalau lagi kondisi normal bisa beraktifitas seperti biasa dan membantu. Tapi kalau kelihatanya kumat terpaksa kita masukkan lagi ke barak," katanya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Keinginan warga Kalilom Tanah Kali Kedinding agar PT Merak Jaya Beton direlokasi rupanya akan terwujud. Sebab, kalangan dewan mengisyaratkan pabrik yang memproduksi beton yang berlokasi di Jalan HM Noer segera ditutup.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron secara tegas mengatakan PT Merak Jaya Beton bakal ditutup. Pasalnya, pabrik beton yang sudah beroperasi sejak 2014 tidak melaksanakan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Politisi PPP menerangkan, rekomendasi lalu lintas (lalin) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, rekomendasi dari Basan Lingkungan Hidup (BLH) juga tidak pernah dipakai.

"Pasti sudah ditutup. Izin produksi tidak memenuhi syarat," terangnya usai hearing, Rabu (26/10).

Buchori menjelaskan, selain izin usaha industri (IUI) tidak dikantongi, izin mendirikan bangunan (IMB) juga belum dimiliki. Padahal, pabrik tersebut sudah beroperasi selama dua tahun. Sedangakan SKRK diurus pada 2014, IMB baru diurus 2015 namun belum keluar.

"Dengan menggangu ketentraman masyarkat, izin produksi tidak boleh terbit, pun izin domisili dari kelurahan juga tidak dikeluarkan," tegasnya.

Salah satu warga Nawadi menduga, PT. Merak Jaya Beton ada main dengan Pemkot Surabaya. Pasalnya, sudah dua tahun beroperasi tanpa mengantongi izin produksi secara lengkap, namun tetap lepas dari pantauan pemerintah.

Ketua Aliansi Madura Perantau (AMP) ini meminta, Pemkot Surabaya merelokasi pabrik tersebut. Keberadaannya menggangu kesehatan dan perekonomian warga. Warga di sekitar pabrik merasa tidak betah dengan gangguan polusi PT Merak Jaya Beton.

"Direlokasi karena sangat menggangu aktiftas warga. Kalau tidak terwujud, gimana cranya harus direlokasi. Salah satu cara yang akan kita lakukan adalah demo lagi dengan massa lebih banyak," terangnya.

Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kota Surabaya Novi Dirmansyah mengaku sudah menerjunkan tim untuk melakukan evaluasi. Tim ini bertugas untuk mengecek ke lokasi untuk memastikan keadaan yang sesungguhnya.

Novi menduga, ada beberapa rekomendasi yang belum dilaksanakan. Sebab, keberadaan PT Merak Jaya Beton mengganggu masyarakat sekitar. Novi juga akan mengkaji kemungkinan untuk mencabut UKL UPL yang dikeluarkannya.

"Memang ada prosedurnya, tetapi hasil survei tim kita nanti akan menjadi acuan," tandasnya. (arf)

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Guna mewujudkan perkembangan ekonomi maupun keuangan yang berbasis syariah di Jawa Timur.

Pemerintah Indonesia maupun berbagai stakeholder harus saling bersinergi,hal ini akan mendorong ekonomi syariah jawa timur akan lebih terarah sesuai dengan visi yang jelas, spesifik, sistematis dan terukur.

Bertempat di Balroom Grand City Convention Hall Surabaya.ISEF ( Indonesia Syariah Ekonomi Festival ) telah berlangsung Deklarasi Surabaya yang pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melauncing Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah yang berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 188/600/KPISI013/2016 tentang satuan tugas Akselerasi Ekonomi.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia ( KPwI ) Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto menjelaskan bahwa satuan tugas akselerasi ekonomi secara resmi dibentuk oleh pemerintah ditingkat provinsi yang ditujukan untuk mengembangkan dan mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif, terpadu dan didukung oleh berbagai stakeholder ekonomi syariah maupun unsur yang terlibat dalam SATU AKSES diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia Jawa Timur, otoritas jasa keuangan, Ulama , Praktisi Keuangan, Dunia Usaha dan Akademisi dengan demikian pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur diharapkan lebih komprehensif dan integratif.

" Tidak hanya berbicara pada sisi keuangan, tetapi juga sektor riil yang menjadi basis perekonomian rakyat." kata Benny disaat menghadiri pembukaan ISEF pada Selasa (25/10/2016).

Menurut Benny mengungkapkan, tugas pokok yang telah diamanatkan kepada SATU AKSES diantaranya

(1) Menyusun Program Pengembangan dan Akselerasi Ekonomi Syariah di Jawa Timur berdasarkan roadmap yang ditetapkan oleh Ketua Satgas dan diketahui oleh Gubernur Jawa Timur.

(2) Membantu pemerintah dan stakeholders terkait dalam mengimplementasikan program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur berdasarkan roadmap yang ditetapkan.

(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur dengan berbagai unsur dan stakeholderyang terlibat.

(4) Memfasilitasi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuanqan syariah.

(5) Memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada Gubernur Jawa Timur dalam hal pengembangan ekonomi syariah.

Benny menambahkan dengan Melalui pembentukan SATU AKSES, pengembangan prinsip syariah dalam perekonomian tidak hanya terkait dengan perbankan atau lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, bersifat lebih luas mencakup industri non keuangan seperti industri/produk makanan halal, produk busana muslim.

" Pengembangan wisata syariah, kewirausahaan lslam, serta hiburan islami. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi dana sosial lslam ( Islamic social finance ) seperti optimalisasi dana zakat produktif untuk mendukung pembiayaan UMKM, termasuk optimalisasi wakaf dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari organisasi ini." terangnya.

Masih kata Benny, Pembentukan Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah merupakan inisiasi tepat untuk menciptakan sinergisitas pengembangan mikro - makro ekonomi syariah. SATU AKSES, termasuk juga KNKS, juga merupakan salah satu cara yang cukup tepat untuk mempersempit gap antara potensi ekonomi dengan kenyataan yang seharusnya dicapai. (Dji)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Canon sebagai pemimpin pasar printer inkjet di Indonesia dengan pasar sekitar 46% (menurut International Data Corporation, IDC), kali ini melakukan langkah strategis dengan masuk ke ranah printer isi ulang. Karena fakta dilapangan berbicara bahwa printer isi ulang yang berkualitas tinggi, cetak murah dan hemat, selalu didambakan masyarakat.

Melihat peluang maraknya printer isi ulang baik pabrikan maupun hasil modifikasi toko konvensional, yang hanya berfokus pada jumlah hasil cetak tanpa memperhatikan kualitas, membuat Canon meluncurkan Canon printer G-Series yang menggunakan teknologi infus (ink-tank) yang menjadi produk pertama Canon di pasar printer infus.

Division Manager Canon Consumer Systems Products PT Datascrip, Monica Aryasetiawan mengakui, meski boleh dibilang agak terlambat dalam bermain di printer infus, namun pihaknya yakin printer dengan tehnologi infus yang diluncurkan kali ini memiliki segudang kelebihan dibanding printer infus yang sudah beredar di pasar.

Division Manager Canon Consumer Systems Products PT Datascrip, Monica Aryasetiawan menunjukkan kualitas gambar dari printer G-Series yang juga bisa mencetak dengan borderless
“Harus kami akui memang kami sedikit terlambat masuk di pasar printer dengan sistem infus, namun dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan jajaran printer Canon printer G-Series ini, kami optimis bisa meraih pasar tersendiri,” jelasnya di sela peluncuran Printer Canon seri-G di Surabaya, Senin (24/10/2016).

Trio Canon PIXMA G-Series yang dilaunching kali ini diantaranya adalah G1000 sebagai single function printer, G2000 multifunction printer dengan fungsi print, scan, copy, serta G3000 yang sudah dilengkapi dengan wireless multifunction.

Dengan tampilan desain tangki tinta yang terintegrasi di dalam printer dengan kapasitas besar, membuat Trio Canon PIXMA G-Series ini bukan saja mudah diisi ulang, namun juga efisien, serta mampu mencetak dengan hasil berkualitas prima.

Monica juga menambahkan, dengan penggunaan sistem infus ini juga mampu menurunkan biaya pencetakan karena bisa mengeliminir biaya pembelian cartridge yang cukup mahal.

Printer Canon G-Series

“Bahkan bila dihitung secara matematis, dengan tinta yang dibandrol dengan harga Rp 90 ribuan dan mampu mencetak hingga 6.000 lembar untuk hitam putih, maka harga cetaknya menjadi sangat hemat, hanya Rp 15,- saja,” jelas Monica Aryasetiawan.

Menurut Monica, nilai keekonomisan mencetak dengan Trio Canon PIXMA G-Series ini juga didukung oleh botol tinta asli yang Canon berukuran cukup besar yang akan memuaskan penggunaan printer di rumah maupun kantor, karena mampu mencetak lebih dari 6.000 halaman dokumen hitam putih dan 7.000 halaman full colour.

“Tentu ini sangat efisiensi dan tentunya sangat menarik bagi pengguna heavy user seperti mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir, atau kantor yang membutuhkan pencetakan cukup banyak setiap harinya,” kata Monica

Monica juga menjelaskan bahwa untuk lebih memuaskan konsumen, khusus Canon PIXMA G series diberikan garansi standar 2 (dua) tahun dan tambahan garansi 1(satu) tahun apabila melakukan registrasi secara online. Bahkan print head bergaransi 1(satu) tahun atau 15 ribu lembar.

Karena menyatu dengan printer membuat pengisian ulang tinta menjadi lebih mudah dan tidak kotor
“Tentu ini akan menjadi nilai tambah bagi pengguna,” tambahnya.

Canon PIXMA printer juga mendapat dukungan akses khusus kreativitas dari Canon, yakni Creative Park dan PIXMA Town. Creative park (www.canon.com/c-park ) menyediakan aneka pilihan mencetak template seni 3D, kartu ucapan pop up dan kerajinan lainnya. Sementara PIXMA Town (www.canon-asia/pixmatown ) menyediakan beragam fitur menarik untuk berbagai kebutuhan mencetak kreatif, seperti Craft Specialist yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk mencetak goody bag, kartu nama maupun aksesoris photo booth.

Khusus untuk Canon PIXMA G3000 yang dilengkapi dengan WiFi, bahkan mampu mencetak dari layanan cloud dan mobile.

“Dengan demikian, mencetak dokumen dan foto secara nirkabel dari smartphone, tablet dan laptop pun menjadi lebih mudah dan praktis,” terang Monica.

Dan untuk lebih mengenalkan printer ini, Canon menggelar Roadshow PIXMA G-series di Ciputra World Surabaya, Lantai 1, mulai 24 s/d 30 Oktober 2016 dan di beberapa kota lainnya. Dan di acara roadshow ini, masyarakat juga bisa mengikuti Canon Time Attack, yaitu lomba kreasi membuat domba kertas tercepat, yang berhadiah printer di setiap kota.

PT Datascrip sebagai authorized distributor Canon di Indonesia, memasarkan printer Trio Canon PIXMA G-Series ini dengan harga masing-masing; G1000 dengan harga Rp 1.775.000, G2000 dengan harga Rp 2.190.000 dan G3000 dengan harga Rp 2.775.000. (Dji)

Jembatan Ratna Terancam Batal Dibangun Tahun Ini

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Rencana pemerintah kota (Pemkot) Surabaya membangun Jembatan Ratna bakal sulit terealisasi tahun ini, pasalnya jembatan penghubung antara jalan Bengawan dan jalan Ratna itu belum adanya MoU antara Pemkot Surabaya dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB).

" Pelaksanaannya seharusnya saat ini sudah jalan namun terbentur dengan perijinan di BBWS masalah aset dan yang kedua masalah penghuni, ada enam kepala keluarga yang masih tinggal disitu dan mereka sudah dapat ganti rugi dari BBWS pada tahun 1990 an, tapi mereka tetap tinggal disitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu aset dari BBWS, dan perencanaan sudah lama pada tahun 1997 saat itu Surabaya Itergreted, di site plan sudah ada gambar jembatan, " pasrah Ganjar, Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DBMP) Pemkot Surabaya.

Ganjar menambahkan jembatan Ratna itu salah satu bagian CSR dari Bumi Putra, selain itu juga ada pedestrian yakni jalan Walikota Mustajab, Indomohen, Wijaya Kusuma.

" Kalau jembatan itu nilainya kurang lebih Rp 10 Milliar, dan itu murni dari Bumi Putra, bantuannya berupa fisik, " terang Ganjar.

Dengan terkendalanya berbagai faktor maka lanjut Ganjar, pihaknya hanya menunggu perintah, sebab hingga saat ini segalanya telah dipersiapkan sejauh mungkin.

" Semua sudah siap dan kontraktor siap jalan, semua sudah dilelang sendiri oleh mereka, tugas pemkot cuma siapkan DED (perencanaan) nya sama pendampingan pengawasan fisik." akunya.

Sementara Yudi Iswanto petugas Rekomendasi Teknik dan Perijinan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) Wiyung 127 Surabaya mengatakan bila mengulas Kalimas maka kewenangannya ada pada Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam hal ini, yakni di bawah kendali Propinsi Jawa Timur adalah Balai Besar Brantas. Sedangkan untuk aset masuk dalam kewenangan Badan Milik Negara (BMN).

" Karena itu berupa aset, jadi walikota harus membuat MoU bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, kita pelaksana di lapangan harus mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Nanti itu per parsial, kalau ke bagian nanti larinya ke KSO (kerjasama operasional) nanti balai besar akan kerjasama dengan pihak pelaksana pekerjaan, kalau pelaksananya Bina Marga Pematusan, nanti KSO nya Balai Besar dengan Bina Marga Pematusan, " terang Yudi, Selasa (26/10).

Yudi menjabarkan MoU merupakan induk dari kesepakatan walikota, untuk itu walikota Surabaya memiliki program yang dapat diusulkan.

" Pihak sana juga tidak bisa disalahkan, karena walikota sudah melayangkan surat beberapa waktu lalu ke pihak kementerian, tapi kenapa tidak direspon terus, baru mepet-mepet saya ingatkan lagi, ternyata Bu wali sudah membuat surat, tapi kok ngak dilacak. Permasalahannya kok ngak dikawal, seharusnya seperti itu kan dikawal, " pungkas Yudi. (arf)

KABARPROGRESIF.COM : (Surabaya) Upaya pemberantas pungli (pungutan liar) di sejumlah kantor pelayanan, terutama di kantor imigrasi terus digalakkan. Selasa (25/10), Direktur Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jendral Imigrasi, Widodo Eka Cahyana, sidak (inspeksi mendadak) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, di Jalan Ahmad Yani.

Dalam sidak itu, Widodo ingin memastikan apakah pelayanan pembuatan paspor di Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya ini, terbebas dari pungli. Untuk memastikan, setelah turun dari mobil, Widodo menuju ke deretan kursi pemohon paspor di ruang tunggu secara acak.

“Selamat siang, maaf mengganggu. Apa ada pelayanan yang kurang bagus dari petugas kami? Atau mungkin ada tambahan biaya untuk paspor,” tanya Widodo, kepada salah satu pemohon, kemarin.

“Nggak ada apa, bayarnya sesuai yang di pengumuman depan. Nanti kan setelah wawancara dan foto, kita baru bayar ke bank,” ujar Ratna, warga Margorejo ini.

Tak puas, Widodo pun langsung menuju ke deretan kursi lain dengan menanyakan hal yang sama. Para pemohon yang kebetulan ditanya mengatakan tidak ada tambahan pembayaran. Setelah bertanya ke beberapa pemohon, Widodo lantas menuju ke meja petugas untuk melakukan pengecekan sejauh mana pelayanan diberikan kepada masyarakat.

“Ini bagian tugas Kementrian Hukum dan HAM, untuk memberantas pungli. Termasuk juga instruksi Presiden. Presiden memerintahkan sapu bersih pungli. Bilamana ada masyarakat dirugikan, segera laporkan ke kita. Bisa ke Dirjen Imigrasi, Kumham. Mulai saat ini, sudah tidakada lagi pungli, stop pungli,” tegas Widodo dihadapan wartawan.

Lanjut Widodo, jika ditemukan ada pungli yang dilakukan oknum petugas, ia mengaku tidak akan main-main untuk memberikan sanksi tegas kepada petugas. Dalam sidak yang sudah dilakukan di beberapa kantor imigrasi di Jawa Timur, tanda-tanda itu masih belum ada.

“Kan tidak hanya hari ini saja kita pantau, setiap hari akan kita pantau terus. Tim Satgas yang dibentuk Kementrian sudah kita terjunkan di Jawa Timur. Makanya, kita meminta peran serta masyarakat untuk membantu melaporkan, termasuk teman-teman wartawan bisa melaporkan. Kalau ada petugas kita main-main dengan pungli, akan kita sanksi mulai administrasi, skorsing, bila perlu pecat,” sahutnya.

Zaeroji, Kepala Kantor Kelas I Khusus Surabaya menegaskan, agar masyarakat yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan, sampai ditarik biaya lebih dalam pengurusan paspor untuk segera melapor. Karena menurutnya, biaya pembuatan paspor sudah ditentukan sebesar Rp 355 ribu untuk paspor biasa dan Rp 655 ribu untuk E-Paspor.

“Terus teran kami ingin bekerja secara professional dan bebas dari pungli. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Makanya, kita selalu berupaya membuat program inovasi yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan paspor,” ujar Zaeroji.

Dalam sidak tersebut, pejabat Direktorat Jendral Imigrasi ini didampingi Budi Sulaksana, Kakanwilkumham Jawa Timur dan Lucky Agung Binarto, Kepala Divisi Keimigrasian.(arf)

Senin, 31 Oktober 2016

Sabtu, 29 Oktober 2016

Jumat, 28 Oktober 2016

Kamis, 27 Oktober 2016

Rabu, 26 Oktober 2016

Selasa, 25 Oktober 2016

Narkoba

Koperasi & UMKM

Categories

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo

Halaman

Hankam

Popular Posts

Blog Archive